Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • AHY: Nilai Kerusakan Infrastruktur Imbas Demo Capai Rp950 Miliar

    AHY: Nilai Kerusakan Infrastruktur Imbas Demo Capai Rp950 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah tengah menginventarisasi kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan pasca gelombang kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah.

    “Kami terus mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Kami juga mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, juga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak atau terbakar,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk memperbaiki infrastruktur terdampak. Selain itu, pemerintah daerah juga bergerak cepat, termasuk misalnya pengelola Transjakarta yang berupaya memulihkan layanan transportasi publik.

    AHY menyebut nilai kerugian akibat kerusakan infrastruktur saat ini diperkirakan mencapai Rp900 miliar hingga Rp950 miliar. 

    “Kerusakan-kerusakan tersebut teridentifikasi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Angkanya bisa fluktuatif, tapi kurang lebih di kisaran 900 sampai 950 miliar rupiah,” jelasnya.

    Adapun, daerah dengan kerusakan terbesar di antaranya Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo. AHY menegaskan alokasi dana perbaikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos kedaruratan.

    “Kan ada biasanya anggaran untuk kedaruratan, ya kedaruratan dari situ cost-nya,” pungkasnya.

    Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan bahwa seluruh kebutuhan anggaran perbaikan ditanggung pemerintah pusat. “Semua itu anggaran pusat, Rp950 miliar itu,” kata Dody.

  • Ditetapkan Tersangka, Nadiem Makarim: Saya Tidak Melakukan Apa-apa, Kebenaran akan Keluar

    Ditetapkan Tersangka, Nadiem Makarim: Saya Tidak Melakukan Apa-apa, Kebenaran akan Keluar

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook periode 2019-2022.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Nadiem baru keluar dari Gedung Bundar Kejagung RI pada 16.28 WIB. Dia dikawal petugas Kejagung dan anggota TNI.

    Nampak, Nadiem keluar dengan mengenakan baju hijau tua yang dibalut dengan rompi pink khas tahanan Kejaksaan RI.

    Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem nampak geram serta muka sedikit memerah. Dia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun.

    “Saya tidak melakukan [tindak pidana] apapun. Tuhan akan melindungi saya. Kebenaran akan keluar,” ujar Nadiem di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Dia terus meneriakkan bahwa tuhan mengetahui kebenaran dalam perkara yang menyeretnya ini. Dia juga menekankan bahwa dirinya menerapkan kejujuran di sepanjang hidupnya selama ini.

    “Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya seumur hidup saya integritas nomor, kejujuran nomor satu. Allah akan melindungi saya Insya Allah,” pungkasnya.

  • Peran Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook yang Rugikan Negara Hampir Rp2 Triliun

    Peran Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook yang Rugikan Negara Hampir Rp2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peran eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook periode 2019-2022.

    Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan Nadiem mulanya melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia pada Februari 2020.

    Pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan terkait produk Google Chromebook dalam program Google for Education. Produk itu nantinya bakal digunakan untuk peserta didik di Indonesia.

    Setelah itu, Nadiem dan Google melakukan beberapa kali pertemuan dan disepakati bahwa produk Chrome Os dan Chrome Device Management bakal digunakan untuk proyek program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

    “Dalam mewujudkan kesepakatan antara NAM dengan pihak Google Indonesia, selanjutnya, pada 6 Mei 2020, NAM mengundang jajarannya,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Jajaran Nadiem itu mulai dari Dirjen Paud Dikdasmen berinisial H; Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek berinisial T; JT dan FH selaku Stafsus Nadiem. Rapat itu dilakukan tertutup melalui Zoom Meeting dan mewajibkan para peserta rapat untuk menggunakan headset.

    “Mewajibkan para peserta dalam menggunakan handset atau alat sejenisnya yang membahas pengadaan atau kelengkapan alat TIK, yaitu menggunakan Chromebook sebagaimana perintah dari NAM,” imbuh Nurcahyo.

    Hanya saja, kala itu pengadaan alat TIK sejatinya belum dimulai. Meskipun demikian, Nadiem kemudian diduga telah melakukan upaya agar bisa meloloskan laptop Chromebook dengan menjawab surat Google yang ingin berpartisipasi di proyek pengadaan TIK.

    Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh menteri sebelumnya yang tidak meresponskarena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 dinilai gagal. Kegagalan itu karena Chromebook tidak bisa dipakai di daerah terluar tertinggal terdalam atau 3 T.

    “Atas perintah NAM dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis juklab yang spesifikasinya sudah mengunci yaitu Chrome OS,” tutur Nurcahyo.

    Menindaklanjuti perintah Nadiem, tim teknis Kemendikbudristek membuat kajian review teknis untuk memasukan Chrome OS dalam proyek pengadaan.

    Pada Februari 2021, Nadiem kemudian menerbitkan Permendikbud No.5/2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan TA 2021. Dalam Permendikbud itu, terdapat lampiran yang sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

    Nurcahyo juga membeberkan ketentuan yang dilanggar dalam perkara ini mulai dari Perpres No.123/2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021.

    Kedua, peraturan Presiden No.16/2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden No.12/2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.

    Ketiga, peraturan LKPP No.7/2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah.

    “Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di Rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” pungkas Nurcahyo.

    Atas perbuatannya itu, Nadiem pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • AHY Dorong Pemerintah dan DPR Buka Dialog untuk Tanggapi Tuntutan 17+8

    AHY Dorong Pemerintah dan DPR Buka Dialog untuk Tanggapi Tuntutan 17+8

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal tuntutan “17+8” yang belakangan disuarakan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi.

    Menurutnya, tuntutan tersebut memuat sejumlah isu yang dianggap mendesak dan harus direspons dengan terbuka. 

    “17+8, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu per satu, yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) itu menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.

    “Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR dan juga pemerintah,” ujarnya.

    AHY menyebut aspirasi yang berkembang meliputi isu ekonomi, hukum, hingga keadilan sosial.

    “Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah itu mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kanal komunikasi harus tetap terbuka agar solusi bersama bisa ditemukan.

    “Saya menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” pungkas AHY.

  • Rosan Roeslani Sebut Djarum dan Prajogo Berminat pada Patriot Bond

    Rosan Roeslani Sebut Djarum dan Prajogo Berminat pada Patriot Bond

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani membenarkan bahwa nama besar seperti Prajogo Pangestu dan Grup Djarum menunjukkan minat pada obligasi tersebut.

    “Iya, [mereka] berminat,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Meskipun tertutup soal proyek infrastruktur, tetapi Rosan memberi bocoran mengenai minat investor dalam instrumen Patriot Bond. Dia menyebut sejumlah konglomerat nasional ikut berpartisipasi.

    “Semua ikut berpartisipasi kok,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Rosan belum buka mulut terkait dengan hasil pembahasan proyek giant sea wall dalam kunjungan ke China baru-baru ini, Rosan enggan membeberkan detail. 

    “Nanti ya, nanti aja pas sudah selesai [rapat] aja,” ujarnya kepada wartawan.

    Saat ditanya dengan kemungkinan adanya perjanjian yang dibawa pulang, dia kembali menegaskan akan disampaikan pada waktunya.

    “Ya nanti, nanti aja deh,” pungkas Rosan.

  • Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan status nonaktif yang disandang Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir berimplikasi langsung terhadap fasilitas dan hak keuangan yang bersangkutan.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan nonaktif berarti tidak ada lagi hak istimewa dari partai.

    “Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan penggantian antar waktu (PAW).

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

    Sebagai informasi, Golkar mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

  • Satelit Nusantara Lima Disebut Bisa Jangkau Wilayah Tak Tersentuh Serat Optik dan Seluler

    Satelit Nusantara Lima Disebut Bisa Jangkau Wilayah Tak Tersentuh Serat Optik dan Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Peluncuran Satelit Nusantara Lima (SNL) dinilai dapat menjadi jawaban atas keterbatasan konektivitas di Indonesia, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik maupun seluler.

    Satelit yang dioperasikan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) itu dijadwalkan meluncur pada 8 September 2025 waktu Florida, Amerika Serikat (AS). Dengan selisih waktu 12 jam, berarti peluncuran akan berlangsung pada 9 September 2025 waktu Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan hadirnya SNL akan mendukung kebutuhan Indonesia yang masih kurang kapasitas satelitnya. 

