Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Nasib Bupati Aceh Selatan Usai Umrah Tak Izin: Dipecat Gerindra-Magang di Kemendagri

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Selatan, Mirwan kini harus menelan pil pahit setelah melancong ke luar negeri untuk ibadah umrah. Ibadah yang seharusnya berlangsung khidmat justru berakhir dengan keputusan politik yang pelik bagi dirinya.

    Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu “safari” ketika wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat diterpa bencana hidrometeorologi yang memporak-porandakan infrastruktur, menelan korban jiwa, sampai hilangnya ratusan orang. 

    Keberadaannya di Tanah Suci terkuak di media sosial sehingga memancing protes publik dan elite partai politik baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Keputusan cepat diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dengan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono mengatakan pencopotan Mirwan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Dia menyayangkan sikap kepemimpinan dari Mirwan.

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono, Jumat (5/12/2025).

    Sugiono menjelaskan tindakan Mirwan bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

    Sugiono menilai kepemimpinan Mirwan sangat buruk. Sikapnya juga mencoreng marwah partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra begitu gencar memerintahkan seluruh jajaran untuk gotong royong memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh.

    Menteri Luar Negeri itu mengatakan proses administrasi pemberhentian telah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk mencari pengganti Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” ucapnya, Senin (8/12/2025).

    Pada hari yang sama setelah Anggota Parlemen menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang ke-II Tahun 2025-2026, Ketua DPR, Puan Maharani memberikan tanggapan atas sikap Mirwan.

    Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” tegas Puan.

    Tanggapan lainnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya mendesak Mirwan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani hukuman. 

    Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan. Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan pejabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” jelas Dasco

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Usai Dasco memberikan tanggapan, pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman yang mengatakan bahwa membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat bagi Mirwan.

    Pada esok hari, Selasa (9/12/2025), Mirwan akhirnya meminta maaf melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official. Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, terutama terhadap warga Aceh Selatan.

    “Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak,” ujar Mirwan.

    Mirwan mengakui tindakan yang dilakukan salah karena berlangsung disaat Aceh dilanda bencana sehingga mengganggu stabilitas nasional.

    Mirwan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca bencana. Dia akan bekerja keras memulihkan nama baik di mata publik dan berjanji kejadian serupa tidak terulang kembali.

  • Walkot Eri Cahyadi Raih BIG 40 Awards: Bawa Ekonomi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur 9 jam yang lalu

    Walkot Eri Cahyadi Raih BIG 40 Awards: Bawa Ekonomi Surabaya Tertinggi se-Jawa Timur

    9 jam yang lalu

  • Respons idEA soal Biaya Administrasi Naik di Shopee hingga Tokopedia Cs

    Respons idEA soal Biaya Administrasi Naik di Shopee hingga Tokopedia Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi tren kenaikan biaya administrasi oleh sejumlah platform e-commerce. 

    Ketua Umum idEA, Hilmi Adrianto, mengatakan setiap marketplace memiliki dasar perhitungan tersendiri sebelum menetapkan penyesuaian biaya.

    “Kami pikir masing-masing market place sudah mencoba untuk meng-exercise berbagai macam kemungkinan dan tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai bagaimana mereka bisa mendapatkan bisnis yang berkelanjutan,” kata Hilmi usai Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Hilmi menambahkan, asosiasi bersama kementerian terkait yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM tengah membahas lebih jauh mekanisme kenaikan biaya tersebut, terutama agar tidak menekan pelaku usaha kecil.

    “Itu sih yang sedang kami diskusikan saat ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, Tokopedia menaikkan biaya admin atau biaya layanan bagi seller secara bertahap mulai 1 Oktober 2025. 

    Kenaikan tarif tersebut berlaku terutama untuk toko Mall serta produk pre-order, dengan persentase berbeda-beda sesuai kategori seperti elektronik, fesyen, FMCG, dan gaya hidup. Tokopedia juga memberikan diskon 20% untuk seller dengan tarif 10%, sehingga biaya efektif yang dibayar menjadi sekitar 8%.

    Terbaru, Shopee mengumumkan penyesuaian biaya administrasi bagi seller yang akan berlaku pada Januari 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Seller Shopee.

    “Mulai Januari 2026, struktur biaya untuk setiap kategori produk akan mengalami penyesuaian,” tulis Shopee, Selasa (9/12/2025).

