Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Arti Warna Pink-Hijau yang Ramai Digunakan Masyarakat Indonesia di Medsos

    Arti Warna Pink-Hijau yang Ramai Digunakan Masyarakat Indonesia di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Indonesia kini ramai-ramai menggemakan semangat perjuangan dengan berbagai cara.

    Salah satu cara yang dilakukan untuk tetap bisa menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah tanpa harus turun ke jalan yakni dengan menyebarkan narasi semangat di media sosial.

    Tidak hanya repost template di Instagram Story, masyarakat kini juga mulai mengganti foto profil media sosial mereka dengan warna pink-hijau.

    Kedua warna tersebut diberi nama “Brave Pink” dan “Hero Green”. Dua warna ini menjadi tren semangat perjuangan untuk menyuarakan tuntutan terhadap pemerintah.

    Warna pink menunjukkan keberanian yang disimbolkan untuk seorang ibu-ibu berkerudung merah muda Bernama Ana yang ikut turun ke jalan saat demo DPR RI pada Kamis (28/8/2025) lalu.

    Foto perjuangan Ibu Ana menjadi viral, di mana dirinya berdiri tegak membawa bendera merah putih di depan barisan aparat di depan Gedung DPR RI.

    Pink diambil dari warna jilbab Ibu Ana yang menjadi saksi cinta dan keberanian masyarakat Indonesia untuk berjuang menuntut yang lebih baik.

    Kemudian warna hijau diberikan untuk solidatitas ojek online (ojol) di Tanah Air. Hero Green juga disimbolkan khusus untuk mengenang mendiang Affan Kurniawan yang tewas terlindas mobil rantis Brimob.

    Selain itu, hijau menjadi seruan perjuangan tanpa akhir untuk saling jaga yang kemudian diserukan dengan tagar “warga jaga warga”.

    Cara Ubah Foto Menjadi Warna Pink-Hijau

    Cara mengubah foto menjadi pink-hijau sebagai semangat perjuangan bisa dilakukan dengan mudah. Yakni dengan mengedit secara otomatis dengan generator duo tone.

    Anda cukup membuka link di situs brave-pink-hero-green.lovable.app, atau klik di sini, untuk mengedit foto.

    Cara editnya pun mudah. Anda hanya perlu mengunggah foto berformat JPG, PNG, atau WebP dengan ukuran maksimal 25 MB.

    Setelah itu, foto akan otomatis diedit menjadi warna pink-hijau dan anda bisa langsung mengunduhnya.

  • Malam-Malam Menhan Sjafrie Kumpulkan Jurnalis, Bandingkan Demo Jakarta 2025 dengan Mei 1998

    Malam-Malam Menhan Sjafrie Kumpulkan Jurnalis, Bandingkan Demo Jakarta 2025 dengan Mei 1998

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para jurnalis dan tokoh pendukung di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (2/9/2025) malam. Dalam kesempatan itu dia menilai krisis yang terjadi pada masa Orde Baru sehingga berujung demonstrasi 1998 berbeda dengan situasi yang dihadapi pemerintahan saat ini.

    Dalam sambutannya, Sjafrie menyebut meski terdapat kesamaan dalam bentuk demonstrasi antara Mei 1998 dengan massa aksi Agustus 2025, dia menilai ada perbedaan mendasar situasi saat itu dengan kondisi sekarang.

    “Dulu Pak Harto diminta turun. Tetapi saya tidak mendengar Pak Prabowo diminta turun. Jadi ada sedikit perbedaan di situ,” ujar Sjafrie dalam forum tersebut.

    Sjafrie menjelaskan, Kementerian Pertahanan saat ini juga menjadi kantor Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Forum ini, kata dia, tidak hanya membahas strategi pertahanan dan keamanan, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas sektor mulai dari pangan, inflasi, hingga penertiban kawasan hutan.

    “Jadi, kalau Presiden adalah bapak kandung TNI, maka Menhan adalah bapak asuh TNI,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sjafrie mengungkapkan pihaknya juga tengah melaksanakan mandat Perpres Nomor 25 Tahun 2025 terkait penertiban usaha di kawasan hutan. Fokus utamanya adalah mencegah kerugian negara akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak sesuai izin.

    “Kalau pengusaha tidak tertib, maka negara harus menertibkan. Ini soal pendapatan negara dan kedaulatan kita,” tegasnya.

