Category: Bisnis.com

  • Tampang Komandan di Mobil Brimob Pelindas Affan Kurniawan saat Sidang Etik

    Tampang Komandan di Mobil Brimob Pelindas Affan Kurniawan saat Sidang Etik

    Bisnis.com, JAKARTA — Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosma K Gae menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

    Sidang tersebut berlangsung di Gedung TNCC, Mabes Polri pada Rabu (3/9/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis melalui siaran langsung yang sempat disiarkan Polri TV di YouTube, nampak Kosmas telah hadir di ruang sidang.

    Sebelum itu, Kompol Kosmas sempat dikawal oleh anggota Provos Polri sebelum duduk di tengah ruang sidang etik tersebut.

    Kemudian, majelis hakim etik mengonfirmasi soal identitas Kosmas terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang tersebut.

    “Baik, Kosmas K Gae,” ujar hakim di ruang sidang, Rabu (3/9/2025).

    “Siap,” jawab Kosmas.

    Hanya saja, tak berselang lama dari pembukaan sidang. Siaran langsung itu mendadak dibisukan atau mute sehingga penonton tidak bisa mendengar secara langsung jalannya sidang tersebut. Bahkan, kini siaran langsung itu telah berakhir dan videonya telah dihapus oleh pemilik akun.

    Sekadar informasi, Kosmas berada di samping pengemudi saat peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan (21) oleh mobil Brimob.

    Adapun, Kosmas merupakan anggota Brimob yang masuk dalam kategori terduga pelanggar berat bersama dengan pengemudi mobil Rantis Bripka Rohmat.

    Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan dua anggota itu terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH atas perbuatannya itu.

    “Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamanya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).

  • Starlink Bukan Pilihan, Proyek Internet di AS justru Mengalir ke Kuiper Amazon

    Starlink Bukan Pilihan, Proyek Internet di AS justru Mengalir ke Kuiper Amazon

    Bisnis.com, JAKARTA — Negara bagian Wyoming, Amerika Serikat, memilih proyek satelit internet milik Amazon, Kuiper, untuk memperluas layanan internet berkecepatan tinggi ke lebih dari 15.000 lokasi yang masih minim akses. 

    Keputusan ini diambil meskipun Kuiper hingga kini belum resmi meluncurkan layanan komersialnya.

    Melansir laman PCMag pada Rabu (3/9/2025) langkah tersebut menjadi bagian dari program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), yang memanfaatkan dana federal untuk memperluas konektivitas internet serta menutup kesenjangan akses digital di Wyoming. 

    Berdasarkan proposal yang diajukan, Kuiper ditugaskan untuk melayani sekitar 40% dari total 38.000 lebih lokasi sasaran. Atas komitmen ini, Amazon akan menerima subsidi hampir US$10 juta atau sekitar Rp164,18 miliar.

    Sebaliknya, pesaing utamanya, Starlink milik SpaceX, hanya ditugaskan melayani 629 lokasi dengan dukungan pendanaan sekitar US$1 juta atau sekitar Rp16,42 miliar.

    Adapun porsi terbesar, lebih dari US$198 juta, tetap dialokasikan bagi penyedia jaringan serat optik (fiber) dan nirkabel tetap (fixed wireless), menurut keterangan eksekutif pemasaran broadband Doug Adams.

    Proposal Wyoming muncul setelah pemerintahan Trump merevisi aturan BEAD dengan menekankan prinsip netralitas teknologi dan efisiensi biaya. Revisi ini membuka peluang lebih besar bagi penyedia internet satelit untuk ikut bersaing mendapatkan dana federal.

    Beberapa negara bagian seperti Montana, Ohio, Colorado, dan kini Wyoming, mulai mengalokasikan sebagian besar proyek BEAD untuk layanan satelit. 

    Namun, banyak negara bagian lain tetap mengutamakan jaringan fiber yang dianggap lebih cepat dan stabil. Kondisi tersebut mendorong SpaceX meminta Departemen Perdagangan AS turun tangan meninjau ulang distribusi dana.

