Category: Bisnis.com

  • Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. 

    Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.

    Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.

    “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.

    Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.

    Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.

    “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.

    Evaluasi Kinerja Menteri 

    Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.

    “Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.

    Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.

    “Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara. 

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.

    Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.

    “Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.

    Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.

    Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.

    “Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.

    Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.

  • Rekam Jejak Arief Kurnia Risdianto, Direktur Utama Baru PGN

    Rekam Jejak Arief Kurnia Risdianto, Direktur Utama Baru PGN

    Bisnis.com, JAKARTA — Arief Kurnia Risdianto ditetapkan sebagai direktur utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025).

    Adapun, RUPSLB tersebut memiliki agenda tunggal yakni perubahan pengurus perusahaan. Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98% dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus anak usaha PT Pertamina (persero) itu.

    Arief Kurnia Risdianto pun kini secara resmi menggantikan Arief Setiawan Handoko di pucuk pimpinan PGN. Adapun, Arief Kurnia Risdianto sebelumnya menjabat sebagai direktur manajemen risiko PGN.

    Profil Arief Kurnia Risdianto

    Dilansir dari laman PGN, Arief Kurnia bukan orang baru di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dia sudah berkecimpung di sektor tersebut sejak 2003.

    Lulusan Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (2000) itu, memulai karier di sektor BUMN sejak 2003 sebagai staf legal di Pertamina International Shipping (PIS). 

    Selama hampir 20 tahun, dia menempati pelbagai posisi, termasuk Chartering Assistant Manager, Marine Region 1 Manager di Dumai, dan Ship Operation Manager.

    Selama masa tersebut, Arief mengambil Magister (S2) Teknologi Kelautan di World Maritime University. Dia lulus pada 2010.

    Karier Arief pun semakin moncer. Dia pernah menjabat sebagai Manager Planning & Tonnage di PT Pertamina (Persero) sepanjang 2017 hingga 2020.

    Setelah itu, Arief menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Pertamina International Shipping sepanjang 2020 hingga 2022.

    Adapun, sebelum menjabat sebagai direktur PGN, Arief mengemban amanah sebagai SVP President Logistics Integration & Optimization di PT Pertamina (Persero) sepanjang 2022 hingga Mei 2024.

  • Rute KRL Alternatif untuk Antisipasi Demo Buruh Hari Ini (28/8)

    Rute KRL Alternatif untuk Antisipasi Demo Buruh Hari Ini (28/8)

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter mengambil berbagai langkah antisipasi dalam operasional dan layanan perjalanan Commuter Line atau KRL di tengah kabar rencana aksi penyampaian aspirasi massa yang akan kembali dilakukan di Jakarta pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipasi agar pengguna tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

    KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan KRL, khususnya pada lintas Rangkasbitung, jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang–Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin, 25 Agustus 2025.

    “KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif. Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” ujar Joni melalui siaran pers, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Selain itu, KAI Commuter juga akan merekayasa jadwal perjalanan KRL pada sore hingga malam hari secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas. KAI Commuter akan memfokuskan perjalanan pada waktu tersebut untuk mengurai kepadatan pengguna, khususnya pada layanan Commuter Line Rangkasbitung.

    Seluruh pengguna KRL, diimbau untuk mencari alternatif stasiun keberangkatan dan kedatangan lain selain Stasiun Palmerah. Untuk pengguna tujuan Serpong/Rangkasbitung, dapat naik dan turun di Stasiun Kebayoran, sedangkan pengguna tujuan Cikarang, Bogor, dan Tangerang, dapat naik dan turun di Stasiun Karet.

    Selain itu, KAI Commuter akan melakukan penambahan atau penebalan petugas pengamanan di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat lokasi rencana penyampaian aspirasi massa. Sebanyak 154 petugas pengamanan akan disiagakan di stasiun-stasiun tersebut. Di Stasiun Tanah Abang sebanyak 50 personel, Stasiun Palmerah sebanyak 53 personel, Stasiun Kebayoran 24 personel, dan Stasiun Karet sebanyak 27 personel.

    Penambahan personel pengamanan ini terdiri atas petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri. Selain petugas pengamanan, KAI Commuter juga menyiagakan atau mengerahkan petugas posko dari seluruh pegawai kantor KAI Commuter untuk membantu pelayanan pengguna di area stasiun.

