Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping berhasil mengamankan kesepakatan dari negara mitra untuk membentuk bank pembangunan baru, mewujudkan ambisi lama Beijing sekaligus mempertegas pengaruhnya yang kian meluas.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (2/9/2025), Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa para anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) sepakat mendirikan lembaga tersebut di akhir pertemuan puncak dua hari di Tianjin, yang mempertemukan sekutu internasional terdekat Xi.

    “Gagasan pembentukan bank pembangunan SCO yang digagas China lebih dari 10 tahun lalu akhirnya terwujud,” ujar Wang dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal SCO Nurlan Yermekbayev.

    Menurut Wang, kehadiran bank pembangunan itu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di negara-negara anggota SCO.

    Meski belum mengungkap detail lebih lanjut, kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Beijing yang sudah mendorong pendirian bank tersebut sejak 2010. Sebelumnya, Moskow menolak gagasan itu dan justru mengusulkan agar China bergabung dengan bank pembangunan yang dikendalikan Rusia, menurut Carnegie Moscow Center.

    Pengumuman Wang datang setelah Xi Jinping pada hari yang sama menyerukan agar pendirian bank segera direalisasikan. Wang juga menekankan bahwa prakarsa Xi tentang Global Governance Initiative menjadi salah satu hasil penting KTT, sekaligus mengkritik monopoli tata kelola global oleh segelintir negara tanpa menyebut nama.

    Pernyataan Wang sejalan dengan pidato Xi yang menyerukan agar blok menentang praktik intimidasi, sindiran yang diarahkan kepada Amerika Serikat. Xi juga berjanji meningkatkan investasi dan pinjaman ke negara mitra, memperkuat dukungan finansial bagi SCO sekaligus mempertegas pengaruh Beijing.

    “Semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Namun, kita tidak bisa mengabaikan betapa pentingnya peran China,” ujar Yermekbayev, mantan Menteri Pertahanan Kazakhstan.

    Dalam deklarasi bersama, negara anggota menyatakan penolakan terhadap langkah koersif sepihak dan berkomitmen memfasilitasi perdagangan intra-blok. Mereka juga mengecam serangan militer Israel dan AS terhadap Iran pada Juni lalu yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional dan kedaulatan Iran.

    Di sela-sela KTT, Pakistan dan Armenia mengumumkan pembukaan hubungan diplomatik formal dengan menandatangani komunike bersama. Langkah ini memperlihatkan bagaimana SCO kian menjadi arena penyelesaian sengketa.

    KTT SCO kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak berdirinya pada 2001, menghadirkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kunjungan Modi ke China untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun juga diwarnai pertemuan bilateral dengan Xi. Keduanya berjanji memperbaiki hubungan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington terhadap Beijing dan New Delhi.

  • Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Thailand Terjebak Gejolak Politik dan Risiko Resesi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis politik Thailand pasca-pemakzulan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengancam memperdalam perlambatan ekonomi dan memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih agresif.

    Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu memberhentikan Paetongtarn karena pelanggaran etika, memicu perebutan kekuasaan antara dua blok politik untuk menunjuk perdana menteri baru. Keduanya sedang melobi dukungan dari partai yang mendesak digelarnya pemilu ulang dalam beberapa bulan ke depan.

    “Jika ketidakpastian politik berujung pada pemilu kilat, prosesnya bisa memakan waktu dan menekan momentum pertumbuhan yang sudah melemah,” ujar ekonom Oversea-Chinese Banking Corp., Lavanya Venkateswaran dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025).

    Perekonomian Thailand sebelumnya sudah dihantam berbagai tekanan, mulai dari tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump hingga konflik perbatasan dengan Kamboja. 

    Bank of Thailand sejak Oktober telah memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 1,5%. Bank sentral menegaskan pemangkasan tambahan baru akan dilakukan jika ada pelemahan signifikan dalam prospek pertumbuhan atau muncul guncangan tak terduga.

    Menurut ekonom ANZ Group Holdings Ltd., Krystal Tan, jika keterlambatan kebijakan dan guncangan kepercayaan terus berlanjut, Bank of Thailand bisa mempercepat langkah pelonggaran. 