    Shopee merinci biaya administrasi baru berdasarkan kategori. Produk FMCG, kebutuhan sehari-hari, serta sejumlah barang fesyen seperti pakaian muslim, tas duffel, kaus kaki, hingga bahan makanan kering akan dikenakan tarif tertinggi, yakni 10%.

    Kategori perlengkapan bayi seperti susu formula, makanan bayi non-vitamin, produk anak, serta vitamin atau suplemen bayi dikenakan biaya administrasi yang lebih rendah, yakni 6,5%–6,75%.

    Adapun kategori menengah seperti aksesori fesyen, jam tangan, tas pria/wanita, produk perawatan diri, popok, hingga fesyen anak akan dikenakan tarif 9%–9,5%. Untuk produk dengan nilai tinggi seperti logam mulia dan perhiasan, Shopee menetapkan biaya administrasi terendah, yaitu 4,25%.

    Selain itu, Shopee juga menyesuaikan aturan untuk produk pre-order mulai 1 Januari 2026. Tidak ada lagi batas jumlah produk pre-order yang dapat diaktifkan di toko, serta diberlakukan biaya layanan sebesar 3% per kuantitas produk tertentu.

    Sebelumnya, Shopee juga telah menerapkan biaya tambahan berupa Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi terselesaikan sejak 20 Juli 2025. TikTok Tokopedia kemudian menyusul dengan menetapkan biaya tambahan yang sama, yaitu Rp1.250 per transaksi, mulai 11 Agustus 2025 bagi mitra UMKM di platformnya.

  • Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI

    Pengusaha Bidik Investasi Rusia Masuk Kawasan Industri RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) tengah mengincar komitmen investasi pengusaha Rusia untuk masuk dalam ekosistem industrialisasi yang dinamis di Indonesia. Untuk itu, HKI akan menjadi jembatan utama yang menghubungkan para investor. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kerja sama ekonomi dengan Rusia tentunya menawarkan peluang bagi Indonesia untuk diversifikasi produk ekspor, pertukaran teknologi dan penguatan sektor maritim (perikanan) dan pariwisata. 

    “HKI berada di garis depan untuk memastikan kawasan industri kami siap menjadi tuan rumah bagi investasi strategis dari Rusia,” ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025). 

    Momentum kemitraan strategis Indonesia-Rusia ini diperkuat dengan penandatanganan kerja sama/Memorandum of Understanding (MOU) bersama 2 (dua) Lembaga di Rusia yaitu Pusat Perdagangan Internasional Rusia dan Asosiasi Kawasan Industri Rusia pada 8 Desember 2025 di Moskow. 

    Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Menteri Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI untuk Rusia Bapak Jose Antonio Morato Tavares dan Deputy Minister of Industry & Trade Rusia Mr. Alexey Vladimirovich pada acara Indonesia-Rusia Business Matching.

    Terlebih, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tengah mendorong transformasi industri melalui hilirisasi, pengembangan industri hijau, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok. 

    Dalam hal ini, Ma’ruf menegaskan bahwa reformasi regulasi, insentif investasi, serta pembangunan kawasan industri memperkuat daya tarik Indonesia sebagai basis manufaktur yang dinamis dan berorientasi inovasi.

    “Kami akan bertindak sebagai katalisator, memastikan proses investasi berjalan lancar, efisien, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.” tuturnya. 

    Dinsamping itu, kedatangan Presiden Prabowo ke Rusia yang direncanakan pada 9 November 2025 juga membawa angin segar terhadap berbagai peluang kerjasama ekonomi di Indonesia diantaranya bagi Kawasan Industri.

    Apalagi, sebelumnya pada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow bulan Juni lalu memberikan keyakinan pada HKI untuk memperluas kemitraan strategis salah satunya dengan Rusia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Lebih lanjut, salah satu upaya untuk mendorong Rusia sebagai mitra dan pasar adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam pameran kelas dunia INNOPROM yang akan diselenggarakan di pertengahan tahun 2026.

    Pameran tersebut akan menjadi platform penting bagi inovasi, kerjasama dan investasi Khusus berkaitan dengan sektor Kawasan Industri banyak peluang yang dapat dilakukan dengan adanya kerja sama dalam berbagai sektor prioritas, terutama di bidang energi (migas), pertambangan, dan infrastruktur transportasi. 

