Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Tangkal Aksi Anarkis, Buruh Siap Pasang Badan Jaga Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani menegaskan bahwa seluruh buruh di berbagai kawasan industri saat ini berada dalam status siaga satu.

    Hal itu disampaikan menyusul adanya potensi gangguan keamanan dan indikasi aksi perusuh yang mencoba masuk ke kawasan industri.

    “Pertama justru kami dari presiden buruh dipanggil dan kami dukung kondusivitas masing-masing wilayah. Kami tentu menentang adanya aksi anarkis. Buruh dalam siaga satu hari ini di semua wilayah industri. Kami instruksikan anggota KSPSI untuk siaga di wilayah masing-masing. Jangan sampai perusuh masuk ke kawasan industri dan mengganggu buruh,” tegasnya di Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025).

    Andi Gani mengungkap adanya indikasi aksi ditunggangi pihak tertentu. Ia menyebut, semalam hampir terjadi upaya masuk ke kawasan industri Bekasi.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis dan tadi malam hampir saja masuk ke kawasan industri Bekasi. Sekarang jutaan buruh siap siaga, kami pastikan tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu perusuh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa demonstrasi damai adalah hak asasi, namun tetap harus taat aturan hukum. 

    Oleh karena itu, dia mengaku KSPSI bersama tiga konfederasi buruh lainnya menginstruksikan seluruh anggota untuk menjaga ketertiban dan tetap siaga, terutama di sentra-sentra industri seperti Karawang, Bekasi, dan Purwakarta.

    Buruh Diminta Tahan Diri

    Meskipun ada desakan, tetapi Andi Gani meminta buruh menahan diri dan tidak turun ke jalan dalam jumlah besar.

    “Saya meminta buruh untuk menahan diri, karena bila turun dalam skala besar puluhan ribu, situasi belum kondusif. Empat konfederasi buruh menunda massa dalam waktu dekat. Kita ingin jaga kondusivitas damai,” jelasnya.

    Hari ini, menurut Andi, dirinya bersama tokoh buruh lainnya yakni Said Iqbal, Elly Silaban, dan Jumhur Hidayat akan berdiskusi membahas persoalan mendesak, salah satunya terkait kelangkaan gas industri yang mulai berdampak pada operasional pabrik.

    “Kelangkaan gas industri kembali terjadi di pabrik-pabrik. Bisa membuat ratusan ribu ter-PHK kembali. Pasokan ke pabrik terhenti tiba-tiba, kita bingung penyebabnya apa,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Andi Gani menyebut pihaknya akan meminta bertemu langsung dengan Presiden untuk membicarakan sejumlah persoalan besar, termasuk rencana pembentukan Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, serta solusi atas krisis pasokan gas industri.

    “Kita sudah berikan instruksi saya dengan tiga presiden buruh lainnya untuk buruh siaga di tempat masing-masing. Dan kami tidak akan tinggal diam bila wilayah industri diganggu. Saya tegaskan, perusuh tidak boleh mengganggu,” kata Andi.

    Ia juga menekankan bahwa instruksi ini dimaksudkan agar buruh tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut-ikutan dalam kericuhan.

    “Pasti. Semua buruh kita imbau dari KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar, tunggu instruksi KSPSI, hindari wilayah bahaya, dan taati komando,” pungkas Andi.

  • Polda Metro Jaya Bakal Gelar Patroli Skala Besar, Gang-Gang Disisir

    Polda Metro Jaya Bakal Gelar Patroli Skala Besar, Gang-Gang Disisir

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan patroli berskala besar bakal menyisir gang-gang untuk memelihara Kamtibmas pasca-demonstrasi yang ricuh di Jakarta.

    Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes I Ketut Gede Wijatmika mengatakan patroli itu melibatkan 350 personel dari Polda Metro Jaya.

    “Skala kecil kita masuk ke gang-gang sehingga masuk ke segala penjuru. Untuk saat ini 350 [personel] kita libatkan dari beberapa fungsi,” ujar Ketut di Polda Metro Jaya, Senin (1/9/2025).