    Namun, dampaknya dinilai terbatas karena adanya kendala struktural dan tekanan eksternal. Tan memperkirakan akan ada pemangkasan 25 basis poin pada kuartal IV/2025.

    Lobi politik untuk membentuk pemerintahan baru dimulai akhir pekan lalu. Anutin Charnvirakul, pengusaha yang beralih menjadi politisi, muncul sebagai kandidat terkuat setelah Partai Bhumjaithai menjajaki koalisi dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar di parlemen beranggotakan 500 kursi.

    Namun, Partai Pheu Thai yang didukung keluarga Shinawatra juga mengklaim memiliki cukup dukungan untuk mempertahankan kekuasaan. Partai tersebut bahkan menyatakan siap menerima syarat dari Partai Rakyat. Pemungutan suara di parlemen untuk menentukan perdana menteri baru diperkirakan berlangsung pekan ini.

    “Pergantian perdana menteri ke partai lain akan mengubah arah kebijakan secara menyeluruh, termasuk kebijakan ekonomi, yang bisa menimbulkan ketidakpastian setidaknya dalam jangka pendek,” ujar ekonom Standard Chartered Plc, Tim Leelahaphan, yang memprediksi adanya pemangkasan 50 basis poin pada rapat kebijakan 8 Oktober mendatang.

    Nomura Holdings Inc. sebelumnya memperkirakan suku bunga terminal Thailand akan turun di bawah 1% dan memperingatkan risiko penurunan peringkat kredit oleh Moody’s Ratings akibat meningkatnya ketidakpastian politik dan lemahnya pertumbuhan ekonomi. 

    Dalam analisis terbarunya, Moody’s menilai politik Thailand yang terpolarisasi, dengan seringnya pergantian pemerintahan dan rapuhnya koalisi, telah menahan laju investasi serta menghambat reformasi struktural.

    Salah satu kabar positif adalah parlemen telah mengesahkan anggaran belanja 3,78 triliun baht (US$117 miliar) yang akan berlaku mulai 1 Oktober. 

    Persetujuan dari Senat diperkirakan akan menyusul pada Selasa ini, sehingga memberi kelegaan bagi investor dan mencegah kebuntuan politik seperti yang terjadi pada 2019.

    Meski demikian, kesepakatan dagang Thailand-AS yang masih dalam tahap negosiasi rinci bisa terpengaruh gejolak politik, terutama jika parlemen dibubarkan. Pasalnya, sejumlah ketentuan penting terkait pemangkasan tarif impor produk Amerika memerlukan persetujuan legislatif.

    “Penyaluran anggaran, pelaksanaan proyek, investasi, dan kesepakatan dagang dengan AS akan terganggu jika terjadi kebuntuan politik. Tidak ada kabar baik,” kata Kepala Ekonom Kasikorn Research Center, Burin Adulwattana.

  • Sri Mulyani Teken Aturan Baru, PPN Kuda Kavaleri TNI Ditanggung Negara

    Sri Mulyani Teken Aturan Baru, PPN Kuda Kavaleri TNI Ditanggung Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggung pajak pertambahan nilai alias PPN terkait penyerahan kuda kavaleri beserta perlengkapannya. Tidak tanggung-tanggung, nilai PPN ditanggung pemerintah alias PPN DTP mencapai 100%.

    Adapun ketentuan mengenai PPN DTP Kuda Kavaleri dan perlengkapannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.61/2025. 

    Pemerintah lewat beleid itu memaparkan bahwa pertimbangan untuk memberikan insentif PPN DTP terhadap komoditas tersebut dilakukan atas dasar dukungan untuk kesiapan alat pertahanan berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya. 

    “PPN yang terutang atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya kepada 
    Kementerian Pertahanan dan atau Tentara Nasional Indonesia, ditanggung pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar 100% (seratus persen),” demikian bunyi pasal 2 PMK tersebut yang dikutip, Selasa (2/9/2025).

    PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 Agustus 2025 juga mengatur mengenai mekanisme penggunaan fasilitas fiskal PPN DTP. Pertama, pengusaha kena pajak alias PKP wajib faktur pajak dan realisasi PPN DTP.

    Kedua, faktur pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan  pendukungnya, merupakan laporan realisasi PPN DTP.

    Ketiga, pelaporan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak saat Peraturan Menteri ini diundangkan sampai dengan Masa Pajak Desember 2025, dapat diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026.

    Kendati demikian, Sri Mulyani melalui beleid itu juga menekankan bahwa aturan PPN DTP terhadap kuda kavaleri dan perlengkapannya tidak berlaku jika objek hewannya berbeda, PPN terutang di luar periode, hingga PKP tidak membuat faktur pajak. 

    “Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025 terhadap PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan hewan khusus 
    tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

  • Manufaktur Mulai Menggeliat Meski Daya Beli Masih Lesu

    Manufaktur Mulai Menggeliat Meski Daya Beli Masih Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan sinyal pemulihan di tengah tantangan pelemahan daya beli. Hal ini tercermin dalam laporan S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 51,5 pada Agustus 2025 atau ekspansif.

    Berdasarkan laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 51,5 pada Agustus 2025 atau naik dari bulan sebelumnya 49,2 pada Juli 2025 atau di bawah ambang batas 50.

    Adapun, kinerja PMI manufaktur Indonesia sebelumnya telah terkontraksi sejak April 2025 lalu yang anjlok ke angka 46,7. 

    Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti mengatakan pada pertengahan triwulan ketiga 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan kembali pada kondisi operasional untuk pertama kali dalam lima bulan.

    “Perusahaan mencatat pertumbuhan baru pada output dan pesanan baru, dengan pesanan ekspor mencatat kenaikan tercepat dalam hampir dua tahun,” kata Bhatti dalam laporan terbarunya pada Senin (1/9/2025). 

    Ekspansi Agustus ini didorong oleh peningkatan baik pada produksi maupun volume pesanan baru. Menanggapi hal ini, perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian dan jumlah tenaga kerja pada pertengahan triwulan ketiga untuk menyesuaikan kebutuhan produksi tambahan. Industri juga menambah stok pembelian, tetapi inventaris barang jadi menurun karena digunakan untuk memenuhi pesanan.

    Ke depannya, bisnis di sektor manufaktur Indonesia masih dinilai masih prospektif bahwa volume produksi akan naik pada tahun mendatang. Tingkat optimisme tergolong kuat dan meningkat dibanding bulan Juli, meskipun masih di bawah rata-rata jangka panjang. 

    Tak hanya itu, sentimen positif didukung oleh harapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik, mendorong peluncuran produk baru. Harapan bahwa daya beli pelanggan akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan output.

    Pengusaha Masih Tahan Ekspansi

    Sementara itu, meski PMI manufaktur mulai menggeliat, tetapi pengusaha hulu tekstil masih menahan diri untuk ekspansi dan menunggu pemerintah melakukan pembenahan sektoral.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, meskipun kondisi PMI manufaktur Indonesia naik ke level ekspansi 51,5 pada Agustus 2025, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) masih kontraksi.

    “Di sektor TPT masih sama, utilisasi rata-rata masih di bawah 50%,” kata Redma kepada Bisnis, Senin (1/9/2025).

    Apalagi, belakangan pihaknya mengeluhkan banjir impor produk tekstil yang membuat industri hulu sulit ekspansi usaha. Kondisi ini yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 250.000 orang pada 2023-2024. 

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menilai ekspansi produktivitas industri pengolahan atau manufaktur pada Agustus 2025 tak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil lapangan, meski terdapat sinyal positif perbaikan.

    Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, kondisi ekspansi yang disebutkan dalam laporan tersebut harus disikapi dengan tetap waspada. Pasalnya, laporan PMI manufaktur bukan volume output riil, melainkan indikator arah pergerakan ekonomi.

    “Artinya, capaian ini lebih merupakan sinyal pemulihan awal daripada jaminan bahwa seluruh tantangan telah teratasi,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (1/9/2025). 