    Kerja sama ini tentunya didorong oleh hubungan bilateral strategis kedua negara. Salah satu peran aktif yang dilakukan oleh HKI diantaranya dalam memfasilitasi dan mengkatalisasi kerja sama dengan kawasan industri di Indonesia melalui beberapa cara strategis misalnya menjembatani Kemitraan Strategis dan Investasi, Penyelenggaraan Misi Dagang dan Forum Bisnis, sampai pada mengelola kunjungan langsung perwakilan industri Rusia ke kawasan-kawasan industri unggulan di Indonesia untuk melihat fasilitas, infrastruktur, dan potensi lokal secara langsung.

    Dengan menjalankan peran-peran ini, pihaknya meyakini secara signifikan meningkatkan daya tarik dan kesiapan kawasan industri di Indonesia untuk menyambut arus investasi dan kerja sama industri dari Rusia.

  • Pelindo Regional 3 Pastikan 21 Terminal Siap Layani Angkutan Nataru

    Pelindo Regional 3 Pastikan 21 Terminal Siap Layani Angkutan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelindo Regional 3 memastikan seluruh 21 terminal di wilayah kerjanya dalam kondisi siap melayani aktivitas penumpang maupun kapal selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Executive Director 3 Pelindo Daru Wicaksono Julianto mengatakan, berbagai aspek kesiapan telah dipastikan berjalan optimal, mulai dari fasilitas terminal, kesiapan operasional, hingga penguatan sistem pengendalian layanan berbasis teknologi sejak awal Desember 2025.

    “Seluruh tim di lapangan kami instruksikan untuk memastikan layanan berjalan lebih cepat, aman dan nyaman, dengan standar operasi yang telah ditingkatkan khusus untuk periode Nataru,” kata Daru dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

    Ia menjelaskan, kesiapan fasilitas terminal menjadi fokus utama, termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman, area check-in yang diperluas, penambahan fasilitas disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, hingga kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.

    Selain itu, kata dia, sebagian besar terminal penumpang di Regional 3 kini telah menerapkan auto gate baik untuk kendaraan maupun penumpang, sehingga proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau sistem.

    Pihaknya juga memastikan kebersihan terminal diperketat melalui penambahan tenaga kebersihan dan sistem pemantauan berkala di seluruh area pelayanan.

    Dari sisi operasional, lanjutnya, seluruh pelabuhan telah menyiapkan operasi sandar kapal yang lebih efisien, termasuk penyesuaian jadwal kedatangan-keberangkatan kapal, kesiapan tugboat, pandu, serta peralatan operasional lainnya.

    Bahkan, jalur embarkasi dan debarkasi penumpang juga diatur lebih terstruktur untuk menghindari penumpukan, dengan tambahan petugas pelayanan dan pengamanan.

    Ia menambahkan, untuk mendukung kelancaran logistik selama periode Natal dan Tahun Baru, Pelindo Regional 3 memastikan alur bongkar muat barang tetap terkontrol dengan baik tanpa mengganggu pergerakan penumpang.

    Pemisahan jalur logistik dan penumpang, kata Daru, telah diterapkan di seluruh cabang guna menjaga keamanan dan kenyamanan.

    Kemudian, seluruh proses pengendalian layanan terintegrasi dalam plan and control system, yang memonitor kesiapan fasilitas, arus kapal, hingga respons cepat terhadap potensi gangguan layanan dipastikan berjalan sesuai standar operasi terbaik Pelindo.

    “Dengan kolaborasi seluruh unit dan dukungan pemangku kepentingan, kami optimistis layanan angkutan laut Nataru tahun ini berlangsung lancar, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa,” ujarnya.

  • Pelindo Regional 3 Pastikan 21 Terminal Siap Layani Angkutan Nataru

    Pelindo Regional 3 Pastikan 21 Terminal Siap Layani Angkutan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelindo Regional 3 memastikan seluruh 21 terminal di wilayah kerjanya dalam kondisi siap melayani aktivitas penumpang maupun kapal selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Executive Director 3 Pelindo Daru Wicaksono Julianto mengatakan, berbagai aspek kesiapan telah dipastikan berjalan optimal, mulai dari fasilitas terminal, kesiapan operasional, hingga penguatan sistem pengendalian layanan berbasis teknologi sejak awal Desember 2025.

    “Seluruh tim di lapangan kami instruksikan untuk memastikan layanan berjalan lebih cepat, aman dan nyaman, dengan standar operasi yang telah ditingkatkan khusus untuk periode Nataru,” kata Daru dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

    Ia menjelaskan, kesiapan fasilitas terminal menjadi fokus utama, termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman, area check-in yang diperluas, penambahan fasilitas disabilitas, ruang laktasi, area bermain anak, hingga kelengkapan keselamatan seperti APAR dan jalur evakuasi.

