Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Wamenkomdigi Sebut Pungli Layanan Starlink Dilakukan Pengguna Pribadi

    Wamenkomdigi Sebut Pungli Layanan Starlink Dilakukan Pengguna Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi kabar adanya pungutan liar (pungli) terhadap penggunaan layanan internet satelit Starlink di wilayah bencana Aceh dan Sumatra.

    Sebelumnya, beredar di media sosial klaim bahwa korban bencana membayar hingga Rp20 triliun untuk mendapatkan akses internet Starlink selama satu jam.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan seluruh layanan Starlink yang dikirim pemerintah ke wilayah bencana diberikan secara gratis. Namun, dia tidak menampik kemungkinan adanya perangkat milik pribadi yang memungut biaya, karena hal tersebut berada di luar kewenangan Komdigi.

    “Starlink ini bukan cuma pemerintah saja. Ada juga pribadi-pribadi yang punya Starlink. Nah kalau dia mengut biaya ya itu di luar,” kata Nezar ditemui usai acara Desklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Dia menyebut layanan Starlink pada dasarnya diberikan gratis untuk wilayah bencana, sesuai kebijakan perusahaan SpaceX yang memang menyediakan bantuan serupa di berbagai daerah terdampak di seluruh dunia, tidak hanya di Aceh atau Sumatra.

    Nezar menambahkan layanan tersebut digratiskan selama satu bulan. Komdigi pun menyampaikan apresiasi atas kebijakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Dia menambahkan, Komdigi telah mengirimkan beberapa perangkat Starlink untuk mendukung konektivitas di wilayah Aceh dan Sumatra. Koneksi tersebut membantu para korban bencana, meski sesekali mengalami latensi akibat faktor cuaca.

    “Karena semalam hujan deras di daerah timur Aceh gitu. Tapi overall dia bekerja dengan baik untuk memberikan pesan-pesan dan juga komunikasi antar warga,” ujarnya.

    Untuk Aceh, Nezar mengungkapkan perangkat yang dikirim pemerintah ditempatkan di sejumlah wilayah, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Sebelumnya, Komdigi menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

  • Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

    Muhammadiyah Instruksikan Infak Jumat Dialihkan untuk Bantu Korban Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menginstruksikan agar infak Jumat di seluruh masjid Persyarikatan Muhammadiyah dialihkan untuk membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana tersebut.

    Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Muhammadiyah mengenai penghimpunan dana infak Jumat untuk kepedulian terhadap bencana yang melanda saudara sebangsa dan setanah air.

    Kebijakan pengalihan tersebut juga berlaku bagi seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pengurus masjid di lingkungan persyarikatan.

    Pengumpulan infak dilakukan pada Jumat 12, 19, dan 26 Desember 2025. Langkah kepedulian ini akan dikoordinasikan bersama dengan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dari tingkatan ranting, cabang, hingga daerah agar penyaluran berjalan terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

    Haedar juga menginstruksikan agar setelah proses penghimpunan dan distribusi selesai, setiap tingkat kepengurusan diwajibkan memberikan laporan secara berjenjang.

    “Dan, bersamaan dan setelah itu dilakukan pelaporan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dengan sebaik-baiknya kepada pimpinan Persyarikatan di atasnya,” ujar Haedar dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (10/12/2025).

    Melalui langkah ini, Haedar mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk memperkuat solidaritas, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan saling membantu sesama yang tengah mengalami musibah besar sebagai wujud persaudaraan.

    “Kepada seluruh anggota Persyarikatan Muhammadiyah mari kita Fastabiqul Khairat mengeluarkan dana infak tersebut seoptimal mungkin. Karena itulah yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari dan wujud persaudaraan kita terhadap saudara-saudara yang tertimpa dan terdampak musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain di berbagai daerah. Khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut,” tegasnya.

  • ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

    ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi. 

    Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar. 

    Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%. 

    ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya. 

    Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

    Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

    Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil. 

    “Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.  

    “Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

    ATSI juga  merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil. 

    Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.  

    Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network. 

    Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.  

    Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau. 

    “Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

  • Polisi Ungkap Gedung Terra Drone yang Terbakar Hanya Punya Satu Pintu Akses

    Polisi Ungkap Gedung Terra Drone yang Terbakar Hanya Punya Satu Pintu Akses

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat laboratorium forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri menyampaikan Gedung Terra Drone hanya memiliki satu pintu akses masuk dan keluar.

    Kabid Fiskomfor Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Romylus Tamtelahitu mengatakan informasi tersebut diperoleh usai pihaknya melakukan olah TKP pada Selasa (9/12/2025).

    “Ya, jika teman-teman melihat memang tadi sejak siang atau sore hari untuk akses hanya satu ya,” ujar Romylus.

    Romylus menambahkan, Labfor masih mendalami akses lainnya ke gedung berupa tangga. Namun, akses gedung melalui tangga itu diduga menyulitkan jalur evakuasi karena memiliki ukuran yang kecil.

