Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Lokataru Kecam Polisi atas Penangkapan Delpedro: Tindakan Kejam

    Lokataru Kecam Polisi atas Penangkapan Delpedro: Tindakan Kejam

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi aktivis HAM Lokataru Foundation mengecam keras Polda Metro Jaya atau penangkapan Direktur Delpedro Marhaen dan Staff Lokataru Mujaffar.

    Tim Advokasi sekaligus Asisten Peneliti Lokataru, Fian Alaydrus menilai tudingan Polda Metro Jaya terhadap Delpedro sebagai provokator merupakan tuduhan kejam.

    “Kami menilai ini terlalu jahat untuk apa menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk, kalau teman-teman Gen Z bilangnya, playing victim,” ujar Fian di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, penangkapan sekaligus penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Delpedro ini mencerminkan kepolisian melakukan evaluasi atas kejadian sebelumnya.

    Di samping itu, Fian juga menyatakan bahwa prosedur penangkapan terhadap aktivis HAM ini diduga menyalahi prosedur KUHP. Sebab, penindakan terhadap Delpedro tidak melalui pemeriksaan awal dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

    “Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary mengatakan Delpedro telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan provokatif terhadap pelajar untuk demo.

    Delpedro dituding telah menghasut anak dibawah umur melakukan tindakan anarkis serta menyebarkan informasi bohong melalui media sosial.

    “Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan,” ujar Ade Ary di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Atas perbuatannya, Delpedro dipersangkakan pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

  • Komnas HAM Catat 10 Korban Jiwa terkait Demo di Indonesia, Ini Daftarnya

    Komnas HAM Catat 10 Korban Jiwa terkait Demo di Indonesia, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komnas HAM mencatat telah ada 10 korban meninggal dunia dalam aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

    Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan korban jiwa itu tercatat di Jakarta, Solo, Makassar dan Yogyakarta.

    “Aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah ini sudah menimbulkan banyak korban, sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia,” ujar Anies di Komnas HAM, Selasa (2/9/2025).

    Dia menambahkan, penyebab sepuluh orang meninggal dunia itu bervariasi. Namun, beberapa di antaranya diduga kuat meninggal dunia karena kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

    Selain itu, Komnas HAM juga tengah menyelidiki penyebab lain yang membuat korban lainnya meninggal dunia. Selain itu, jumlah korban meninggal dunia juga terus diverifikasi Komnas HAM.

    “Dimana beberapa diantaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat, ini masih kami selidiki dan penyebab-penyebab yang lainnya,” pungkasnya.

    Nah, berikut ini 10 korban jiwa yang terkonfirmasi hingga Selasa (2/9/2025) :

    1. Affan Kurniawan di Jakarta.

    2. Andika Lutfi Falah di Jakarta.

    3. Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta.

    4. Sumari di Solo.

    5. Saiful Akbar di Makassar.

    6. Muhammad Akbar Basri di Makassar.

    7. Sarina Wati di Makassar.

    8. Rusdamdiansyah di Makassar.

    9. Iko Juliant Junior di Semarang.

    10. Septinus Sesa di Manokwari.

  • Telkomsel Ungkap Penyebab Penurunan Jumlah Pelanggan Semester I/2025

    Telkomsel Ungkap Penyebab Penurunan Jumlah Pelanggan Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatat jumlah pelanggan seluler pada kuartal II/2025 mencapai 158,4 juta pelanggan. Angka tersebut turun tipis 0,9% dibandingkan dengan periode semester I/2024 yang mencapai 159,88 juta pelanggan.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi mengatakan perubahan jumlah pelanggan sebagai bagian dari dinamika alami industri telekomunikasi. 

    Menurutnya, kondisi makroekonomi yang masih menantang serta tren pasar yang mulai saturasi turut mempengaruhi kinerja.

    “Perubahan jumlah pelanggan pada paruh pertama 2025 kami pandang sebagai bagian dari dinamika alami industri telekomunikasi di tengah kondisi makro ekonomi yang masih menantang, termasuk tren pasar yang mulai saturasi dan adanya normalisasi konsumsi digital pasca periode pertumbuhan tinggi,” kata Abdullah kepada Bisnis pada Selasa (2/9/2025).