    Selain itu, kata dia, sebagian besar terminal penumpang di Regional 3 kini telah menerapkan auto gate baik untuk kendaraan maupun penumpang, sehingga proses keluar-masuk area pelabuhan menjadi lebih cepat, tertib dan terpantau sistem.

    Pihaknya juga memastikan kebersihan terminal diperketat melalui penambahan tenaga kebersihan dan sistem pemantauan berkala di seluruh area pelayanan.

    Dari sisi operasional, lanjutnya, seluruh pelabuhan telah menyiapkan operasi sandar kapal yang lebih efisien, termasuk penyesuaian jadwal kedatangan-keberangkatan kapal, kesiapan tugboat, pandu, serta peralatan operasional lainnya.

    Bahkan, jalur embarkasi dan debarkasi penumpang juga diatur lebih terstruktur untuk menghindari penumpukan, dengan tambahan petugas pelayanan dan pengamanan.

    Ia menambahkan, untuk mendukung kelancaran logistik selama periode Natal dan Tahun Baru, Pelindo Regional 3 memastikan alur bongkar muat barang tetap terkontrol dengan baik tanpa mengganggu pergerakan penumpang.

    Pemisahan jalur logistik dan penumpang, kata Daru, telah diterapkan di seluruh cabang guna menjaga keamanan dan kenyamanan.

    Kemudian, seluruh proses pengendalian layanan terintegrasi dalam plan and control system, yang memonitor kesiapan fasilitas, arus kapal, hingga respons cepat terhadap potensi gangguan layanan dipastikan berjalan sesuai standar operasi terbaik Pelindo.

    “Dengan kolaborasi seluruh unit dan dukungan pemangku kepentingan, kami optimistis layanan angkutan laut Nataru tahun ini berlangsung lancar, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna jasa,” ujarnya.

  • Sudah Diguyur Likuiditas, Himbara Juga Bakal ‘Monopoli’ Valas DHE SDA

    Sudah Diguyur Likuiditas, Himbara Juga Bakal ‘Monopoli’ Valas DHE SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) secara terpusat di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara) dikhawatirkan berdampak ke likuiditas valuta asing (valas) bank non-himbara. 

    Pemerintah sendiri tinggal selangkah lagi secara resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 yang nantinya mengatur DHE SDA wajib parkir 100% selama 12 bulan secara spesifik di himbara. Perubahan itu diharapkan pemerintah bisa menambah suplai valas di dalam negeri. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir. 

    Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri. 

    Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

    “Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu. 

    “Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya,” terang David. 

    Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence  dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri. 

    Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. “Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita,” paparnya. 

    Alasan Purbaya Tunjuk Himbara

    Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya ke depan masih akan fokus untuk penataan regulasi DHE SDA dengan revisi PP No.8/2025. Sebab, dia mengeklaim selama pemberlakuan PP No.8/2025, eksportir menempatkan devisanya dalam bentuk dolar di bank-bank kecil dalam negeri dan menukarkannya ke rupiah. 

    Namun, perbankan yang menampung devisa itu justru mengonversinya kembali ke dolar dan dilarikan ke luar negeri. 

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, yaudah himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” terang Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025). 

    Purbaya memastikan bahwa motif utama untuk mewajibkan DHE SDA parkir di himbara guna memastikan suplai dolar bertambah. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun tidak khawatir apabila kebijakan baru itu nantinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan likuiditas antara himbara dan bank swasta. 

    Menurutnya, fokus pemerintah dalam waktu dekat adalah untuk memastikan kebijakan DHE SDA efektif dalam menambah pasokan dolar di dalam negeri. Apalagi, dia menilai beleid sebelumnya yang baru berlaku sekitar sembilan bulan ini hampir gagal menjalankan tujuannya. 

    “Kan selama ini hampir gagal kan? Ya kan? Menurut Anda gimana? Kalau udah gagal, kita diemin apa enggak?,” ujarnya. 

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Dia menyebut hal ini sudah disosialisasikan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha. 

    “Kemarin sudah bertemu dengan perbankan dan juga pelaku usaha, lalu hari ini kami lanjut, kalau enggak salah itu ada PAK, lalu harmon [harmonisasi, red] untuk kemudian bisa segera diundangkan,” ungkap Febrio kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan,  Jakarta, Senin (8/12/2025). 