    “Memang itu [tangga] menjadi salah satu instrumen yang nanti akan kita uji dan kita lakukan pemeriksaan secara forensik,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Polisi telah mencatat korban dalam peristiwa ini mencapai 22 orang. Perinciannya, tujuh laki-laki dan 15 perempuan. Mereka diduga meninggal karena mati lemas lantaran kekurangan oksigen saat kejadian kebakaran.

    Berdasarkan kronologinya, sumber kebakaran terendus dari baterai litium yang berada di lantai 1. Karyawan di lokasi sempat berupaya memadamkan sumber api, namun api tetap menjalar hingga lantai atas.

  • Purbaya Sentralisasi Valas DHE SDA ke Himbara, Bank Swasta Kian Terhimpit?

    Purbaya Sentralisasi Valas DHE SDA ke Himbara, Bank Swasta Kian Terhimpit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan sejumlah kebijakan mulai dari menempatkan dana pemerintah hingga yang terakhir mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor perbankan ke Himbara.

    Serangkaian kebijakan ini dianggap akan menggerus ketersediaan likuiditas dan ketahanan bank swasta yang sebagian memang sudah kalah saing dengan bank negara. 

    Sekadar catatan Purbaya menuturkan kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

    Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025) lalu. 

    Ia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

    Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

    Ancaman Bagi Bank Swasta? 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual memandang bahwa secara keseluruhan suplai valas di dalam negeri saat ini masih bagus, namun cenderung menurun. Hal itu tidak lepas dari harga komoditas yang turun setahun terakhir. 

    Di sisi lain, David turut melihat tingkat konversi DHE dari valas ke rupiah bagi korporasi juga tinggi untuk kebutuhan operasional di dalam negeri. Akan tetapi, dia juga tidak menampik ada celah di mana dana DHE eksportir yang dikonversi dari valas ke rupiah kemudian dilarikan ke luar negeri. 

    Untuk itu, David menekankan perlunya otoritas terus melakukan pendalaman pasar uang supaya investor tertarik untuk mengalirkan dananya di dalam negeri.

    “Makanya perlu didorong terus pendalaman finansial supaya instrumen valas semakin beragam sehingga merkea tertarik menarik dananya ke dalam negeri,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    David menilai hal yang sebenarnya lebih dikhawatirkan adalah kondisi likuiditas valas perbankan, apabila nantinya DHE SDA dipusatkan ke bank himbara saja. Selain dampaknya ke bank-bank non-himbara, dia menilai perlunya juga pemerintah memastikan himbara sudah siap dari segi SDM maupun infrastrukturnya untuk menampun banjir likuiditas valas dari DHE SDA itu. 

    “Pasti nanti swasta kekurangan likuiditas. Ibarat kita mengairi sawah dengan likuiditas, apabila hanya disetop di satu tempat pasti kena semua. Jadi, harus ada persiapan sebelum melakukannya,” terang David. 

    Menurut David, dampak kepercayaan investor asing yang memiliki saham di perbankan swasta juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tidak menutup kemungkinan adanya penurunan confidence  dari investor pemegang saham perbankan swasta di dalma negeri. 

    Sementara itu, eksportir juga dinilai olehnya harus menyiapkan dana juga untuk memindahkan DHE SDA dari bank-bank swasta ke himbara nantinya. “Saya buka nakuti-nakutin, tetapi kalau likuiditas tersumbat, jadi masalah buat kita,” paparnya.

    Eksportir Bakal Patuhi Purbaya

    Kalangan eksportir menyatakan bakal mengikuti rencana revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang sebelumnya tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025. Rencana aturan baru DHE SDA itu akan mewajibkan devisa eksportir parkir di bank anggota himpunan bank milik negara (himbara). 

    Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyatakan bahwa kalangan pengusaha tentu akan mengikuti aturan pemerintah.  “Kalau hal tersebut adalah aturan pemerintah tenu pengusaha akan ikuti,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025). 

    Benny pun menilai tidak akan butuh waktu lama bagi eksportir memindahkan devisanya dari bank swasta ke himbara. Sebagaimana diketahui, pada beleid yang mulai berlaku Maret 2025 itu, eksportir hanya diwajibkan untuk memarkirkan devisanya di bank dalam negeri selama 12 bulan 100%. 

    Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut perubahan PP No.8/2025 mencantumkan kewajiban untuk memarkirkan devisa di himbara guna mempermudah pengawasan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta beleid itu dievaluasi lantaran dinilai belum efektif. 

    Akan tetapi, saat dimintai tanggapan dari sisi pengusaha, Benny tidak memberikan catatan tertentu. Dia mengaku simpanan wajib DHE justru bisa dijadikan jaminan kredit. “Simpanan wajib DHE bisa dijadikan jaminan kredit kalau memerlukan dana,” terangnya. 

  • BPK Temukan Subsidi LPG 3 Kg Rp33,84 Triliun Masih Dinikmati Warga Mampu

    BPK Temukan Subsidi LPG 3 Kg Rp33,84 Triliun Masih Dinikmati Warga Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Hal ini membuat dana subsidi sebesar Rp33,84 triliun bocor alias dinikmati masyarakat mampu.

    Adapun, temuan itu termaktub dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2025. Dalam laporan itu, BPK menyebut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) belum menetapkan kriteria konsumen pengguna gas melon subsidi.