    “Dan bisa dipakai memenuhi konektivitas hingga ke pelosok nusantara yang belum atau tidak bisa dijangkau dengan teknologi telekomunikasi lainnya seperti serat optik atau seluler” kata Heru kepada Bisnis, Kamis (4/9/2025).

    Heru menyoroti, cakupan SNL yang tidak hanya terbatas di Indonesia. Sebagai satelit dengan jangkauan regional, layanan ini juga berpotensi dimanfaatkan di sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara.

    “Saya pikir bagus ini bisa memberikan layanan tidak hanya di Indonesia karena memang coverage nya kan bisa ke beberapa negara tetangga juga,” imbuhnya.

    Melansir laman Sat News, SNL ditargetkan mulai beroperasi komersial dari orbit geostasioner atau sekitar 35.400 km dari permukaan bumi pada 2026. CEO sekaligus Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi komunikasi satelit, dan SNL akan melanjutkan warisan tersebut. 

    “Satelit ini akan memberdayakan komunitas, sekolah, dan bisnis yang belum pernah memiliki akses andal. Dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps, SNL akan memperkuat kemampuan kami dalam memenuhi kebutuhan kapasitas nasional,” kata Adi dikutip dari laman Sat News pada Rabu (13/8/2025).

    Adi menambahkan kemitraan dengan Boeing dan mitra teknologi global memastikan tak ada yang tertinggal seiring pertumbuhan Indonesia.  SNL yang baru saja diserahkan Boeing kepada PSN dirancang untuk menyediakan konektivitas berkapasitas tinggi dan andal bagi lebih dari 17.000 pulau di Indonesia serta wilayah Asia Tenggara.  

    Menggunakan platform 702MP andalan Boeing, satelit ini mampu memberikan kapasitas lebih dari 160 Gbps untuk mendukung akses internet broadband dan layanan komunikasi penting di berbagai wilayah, mulai dari kota besar hingga desa terpencil, bahkan area terdampak bencana. 

    Dengan teknologi pemrosesan muatan canggih, SNL dapat mengarahkan kapasitas internet dan komunikasi secara dinamis ke lokasi yang membutuhkan.  Untuk menunjang kinerjanya, satelit ini dilengkapi sayap surya buatan anak perusahaan Boeing, Spectrolab, yang mampu menghasilkan daya hingga 15 kW sehingga dapat beroperasi penuh selama misi 15 tahun. 

    Spectrolab juga tengah meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi tingginya permintaan sel surya kelas antariksa. Satelit ini akan melayani tiga negara utama yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina.  Menurut Adi, permintaan dari Malaysia dan Filipina sudah masuk, sementara kebutuhan di Indonesia sendiri masih sangat besar.  

    “Malaysia sama Filipina sudah ada yang minta. Indonesia kita juga masih kekurangan ya. Jadi kita jalankan aja terus,” tambahnya.  

    Adi menambahkan sejalan dengan hadirnya satelit baru, bisnis PSN diproyeksinya akan makin moncer. Tahun ini dia memperkirakan pendapatan bisnis perusahaan tumbuh dua digit.  Pertumbuhan akan makin tinggi pada 2026 setelah SNL resmi komersialisasi.   

    “Insya Allah tumbuh dua digit tahun ini,” kata Adi. 

  • Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Kasus Chromebook

    Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Kasus Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook periode 2019-2022.

    Dirdik Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Nadiem sebagai tersangka.

    “Hari ini telah menetapkan tersangka inisial NAM selaku Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024,” ujar Nurcahyo di Kejagung, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem, kata Nurcahyo, berperan penting dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pasalnya, founder Go-Jek itu diduga memerintahkan pemilihan ChromeOS untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

    Empat tersangka itu adalah Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.

    Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini. Sementara itu, Kejagung telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun.

  • Link Live Streaming Sidang Etik Pengemudi Rantis Brimob Pelindas Affan

    Link Live Streaming Sidang Etik Pengemudi Rantis Brimob Pelindas Affan

    Bisnis.com, JAKARTA – Divisi Propam Mabes (Divpropam) Polri kembali menggelar sidang etik anggota terkait kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

    Karo Wabprof Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto mengatakan sidang etik hari ini digelar untuk anggota Brimob Polda Metro Jaya, Bripka Rohmat.