    Acara tersebut akhirnya ditutup ketika wartawan diminta meninggalkan ruangan, sementara pertemuan internal bersama para pemimpin redaksi dilanjutkan secara tertutup.

  • LBH-YLBHI Ungkap Massa Aksi yang Ditangkap Aparat Keamanan Capai 3.337 Orang, 10 Meninggal

    LBH-YLBHI Ungkap Massa Aksi yang Ditangkap Aparat Keamanan Capai 3.337 Orang, 10 Meninggal

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat hingga 1 September 2025, sedikitnya 3.337 orang ditangkap, 1.042 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, serta 10 orang meninggal dunia akibat tindakan represif aparat kepolisian dan TNI terhadap massa aksi di berbagai daerah dalam menangani demonstrasi.

    “Hingga hari ini LBH-YLBHI mencatat setidaknya 3337 orang ditangkap, 1042 mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, serta 10 Orang Meninggal,” tulis pernyataan resmi LBH-YLBHI, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Organisasi ini menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menggunakan aparat untuk menyebarkan ketakutan terhadap warga negara sendiri. Penggunaan kekerasan, tuduhan kriminalisasi, penangkapan massal, penembakan gas air mata hingga ke dalam kampus, serta pengerahan tentara dalam patroli dinilai sebagai bentuk represi sistematis.

    Pasca instruksi Presiden Prabowo pada 31 Agustus 2025 agar aparat melakukan penindakan tegas terhadap massa, intensitas represi dilaporkan meningkat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan disebut mengeluarkan perintah tembak terhadap massa yang masuk ke kantor polisi. 

    Di lapangan, LBH-YLBHI melaporkan penangkapan terjadi di sedikitnya 20 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Pontianak, dan Sorong. Aparat disebut tidak hanya menangkap massa aksi, tetapi juga warga sekitar lokasi. Selain itu, pengacara publik LBH di beberapa daerah mengalami intimidasi, penangkapan, hingga penganiayaan ketika mendampingi massa yang ditahan.

    YLBHI juga menyoroti adanya pembatasan akses informasi dengan pelarangan liputan media dan pemblokiran konten media sosial, yang dinilai mengganggu hak masyarakat atas informasi sekaligus aktivitas ekonomi.

    Atas berbagai peristiwa itu, LBH-YLBHI menyatakan delapan sikap, di antaranya mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, mengecam penangkapan sewenang-wenang, serta mendesak pemerintah menarik keterlibatan TNI dari penanganan keamanan sipil. LBH-YLBHI juga meminta Kapolri Listyo Sigit mundur dari jabatannya dan memulihkan hak korban kekerasan.

    Selain itu, YLBHI meminta lembaga negara pengawas seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan KPAI melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat.

    “Mendesak Pemerintah untuk tidak abai terhadap berbagai tuntutan rakyat diantaranya terkait dengan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dan kegagalan DPR RI menjalankan fungsinya,” tertulis dalam pernyataan resmi LBH-YLBHI.

  • Demo Jakarta, Polisi Jabarkan Alasan Delpedro hingga Admin ‘Gejayan Memanggil’ Tersangka

    Demo Jakarta, Polisi Jabarkan Alasan Delpedro hingga Admin ‘Gejayan Memanggil’ Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menetapkan enam tersangka setelah demonstrasi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025 yang berakhir rusuh. Para tersangka diduga melakukan penghasutan khususnya pelajar untuk melakukan demonstrasi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan aksi demonstrasi di Jakarta berujung bentrok dengan aparat keamanan

    “Ada enam tersangka yang sudah kami tetapkan [tersangka], dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Selasa (2/9/2025) malam.

    Dia menyampaikan, enam tersangka itu yakni Direktur Lokataru Delpedro Marhaen (DMR), admin @gejayanmemanggil, Syahdan Husein dan sisanya berinisial MS (@BPP), RAP (@RAP), FL (@FG) dan KA (@AMP).

    Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka atas perannya sebagai admin media sosial Instagram masing-masing. Pada intinya, enam orang tersangka ini diduga mengajak masyarakat untuk melakukan demo.

    “Peran tersangka DMR adalah melakukan col/ab, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi [demonstrasi],” imbuhnya.

    Kemudian, MS, SH, dan KA ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama diduga melakukan kolaborasi dengan beberapa akun lain untuk melakukan ajakan pengrusakan.