    Dalam laporan S&P Global disebutkan bahwa kondisi industri kembali bergairah dikarenakan pesanan baru dan output produksi yang mulai meningkat. Hal ini mendorong ekspansi dari fase kontraksi empat bulan sebelumnya.

    Apindo melihat hal ini dengan optimistis, tetapi tetap berhati-hati. Apalagi, Shinta menilai industri padat karya dan subsektor berorientasi ekspor belum sepenuhnya pulih karena masih menghadapi tantangan beban usaha yang tinggi, ketidakpastian global, dan daya beli yang masih menurun.

    “Jadi, PMI ini valid sebagai early indicator bahwa momentum pemulihan mulai berjalan, tetapi tidak berarti semua masalah struktural hilang,” jelasnya.

    Di samping itu, dia juga menyebutkan terdapat tantangan seperti volatilitas rantai pasok, tekanan nilai tukar rupiah dan biaya operasional yang tinggi menjadi faktor yang mesti diatur kembali.

    Proyeksi Kinerja Manufaktur

    Lebih lanjut, Shinta mengatakan sentimen pelaku usaha saat ini mulai membaik karena ada harapan pemulihan daya beli domestik dan potensi peningkatan ekspor. Akan tetapi, dia juga mengingatkan penguatan kinerja manufaktur ini dapat terjadi jika diiringi dukungan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.

    “Namun, kita tidak bisa mengabaikan faktor politik domestik dan global yang berpengaruh terhadap investor confidence serta arus modal,” ujarnya.

    Sementara itu, laporan riset dari Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) memproyeksikan sektor manufaktur Indonesia akan melanjutkan pemulihannya hingga sisa tahun 2025. Optimisme ini didukung oleh permintaan eksternal yang kuat, peningkatan konsumsi domestik, dan dukungan kebijakan.

    “Namun, kami tetap berhati-hati terhadap potensi risiko penurunan, termasuk penguatan USD [dolar AS] yang berkepanjangan, ketidakpastian permintaan global, dan gangguan rantai pasokan,” tulis SSI dalam laporan terbarunya. 

    Lebih lanjut, SSI juga melihat permintaan ekspor yang lebih kuat, terutama di sektor-sektor utama berorientasi ekspor, seperti nikel, minyak kelapa sawit (CPO), dan produk terkait kendaraan listrik, diperkirakan akan membantu menstabilkan neraca perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

    Permintaan domestik juga terus menguat didukung oleh pemulihan daya beli yang solid dan prospek positif belanja konsumen menjelang periode liburan akhir tahun.

    Dari sisi harga, inflasi biaya input relatif terkendali, mendekati level terendah dalam 5 tahun dan jauh di bawah rata-rata jangka panjang, berkat harga energi domestik yang stabil dan biaya logistik yang moderat. 

  • Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Sri Mulyani Gunakan SAL Rp16 Triliun untuk Pembiayaan Kopdes via Bank Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 untuk disuntikan ke perbankan guna mendukung program pembiayaan koperasi desa atau kelurahan merah putih.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah menetapkan 4 bank yang akan menyalurkan pinjaman ke Kopdes Merah Putih. Keempat bank itu antara lain BNI, BRI, Mandiri dan BSI.

    Adapun mekanisme penyuntikan dana dari APBN ke perbankan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.63/2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih alias SAL Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Sri Mulyani dalam pertimbangan beleid tersebut menekankan bahwa suntikan dana ke perbankan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    “Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku Operator Investasi  Pemerintah (OIP),”  demikian dikutip dari dokumen beleid, Senin (1/9/2025).

    Sri Mulyani melalui aturan baru itu juga menyatakan bahwa penggunaan SAL
    dianggarkan sebagai pembiayaan di subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. 

    Sementara itu, penetapan rincian pembiayaan dalam subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah dari penggunaan SAL ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

    Penggunaan SAL, lanjut PMK tersebut, akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada APBN tahun anggaran 2025. Sedangkan, penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025.