    Dia menambahkan, ratusan personel ini bakal dibagi dua rute patroli. Pertama mulai dari Cawang-Jatinegara-Polres Metro Jaktim-Polres Metro Jakpus-Sunter-Polres Metro Jakut-Polda Metro Jaya.

    Kemudian, rute kedua melalui Kuningan-Kwitang-Tomang-Daan Mogot-Polres Metro Jakbar-Jaksel-Polda Metro Jaya. Melalui patroli ini diharapkan agar masyarakat bisa kembali normal dan beraktivitas dengan tenang.

    “Harapannya kita seluruh masyarakat untuk bisa kembali normal seperti sedia kala tidak ada gangguan, halangan, bekerja dengan tenang, beraktivitas dengan lancar,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kepolisian menerjunkan sejumlah kendaraan taktis (rantis), motor trail, mobil patroli hingga anggota Brimob untuk patroli kali ini.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengemukakan bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar TNI-Polri bisa melakukan patroli untuk memulihkan situasi usai ricuh beberapa terakhir.

    “Patroli yang kami laksanakan untuk menegaskan komitmen kami PMJ untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat,” ujar Asep di DPR, Minggu (31/9/2025) malam.

  • Bapanas Bakal Gelontorkan 52.400 Ton Jagung SPHP Untuk Redam Harga Pakan

    Bapanas Bakal Gelontorkan 52.400 Ton Jagung SPHP Untuk Redam Harga Pakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyiapkan sebanyak 52.400 ton cadangan jagung pemerintah (CJP) melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk digelontorkan kepada peternak layer mandiri. Hal ini seiring tingginya harga jagung pakan di tingkat peternak.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran 52.400 ton jagung SPHP itu telah mendapat lampu hijau dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada hari ini, Senin (1/9/2025).

    “Jagung akan disiapkan SPHP buat para peternak layer, jumlah totalnya 52.400 ton jagung SPHP se-Indonesia, akan dirilis harganya Rp5.500 buat peternak, sisanya subsidi,” kata Arief saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dia menjelaskan, subsidi ini diberikan untuk meredam tingginya harga jagung di tingkat peternak.

    “Subsidi itu berarti harga lagi tinggi, kemudian kita perlu bantu peternak,” terangnya.

    Selain itu, gelontoran jagung SPHP ini untuk membantu para produksi peternak unggas dalam menggenjot produksi telur dengan harga yang bagus hingga akhir tahun ini.

    Sayangnya, Arief enggan mengungkap kapan puluhan ribu ton jagung SPHP itu digelontorkan. Namun, dia memastikan 52.400 ton jagung SPHP itu bakal digelontorkan dalam waktu dekat.

    Adapun, jagung pakan mempunyai keterkaitan yang erat terhadap kestabilan komoditas pangan lainnya, terutama untuk komoditas telur dan daging ayam.

    Sebelumnya, Arief mengatakan, pengguliran stok CJP ke peternak layer mandiri melalui program SPHP merupakan waktu yang tepat.

    Dalam hal ini, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap jagung produksi dalam negeri, menjelang panen raya jagung pada Februari dan Maret lalu.

    “Hasil dari serapan itu tentunya disiapkan untuk mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak seperti hari ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Berdasarkan catatan Bapanas, saat ini stok CJP di Bulog mencapai sekitar 65.000 ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan SPHP jagung, maka pemerintah bisa membantu peternak skala kecil untuk memperoleh jagung pakan yang lebih terjangkau.

    Adapun, untuk memperkuat pengawasan di lapangan terkait ketersediaan stok jagung, pemerintah juga memastikan akan melaksanakannya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Nantinya, database penerima program SPHP jagung juga akan dipertajam agar semakin tepat sasaran.