    Menariknya, Wyoming mengikuti langkah Colorado yang juga lebih memilih Kuiper ketimbang Starlink dalam urusan penyediaan satelit internet. 

    Padahal, Kuiper sendiri belum memiliki pelanggan aktif meski telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Alasan pemilihan Kuiper belum dijelaskan resmi oleh kantor broadband Wyoming. 

    Namun, dalam proposal, Amazon berjanji menyediakan kecepatan unduh minimal 150 Mbps di lokasi BEAD, lebih tinggi dibandingkan kontrak Starlink yang hanya di kisaran 100 Mbps. Selain itu, kapasitas jaringan Starlink juga diduga menjadi perhatian, mengingat layanan ini sudah dipakai oleh lebih dari 2 juta pelanggan di seluruh AS.

    Sesuai aturan BEAD, baik Kuiper maupun Starlink diwajibkan memberikan perangkat antena parabola secara gratis dan menyediakan kapasitas jaringan khusus bagi lokasi yang ditetapkan.

    Saat ini, Amazon baru memiliki sekitar 100 satelit Kuiper di orbit dan berencana meluncurkan puluhan satelit tambahan dalam beberapa bulan ke depan. Meski demikian, belum ada kejelasan kapan layanan internet Kuiper akan resmi beroperasi maupun berapa biaya langganan yang akan dikenakan kepada pelanggan.

  • Eks Wamanaker Noel Mengaku Pemindahan Mobil Dilakukan Anaknya

    Eks Wamanaker Noel Mengaku Pemindahan Mobil Dilakukan Anaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Tersangka kasus dugaan pemerasaan penerbitan sertifikat K3, Immanuel Ebenezer mengaku anak-anaknya yang memindahkan mobil dari rumah dinas setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

    Noel mengatakan anak-anaknya merasa ketakutan sehingga memindahkan tiga mobil  tersebut.

    “Ya wajar ya anak-anak saya pada ketakutan,” kata Noel, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Namun, mantan Menteri Ketenagakerjaan itu membantah mobil disembunyikan oleh pihaknya. Dia berjanji akan segera mengembalikan kendaraan tersebut untuk informasi pendukung KPK mengusut perkara pemerasan sertifikat K3.

    “Kami akan kembalikan,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada 26 Agustus 2025, KPK menggeledah rumah dinas Noel dan memperoleh informasi bahwa kendaraan tersebut telah hilang.

    “Bahwa penyidik mendapatkan informasi terdapat sejumlah mobil yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC yang dipindahkan dari rumah dinas Wamen, pasca kegiatan tangkap tangan,” kata Budi, Rabu (27/8/2025)

    Akan tetapi, KPK menyatakan telah mengamankan mobil land cruiser pada 2 September 2025.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 11 tersangka dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

    Mereka  melakukan penggelembungan penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Kasus RPTKA Kemnaker, KPK Sita 4,7 Hektare Tanah Milik Jamal Shodiqin & Haryanto

    Kasus RPTKA Kemnaker, KPK Sita 4,7 Hektare Tanah Milik Jamal Shodiqin & Haryanto

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektar milik Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024, Jamal Shodiqin (JS) dan Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025, Haryanto (HY).

    Juru Bicara KPK menyampaikan penyitaan itu terkait dengan kasus dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penyitaan itu dilakukan pada, Selasa (2/9/2025).

    “Aset-aset yang diatasnamakan keluarga dan kerabat tersebut, diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan oleh tersangka Sdr. JS dan Sdr. H, yang diterimanya dari para agen TKA,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

    Budi menyebutkan tanah tersebut berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Penyitaan ini bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan menelusuri aset-aset lainnya yang berkaitan dengan perkara RPTKA.

    “Penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri aset-aset lainnya yang diduga terkait atau bersumber dari hasil dugaan tindak pidana korupsi ini. Hal ini dibutuhkan untuk pembuktian perkara sekaligus Langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset,” jelasnya.

    Dilansir Bisnis, selain Jamal Shodiqin dan Haryanto, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu; Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono (2020-2023); 

    Direktur PPTKA Kemnaker tahun 2017-2019, Wisnu Pramono, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-Juli 2024 kemudian diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025, Devi Angraeni. 