    Selain itu, Abdullah mengatakan penurunan tipis jumlah pelanggan terjadi seiring dengan upaya perusahaan melakukan penyelarasan portofolio. Hal itu termasuk melalui penyederhanaan produk, pengelolaan retensi, serta fokus pada peningkatan kualitas basis pelanggan.

    Meski jumlah pelanggan sedikit terkoreksi, Telkomsel tetap optimistis terhadap prospek bisnis hingga akhir tahun. Abdullah menyebut optimisme ini ditopang oleh beberapa faktor, seperti kenaikan trafik data hingga 20,1% secara tahunan (year on year/YoY), penetrasi layanan konvergensi IndiHome yang terus meningkat, serta kontribusi bisnis digital yang kini menyumbang lebih dari 90% terhadap pendapatan seluler.

    Adapun pelanggan IndiHome justru menunjukkan tren pertumbuhan. Hingga paruh pertama tahun ini, jumlah pelanggan IndiHome mencapai 10,06 juta, tumbuh 10% dibandingkan 9,14 juta pelanggan pada semester I/2024.

    Lebih lanjut, Abdullah menegaskan fokus Telkomsel bukan lagi sekadar menambah jumlah pelanggan, melainkan meningkatkan kualitas interaksi agar lebih produktif dan berkelanjutan.

    “Fokus utama kami bukan sekadar menambah jumlah pelanggan secara kuantitatif, melainkan meningkatkan kualitas interaksi dan produktivitas pelanggan yang ada, sehingga tercipta nilai yang berkelanjutan baik bagi pelanggan maupun perusahaan,” katanya.

    Telkomsel pun terus menjalankan strategi konvergensi fixed-mobile, penawaran bundling yang lebih relevan, serta penguatan pengalaman digital demi menjaga engagement pelanggan tetap tinggi.

    Dengan konsistensi eksekusi strategi ini, lanjut Abdullah, Telkomsel berharap dapat terus menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terbaik yang menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi yang unggul dan inovatif bagi masyarakat Indonesia. 

    “Sekaligus menjaga fundamental bisnis yang sehat dan berdaya saing tinggi,” tutup Abdullah.

  • Xiaomi Minta Pengguna Power Bank 20000mAh Kembalikan Perangkat, Begini Caranya

    Xiaomi Minta Pengguna Power Bank 20000mAh Kembalikan Perangkat, Begini Caranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Xiaomi mengimbau pengguna unit Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) (model: PB2030MI) agar berpartisipasi dalam program recall menyusul ditemukannya potensi gangguan pada sebagian bahan baku power bank yang membuatnya dapat terbakar.

    Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengatakan untuk berpartisipasi dalam program recall, pengguna dapat memasukkan kode SN produk pada laman resmi https://www.mi.co.id/id/support/safety-notice/.

    “Pengguna produk tercatat dan masuk dalam batch yang terdampak segera menghentikan penggunaan perangkat,” kata Andi kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025).

    Proses penarikan, sambungnya, dapat dilakukan melalui layanan pick-up atau kunjungan langsung ke service centre. Lebih jauh dijelaskan menyoal konfirmasi pengembalian dana akan diproses setelah pengecekan selesai dilakukan.

    Sebagai informasi, sejumlah unit Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh yang ditarik diproduksi periode Agustus hingga September 2024.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan. Xiaomi tetap berkomitmen untuk menghadirkan produk yang aman, andal, dan berkualitas tinggi bagi seluruh pengguna di seluruh dunia,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, gangguan yang dialami sejumlah Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh berisiko menyebabkan baterai menjadi panas berlebih hingga berpotensi menimbulkan kebakaran.
     
    Meski insiden yang dilaporkan relatif sedikit, perusahaan menegaskan recall ini dilakukan untuk memastikan standar kualitas dan keamanan produk tetap terjaga.

    Adapun Xiaomi dalam jalur mengalahkan iPhone dan Samsung. Perangkat ini dikatakan berpeluang diluncurkan paling banter pada September 2025.