    “Tugasnya pemerintah itu kalau sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo adalah menjaga kesejahteraan petani dan peternak, serta memastikan masyarakat sebagai konsumen, tidak rugi. Dari hulu sampai hilir harus aman. Jadi kestabilan harga, mulai dari jagung pakan untuk unggas sangat penting diwujudkan,” pungkasnya.

  • PLN Minta Peran Agregator Ekspor Listrik, Risiko Finansial Mengintai

    PLN Minta Peran Agregator Ekspor Listrik, Risiko Finansial Mengintai

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengusulkan agar pemerintah menunjuk perusahaan sebagai agregator ekspor listrik. Namun, usulan ini dinilai berisiko membebani finansial perusahaan setrum pelat merah itu.

    PLN mengajukan usulan tersebut dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (RUU Ketenagalistrikan). PLN berargumen penjualan tenaga listrik lintas negara merupakan langkah strategis.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai implementasi usulan PLN tersebut memerlukan kajian mendalam. Khususnya terkait proyeksi kebutuhan listrik domestik dan ekspor serta kapasitas produksi dalam negeri. 

    Menurutnya, hal ini penting untuk menghindari beban finansial tambahan bagi PLN, seperti yang terjadi akibat skema take-or-pay dengan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP), di mana PLN harus membeli listrik IPP meskipun terjadi oversupply pasokan listrik.

    “Selain itu, PLN juga berpotensi menanggung beban investasi infrastruktur transmisi antarnegara, seperti kabel bawah laut untuk ekspor ke Singapura,” ucap Ishak kepada Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Oleh karena itu, Ishak pun menyarankan agar PLN sebagai priority buyer dalam ekspor listrik. Dengan begitu, PLN dapat mengatur dampaknya terhadap keuangan perusahaan. 

    Namun, hal itu tetap membutuhkan mekanisme koordinasi antara PLN dan IPP yang menjamin kepastian pasokan kepada konsumen.

    Di sisi lain, Ishak mengamini kalau usulan PLN sebagai agregator ekspor listrik dapat menguntungkan. Terlebih, jika terdapat kepastian pembeli jangka panjang, misalnya melalui komitmen dari negara seperti Singapura. 

    “Dengan adanya kepastian ini, ekspor listrik berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi PLN, sekaligus mendukung pemanfaatan surplus listrik dari energi baru terbarukan [EBT],” imbuh Ishak. 

    Selain itu, kata dia, peran ini memungkinkan PLN menjaga kendali atas penggunaan energi domestik sehingga memastikan kedaulatan energi nasional.
     
    Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya masih akan mengkaji usulan PLN untuk menjadi agregator ekspor listrik. 

    Dia menjelaskan bahwa hal itu baru diusulkan PLN kepada Komisi XII DPR RI. Oleh karena itu, pihaknya pun masih harus mencermati lebih lanjut.

    “Itu kan usulan di RUU, ini kan inisiasinya dari DPR, jadi kami harus cek apa yang dibicarakan,” ucap Yuliot singkat, saat ditemui di Jakarta.

    Usulan menjadikan PLN sebagai agregator ekspor listrik pertama kali disampaikan oleh Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025).

    Dia berharap usulan itu dapat diterima dan dimasukkan dalam RUU Ketenagalistrikan. Didi menjelaskan, penjualan tenaga listrik lintas negara merupakan langkah strategis.

    Menurutnya, ini berkaitan dengan kedaulatan dan ketahanan energi negara sehingga pemerintah harus hadir, mengelola, dan mengendalikan prosesnya.

    Untuk itu, perlu penegasan terkait penunjukan BUMN penyedia tenaga listrik selaku proksi negara yang berperan sebagai agregator dalam melakukan konsolidasi terhadap pelaksanaan ekspor listrik.

    Didi berpendapat, hal ini diperlukan guna memastikan Indonesia mendapat manfaat paling optimum atas kegiatan jual beli listrik lintas negara. 