    Selanjutnya, RAP diduga membuat konten tutorial pembuatan serta koordinator kurir bom di lapangan. Sementara, FL perannya diduga menyiarkan langsung aksi dan mengajak pelajar demo.

    Atas perbuatan itu, keenam tersangka ini diduga melanggar pasal berlapis mulai dari Pasal 160 KUHP, Pasal 45A Ayat 3 Juncto Pasal 28 Ayat 3 UU No.1/2024 tentang ITE, hingga Pasal 76H Jo Pasal 15 Jo Pasal 87 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    “Dengan ancaman pidana pasal 160 ancaman pidana nya 6 tahun, kemudian undang-undang perlindungan anak ancaman pidana nya 5 tahun kemudian undang-undang ITE ancaman pidana nya 6 tahun,” pungkas Ade.

  • Gibran Bertemu Ojol, Grab Indonesia Beberkan Driver yang Hadir di Istana Wapres

    Gibran Bertemu Ojol, Grab Indonesia Beberkan Driver yang Hadir di Istana Wapres

    Bisnis.com, JAKARTA – Grab Indonesia buka suara mengenai sosok mitra pengemudi yang hadir di Istana Wakil Presiden menemui Gibran Rakabuming Raka akhir pekan lalu di tengah gejolak demonstrasi. 

    Sebagai konteks, pertemuan Wakil Presiden Gibran dengan mitra aplikator lain termasuk Grab menimbulkan polemik di media sosial. Sejumlah pihak menyebut, mitra pengemudi yang datang bukanlah dari unsur pengemudi ojek online (Ojol).

    Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia memastikan mitra pengemudi yang hadir berasal dari unsur Grab terdaftar sebagai pengemudi.  

    “Grab ingin menjawab dengan tegas bahwa peserta yang hadir mewakili Grab adalah Mitra resmi Grab, tercatat aktif di aplikasi, melayani pelanggan setiap hari, dan memiliki keterlibatan nyata dalam komunitasnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).

    Dia menyebut, sosok yang hadir adalah Riska, yang telah bergabung dengan Grab sejak 2016 dan aktif di komunitas Lady Grab Jakarta Barat. Sedangkan mitra pengemudi kedua adalah Arief, yang menjadi Mitra sejak 2018 dan aktif di komunitas Grab Militan Cikarang.

    “Keduanya dikenal di komunitas masing-masing sebagai sosok yang selalu aktif mendampingi rekan-rekannya, terbiasa menyuarakan aspirasi sesama Mitra Pengemudi, dan dipercaya untuk membawa suara komunitas ke ruang dialog,” katanya.

    Tirza menilai undangan dialog dengan Wakil Presiden merupakan kesempatan berharga yang tidak datang setiap hari bagi Mitra Pengemudi aktif. “Partisipasi para Mitra Grab dalam forum ini kami pandang sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memastikan suara komunitas ojol yang aktif benar-benar hadir di ruang dialog resmi dengan cara yang damai, konstruktif, dan otentik. Kami percaya, pengalaman nyata di lapangan Mitra Pengemudi jauh lebih relevan dibandingkan narasi dari pihak lainnya, sehingga yang tersampaikan kepada pemerintah adalah suara murni dari lapangan,” katanya.

    Dia menilai ruang dialog antara mitra dengan pemerintah adalah kesempatan berharga sekaligus bagian penting dalam membangun ekosistem transportasi yang sehat dan berkelanjutan. “Kami percaya, mendengar langsung aspirasi para Mitra adalah fondasi penting untuk membangun solusi bersama yang lebih baik dan berkelanjutan, demi kesejahteraan pengemudi, penumpang, dan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

  • Alasan Prabowo Tetap ke China Setelah Dibilang Batal

    Alasan Prabowo Tetap ke China Setelah Dibilang Batal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah bertolak menuju Beijing, Republik Rakyat China (RRC), pada Selasa (2/9/2025) malam.

    Pesawat yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 20.00 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa undangan Presiden Xi sejatinya telah dijadwalkan sejak 31 Agustus 2025 yang lalu. Namun, Presiden Prabowo sempat menunda keberangkatan karena mempertimbangkan meluasnya demonstrasi di dalam negeri.

    Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan adanya permintaan khusus dari pemerintah China agar Presiden Prabowo dapat hadir dalam acara peringatan 80 tahun sekaligus parade militer yang digelar di Beijing.