    Adapun PMK No.63/2025 telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025. “Aturan mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.”

    Aset Desa Juga Dipakai 

    Di sisi lain, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan bahwa aset desa yang berstatus idle seperti balai desa, eks bangunan SD Inpres, maupun aset yang sebelumnya dikelola PT Pos Indonesia dapat dimanfaatkan untuk operasionali Koperasi Desa Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa tanpa dukungan aset fisik, kegiatan Kopdes yang ditargetkan beroperasi sebanyak 15.000 unit pada Agustus ini tidak dapat berjalan maksimal. Dia pun mendorong Satuan Tugas (Satgas) Kopdes dapat mempercepat inventarisasi.

    “Jadi jumlahnya berapa dan letaknya di mana, aset ini perlu diinventarisasi agar nantinya bisa digunakan oleh Koperasi Desa yang pada periode Agustus–September ini sudah masuk tahap operasionalisasi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

    Tidak hanya di tingkat desa, pihaknya juga mengupayakan penggunaan aset milik pemerintah pusat dan daerah guna mendukung berjalannya Kopdes Merah Putih.

    Ferry mengungkapkan bahwa proses pendataan dan inventarisasi hingga kini masih terus dilakukan oleh lintas kementerian dan lembaga, sehingga meyakini bahwa aset yang dapat digunakan dapat terus bertambah.

    “Jadi ini bentuk dukungan percepatan operasionalisasi, di mana masing-masing kementerian menyerahkan data asetnya yang nanti akan kami padukan di dalam microsite,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri mengatakan bahwa masih banyak desa dan pemerintah daerah yang belum melaporkan aset mereka.

    Dari total lebih dari 75.266 desa, baru sekitar 21 persen atau 16.059 desa yang menyampaikan laporan inventarisasi aset. Artinya, masih ada 59.207 desa yang belum melaporkan. 

    “Kendala utama dari inventarisasi aset yang belum maksimal karena belum adanya pemisahan data yang jelas antara aset tanah dan bangunan yang digunakan maupun yang idle,” tuturnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 15.000 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi pada bulan Agustus ini.

    Tak hanya di tingkat nasional, Zulhas lanjut memaparkan bahwa pemerintah mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih secara maraton melalui Satgas di provinsi hingga kabupaten/kota. Sejauh ini, dia menyebut bahwa Satgas Kopdes Merah Putih telah terbentuk di 34 provinsi, di luar wilayah Papua yang dinilai memakan proses lebih panjang.

    “Kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengklaim India menawarkan memangkas tarif ke nol setelah Washington memberlakukan bea masuk 50% sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia.

    “Mereka kini menawarkan untuk memangkas tarif ke nol, tetapi sudah terlambat. Seharusnya itu dilakukan bertahun-tahun lalu,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Adapun, tidak jelas kapan tawaran itu disampaikan maupun apakah Gedung Putih berencana membuka kembali perundingan dagang dengan India.

    Tarif baru AS menggandakan bea masuk sebelumnya yang sebesar 25% terhadap ekspor India. Kebijakan ini memengaruhi lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS — pasar terbesar India — dan paling menghantam sektor padat karya seperti tekstil dan perhiasan. 

    Sementara itu, produk utama seperti elektronik dan farmasi dibebaskan dari tarif, sehingga untuk sementara menyelamatkan investasi besar Apple Inc. di India.

    Kebijakan tarif mendadak tersebut mengejutkan pejabat India, setelah berbulan-bulan pembicaraan dagang antara New Delhi dan Washington. 

    India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump, namun tarif tinggi serta kebijakan proteksionis di sektor seperti pertanian dan susu kerap membuat frustrasi negosiator AS.

    Kementerian Luar Negeri India tidak memberikan komentar di luar jam kerja reguler, sementara Gedung Putih maupun Kantor Perwakilan Dagang AS juga belum menanggapi permintaan komentar.

    Trump belakangan semakin geram terhadap India karena terus membeli minyak Rusia, yang menurutnya membantu membiayai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina.

    Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Putin tengah bertemu di China, menegaskan bahwa hubungan erat New Delhi-Moskow tetap terjaga meski ada tekanan berulang dari pemerintahan Trump. Modi pada Senin menegaskan India dan Rusia memiliki hubungan yang spesial.

  • Presiden ECB: Hilangnya Independensi The Fed Berbahaya bagi Ekonomi Global

    Presiden ECB: Hilangnya Independensi The Fed Berbahaya bagi Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) Christine Lagarde memperingatkan bahwa hilangnya independensi Federal Reserve (The Fed) akan menjadi bahaya serius bagi perekonomian dunia.

    Dalam wawancara dengan Radio Classique pada Senin (1/9/2025) waktu setempat, Lagarde menilai Presiden AS Donald Trump akan sangat sulit mengendalikan bank sentral AS tersebut. Hal ini mengingat ada preseden hukum yang melindungi posisi para gubernur The Fed dari pemecatan.

    “Jika dia berhasil melakukannya, saya kira itu akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi ekonomi AS dan ekonomi global,” ujar Lagarde dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Dia melanjutkan, kebijakan moneter jelas berpengaruh bagi AS dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan lapangan kerja optimal di negara tersebut.

    Menurutnya, tanpa independensi, stabilitas ekonomi AS dan dampaknya ke seluruh dunia sebagai ekonomi terbesar global akan sangat mengkhawatirkan.

    Trump belakangan melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap The Fed. DIa berulang kali menuntut penurunan suku bunga yang dianggap terlalu tinggi, serta kerap mengecam Ketua Jerome Powell. 

    Selain itu, Trump juga berupaya memecat Gubernur Lisa Cook atas dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kini, Cook tengah melawan keputusan tersebut di pengadilan.

    Terkait Eropa, Lagarde menyatakan ECB telah berhasil mencapai stabilitas harga dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjaga inflasi kawasan euro tetap terkendali.

    “Tujuan inflasi 2% sudah tercapai, dan kami akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan inflasi terkendali serta harga stabil,” tegasnya.

    Pernyataan Lagarde disampaikan jelang rilis laporan inflasi yang diperkirakan akan mengonfirmasi penilaian ECB bahwa tekanan harga di zona euro tetap terkendali. Survei Bloomberg memproyeksikan inflasi sebesar 2%, sesuai target bank sentral.

    Pembuat kebijakan ECB secara luas diperkirakan mempertahankan suku bunga pada level 2% dalam pertemuan dua pekan mendatang. 

    Pada pertemuan Juli lalu, sebagian besar anggota dewan menilai risiko inflasi secara umum seimbang dan menyoroti ketahanan ekonomi Eropa meski menghadapi hambatan dari tarif AS dan perang Rusia-Ukraina.

    Meski investor mulai meragukan adanya pemangkasan tambahan tahun ini, sejumlah ekonom masih memperkirakan satu kali pemangkasan lagi pada Desember 2025.

    Lagarde juga menekankan bahwa ketidakpastian ekonomi berkurang seiring dengan peningkatan perdagangan antara Uni Eropa dan AS.

  • PMI Manufaktur & Ekspor Positif, Indikasi Ekonomi RI Pulih?

    PMI Manufaktur & Ekspor Positif, Indikasi Ekonomi RI Pulih?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tantangan masih menyelimuti perekonomian Indonesia kendati PMI Manufaktur mulai kembali ke jalur ekspansif dan kinerja neraca perdagangan masih surplus selama 63 bulan terakhir.

    Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal meyakini bahwa pelaku usaha lebih fokus ke realitas daripada data-data statistik ekonomi sebelum ambil keputusan. Kepercayaan pelaku usaha, sambungnya, akan tercipta ketika data statistik sejalan dengan kenyataan di lapangan.

    “Kalau memang cenderung menunjukkan juga realita yang arahnya juga positif, nah itu tentu saja nanti akan meningkatkan kepercayaan. Tapi kalau tidak, ya ini not necessarily [tak otomatis] mendorong keyakinan daripada pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi kita,” ujar Faisal dalam sebuah diskusi daring, Senin (1/9/2025).