    Mengutip T3.com pada Selasa (15/7/2025), perangkat ini diberi label internal Q200 dengan nama kode Pandora. Fitur ini disebut merupakan tambahan baru dalam lini produk Xiaomi dan akan mengusung desain layar ganda (dual screen design).

    Detail ponsel baru ini ditemukan dalam kode HyperOS yang menunjukkan perangkat tersebut sudah dalam tahap pengembangan lanjutan. Ha tersebut juga dipandang memperkuat dugaan bahwa peluncurannya bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

    Informasi tambahan juga datang dari Digital Chat Station, yang menggambarkan perangkat ini memiliki layar sekunder penuh berukuran besar dengan orientasi horizontal. Sementara itu, sumber lain menyebut kehadiran kamera telefoto periskop sebagai fitur standar ponsel kelas atas Xiaomi.

  • Bahas Pengamanan Indonesia, Kapolri Ajak TNI, Raffi Ahmad, dan Dasco

    Bahas Pengamanan Indonesia, Kapolri Ajak TNI, Raffi Ahmad, dan Dasco

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama dengan 320 personel pengamanan TNI dan Polri di DPR RI.

    Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, nampak Kapolri duduk bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    Jajaran PJU Mabes Polri yang hadir mulai dari Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Dankorbrimob Komjen Pol Imam Widodo hingga Astamaops Komjen Fadil Imran.

    Selanjutnya, Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi dan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad juga turut hadir dalam acara ini. 

    Dalam momen itu, Kapolri Sigit mengapresiasi anggota maupun prajurit TNI yang telah mengamankan objek vital selama serangkaian aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.

    Dia mengingatkan juga kepada seluruh pasukan bahwa tugas pengamanan ini harus dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Di samping itu, jenderal polisi bintang empat ini meminta agar seluruh pasukan menindak secara tegas dan terukur apabila ada anarkisme.

    “Dan apabila melanggar, tentunya kita boleh untuk membubarkan. Selama ini yang kita jaga adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat betul-betul bisa kita kawal dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Sigit dalam arahannya di DPR RI, Senin (1/9/2025) malam.

    Dia juga mengimbau kepada seluruh pasukan agar bisa menjaga dan menghormati kebebasan berpendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No.9/1998.

    “Harus menjaga kebebasan umum, harus menjaga nilai-nilai aturan yang ada dan tentunya juga harus tetap menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” pungkasnya. 

  • ESDM Bidik 1 GW PLTS Atap Terpasang Tahun Ini

    ESDM Bidik 1 GW PLTS Atap Terpasang Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap mencapai 538 megawatt peak (MWp) per Juli 2025.

    Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menuturkan, realisasi terpasang PLTS atap sebesar 538 MWp itu dipasang oleh 10.882 pelanggan PT PLN (Persero) seluruh Indonesia.

    Pihaknya pun membidik kapasitas terpasang PLTS atap bisa mencapai 1.000 MWp atau 1 gigawatt peak (GWp) pada akhir tahun ini. Feby optimistis target itu bisa tercapai.

    Sebab, dia mengklaim saat ini masih ada antrean pengajuan pemasangan PLTS atap kepada Kementerian ESDM.

    “Karena ini cukup banyak yang masih berada di pipeline yang masih dalam proses penyelesaian, mudah-mudahan harapan kami di tahun ini untuk PLTS atap mencapai 1 GW,” ucap Feby dalam Media Briefing Indonesia Solar Summit 2025 yang disiarkan secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Feby menuturkan, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota kapasitas PLTS atap sebanyak 2 GW sampai 2028 mendatang. Adapun, alokasi terbanyak adalah untuk Jawa, Madura, dan Bali, yakni sebesar 1,85 GW.

    Kemudian, diikuti Kalimantan sebesar 104 MW. Lalu, untuk Pulau Sumatra dialokasikan sebanyak 95 MW, Sulawesi 17 MW, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara 7 MW.