    Lebih lanjut, Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta dan PKK 2019-2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPTKA 2019-2024; serta Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat PPTKA 2021-2025, Gatot Widiartono. 

    Kemudian, Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024, Putri Citra Wahyoe, Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024, serta Staf pada Direktorat PPTKA 2019-2024, Alfa Eshad.

    KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari permohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” kata mantan Plh. Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • RI Impor Senjata hingga Software dari Israel, Begini Tren Importasinya

    RI Impor Senjata hingga Software dari Israel, Begini Tren Importasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mengimpor senjata dari sejumlah negara, salah satunya Israel. Jenis senjata yang diimpor Indonesia dari Israel antara lain, senjata militer selain revolver dan pistol.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor senjata dengan kode HS 93019000 itu hanya sebesar US$10.000. Selain senjata, Indonesia juga tercatat mengimpor aplikasi perangkat lunak alias software dari Israel senilai US$28.200. 

    Indonesia dan Israel sejatinya tidak memiliki hubungan diplomatik. Meski demikian, kedua negara tetap memiliki hubungan perdagangan yang cukup erat dan telah berlangsung bertahun-tahun.

    Kalau merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Semester 1/2025, total impor Indonesia dan Israel mencapai US$17,8 juta. Angka ini relatif lebih kecil karena pada tahun 2024 lalu (full year) mencapai US$54,2 juta. 

    Tabel. Impor Indonesia – Israel (2022-2025)

    Tahun
    Nilai Impor 

    2022
    47,8

    2023
    21,9

    2024
    54,2

    2025*
    17,8

    Sumber: BPS, dalam juta US$, tahun 2025 Semester 1/2025. 

    Meski demikian, data BPS juga menunjukkan bahwa impor barang dari Israel cenderung fluktuatif. Tahun 2024 menjadi titik tertinggi importasi barang asal Israel selama 4 tahun terakhir. 

    Adapun impor Indonesia dari Israel mencakup sejumlah barang. Pada tahun 2022, misalnya Indonesia tercatat mengimpor bagian pesawat, helikopter dan pesawat tanpa awak. Nilainya mencapai US$2,3 juta. 

    Selain itu adapula heat exchange units, electrically operated dengan kode HS 84195091 yang nilainya mencapai US$8 juta. 

    Pada tahun 2024, barang dengan kode HS yang sama yakni 84195091 masih mendominasi komoditas impor terbesar RI-Israel dengan nilai sebesar U$15, juta.

    Sedangkan pada paruh pertama tahun 2025, BPS mencatat nilai impor Indonesia dari Israel didominasi oleh vaccines for veterinary medicine atau vaksin untuk kendokteran hewan yang nilainya mencapai US$5,8 juta. 

  • Live Streaming Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Di-Mute dan Dihapus

    Live Streaming Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Di-Mute dan Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Divpropam Mabes Polri menggelar sidang etik Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas terkait kasus driver ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Brimob pada hari ini, Rabu (9/3/2025). 

    Siaran langsung terkait sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Kompol Kosmas K Gae sempat tersiar di YouTube @PTVCHANNEL dengan judul konten Polri TV. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, siaran langsung tersebut dilakukan sekitar 09.36 WIB. Nampak Kompol Kosmas dikawal dua anggota Provos Polri saat menghadiri sidang etik tersebut.

    Kosmas duduk di kursi terduga pelanggar di tengah ruang sidang. Kemudian, majelis hakim etik mengonfirmasikan soal identitas Kosmas terlebih dahulu sebelum dimulainya sidang tersebut.

    “Baik, Kosmas K Gae,” ujar hakim di ruang sidang, Rabu (3/9/2025).

    “Siap,” jawab Kosmas.

    Video sidang etik Kompol Kosmas yang diunggah oleh akun PTVChannel berlangsung selama 15.56 menit. Hanya saja, tak berselang lama dari pembukaan sidang. Siaran langsung itu mendadak dibisukan atau mute, sehingga penonton tidak bisa mendengar secara langsung jalannya sidang tersebut.