    “Pertanyaannya adalah strategi negara seperti apa yang kita mau undangkan di dalam undang-undang yang baru nanti ini? Apakah setiap pelaku usaha bisa mengakses market tersebut atau dikonsolidasikan melalui perusahaan negara,” ucapnya.

    Dia lantas mencontohkan skema ekspor listrik bisa meniru PT Pertamina (Persero) yang menjadi agregator dalam jual beli gas bumi lintas negara, khususnya ekspor ke Singapura. Didi menuturkan, skema ekspor gas bumi dari Indonesia yang berasal dari berbagai macam blok migas, kemudian diagregasi oleh Pertamina untuk berhadapan dengan pembeli. 

    Menurutnya, dengan skema penunjukan BUMN sebagai agregator tidak akan membuat Indonesia didikte oleh negara lain. 

    Dia juga menyarankan jual beli listrik antarnegara ini dinaungi oleh perjanjian antar pemerintah atau government to government (G2G). Artinya, perjanjian jual tidak melalui badan usaha masing-masing secara langsung.

  • Kapolri Buru Aktor dan Pemasok Biaya Demonstrasi yang Berujung Ricuh

    Kapolri Buru Aktor dan Pemasok Biaya Demonstrasi yang Berujung Ricuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal memburu aktor hingga pihak yang membiayai massa anarkis dalam unjuk rasa beberapa hari terakhir.

    Dia mengatakan, Polri akan mencari serta mendalami bukti-bukti di lapangan untuk mencari dalang di balik kerusuhan tersebut.

    “Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari,” ujar Sigit di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dia menambahkan, saat ini pihaknya memiliki misi untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca kericuhan demonstrasi sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dengan demikian, hal tersebut bisa mengembalikan kegiatan masyarakat sehingga roda perekonomian di Indonesia bisa kembali bergerak dan tumbuh.

    “Tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau, segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya kepolisian telah menangkap 3.195 orang terkait dengan aksi unjuk rasa periode 25-31 Agustus 2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ribuan orang itu diamankan di seluruh Polda jajaran.

    Dia merincikan, total ada 387 orang telah dipulangkan ke keluarganya. Kemudian, 55 orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Sementara itu, sisanya sebanyak 2.753 orang masih dilakukan pemeriksaan. 

    “3.195 orang yang diamankan di 15 Polda di wilayah Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/9/2025).

  • WIKA Gelar Aksi Bersih-Bersih Pantai Carita Bersama Gen Z

    WIKA Gelar Aksi Bersih-Bersih Pantai Carita Bersama Gen Z

    Bisnis.com, LEBAK – PT Wijaya Karya Serang Panimbang sukses menggelar kegiatan Beach Clean Up di area pesisir Pantai Pagedongan, Carita, Banten. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi WIKA Group dengan komunitas lokal Bank Sampah Gen Z, dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir.

    Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari 65 relawan WIKA Group. Acara ini tak hanya berfokus pada pembersihan pantai, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mengelola sampah secara berkelanjutan dan mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

    Kegiatan pembersihan pantai Pagedongan di Carita, Banten yang berlangsung di area seluas kurang lebih 100-200 meter persegi ini dirancang sebagai program edukasi dan aksi nyata.

    Acara dimulai dengan sesi edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan laut, dilanjutkan dengan seremonial penyerahan bantuan, dan ditutup dengan aksi bersih-bersih pantai. Kegiatan ini berhasil mengangkut sampah yang terkumpul ke truk pengangkut untuk dikelola lebih lanjut.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi program berkelanjutan, dengan rencana monitoring rutin setiap semester untuk memastikan upaya pengelolaan sampah terus berjalan. Kolaborasi antara WIKA Group dan komunitas lokal seperti Bank Sampah Gen Z menjadi nilai tambah yang membedakan kegiatan ini, menunjukkan sinergi kuat antara korporasi dan masyarakat.

    Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat dan komunitas lokal. Partisipasi aktif dari berbagai kalangan, terutama pemuda, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

    Kegiatan Beach Clean Up ini memberikan berbagai manfaat di lingkungan maupun masyarakat pesisir. Secara lingkungan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan estetika pantai, serta melindungi habitat biota laut dari ancaman sampah.

    Bagi masyarakat, kegiatan ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, serta dapat meningkatkan kesehatan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui pariwisata yang lebih bersih.

    Kegiatan ini secara langsung mendukung SDG 14: Life Below Water, dengan mengurangi polusi laut dan menjaga ekosistem pesisir. Dalam kerangka ESG, aksi ini memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan WIKA Group, menciptakan peluang edukasi dan mendorong partisipasi aktif komunitas dalam pelestarian lingkungan. WIKA Group berkomitmen menjadikan program ini sebagai langkah awal untuk inisiasi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di lingkungan sekitar.

    PT Wijaya Karya Serang Panimbang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Ruas Serang-Panimbang. WSP tidak hanya fokus pada pembangunan maupun pengelolaan infrastruktur, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Banten.

  • KPK Periksa Yaqut, Dalami Kronologi Pembagian Kuota Haji

    KPK Periksa Yaqut, Dalami Kronologi Pembagian Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan eks mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada Senin (1/9/2025) untuk mendalami kronologi pembagian kuota haji 2024.

    Pasalnya, kuota haji yang seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus, justru menjadi 50:50. Sehingga hal ini melanggar ketentuan yang berlaku.

    “Terkait dengan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dalam perkara kuota haji. Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting-nya  atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Jadi asal-muasalnya didalami oleh penyidik, kronologisnya, sehingga kemudian dilakukan plotting 50 persen, 50 persen itu seperti apa,” jelas Budi kepada wartawan.

    Selain itu, materi pemeriksaan juga mendalami aliran dana dari pembagian kuota haji, sehingga penyidik KPK mengetahui pihak-pihak yang terlibat.

    Pemeriksaan Yaqut hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Nantinya KPK akan memanggil saksi-saksi lainnya yang diduga mengetahui perkara ini.

    Termasuk para travel, sebagai pihak yang mengakomodir perjalanan haji jemaah Indonesia. Sebab, diduga agen travel melakukan pengkondisian pembagian kuota haji.

    “KPK mendalami terkait dengan aliran uang yang mengalir dari para travel atau pengelola Biro Perjalanan Haji kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” jelasnya.

    Diketahui, Yaqut diperiksa sebagai saksi. KPK telah menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri bagi Yaqut, pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur,  dan Ishfah Abdul Azis sebagai mantan stafsus Yaqut.

    Selain itu, KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Yaqut dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.

    Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada perkara ini KPK menemukan transaksi jual beli kuota haji.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

  • Usai Diperiksa KPK 7 Jam, Yaqut Dicecar 18 Pertanyaan

    Usai Diperiksa KPK 7 Jam, Yaqut Dicecar 18 Pertanyaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa KPK hampir 7 jam di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025). 

    Dari pantauan pewarta Bisnis, Yaqut hadir di KPK pukul 09.18 WIB dan selesai diperiksa pukul 16.22 WIB. Dia mengatakan pemeriksaan hari ini untuk memperdalam penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

    “Ya memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya,” katanya kepada wartawan,” katanya.

    Dia mengaku telah dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik KPK. Adapun terkait materi yang dibahas dia tidak bisa menjelaskan secara rinci dan melimpahkan kepada pihak KPK untuk menjelaskan.

    Begitu pun terkait surat keputusan pembagian kuota haji 2024 yang menjadi 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus, dia menginginkan agar penyidik yang menjelaskan.

    Usai ditanya wartawan, dia bergegas menuju mobil. Disaat yang bersamaan, Yaqut diteriaki maling oleh massa demo dari Pati, Jawa Tengah.

    “Maling!” sorak pendemo.