    Apalagi, dia mengingatkan bahwa belakangan banyak kalangan yang mempertanyakan rilis data yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga resmi pemerintah.

    Di samping itu, Faisal melihat data kenaikan ekspor terbaru memang mewakili realitas. Hanya saja, data tersebut juga tetap harus dilihat secara kritis.

    Dia tidak heran apabila pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari impor pada Juli 2025 hanya sesat karena fenomena front-loading (memajukan jadwal pengiriman/pembelian barang) akibat antisipasi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump yang berlaku pada Agustus 2025.

    “Nah itu [front-loading] yang sudah terjadi juga, bukan hanya oleh Indonesia, tapi juga China ketika akan dinaikkan tarif oleh Amerika ke China, itu ada front-loading banyak terjadi di waktu-waktu sebelum itu,” ungkap Faisal.

    Tak jauh beda, Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa Roby Rushandie melihat perkembangan positif data terbaru PMI manufaktur dan ekspor dari dua sudut pandang.

    Dari sisi pasar keuangan, Roby meyakini data-data positif makro ekonomi bisa cukup meredam gejolak. Pasar keuangan, menurutnya, lebih banyak terpengaruh apa yang tampak di permukaan.

    Sebaliknya, kepercayaan pelaku usaha sektor riil tidak terlalu berpengaruh data temporer. Sebaliknya, kepercayaan pelaku usaha sektor riil akan timbul apabila data ekspor atau PMI manufaktur konsisten positif dari waktu ke waktu.

    Lebih dari itu, Roby menekankan kepercayaan pelaku usaha dan investor tercipta apabila pemerintah memang mendesain anggaran untuk masyarakat luas.

    Dia tidak yakin kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga ketika pemerintah memprioritaskan program yang membutuhkan anggaran jumbo di tengah ruang fiskal yang sudah sempit.

    “Seperti makan bergizi gratis, saya rasa sudah banyak aspirasi atau masukan dari berbagai kalangan bagaimana penerapan makan bergizi gratis ini mestinya dilakukan. Apalagi dalam desain RAPBN 2026, makan bergizi gratis ini cukup mengambil besar porsi alokasi pendidikan,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

    Selain itu, dia mendorong agar anggaran belanja pemerintah benar-benar fokus kepada perlindungan sosial. Selain itu, sambungnya, harus ada arah kebijakan yang jelas untuk mengatasi permasalahan pekerja informal.

    “Apalagi kan momen kemarin itu [demonstrasi besar-besaran] benar-benar momen terangkatnya [permasalahan] kelompok pekerja informal, dengan kejadian beberapa hari lalu,” tutup Roby.

    Indikator Ekonomi Membaik

    Adapun, beberapa hari terakhir terjadi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia akibat kenaikan tunjangan anggota DPR yang diperparah dengan penanganan brutal aparat kepolisian dalam menangani aksi sehingga membuat seorang pengemudi ojol Affan Kurniawan, meninggal dunia.

    Di tengah deretan berita buruk tersebut, sejumlah indikator ekonomi terbaru menunjukkan fundamental ekonomi yang membaik.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa ekspor ekspor pada Juli naik 9,86% secara tahunan, ditopang terutama oleh pengapalan minyak sawit, barang perhiasan, dan logam bukan besi.

    Sejalan, laporan S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia juga membaik ke level 51,5 atau kembali ke zona ekspansi pada Agustus setelah empat bulan beruntun terjebak di area kontraksi.

  • Swasta Ingin Ambil Bagian dalam Peluang Ekspor Listrik ke Singapura

    Swasta Ingin Ambil Bagian dalam Peluang Ekspor Listrik ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berharap pemerintah bisa melibatkan pengusaha swasta dalam rencana ekspor listrik. 

    Pernyataan itu dilontarkan seiring dengan usulan PT PLN (Persero) untuk menjadi agregator ekspor listrik. PLN mengajukan usulan tersebut dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (RUU Ketenagalistrikan). 

    Ketua Umum APLSI Eka Satria menuturkan, ekspor listrik idealnya dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak. Artinya, badan usaha milik negara (BUMN) pun harus turut melibatkan swasta. 