    “Dalam beberapa hari belakangan ini, ada permohonan yang sangat dari pemerintah China untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri, paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah China,” ujarnya.

    Menteri Pras menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, Presiden Prabowo selalu mempertimbangkan secara matang dinamika yang tengah berlangsung di dalam negeri.

    Kendati demikian, lanjutnya, Kepala Negara juga memandang penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan China.

    “Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke Tanah Air,” ungkapnya.

    Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga diharapkan dapat bertemu dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir.

    “Tentu saja beliau akan berjumpa dengan para tokoh-tokoh pemimpin dunia, terutama Presiden Xi. Kami berharap, kita semua berharap mungkin di sela-sela waktu kunjungan beliau tentu ada pembicaraan-pembicaraan yang tentu kita berharap membawa kebaikan bagi hubungan Indonesia dan pemerintah China,” tuturnya.

  • Prabowo Akhirnya Tetap Terbang ke China, Sempat Disebut Batal

    Prabowo Akhirnya Tetap Terbang ke China, Sempat Disebut Batal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan telah meninggalkan Indonesia dan bertolak ke China pada Selasa (2/9/2025) malam. 

    Keberangkatan Presiden itu untuk menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis.

     “Pada malam hari ini, bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Selasa (2/9/2025).

    Sebelumnya, di tengah eskalasi demonstrasi pada akhir pekan lalu, Prabowo disebut memutuskan menunda kunjungan ke acara di China itu.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan sejatinya sepanjang September, Prabowo dijadwalkan meninggalkan Indonesia untuk menghadiri sejumlah agenda internasional termasuk Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.

    “Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri Sidang Tahunan PBB di New York. Ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Mensesneg dalam keterangannya, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/08/2025).

    Selain faktor agenda internasional, dinamika yang terjadi di dalam negeri turut menjadi pertimbangan utama penundaan kunjungan tersebut. “Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin memonitor secara langsung. Kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, kemudian mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.

  • 5.758 Desa di RI Belum Teraliri Listrik, ESDM Target Tersambung 2029

    5.758 Desa di RI Belum Teraliri Listrik, ESDM Target Tersambung 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa dengan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga tercapai pada 2029.

    Hal ini seiring dengan digalakkannya program Listrik Desa (Lisdes). Selain itu, target tersebut sejalan dengan arah kebijakan ketenagalistrikan yang dituangkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, program Lisdes diprioritaskan bagi rumah tangga di desa-desa dengan ketertinggalan akses, tantangan geografis, dan kebutuhan sosial tertinggi.

    “Akses listrik bukan sekadar terang. Ini bisa membuka kesempatan belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Lisdes 2025-2029 kami rancang untuk menghadirkan manfaat nyata itu hingga ke desa-desa terjauh,” kata Yuliot melalui keterangan resmi, Selasa (2/9/2025).

    Menurut Yuliot, upaya melistriki daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) cukup menantang. Oleh karena itu, pihaknya bakal mengombinasikan sambungan on grid di lokasi yang dekat dengan jaringan PLN dengan solusi off grid bagi daerah terpencil.

    Sebagai langkah awal, akhir Juni 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan, yang terdiri atas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    Adapun, pembangkit yang diresmikan tersebut tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt.

    Yuliot mengklaim, hingga pertengahan 2025, tahap konstruksi dan commissioning untuk proyek-proyek PLTS pedesaan telah berjalan dan sambungan perdana telah dinikmati oleh ribuan rumah tangga. Rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,83% pada akhir 2024 sehingga Lisdes 2025-2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.

    Menurutnya, dengan dibangunnya Lisdes hingga 5 tahun ke depan, kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T dapat tercapai. Sebab, dengan adanya listrik, kualitas pelayanan publik serta ekonomi lokal dapat dilakukan dengan lebih optimal.

    “Dengan tambahan kapasitas EBT desa dan sambungan rumah tangga baru, Lisdes 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, menggerakkan perekonomian lokal, hingga mengurangi emisi karbon, dengan memperluas pemanfaatan PLTS yang cepat bangun dan minim jejak karbon,” tutur Yuliot.

  • Ekspor Pakaian RI ke AS Melesat, tapi Minim Serap Bahan Baku Lokal

    Ekspor Pakaian RI ke AS Melesat, tapi Minim Serap Bahan Baku Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyayangkan peningkatan ekspor pakaian ke Amerika Serikat (AS) tak dibarengi dengan penggunaan bahan baku lokal. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) ke AS tercatat sebesar US$1,57 miliar pada periode Januari-Juli 2025 atau 8,97% dari total ekspor nonmigas ke negara tersebut. 