    Diketahui, perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. KPK juga telah melakukan penggeledahan rumah Yaqut dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

    Tak hanya itu KPK telah mengeluarkan surat untuk mencegah Yaqut bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan.

    Dalam perkara ini KPK juga menemukan transaksi jual beli kuota haji. Hal ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan selain kuota khusus, kuota haji furoda juga dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 miliar per kuotanya, per orang,” kata Asep, Rabu (27/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya.

  • Pengusaha Masih Waswas Meski Manufaktur Mulai Bergairah

    Pengusaha Masih Waswas Meski Manufaktur Mulai Bergairah

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ekspansi produktivitas industri pengolahan atau manufaktur pada Agustus 2025 tak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil lapangan, meski terdapat sinyal positif perbaikan. 

    Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Agustus 2025 di level 51,5 atau ekspansi dari 4 bulan sebelumnya kontraksi di bawah ambang batas 50. 

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, kondisi ekspansi yang disebutkan dalam laporan tersebut harus disikapi dengan tetap waspada. Pasalnya, laporan PMI manufaktur bukan volume output riil, melainkan indikator arah pergerakan ekonomi. 

    “Artinya, capaian ini lebih merupakan sinyal pemulihan awal daripada jaminan bahwa seluruh tantangan telah teratasi,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Dalam laporan S&P Global disebutkan bahwa kondisi industri kembali bergairah dikarenakan pesanan baru dan output produksi yang mulai meningkat. Hal ini mendorong ekspansi dari fase kontraksi empat bulan sebelumnya. 

    Apindo melihat hal ini dengan optimistis. Namun, berhati-hati. Apalagi, Shinta menilai industri padat karya dan subsektor berorientasi ekspor belum sepenuhnya pulih karena masih menghadapi tantangan beban usaha yang tinggi dan ketidakpastian global.

    “Jadi, PMI ini valid sebagai early indicator bahwa momentum pemulihan mulai berjalan, tetapi tidak berarti semua masalah struktural hilang,” jelasnya. 

    Di samping itu, dia juga menyebutkan terdapat tantangan seperti volatilitas rantai pasok, tekanan nilai tukar rupiah dan biaya operasional yang tinggi menjadi faktor yang mesti diatur kembali. 

    Kendati demikian, dia tak memungkiri laporan yang menyebutkan bahwa output dan pesanan baru kembali mencatat pertumbuhan untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir yang didorong oleh peluncuran produk baru, perolehan klien tambahan, serta meningkatnya permintaan, baik dari pasar domestik maupun internasional. 

    Temuan ini juga sejalan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), di mana komponen pesanan baru naik menjadi 57,38 pada Agustus dari 54,40 pada Juli 2025. 

    “Namun, penting untuk tetap memperhatikan indikator lain yang mencerminkan pembelian dan daya beli, seperti Indeks Harga Konsumen, Indeks Penjualan Ritel, Indeks Kepercayaan Konsumen, pertumbuhan kredit konsumsi, dan lain-lain, agar gambaran mengenai daya beli dan prospek permintaan domestik lebih komprehensif,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, berdasarkan laporan PMI manufaktur Indonesia dari S&P Global, terdapat sejumlah dinamika penting terkait input pada Agustus. Dengan meningkatnya permintaan, terjadi peningkatan aktivitas pembelian sehingga stok bahan baku bertambah. 

    “Dari sisi harga, inflasi biaya input pada Agustus tercatat solid, tetapi tetap berada di bawah rata-rata jangka panjang dan masih menjadi yang terendah kedua dalam hampir 5 tahun terakhir,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, kurs menjadi indikator penting yang menentukan karena industri nasional masih tergantung bahan baku impor. Pada paruh pertama Agustus 2025, rupiah sempat menguat signifikan terhadap dolar AS, dari Rp16.455 per dolar pada 1 Agustus menjadi Rp16.110 pada 15 Agustus. 