    Terlebih, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar. Ini khususnya untuk diekspor. 

    “Kami berharap terdapat kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta agar pemanfaatan energi bersih, khususnya untuk ekspor, dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” tutur Eka kepada Bisnis, Senin (1/9/2025).

    APLSI, kata Eka, sebagai mitra strategis pemerintah mendukung penuh pengembangan potensi energi bersih untuk ekspor listrik. Hal ini mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah. 

    Menurutnya, potensi ini dapat menjadi andalan Indonesia sebagai pusat energi bersih di Asean. 

    “Sekaligus meningkatkan devisa, menarik investasi asing, membuka lapangan kerja, serta mendorong hilirisasi industri,” kata pria yang juga menjabat sebagai direktur utama PT Medco Power Indonesia itu.

    Usulan menjadikan PLN sebagai agregator ekspor listrik pertama kali disampaikan oleh Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025). Dia mengatakan, penjualan tenaga listrik lintas negara merupakan langkah strategis.

    Menurutnya, ini berkaitan dengan kedaulatan dan ketahanan energi negara sehingga pemerintah harus hadir, mengelola, dan mengendalikan prosesnya.

    Untuk itu, perlu penegasan terkait penunjukan BUMN penyedia tenaga listrik selaku proksi negara yang berperan sebagai agregator dalam melakukan konsolidasi terhadap pelaksanaan ekspor listrik.

    Didi berpendapat, hal ini diperlukan guna memastikan Indonesia mendapat manfaat paling optimum atas kegiatan jual beli listrik lintas negara.

    “Pertanyaannya adalah strategi negara seperti apa yang kita mau undangkan di dalam undang-undang yang baru nanti ini? Apakah setiap pelaku usaha bisa mengakses market tersebut atau dikonsolidasikan melalui perusahaan negara,” ucapnya.

    Didi mencontohkan skema ekspor listrik bisa meniru PT Pertamina (Persero) yang menjadi agregator dalam jual beli gas bumi lintas negara, khususnya ekspor ke Singapura. Dia menuturkan, skema ekspor gas bumi dari Indonesia yang berasal dari berbagai macam blok migas, kemudian diagregasi oleh Pertamina untuk berhadapan dengan pembeli.

    Menurutnya, dengan skema penunjukan BUMN sebagai agregator tidak akan membuat Indonesia didikte oleh negara lain.

    Didi juga menyarankan jual beli listrik antarnegara ini dinaungi oleh perjanjian antarpemerintah atau government to government (G2G). Artinya, perjanjian jual tidak melalui badan usaha masing-masing secara langsung. 

  • PBNU Siap Dukung Prabowo Ciptakan Situasi Kondusif

    PBNU Siap Dukung Prabowo Ciptakan Situasi Kondusif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan pihaknya siap mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat di tengah dinamika politik dan sosial belakangan ini.

    Menurut Gus Yahya, pertemuan tokoh agama dengan Presiden ke-8 RI itu di Istana Negara pada Senin (1/9/2025) sejak pukul 16.30 hingga 21.30 WIB, itu menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak diabaikan, melainkan telah ditangkap dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah maupun lembaga negara.

    “Sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan masyarakat sudah didengar dan dipahami, dan benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Ia menyebut PBNU bersama para pemimpin agama lain bersiap ikut berkontribusi dalam membina umat agar tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi. Upaya ini, kata dia, penting untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan pemerintah bekerja optimal.

    “Kami akan membantu menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, mengajak untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan untuk bangsa kita ini. Karena di samping harapan-harapan besar tentang masa depan yang lebih baik, tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil,” katanya.

    Selain menekankan peran NU dalam merawat ketenangan sosial, Gus Yahya juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Kepala negara untuk membuka ruang komunikasi secara rutin dengan tokoh agama.

    Dia menilai hal tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemuka agama.

    “Beliau tadi juga menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Lebih sering lebih baik, tentu akan kita sesuaikan,” pungkas Gus Yahya.