Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada 23 September 2025 mendatang. Namun, persoalan kredibilitas data ekonomi hingga aksi demonstrasi belakangan menjadi perhatian lembaga global ini.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Prabowo dijadwalkan berpidato di hari pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di urutan ketiga.
“Presiden nanti dijadwalkan pidato di hari pertama dan urutan ketiga pada tanggal 23 September,” ujar Hasan di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Namun, Hasan enggan merinci agenda lain yang akan dijalani Presiden Prabowo selama kunjungan ke Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump.
“Yang jelas perjalanan ke sana untuk berpidato. Agenda lain saya belum bisa berkomentar,” tegasnya.
Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan Presiden Prabowo akan menyinggung soal isu besar seperti tantangan ekonomi dan geopolitik global.
“Ya tidak menutup kemungkinan, tetapi kan saya tidak bisa kasih bocoran apa-apa. Biar nanti, tunggu saja pidato Presiden,” pungkas Hasan.
Sorotan Data Ekonomi
Di tengah persiapan pidato Prabowo tersebut, Komisi Statistik PBB merespons surat yang dilayangkan Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait dugaan anomali pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)
Ketua Komisi Statistik PBB Georges-Simon Ulrich dalam surat balasannya menyampaikan apresiasi terhadap upaya Celios menjaga integritas statistik resmi dan mendorong kepatuhan terhadap standar internasional.
“Kami menghargai upaya Anda untuk menjunjung integritas statistik resmi dan mempromosikan kepatuhan pada standar internasional,” tulis Ulrich dalam surat elektronik yang dibagikan Celios melalui akun Instagram @celios_id, Selasa (12/8/2025).
Ulrich menegaskan bahwa dokumen tersebut akan diteruskan ke Divisi Statistik PBB yang membahas Prinsip-Prinsip Fundamental Statistik Resmi. “Mohon diyakinkan bahwa kami akan meneruskan komunikasi dan surat terlampir Anda ke United Nations Statistics Division,” lanjutnya.
Celios sebelumnya menyurati PBB terkait sejumlah kekhawatiran atas dugaan anomali data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2025. Lembaga riset tersebut menyoroti aspek transparansi metodologi, akurasi perhitungan, dan independensi BPS dalam publikasi perkembangan produk domestik bruto (PDB) Tanah Air.
“Kami sangat khawatir data ekonomi makro digunakan untuk mendukung narasi politik dari pemerintahan saat ini, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap statistik resmi,” tulis Celios dalam suratnya.
Desakan Penyelidikan Pelanggaran HAM
Selain soal data ekonomi, PBB juga mendesak pemerintah Prabowo menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat dalam merespons gelombang demonstrasi terkait kebijakan tunjangan anggota DPR RI.
Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani mengatakan pihaknya terus memantau dengan cermat gelombang kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan anggota DPR RI dan merembet menjadi aksi massal.
“Langkah-langkah pengetatan anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya pemerintah melakukan dialog untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).
PBB menegaskan pihak berwenang harus menghormati hak atas kebebasan berkumpul masyarakat secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban. Hal itu tentunya sesuai dengan norma dan standar internasional, dalam hal penegakan hukum terhadap kerumunan publik.
“Kami mendesak dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan militer [saat aksi demonstrasi],” jelas Shamdasani.
Terakhir, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengingatkan pemerintahan Prabowo dan aparat penegak hukum untuk menjamin jurnalis menjalankan tugasnya untuk meliput aksi demonstrasi di berbagai wilayah.
“Penting juga agar media diizinkan untuk meliput peristiwa secara bebas dan independen,” ujar Ravina Shamdasani.
Di sisi lain, Prabowo telah merespons gejolak dengan mengumumkan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada 31 Agustus 2025, Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.
“Namun, jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” ujarnya.
Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.
“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