    Kendati demikian, penguatan ini tidak bertahan lama karena pada akhir bulan rupiah kembali melemah ke kisaran level awal. Fluktuasi tersebut menambah tekanan biaya bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor. 

    “Namun, kenaikan ini dikompensasi dengan peningkatan harga output pada laju yang lebih tinggi, bahkan tercatat sebagai yang tercepat sejak Juli 2024,” pungkasnya. 

  • Stok BBM SPBU Shell dkk Masih Kosong, ESDM Bantah Gegara Izin Impor

    Stok BBM SPBU Shell dkk Masih Kosong, ESDM Bantah Gegara Izin Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kelangkaan BBM di SPBU Shell dan BP tak berkaitan dengan masalah izin impor.

    “Enggak ada [permasalahan izin impor],” ucap Yuliot ditemui di Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dia pun menuturkan, permasalahan kelangkaan stok BBM di SPBU swasta itu kini tengah ditangani oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM.

    Yuliot pun lantas menyinggung arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait SPBU swasta bisa membeli BBM dari kilang milik Pertamina, jika stok masih kosong.

    Terlebih, pemerintah pada tahun ini telah memberikan tambahan alokasi kuota impor minyak untuk perusahaan swasta dengan kenaikan sebesar 10% dari alokasi tahun lalu.

    Oleh karena itu, jika stok BBM SPBU swasta masih kurang, mereka bisa membeli dari kilang Pertamina.

    “Itu kan disampaikan sama Pak Menteri kemarin, itu kan seluruh pengadaan itu [BBM bisa] melalui Pertamina. Itu kan bagaimana mekanismenya diarahkan ke Ditjen Migas,” tutur Yuliot.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang meminta perusahaan SPBU swasta yang kehabisan stok BBM untuk dapat membeli dari kilang milik Pertamina. Bahlil juga menyinggung bahwa pemerintah telah menambah alokasi kuota impor minyak kepada perusahaan swasta sebanyak 10%.

    Dengan tambahan 10% tersebut, Bahlil memberi contoh perusahaan A yang misalnya mendapatkan kuota impor minyak 1 juta liter pada 2024 maka pada tahun ini perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin impor 1,1 juta liter.

    Menurut Bahlil, langkah pemerintah untuk mendorong perusahaan swasta membeli stok BBM ke Pertamina merupakan upaya menjaga neraca perdagangan nasional.  

    “Saya pikir bukan kita pilih kasih, semuanya yang kita kasih, tapi kan harus ada juga bagian-bagian yang kita jaga tentang kondisi negara,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jumat (29/8/2025).

    Kelangkaan stok BBM setidaknya terjadi di sejumlah SPBU Shell dan BP-AKR di Jakarta sejak pekan lalu. Bahkan, kelangkaan itu masih terjadi hingga Senin (1/9/2025) ini.

    Shell Indonesia masih belum bisa memastikan kapan stok BBM di sejumlah jaringan SPBU tersedia kembali. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengonfirmasi bahwa BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ habis.

    Kendati demikian, SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel dan layanan lainnya. Ini termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” ucap Ingrid kepada Bisnis.

    Sementara itu, BP-AKR bakal mencari alternatif pasokan BBM dari dalam negeri untuk mengatasi kelangkaan stok. Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura menuturkan, saat ini beberapa jaringan SPBU BP mengalami keterbatasan stok BBM jenis BP Ultimate dan BP 92 sehingga pihaknya tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap.

    Vanda pun mengaku memahami pentingnya kontinuitas pasokan bahan bakar bagi pelanggan untuk mendukung mobilitas harian mereka. Untuk itu, BP-AKR berkomitmen memulihkan ketersediaan stok BBM dengan berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak terkait.

    “Kami sekaligus mengoptimalkan distribusi, mencari alternatif pasokan dalam negeri, serta menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga,” kata Vanda.

    Namun, dia memastikan bahwa seluruh SPBU BP tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanan lainnya.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini dan berterima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada SPBU BP,” ucap Vanda.