    KAI Commuter juga mengimbau pengguna untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun. Bagi pengguna yang menunggu di area peron, dimohon untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar, serta berdiri tidak melewati garis aman dan tidak menghalangi pengguna yang keluar dari dalam kereta.

    “KAI Commuter juga mengimbau masyarakat dan para pengguna untuk selalu menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” kata Joni.

  • Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan an­­­­­­­tara pen­­­di­­­dikan dan per­­­tumbuhan eko­­­­­­­nomi sa­­­­ngat ber­­­ka­­­­itan, pendidikan mem­­­­e­­­­­ngaruhi modal sum­­­­ber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi yang menjadi penggerak eko­nomi. Negara yang se­­­rius dalam membangun pen­­­didikan seperti Korea Se­­­latan, Singapura, dan Jer­­­man—mampu melesat per­­­tumbuhannya. Oleh karena itu, pendidikan adalah pon­­­dasi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan bonus demografi yang kurang dari dua dekade lagi, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau justru terjebak dalam siklus middle income trap. Investasi pendidikan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi keharusan strategis.

    Sejak amendemen keempat Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, negara diwajibkan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Implementasinya baru benar-benar berjalan penuh pada 2009 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, belanja pendidikan melonjak—pada 2024, alokasinya dana pendidikan mencapai Rp665 triliun atau 20% APBN. Namun, besar anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pendidikan.

    Salah satu terobosan awal adalah pengenalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pada 2005. BOS berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menekan angka putus sekolah. Angka Partisipasi Murni SD kini mencapai 99,5% dan SMP di atas 90%. Namun, problem utama berada pada kualitas pembelajaran. Hasil tes PISA 2022 (yang terbit pada tahun 2023) menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara, menunjukkan bahwa BOS efektif untuk akses, tetapi terbatas didalam peningkatan mutu.

    Di tingkat pendidikan tinggi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diluncurkan pada 2012 menjadi terobosan lanjutan. Hingga 2024, lebih dari 35 ribu mahasiswa dibiayai, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak alumni kembali ke Indonesia mengabdi di birokrasi, kampus, maupun sektor swasta. LPDP bukan hanya beasiswa, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam menyiapkan generasi masa depan.

    Baru baru ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) untuk membentuk skema pendanaan bagi pengembangan Akademi Kader Bangsa, sebuah jaringan melibatkan lebih dari 10 SMA unggulan berasrama dengan kurikulum International.

    Baccalaureate (IB) di Indonesia, yang di proyeksikan mampu menampung siswa berprestasi dari berbagai daerah untuk kurun waktu 10 tahun ke depan dengan harapan melahirkan generasi muda berstandar global.

    Dalam pemerintahan saat ini, Sekolah Rakyat menjadi terobosan baru. Konsep boarding school untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu memberi harapan bahwa pendidikan menjadi solusi keluar dari kemiskinan. Tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menyiapkan guru, kurikulum, hingga pola asrama yang membentuk karakter bagi siswa. Sekolah Rakyat menjadi model inovasi, layaknya charter schools di Amerika atau sekolah berasrama di India, yang menekankan akses sekaligus kualitas.

    Namun, pendidikan bukan hanya soal akademis. Vokasi menjadi kunci menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Sayangnya, data BPS 2023 menunjukkan lulusan SMK justru menyumbang angka pengangguran tertinggi, 10,4 persen. Ini menandakan kesesuaian/link and match dengan industri belum berjalan optimal. Padahal, dengan kerja sama internasional—seperti pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banda Aceh oleh pemerintah Jerman— pendidikan vokasi bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan.

    Indonesia bisa belajar dari pengalaman global. Jerman sukses dengan sistem dual apprenticeship yang menggabungkan teori di sekolah dengan praktik di industri. Korea Selatan mengembangkan Meister Schools yang membuat lulusan SMK setara dengan universitas. Singapura melalui Institute of Technical Education (ITE) menghasilkan lulusan dengan sertifikasi global dengan kolaborasi bersama industri. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jika dirancang tepat, pendidikan vokasi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

    Pertanyaannya bagaimana arah tata kelola dana pendidikan Indonesia? Pertama, dana BOS perlu diarahkan lebih tepat sasaran dengan indikator mutu, bukan hanya akses. Kedua, LPDP harus diperluas dengan bidang prioritas strategis, dengan fokus pada sektor sains, teknologi, dan ekonomi. Ketiga, Sekolah Rakyat harus terus di kembangkan agar mencapai jangkauan yang lebih luas. Keempat, memperbanyak sekolah vokasi berstandar internasional yang terhubung dengan industri agar lulusan SMK benar-benar siap kerja.

    Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam lima tahun politik, tetapi akan menentukan lima dekade bangsa. Jika dana pendidikan dikelola dengan tepat, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi amanat konstitusi 20%, tetapi juga memastikan generasi mudanya siap bersaing di panggung global.

    Indonesia Emas 2045 bisa kita raih apabila sekolah rakyat, BOS, LPDP, dan pendidikan vokasi berjalan sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Dari akses dasar hingga kepemimpinan global, pendidikan adalah fondasi utama kebesaran bangsa ini.

  • RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

    RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu (27/08/25) di Kantor PGN, Jakarta dengan agenda tunggal Perubahan Pengurus Perseroan.

    Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98 % dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo
    Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej
    Komisaris : Rambe Kamarulzaman
    Komisaris : Thanon Aria Dewangga
    Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor
    Komisaris Independen : Widjono Hardjanto

    Direksi

    Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto
    Direktur Keuangan : Catur Dermawan
    Direktur Komersial : Aldiansyah Idham
    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra
    Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta
    Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana
    Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengantarkan PGN untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Fajriyah Usman selaku Corporate Secretary PGN.

    Formasi kepemimpinan PGN yang baru diharapkan dapat menahkodai PGN untuk semakin solid dan lincah dalam menghadapi tantangan-tantangan volatilitas perekonomian dan sektor energi. Peran utama PGN dalam menyalurkan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan tentunya terus berkelanjutan.

    PGN juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi demi keterjangkauan masyarakat dengan gas bumi. Inisiatif baru mengiringi langkah PGN dalam menjalankan core bisnis, dengan harapan dapat memberikan added value gas bumi bagi negara dan masyarakat.

    “Diversifikasi bisnis gas bumi juga akan terus berkembang untuk mengoptimalkan peran gas bumi dalam rangka percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission. Dukungan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder akan memperkuat PGN untuk mencapai target-target pemanfatan gas bumi untuk ketahanan energi nasional,” tutup Fajriyah.

  • Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Sukabumi Jabar Pagi Ini

    Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Sukabumi Jabar Pagi Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa dengan kekuatan magnitudo 3,9 mengguncang Sukabumi Jabar pagi ini, 28-Agustus-2025 pukul 05:27:21WIB.

    Adapun pusat lokasi gempa yakni 7.44LS, 106.75BT (54 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR).

    BMKG melaporkan gempa terjadi di kedalaman 42 Km.

    Selaiin di Sukabumi, berikut kejadian gempa yang terjadi hari ini

    Gempa Mag:3.3, 28-Aug-2025 05:35:34WIB, Lok:3.18LS, 140.09BT (33 km Tenggara KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km

    Gempa Mag:3.3, 28-Aug-2025 04:50:07WIB, Lok:9.49LS, 118.84BT (19 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:37 Km

    Gempa Mag:3.0, 28-Aug-2025 03:45:23WIB, Lok:1.23LU, 126.90BT (65 km BaratLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:22 Km

    Gempa Mag:4.0, 28-Aug-2025 03:14:30WIB, Lok:3.09LS, 141.08BT (45 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedlmn:10 Km

     

  • Profil Tony SB Hoesodo, Purnawirawan TNI yang jadi Komut PGN

    Profil Tony SB Hoesodo, Purnawirawan TNI yang jadi Komut PGN

    Bisnis.com, JAKARTA – Tony Setia Boedi Hoesodo resmi didapuk sebagai komisaris utama dan komisaris independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN.

    Penunjukkan Tony merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025). Dia menggantikan Amien Sunaryadi pada posisi tersebut.

    Tony sebelumnya menjabat sebagai komisaris independen PGN. Diangkat pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PGN pada 30 Mei 2024.

    Pria kelahiran Tulungagung pada 6 Maret 1954 ini merupakan purnawirawan TNI. Dia baru saja mendapat anugerah jenderal kehormatan bintang tiga, letjen TNI (Hor), dari Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.