  • Waspada Serangan Siber 2026, Fortinet: Pelaku Pakai Teknologi AI

    Waspada Serangan Siber 2026, Fortinet: Pelaku Pakai Teknologi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI) dinilai bisa meningkatkan risiko ancaman serangan siber pada 2026 seiring dengan besarnya ketergantungan terhadap sistem digital.

    Laporan Fortinet memprediksi adanya ancaman serangan siber di Indonesia berbasis AI yang bergerak jauh lebih cepat, lebih masif, dan lebih sulit ditahan menggunakan pendekatan tradisional.

    Vice President of Marketing and Communications APAC Fortinet, Rashish Pandey, mengatakan teknologi AI kini telah menjadi mesin akselerator bagi pelaku kejahatan siber.

    “Jika sebelumnya serangan membutuhkan waktu dan tenaga manusia untuk merancang payload dan mengeksekusi serangan, kini AI mampu melakukannya secara otomatis, adaptif, dan terus-menerus,” kata Pandey dalam siaran pers, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, ancaman ini akan menuntut dunia usaha untuk mengubah cara mereka menilai risiko, mengalokasikan anggaran, dan merancang strategi pertahanan digital. Teknologi AI memungkinkan penyerang bekerja 24 jam, mencari celah, mencoba berbagai teknik serangan, dan mengeksekusinya dalam hitungan detik.

    Dia menambahkan bahwa fenomena cybercrime-as-a-service juga membuat teknologi serangan semakin mudah diakses meskipun pelakunya tidak memiliki kemampuan teknis tinggi.

    Sementara itu, Country Director Fortinet Indonesia, Edwin Lim, menegaskan bahwa kesiapan dunia usaha Indonesia menghadapi ancaman ini masih harus ditingkatkan. Meski beberapa tahun terakhir perusahaan mulai memperbaiki arsitektur keamanannya, perubahan lanskap ancaman yang sangat cepat membuat prioritas masa depan harus berbeda.

    “Tahun 2026 bukan hanya soal memperkuat infrastruktur, tetapi memikirkan ulang seluruh pendekatan keamanan. Kita perlu melihat ancaman dari sudut pandang risiko bisnis,” kata Edwin.

    Menurutnya, bahwa salah satu langkah paling kritis adalah melakukan loss analysis untuk memahami dampak finansial dari downtime yang dialami aplikasi atau sistem tertentu. Banyak perusahaan menganggap aplikasi seperti ERP atau sistem akuntansi sebagai yang paling penting.

    Namun kenyataannya, banyak bisnis modern justru bergantung pada sistem pendukung seperti API pembayaran, platform chat internal yang digunakan untuk transaksi, atau server cloud tempat aplikasi pelanggan berjalan.

    Fortinet memperkenalkan kerangka kerja CTN (Cyber Threat Neutralization) sebagai panduan strategis untuk membantu perusahaan memetakan risiko, menentukan prioritas keamanan yang paling kritis, dan membangun pertahanan secara bertahap sesuai kapasitas anggaran.

    CTN memungkinkan perusahaan memulai dari area dengan potensi kerugian terbesar sehingga investasi tidak terbuang untuk hal yang kurang berdampak.

  • Prabowo Teken 7 Kesepakatan dengan Pakistan, Kerja Sama Bidang Teknologi hingga Dagang

    Prabowo Teken 7 Kesepakatan dengan Pakistan, Kerja Sama Bidang Teknologi hingga Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Pakistan meneken nota kesepahaman atau MoU untuk memperkuat kemitraan dan perjanjian kerja sama di sejumlah sektor. 

    Pertukaran dokumen tersebut berlangsung di kediaman PM Pakistan di Islamabad dan secara langsung disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan PM Pakistan Shehbaz Sharif. 

    “Hari ini kita telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kita telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden ada tujuh poin kerja sama kemitraan RI dan Pakistan. Salah satunya penguatan di sektor teknologi.

    Kemudian, sektor yang turut dikerja samakan yakni sektor pendidikan, UMKM, pemberantasan narkoba, perdagangan hingga kesehatan.

    Pada intinya, MoU dan perjanjian kerja sama diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkokoh kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan.