    Nilai ekspor HS 61 ke AS pada periode Januari-Juli 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$1,32 miliar atau naik 18% (year-on-year/yoy). 

    Sekjen APSyFI Farhan Aqil mengatakan, peningkatan ekspor hanya terasa di sektor hilir dan tidak terintegrasi ke sektor hulu tekstil. Dia juga menyoroti impor nonmigas untuk bahan baku yang terus meningkat untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). 

    “Seharusnya kenaikan ekspor ini bisa dinikmati oleh sektor TPT yang sudah terintegrasi sejak lama, tapi karena banjirnya produk impor dengan stok yang masih banyak, kenaikan ekspor didorong oleh bahan baku asing,” kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025). 

    Data BPS juga menunjukkan impor benang dan kain yang terus meningkat. Pada 2016, impor komoditas tersebut hanya berkisar 230.000 ton untuk benang dan 724.000 ton untuk kain. 

    Namun, pada 2024, impor benang tercatat mencapai 462.000 ton dan impor kain mencapai 939.000 ton. Kondisi ini mencerminkan adanya indikasi disintegrasi industri, utamanya sektor TPT dalam negeri. 

    Untuk itu, pihaknya terus mendorong pembenahan polemik integrasi hulu ke hilir di sektor TPT nasional. Hal ini diyakini dapat meningkatkan gairah ekspor maupun pengembangan industri hulu dan hilir di dalam negeri. 

    Adapun, saat ini pasar AS dan Uni Eropa masih menjadi tujuan ekspor utama TPT. Namun, beberapa laporan pengusaha, produk TPT RI disebut masih sulit bersaing dengan produk China murah di pasar ekspor, khususnya Amerika Latin. 

    “China cukup ekspansif di beberapa pasar ekspor karena mereka agak kesulitan menembus pasar AS kan sehingga ini perlu menjadi concern pemerintah Indonesia juga supaya industri kita bisa berdaya saing di pasar ekspor dan domestik” jelasnya. 

  • Tak Kunjung Dieksekusi, Jaksa Agung Nyatakan Buru Silfester Matutina

    Tak Kunjung Dieksekusi, Jaksa Agung Nyatakan Buru Silfester Matutina

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin angkat bicara terkait dengan Silfester Matutina yang tak kunjung dilakukan eksekusi.

    Dia mengatakan saat ini pihaknya melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) tengah memburu keberadaan Silfester.

    “Sudah, sudah, kami sudah minta sebenarnya. Dan kita sedang dicari. Dari Kajari kan sedang mencari kan. kita mencari terus,” ujar Burhanuddin di Kejagung, Selasa (2/9/2025).

    Namun demikian, Burhanuddin tidak menjelaskan secara detail alasan Silfester Matutina tak kunjung dieksekusi sejak putusannya inkrah sejak 2019. Dia hanya menyatakan keseriusan korps Adhyaksa dalam mencari keberadaan Silfester.

    “Iya kita betul-betul. Kita sedang mencarinya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus pencemaran nama baik yang menyeret Silfester bermula saat tim Jusuf Kalla melapor ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. 

    Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

    Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun pada 2018. Vonis itu kemudian dikuatkan pada sidang banding di PT Jakarta pada (29/10/2025). 

    Selain itu, upaya hukum Silfester di tingkat kasasi juga ditolak dan bahkan diperberat menjadi pidana 1,5 bulan pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

    PK Gugur

    Adapun, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah menggugurkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Silfester Matutina.

    Sidang tersebut berlangsung pada Rabu (27/8/2025). Hakim menilai bahwa alasan pihaknya menggugurkan PK itu lantaran Silfester selalu absen dalam sidang tersebut.

    Hakim Ketua I Ketut Darpawan mengatakan surat keterangan sakit maupun dokter yang memeriksa Silfester tidak jelas.

    “Jadi apa namanya tidak jelas menurut kami alasan sakit. Dengan demikian alasan pemohon utk tidak hadir hari ini tidak sah, itu sikap kami,” ujar Ketut di persidangan.

    Dia menambahkan, dengan sikap seperti itu telah mencerminkan Silfester dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam menggunakan haknya dalam upaya hukum tersebut. “Dengan demikian kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur,” pungkasnya.