    “Kamis 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bripka R,” ujar Agus di Divhumas Polri, Kamis (4/9/2025).

    Dia menambahkan, Bripka Rohmat merupakan pengemudi mobil Rantis Brimob yang melindas Affan. Oleh karena itu, Bripka Rohmat masuk dalam kategori pelanggaran etik berat.

    Selain itu, ada lima anggota lain yang turut terseret dalam perkara ini yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana, Baraka Yohanes David masuk dalam kategori pelanggaran sedang.

    Menurut Agus, kelima anggota Satbrimob Polda MetroJaya ini masuk dalam pelanggaran kategori sedang dengan ancaman sanksi mutasi atau demosi, patsus hingga penundaan pendidikan. 

    Adapun, sidang etik kelima anggota Brimob pelindas Affan Kurniawan bakal berlangsung setelah sidang terduga pelanggar dalam kategori berat.

    “Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan,” pungkasnya.

    Sidang etik tersebut disiarkan secara langsung pada kanal Youtube TV Radio Polri. Pembacaan putusan dapat disaksikan langsung pada laman tersebut.

    Berikut link live streaming sidang etik pengemudi rantis Brimob pelindas Affan Kurniawan: https://www.youtube.com/live/zBwsMjlR_FY?si=NJZuqJMsiAAWcXKh

  • Dipanggil Prabowo ke Istana, Dudung Bicara Soal Peluang Darurat Militer Pascademo

    Dipanggil Prabowo ke Istana, Dudung Bicara Soal Peluang Darurat Militer Pascademo

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional (BPN) Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa situasi keamanan pascademonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian, tetapi belum pada tahap yang memerlukan penerapan darurat militer.

    Pernyataan ini disampaikan Dudung saat ditemui awak media sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (4/9/2025).

    “Saya dipanggil hari ini, nanti kalau ada arahan dari Presiden tentu akan saya sampaikan. Tapi melihat situasi pascademo kemarin, kemungkinan besar memang itu yang akan dibahas,” ujar Dudung.

    Dia mengakui bahwa tidak semua kebijakan Presiden Ke-8 RI diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi menegaskan bahwa niat Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat.

    “Presiden ingin anak-anak bisa makan, ingin memajukan bangsa ini. Saya yakin mahasiswa dan buruh yang demo kemarin hanya menyampaikan aspirasi. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi kericuhan, dan itu yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

    Terkait isu adanya provokator dari unsur militer, termasuk beredarnya foto anggota BAIS TNI yang dituding terlibat, Dudung menegaskan belum mendapat informasi resmi.

    “Keabsahannya saya belum monitor. Dunia intelijen memang seperti itu, tapi pasti ada tujuannya. Yang jelas, TNI tidak mungkin memiliki niat untuk memperkeruh keadaan,” tegasnya.

    Menurut Dudung, keterlibatan unsur intelijen dalam situasi seperti ini biasanya bertujuan untuk monitoring dan menyiapkan langkah antisipasi bila TNI diminta membantu kepolisian.

    Saat ditanya soal kemungkinan diterapkannya darurat militer, Dudung menilai hal tersebut belum diperlukan.

    “Menurut saya masih jauh kalau langsung diterapkan darurat militer. Ada tahapan-tahapannya, dari tertib sipil, darurat sipil, baru darurat militer. Itu pun harus melalui keputusan DPR,” jelasnya.

    Terkait dengan koordinasi antar lembaga, termasuk keberadaan Kepala BIN dan Wiranto dalam pertemuan dengan Presiden, Dudung menyatakan belum mengetahui secara pasti agenda masing-masing. Namun dia menyampaikan bahwa tugasnya fokus pada aspek pertahanan nasional secara menyeluruh.

    Dudung menyinggung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR menyikapi aspirasi publik yang berkembang. Dia berharap semua masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.

    “Pertahanan itu bukan hanya soal alutsista, tapi juga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak goyah oleh oknum-oknum tertentu,” tandas mantan KSAD itu.