    Berikut 7 poin kerja sama dalam MoU RI-Pakistan :

    1. Perjanjian antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Higher Education Commission (HEC) of Islamic Republic of Pakistan tentang pengakuan bersama Sertifikat dan Gelar Pendidikan Tinggi;

    2. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Pakistan untuk Program Hibah pada “The Indonesian Aid Scholarships”;

    3. MoU antara SMESCO dan SMEDA tentang Kemitraan Strategis dalam Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;

    4. MoU antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan the Cabinet Division Represented by National Archives Pakistan tentang Kerja Sama Kearsipan;

    5. MoU antara Badan Narkotika Nasional Pemerintah Republik Indonesia dan Ministry of Interior and Narcotics Control Pemerintah Pakistan tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Baru dan Prekursornya; 

    6. MoU antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia dan Pakistan Halal Authority dalam Perdagangan dan Sertifikasi Halal;

    7. MoU tentang Kerja Sama di Bidang Kesehatan. 

  • Google Bantah Latih Gemini untuk Baca Email Pengguna Gmail

    Google Bantah Latih Gemini untuk Baca Email Pengguna Gmail

    Bisnis.com, JAKARTA — Google menegaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan isi email pengguna untuk melatih model kecerdasan buatannya, Gemini.

    Klarifikasi ini disampaikan setelah sebuah unggahan di blog resmi Google menjelaskan bahwa Gemini dapat mengambil konteks dari Gmail, Drive, dan Chat. Pernyataan itu kemudian memicu anggapan AI tersebut memiliki akses penuh untuk membaca surel pengguna.

    Melansir laman GB News pada Selasa (9/12/2025), Google memastikan penjelasan tersebut tidak berarti Gemini dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi percakapan pribadi pengguna.

    Menurut perusahaan, Gmail memang memindai konten email, tetapi pemrosesan itu hanya digunakan untuk mengaktifkan berbagai Smart Features seperti penyaringan spam, pengelompokan email, saran penulisan, hingga kemampuan penjadwalan otomatis. Beragam fitur itu sudah hadir sejak bertahun-tahun lalu, dengan perilisan fitur pertama pada 2016.

    Untuk meredam rumor, Google melalui akun resminya di X menegaskan tidak ada perubahan pengaturan apa pun dan konten Gmail tidak digunakan untuk melatih model Gemini AI.

    “Mari kita luruskan laporan menyesatkan baru-baru ini. Berikut faktanya: Kami tidak mengubah pengaturan siapa pun. Fitur Cerdas Gmail telah ada selama bertahun-tahun. Kami tidak menggunakan konten Gmail Anda untuk melatih model Gemini AI kami. Kami selalu transparan,” tulis Gmail di X.

    Google juga menyediakan opsi bagi pengguna yang ingin menonaktifkan Smart Features, langkah-langkahnya sebagai berikut:

        1.    Buka Gmail dan masuk.

        2.    Klik ikon roda gigi () di kanan atas — pilih Lihat semua setelan.

        3.    Di tab Umum, gulir ke bawah ke bagian Fitur pintar dan personalisasi.

        4.    Hapus centang pada kotak Aktifkan fitur pintar di Gmail, Chat, dan Meet.

        5.    Gulir lebih jauh hingga menemukan pengaturan fitur pintar Google Workspace, lalu klik Kelola setelan fitur pintar Workspace.

        6.    Di jendela pop-up, nonaktifkan Fitur pintar di Google Workspace dan Fitur pintar di produk Google lainnya.

        7.    Klik Simpan Perubahan dan muat ulang Gmail.

    Namun, mematikan fitur tersebut akan menonaktifkan kemampuan otomatis seperti Smart Compose, pengelompokan email, hingga deteksi acara di berbagai layanan Google. Pengguna akan memperoleh pengalaman Gmail yang lebih manual dan tanpa personalisasi.

    Di sisi lain, Google juga menjadi sorotan setelah merilis Gemini 3 pada 18 November 2025. Versi terbaru ini merupakan peningkatan dari asisten AI mereka, yang dirancang untuk memahami serta menghasilkan teks, gambar, audio, hingga kode.

    Google menegaskan Gemini tidak dilatih menggunakan isi Gmail pengguna, melainkan menggunakan kumpulan data berskala besar yang mencakup teks, kode, gambar, audio, dan video. Pendekatan ini membuat Gemini mampu memberikan respons yang lebih akurat sambil meminimalkan kesalahan.

    Gemini kini juga terintegrasi di sejumlah layanan Google lainnya seperti Calendar, Maps, YouTube, dan Photos untuk membantu pengguna menemukan informasi tanpa perlu berpindah aplikasi.

    Dengan klarifikasi ini, Google berharap rumor bahwa Gemini membaca email pengguna dapat dihentikan, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap privasi dan transparansi data.