    Dalam karir militernya, Tony pernah menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 151 Binaiya/Maluku.

    Sebelum masuk dalam jajaran komisaris PGN, Tony diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Land Defense System PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), perusahaan pengadaan pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan.

    Dia juga pernah menjadi bagian dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sebagai deputi pendidikan dan tenaga profesional bidang sosial budaya. Tony juga tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.

    Adapun, Tony merupakan lulusan Sarjana Administrasi Negara STIA Bandung, S2 MSDM American World University, dan S3 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Berikut jajaran dewan komisaris dan direksi PGN terbaru:

    Dewan Komisaris PGN

    – Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo

    – Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej

    – Komisaris : Rambe Kamarulzaman

    – Komisaris : Thanon Aria Dewangga

    – Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor

    – Komisaris Independen : Widjono Hardjanto

    Direksi PGN

    – Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto

    – Direktur Keuangan : Catur Dermawan

    – Direktur Komersial : Aldiansyah Idham

    – Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra

    – Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta

    – Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana

    – Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama

  • Diguncang Dugaan Penipuan KPR, Menkeu AS Tekan Bos The Fed Gelar Audit Internal

    Diguncang Dugaan Penipuan KPR, Menkeu AS Tekan Bos The Fed Gelar Audit Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan AS Scott Bessent kembali mendesak Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell untuk melakukan tinjauan internal terhadap bank sentral.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (28/8/2025), Bessent juga meminta Powell untuk segera menyelidiki dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang menyeret anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    “Saya mendorong Ketua Powell agar melakukan ini secara internal sebelum ada tinjauan eksternal. Ini [kasus Cook] merupakan jenis masalah yang harus segera ditangani,” kata Bessent.

    Bessent menilai bahwa tidak mendengar Cook berkata ‘saya tidak melakukannya’, melainkan Cook hanya berkata bahwa presiden tidak bisa memecatnya. 

    Menurutnya, jika seorang pejabat The Fed terbukti melakukan penipuan KPR, maka mereka tidak layak menduduki posisi di salah satu lembaga regulator keuangan utama AS.

    “The Fed adalah institusi yang tidak akuntabel. Hubungannya dengan rakyat Amerika bergantung pada tingkat kepercayaan yang tinggi, dan insiden seperti ini merusak kepercayaan itu,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah langkah memecat Cook merupakan strategi Trump untuk menguasai mayoritas kursi di Dewan Gubernur, Bessent menegaskan bahwa semua gubernur The Fed bersifat independen.

    Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump berupaya mencopot Cook dari jabatannya setelah pemerintahan menudingnya terlibat dalam penipuan KPR. Pihak pengacara Cook berencana menggugat langkah tersebut melalui jalur hukum.

    Suksesi Powell dan Dewan The Fed

    Saat ini, dewan The Fed beranggotakan Christopher Waller dan Michelle Bowman yang merupakan nominasi Trump pada periode pertama. Trump juga mencalonkan kepala ekonom Gedung Putih, Stephen Miran, untuk mengisi kursi kosong dalam dewan beranggotakan tujuh orang tersebut.

    Menurut Bessent, pemerintahan tidak mengatur cara Waller dan Bowman memberikan suara. Kedua gubernur itu bahkan berbeda pendapat dalam keputusan kebijakan bulan lalu dengan mendukung pemangkasan suku bunga, sementara mayoritas anggota memilih menahan suku bunga.

    Bessent juga mengungkapkan proses pencarian pengganti Powell yang masa jabatannya berakhir Mei 2025 masih berlangsung. Ia berencana mewawancarai kandidat setelah libur panjang Labor Day, sebelum mengajukan 3—4 nama kepada Trump.

    “Nama pengganti Powell hampir pasti sudah diketahui pada musim gugur ini,” ujarnya.

    Menurut Bessent, sejak krisis keuangan 2008, The Fed menyimpang dari misi inti kebijakan moneter dan perlu kembali pada mandat utamanya.

    Fannie Mae, Freddie Mac, dan Rencana IPO

    Bessent menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan rencana penjualan saham Fannie Mae dan Freddie Mac, dua raksasa pembiayaan hipotek yang diambil alih pemerintah sejak krisis 2008.