    Pantauan Bisnis pada pukul 11.24, kini siaran langsung itu telah berakhir dan videonya telah dihapus oleh pemilik akun.

    Sekadar informasi, Kompol Kosmas merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri. Kosmas berada di samping pengemudi saat peristiwa pelindasan pengemudi ojol Affan Kurniawan (21) oleh mobil Brimob.

    Adapun, Kosmas merupakan anggota Brimob yang masuk dalam kategori terduga pelanggar berat bersama dengan pengemudi mobil Rantis Bripka Rohmat.

    Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan dua anggota itu terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat alias PTDH atas perbuatannya itu.

    “Untuk kategori pelanggaran berat, dapat dituntut dan nanti, dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat,” ujar Agus di Divhumas Polri, Senin (1/9/2025).

    Prabowo Minta Polri Transparan 

    Presiden Prabowo Subianto mendesak Polri untuk memeriksa polisi pelaku pelindasan Affan Kurniawan secara transparan dan cepat, sehingga dapat diikuti oleh publik.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025). Prabowo bertemu dengan para pemimpin partai dan pimpinan MPR-DPR-DPD di tengah eskalasi ketegangan sosial politik, setelah adanya gelombang unjuk rasa di berbagai tempat.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujar Prabowo, Minggu (31/8/2025).

  • KPK Sita 15 Mobil Milik Satori, Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    KPK Sita 15 Mobil Milik Satori, Anggota DPR Tersangka Kasus CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 mobil milik Satori, tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mobil-mobil milik Satori, yang merupakan anggota DPR RI Komisi XI, tersebut disita KPK di Cirebon, Jawa Barat.

    “Bahwa sejak hari ini kemarin dan hari ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 15 kendaraan roda empat berbagai jenis milik saudara S [Satori]. Penyitaan dilakukan di beberapa lokasi, sebagian dari showroom yang telah dipindahkan ke tempat lain,” katanya, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Penyidik, kata Budi, terus menelusuri aset lainnya yang berkaitan dengan perkara ini untuk mengumpulkan barang bukti.

    “Penyidik masih akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga terkait atau merupakan hasil dari dugaan tindak pidana korupsi ini yang tentunya dibutuhkan dalam proses pembuktian maupun langkah awal untuk optimalisasi asset recovery,” jelas Budi.

    Diketahui, selain Satori, KPK telah menetapkan tersangka lainnya bernama Heri Gunawan (HG) yang merupakan mantan anggota DPR sama seperti Satori. 

    “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST [Satori] anggota Komisi XI periode 2019-2024,” Kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menjelaskan HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai. 

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti HG, ST menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.  

    ST melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran. 

    Adapun, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. 

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

    Beberapa dari 15 unit kendaraan roda empat atau mobil milik anggota DPR RI Satori yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab perusahaan (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Cirebon, Jawa Barat, Senin dan Selasa (1-2/9/2025). (ANTARA/HO-KPK)

    Rincian 15 unit mobil milik Satori yang disita KPK

    3 unit Fortuner

    2 unit Pajero 

    1 unit Camry

    2 unit Brio

    3 unit Innova

    1 unit Yaris

    1 unit Expander

    1 unit HRV

    1 unit Alphard 

  • Polisi Gelar Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Hari Ini (3/9)

    Polisi Gelar Sidang Etik Brimob Pelindas Affan Kurniawan Hari Ini (3/9)

    Bisnis.com, JAKARTA — Divpropam Mabes Polri menggelar sidang etik Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Kosmas terkait kasus driver ojol Affan Kurniawan yang tewas dilindas mobil Brimob pada hari ini, Rabu (9/3/2025). 

    Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan sidang etik ini dilaksanakan untuk terduga pelanggar dalam kategori berat.

    “Dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu, 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K,” ujarnya di Divpropam Polri, Senin (1/9/2025).

    Dia menambahkan, terduga pelanggar berat lainnya yakni anggota Brimob Polri Bripka Rohmat selaku pengemudi rantis mobil Brimob akan menjalani sidang pada Kamis (4/9/2025).