    Feby pun menyebut, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, yakni mencapai 3.294 GW atau setara 3,29 terawatt (TW). Oleh karena itu, dia berharap tahun ini menjadi momen 1 GW pertama soal pemanfaatan energi surya di Tanah Air, baik lewat PLTS atap maupun PLTS terapung.

    “Pemerintah berupaya terus bisa mendorong agar program-program ke depan ini bisa mempercepat pengembangan energi surya,” kata Feby.

    Asal tahu saja, pemerintah mulai menempatkan energi surya sebagai strategi penting untuk penurunan emisi dan pemenuhan kebutuhan energi di tingkatan nasional, daerah maupun industri.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan kapasitas PLTS sekitar 17,1 GW. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga meluncurkan program 100 GW PLTS yang dikembangkan secara tersebar di desa-desa.

  • BI Sudah Borong SBN Rp200 Triliun buat Dukung Program Prabowo

    BI Sudah Borong SBN Rp200 Triliun buat Dukung Program Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun, di antaranya untuk pembiayaan program-program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

    Perry mengatakan pembelian SBN itu merupakan sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan-kebijakan bank sentral salah satunya difokuskan untuk mendorong pertumbuhan.

    Dukungan terhadap pemerintah itu tidak hanya melalui penurunan suku bunga, yang sudah dipangkas lima kali sejak September 2024, juga dengan pembelian surat utang pemerintah. 

    “Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujar Perry pada rapat bersama dengan DPD secara virtual, Selasa (2/9/2025). 

    Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih. 

    Mekanisme sinergi dengan pemerintah itu yakni burden sharing atau pembagian beban bunga. Burden sharing telah dimulai antara BI dan pemerintah sejak 2020 ketika dunia dilanda pandemi Covid-19.

    Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit.

    Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

    “Kami telah menambah insentif sebesar Rp384 triliun untuk ke sektor-sektor dalam Asta Cita seperti investasi pertanian, perumahan, UMKM, dan ekonomi inklusif,” ujarnya.

    Adapun total nilai pembelian surat utang pemerintah oleh BI itu meningkat dari data per 19 Agustus 2025 lalu. Pada saat itu, pemerintah sudah memborong SBN pemerintah dengan nilai mencapai Rp186,06 triliun.

    Secara terperinci, pembelian SBN itu terbagi menjadi pembelian dari pasar sekunder sebesar Rp137,8 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah Rp48,26 triliun.

    Sebagaimana diketahui, SBN yang diterbitkan pemerintah itu menjadi salah satu instrumen pembiayaan dari APBN.

  • Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memproyeksikan serapan beras dapat mencapai 1 juta ton pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pada November 2025 atau 2 bulan ke depan.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan hingga saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 3,9 juta ton.

    Jumlah tersebut akan disalurkan pemerintah melalui program penyaluran dan operasi pasar, salah satunya gerakan pangan murah di berbagai daerah.

    “Harapannya yang ini keluar [disalurkan], nanti panen 2 bulan lagi kita sudah bisa menyerap lagi. Serapan ke depan ini estimasinya sekitar 1 juta ton,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemerintah tengah berupaya melakukan stabilisasi harga beras, khususnya di 214 kabupaten/kota yang masih memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) saat ini.

    Rizal menjelaskan, dalam gerakan pangan murah yang digelar secara serentak beberapa hari lalu, pihaknya mengalokasikan sekitar 7 ton beras untuk satu kecamatan di tiap kabupaten/kota.

    Menurutnya, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program tersebut.

    “Tadi baru dirapatkan dengan Pak Mentan dan Pak Sekjen Mendagri untuk menindaklanjuti [penyaluran beras] di 214 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga, itu cukup banyak. Jadi stok cukup, bahkan lebih,” ujar pensiunan TNI berpangkat mayor jenderal ini.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional masih sangat aman hingga akhir tahun 2025.

    Pemerintah, kata Amran, tengah mempercepat optimalisasi lahan dan program cetak sawah untuk memastikan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    “Kalau cetak sawah selesai secara bertahap selama 3 tahun berturut-turut, ini akan membuat swasembada ke depan sustain, berkelanjutan,” ujar Amran usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (25/8/2025).