    “Saya bayangkan sekitar September atau awal Oktober kami akan membuat keputusan mengenai bank yang mengatur penawaran saham ini,” katanya. Dia memperkirakan penjualan 3%—6% saham dapat menghasilkan dana sedikitnya US$30 miliar.

    Bessent menekankan bahwa salah satu pertimbangan penting adalah memastikan tidak ada kenaikan premi pada suku bunga hipotek dibandingkan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

    Perdagangan dan Tarif

    Terkait perdagangan, Bessent mengatakan akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada akhir Oktober atau awal November 2025. Sementara kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Li Chenggang ke Washington pekan ini disebutnya hanya bersifat teknis dan tidak terkait langsung dengan negosiasi dagang.

    Pernyataan ini muncul di hari ketika tarif sekunder AS mulai berlaku terhadap impor dari India. Trump sebelumnya menaikkan tarif tambahan 25% atas India karena pembelian minyak Rusia, sehingga total bea masuk mencapai 50%.

    Menurut Bessent, sebagian besar respons New Delhi atas langkah AS lebih bersifat simbolis.

    “Yang seharusnya khawatir adalah negara surplus. India menjual kepada kami dengan tarif tinggi, sementara kami mengalami defisit besar dengan mereka,” ujarnya.

    Bessent juga menegaskan kembali keluhannya terhadap negara-negara Eropa yang enggan menjatuhkan sanksi sekunder atas invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pertemuan G7 awal tahun ini, hanya Kanada yang siap ikut serta, sementara negara lain menolak, katanya.

  • Google Cloud Pastikan Perubahan Mendasar di Asia Tenggara

    Google Cloud Pastikan Perubahan Mendasar di Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA – Google Cloud memastikan bahwa teknolog kecerdasan buatan (artificial intelligent) telah membuat perubahan mendasar di Asia Tenggara, dan siap menciptakan fase pertumbuhan cepat hingga mencapai US$270 miliar.

    Mark Micallef, Managing Director Southeast Asia Google Cloud, mengatakan bahwa perubahan mendasar sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara, dan kecerdasan buatan (AI) adalah teknologi paling signifikan di dalamnya.

    “AI adalah teknologi paling signifikan di zaman kita, siap untuk mendorong fase pertumbuhan Asia Tenggara berikutnya dan mendorong perekonomiannya sebesar US$270 miliar,” ujarnya di acara bertajuk Lets Talk Google Cloud di Singapura, Rabu (27/8/2025).

    Pemerintah, perusahaan, dan startup telah beralih ke Google Cloud AI untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan meningkatkan perekonomian mereka dalam rantai nilai.

    Momentum ini, katanya, juga tercermin dalam pertumbuhan bisnis Google Cloud. Secara global, Google Cloud menghasilkan pendapatan US$13,6 miliar pada kuartal kedua tahun ini, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal ini didorong oleh pelanggan yang berinovasi Bersama AI Google Cloud dengan cara-cara baru, dalam skala yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Asia Tenggara.

    Mark mengungkapkan setidaknya empat contoh bukti penerapan AI Google Cloud di Asia Tenggara.

    Pertama, di Indonesia. Menurutnya, sebanyak 7 dari 10 bank teratas, ketiga perusahaan telekomunikasi besar, dan peritel besar seperti Salim Group dan Alfamart, serta 70% unicorn lokal membangun platform di Google Cloud.

    Kedua, di Malaysia. Perintah Malaysia telah membekali 445.000 pegawai negeri dengan agen Gemini bawaan Google Workspace untuk mentransformasi penyediaan layanan publik.

    Ketiga di Singapura. FairPrice Group membuka Store of Tomorrow pertama di Asia Tenggara. Toko ini menawarkan pengalaman berbelanja menyeluruh dan operasional toko yang didukung oleh Google Cloud AI.

    Keempat, DBS adalah bank pertama di Asia yang menyoroti dampak ekonomi AI dalam hasil keuangan mereka. Didukung oleh Google Cloud, inisiatif AI mereka menghasilkan lebih dari US$700 juta pada 2024. Mereka kini memperdalam kemitraan dengan Google Cloud untuk membuka nilai yang lebih besar dari AI generatif dan agensi.