    Selain itu, ada lima anggota lain yang turut terseret dalam perkara ini yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana, Baraka Yohanes David masuk dalam kategori pelanggaran sedang.

    Menurut Agus, kelima anggota Satbrimob Polda Metro Jaya ini masuk dalam pelanggaran kategori sedang dengan ancaman sanksi mutasi atau demosi, patsus hingga penundaan pendidikan. 

    Adapun, sidang etik kelima anggota Brimob pelindas Affan Kurniawan bakal berlangsung setelah sidang terduga pelanggar dalam kategori berat.

    “Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan,” pungkasnya.

  • Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) semakin sering naik kereta sebagai pilihan transportasi umum, baik Commuter Line/KRL, LRT, maupun MRT. 

    Hal tersebut tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa termasuk kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh, yang berangkat pada Juli 2025 mencapai 50,1 juta orang atau naik 9,85% dibanding bulan sebelumnya (month to month/MtM).

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju [commuter], yaitu sebanyak 31,4 juta orang atau 62,67% dari total penumpang angkutan kereta,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (3/9/2025). 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik 11,33% MtM, 0,85%, 6,26%, 20,67%, 14,55%, dan 4,56%. 

    Secara bulanan, peningkatan tertinggi terjadi pada layanan MRT dengan jumlah penumpang melonjak dari 3,6 juta orang pada Juni 2025 menjadi 4,35 juta orang pada Juli 2025. 

    Sebaliknya di wilayah/rute non-Jawa justru mengalami penurunan penumpang sebesar 1,36% MtM, atau dari 655.000 orang pada Juni 2025 menjadi 646.100 orang pada Juli 2025. 

    Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juli 2025 mencapai 311,9 juta orang atau naik 9,35% dibanding periode yang sama tahun 2024 (year on year/YoY).

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, non-Jawa, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik sebesar 6,11% YoY, 9,77%, 13,01%, 18,02%, 15,77%, 38,08%, dan 7,02%.

    Dari seluruh perkembangan penumpang angkutan kereta pada Juli 2025, kenaikan jumlah penumpang tertinggi secara MtM maupun YoY berasal dari kereta bandara, MRT, dan LRT. 

    Secara tahunan kumulatif, Januari—Juli, penumpang kereta bandara meningkat sebesar 18,02% dibangindkan tahun lalu yang sebanyak 4,52 juta orang menjadi 5,33 juta orang. 

    Pada periode yang sama, jumlah penumpang MRT mencatat kenaikan dari 21,65 juta orang menjadi 25,06 juta orang atau meningkat 15,77% YoY. 

    Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah penumpang LRT Jabodebek—yang beroperasi sejak 2023—dari 13,8 juta penumpang menjadi 19,06 juta penumpang atau melesat 38,08%.

    Secara umum, dalam kurun waktu dua tahun LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57%.

    Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%, sedangkan rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

  • Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pekan terakhir Agustus 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tingkat inflasi beras pada bulan kedelapan tahun ini sebesar 0,73% dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Menilik presentasi BPS, harga beras di zona 1 tercatat naik 1,05% secara bulanan per Agustus 2025. Perinciannya, harga beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kg berada pada level Rp13.998 per kg, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.853 per kg.

    Sementara itu, harga beras premium tercatat sebesar Rp15.432 per kg, naik dari Rp15.310 per kg. HET beras premium saat ini sebesar Rp14.900 per kg.

    Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan 214 kabupaten/kota tersebut menjadi fokus sasaran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dia mengungkapkan bahwa stabilisasi harga beras akan dilakukan utamanya melalui program gerakan pangan murah yang telah dimulai secara serentak pada pekan lalu.

    “Kita akan lakukan gerakan bersama di 214 daerah ini serta di daerah yang terjadi penurunan. Artinya gerakannya bagus, dari 51 ke 58 daerah kabupaten/kota juga menurun harganya,” ujar Tito dalam kesempatan yang sama.

    Di samping itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun ini.

    “Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303.187 ton atau setara 20,21%,” kata Nita.