  • DJP Minta Dukungan Publik Bayar Pajak, Sebut Tanggung Jawab Bersama

    DJP Minta Dukungan Publik Bayar Pajak, Sebut Tanggung Jawab Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing ajakan tidak membayar pajak yang belakangan ramai di media sosial. DJP menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan kepercayaan publik demi keberlanjutan perekonomian nasional.

    Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengingatkan bahwa situasi kondusif menjadi kunci agar ekonomi tetap bergerak.

    “Kami memahami munculnya ajakan untuk tidak membayar pajak di media sosial. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah menjaga suasana tetap kondusif, keselamatan jiwa terjaga, kedaulatan bangsa dan negara ditegakkan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/9/2025).

    Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak merupakan buah dari aktivitas ekonomi. Menurutnya, jika situasi tidak kondusif maka roda ekonomi akan melambat, transaksi menurun, dan penerimaan negara ikut terdampak.

    Lebih lanjut, dampaknya akan lebih besar apabila kepatuhan pajak menurun. Rosmauli menjelaskan jika penerimaan negara berkurang maka kemampuan negara membiayai pengeluaran rutin untuk menyediakan barang dan jasa publik, hingga pembangunan infrastruktur akan terganggu.

    Efek domino ini, sambungnya, bisa mengarah pada penundaan investasi, penutupan usaha, meningkatnya pengangguran, hingga melemahnya daya beli masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan kepercayaan. Pajak adalah gotong royong bangsa untuk memastikan negara tetap hadir melayani rakyat,” kata Rosmauli.

    Rosmauli juga mengajak setiap pihak untuk berperan aktif dalam menenangkan masyarakat dan memberikan informasi yang mencerahkan sehingga meminimalisir dampak negatif dari aksi protes besar-besaran yang terjadi beberapa hari belakangan.

    Seruan Stop Bayar Pajak

    Adapun beberapa hari terakhir muncul seruan “Stop Bayar Pajak” di media sosial, menyusul gelombang demonstrasi di berbagai daerah yang dipicu kenaikan tunjangan anggota DPR.

    Unggahan akun Instagram @storyrakyat_ dan @bem_si pada Kamis (28/8/2025) lalu misalnya, yang sudah disukai 1,5 juta pengguna, 45,5 ribu kali, dan diunggah ulang oleh 356 ribu pengguna lain hingga Selasa (2/9/2025) sore.

    “Mulai sekarang lawan melawan dengan #stopbayarpajak dan sebarluaskan #stopbayar pajak. Rakyat sengsara, aparat dan pejabat sejahtera,” tulis keterangan unggahan tersebut.

  • Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,4% 2026, BI Ramal Hanya 5,3%

    Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,4% 2026, BI Ramal Hanya 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 akan mencapai 5,3% (year on year/YoY), sedikit lebih rendah dari target pemerintah yakni 5,4%. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sebesar kisaran 4,7% sampai dengan 5,5%.

    “Tapi kecenderungannya akan ke 5,3% dengan arah penurunan suku bunga kami dan dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang disampaikan Bu Menteri Keuangan,” jelasnya pada rapat bersama dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025). 

    Namun demikian, Gubernur BI dua periode itu menyatakan optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,4% (YoY), sebagaimana tertuang pada RAPBN 2026. 

    Adapun, pada tahun ini, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% (YoY). Perkiraan itu sejalan dengan capaian pada kuartal II/2025 sebesar 5,12% (YoY), yang melebihi ekspektasi para ekonom dan menuai sorotan. 

    Pada tahun depan, terang Perry, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal didukung oleh kinerja ekspor dan sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi maupun jasa.

    “Juga industri makan minum maupun juga sektor-sektor lain dengan semuanya yang meningkatkan kegiatan ekonomi kita,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yoy pada RAPBN 2026. Asumsi dasar makro tahun depan itu juga telah disepakati dengan Komisi XI DPR bulan lalu. 

    Sementara itu, tahun ini pemerintah menargetkan perekonomian tumbuh 5,2% yoy.