    Menurut Mark, kesamaan dari contoh-contoh tersebut adalah komitmen di tingkat dewan direksi untuk mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis inti. “Dan mereka memilih Google Cloud karena dua alasan Utama.”

    Pertama, tumpukan AI Google Cloud yang terintegrasi penuh dirancang bersama, mulai dari perangkat keras hingga model untuk memberikan kinerja dan laba atas investasi terbaik.

    Kedua, Google Cloud menyediakan interoperabilitas dan kebebasan memilih di setiap lapisan tumpukan ini, yang memungkinkan perusahaan untuk mempersiapkan investasi teknologi mereka di masa depan.

    Mark juga memastikan bahwa Google Cloud berinvestasi besar-besaran untuk mendukung transformasi berkelanjutan di Asia Tenggara.

    Untuk tetap terdepan dalam memenuhi permintaan komputasi AI yang terus meningkat, Google Cloud terus memperluas kapasitas wilayah cloud di Indonesia dan Singapura. Google Cloud juga segera meluncurkan wilayah cloud baru di Malaysia dan Thailand.

    Melalui program tingkat nasional terstruktur seperti AI Cloud Takeoff dan Indonesia BerdAIa, Google menyediakan sumber daya dan keahlian yang telah terbukti bagi perusahaan untuk menerapkan solusi AI praktis, dengan cepat, aman, dan hemat biaya.

    Melalui program pelatihan keterampilan lokal di enam negara, Google Cloud secara aktif memperkuat kemahiran pengembang dalam perangkat AI perusahaan seperti Vertex AI dan Gemini Code Assist, mengembangkan kumpulan talenta di kawasan ini untuk era baru ini.

    Sebagai perusahaan yang mengutamakan AI, misi Google adalah mengelola informasi dunia dan menjadikannya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Google Cloud memperluas misi ini ke tingkat perusahaan.

     

    1756310601_d486e0f9-f21a-4341-b8d4-ccdcbf1dced5.

  • Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

    Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan platform digital seperti Facebook, TikTok, X, dan media sosial lainnya turut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan ruang digital di Indonesia, seiring dengan maraknya konten disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) yang merusak sendi-sendi demokrasi.

    Angga menekankan bahwa negara memiliki dasar hukum yang kuat terkait kepatuhan platform digital dalam menjaga ruang digital hingga memutus akses atau memblokir konten internet ilegal. 

    Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) menyebut pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian, pasal 40A ayat (2) UU ITE menyebut pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan pemutusan Akses terhadap konten internet yang melanggar hukum. 

    “Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform Digital) wajib melaksanakan perintah (pemutusan akses) sebagaimana dimaksud tulis pada pasal 40A ayat (3) UU ITE,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (27/8/2025).

    Kemudian, lanjut Angga, pada pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaan Sistem Elektronik Lingkup Privat Platform Digital (PSE) wajib melakukan pemutusan akses terhadap konten internet Ilegal sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam untuk konten yang bersifat mendesak dan 1×24 jam untuk konten internet ilegal yang bersifat umum.

    Jenis konten internet ilegal yang dilarang antara lain; konten internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, konten internet ilegal yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan/atau konten yang menyediakan cara mengakses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

    Lebih lanjut, tutur Angga, pada pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, pemerintah dapat memberi sanksi administratif kepada Platform Digital berupa teguran Tertulis hingga ⁠pemutusan akses; dan/atau dikeluarkan dari daftar PSE. 

    Pengenaan denda administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform Digital) diberikan dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pemutusan akses. Pengenaan denda administratif tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pemerintah.

    Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP Sanksi Denda Administratif menyampaikan pengenaan Denda Administratif Terhadap PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN)

    Angga berharap konten-konten DFK tidak dibiarkan merusak sendi-sendi demokrasi. Komdigi ingin melindungi masyarakat dari efek negatif ruang digital. 

    “Kita lindungi seluruh masyakat kita agar aman di ruang digital. Kegentingan itu maraknya pornografi, iklan judol, lahirnya akun robot, child abuse, human trafficking dan lain sebagainya di ruang digital, apalagi arahnya sudah memecah belah bangsa dan membuat kegaduhan. Platform harus punya tanggung jawab atas konten-konten yang hadir di ruang digital tidak dicederai org praktik-prakti tidak benar,” kata Angga.