    Akibatnya, pengendalian dan pengawasan atas penyaluran LPG 3 kg belum dapat dilakukan secara optimal. 

    Seluruh golongan masyarakat, termasuk yang tergolong dalam Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non-Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dapat melakukan transaksi pembelian LPG tabung 3 kg melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP).

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terdapat penyaluran LPG tabung 3 kg kepada masyarakat Non-DTKS sebanyak 1.107.182.088 [1,11 miliar] tabung atau 3.321.546.264 [3,32 miliar] kg dengan nilai subsidi sebesar Rp33,84 triliun [termasuk pajak],” tulis BPK dalam IHPS I-2025 dikutip Rabu (10/12/2025).

    Akibatnya, lanjut BPK, volume penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen Non-DTKS dengan nilai subsidi sebesar Rp33,84 triliun kurang memberikan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan membantu masyarakat yang berhak menerimanya. 

    BPK pun merekomendasikan direktur utama PT PPN agar berkoordinasi dengan pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Menurut BPK, para pemangku kepentingan itu harus segera menetapkan kebijakan yang menjamin pengendalian dan ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi.

    Penyaluran Solar Tak Tepat Sasaran

    Selain LPG 3 kg, BPK juga menemukan bahwa penyaluran Solar subsidi oleh PPN belum tepat sasaran selama 2024.

    BPK menjelaskan, pemerintah dan PPN belum melakukan integrasi data kendaraan dalam digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) Solar. 

    Menurut BPK, permasalahan yang terjadi yaitu kesalahan data spesifikasi kendaraan dan warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dalam digitalisasi SPBU yang tidak sama dengan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

    Hal ini mengakibatkan penyaluran JBT Solar/Biosolar berpotensi tidak tepat sasaran. Ini terdiri atas penyaluran kepada 502.927 kendaraan roda 4 yang melebihi batas maksimal volume 60 liter dan 80 liter per kendaraan/hari sebanyak 827.728.582 liter dengan nilai subsidi dan kompensasi masing-masing sebesar Rp827,72 miliar dan Rp3,37 triliun.

    “Serta penyaluran kepada 596 kendaraan dengan TNKB merah sebesar 1.343.055 liter dengan nilai subsidi dan kompensasi masing-masing sebesar Rp1,34 miliar dan Rp5,53 miliar,” imbuh BPK.

    BPK lantas merekomendasikan direktur utama PPN agar berkoordinasi dengan pemerintah c.q. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ini khususnya untuk melakukan pengaturan integrasi dan pemadanan data kendaraan dalam digitalisasi SPBU yang dapat memastikan keakuratan dan kevalidan data tersebut.

  • Penjualan Eceran Oktober 2025 Balik Arah usai Kontraksi, Prediksi November Terkerek Nataru

    Penjualan Eceran Oktober 2025 Balik Arah usai Kontraksi, Prediksi November Terkerek Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan eceran tumbuh sebesar 0,6% secara bulanan (month to month/MtM) pada Oktober 2025, berbalik arah usai mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,4% MtM pada September 2025

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kontraksi itu tercermin dalam survei penjualan eceran (SPE) Oktober. Mayoritas kelompok tercatat alami peningkatan penjualan, terutama Barang Budaya dan Rekreasi (2,4% MtM); Makanan, Minuman dan Tembakau (1,1% MtM); serta Subkelompok Sandang (2,0% MtM).

    “Penjualan eceran pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 0,6% MtM juga dipengaruhi oleh permintaan masyarakat menjelang persiapan HBKN Natal didukung oleh kelancaran distribusi,” ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

    Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 4,3%, lebih tinggi dibandingkan 3,7% YoY pada September 2025. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan penjualan terutama di Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (12,0% YoY); Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi (6,7% YoY); serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (6,4%, yoy).

    Sementara pada bulan selanjutnya atau November 2025, BI memproyeksikan kinerja penjualan eceran meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) November 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,9% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 4,3% YoY pada Oktober 2025.

    “Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan mayoritas kelompok, terutama Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Barang Budaya dan Rekreasi, Suku Cadang dan Aksesori, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau,” ujar Denny.

    Pertumbuhan penjualan eceran juga diperkirakan terjadi secara bulanan sebesar 1,1%, didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal.

    Lebih lanjut, dari sisi harga, diperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yaitu Januari 2026. Potensi peningkatan inflasi tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Januari 2026 (157,2) yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya (157,2).

    Sementara itu, diproyeksikan penurunan tekanan inflasi pada enam bulan yang akan datang alias April 2026. Alasannya, IEH April 2026 tercatat sebesar 161,7, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 172,5 seiring dengan normalisasi permintaan pasca-HBKN Idulfitri.

  • Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan Bilateral di Moskow Hari ini

    Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan Bilateral di Moskow Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow, Rusia pada hari ini, Rabu (10/12/2025).

    Pertemuan tersebut akan berlangsung dalam rangka kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Rusia.

    Menurut keterangan resmi dari laman resmi Kremlin, pembicaraan antara kedua pemimpin akan berfokus pada penguatan dan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia.

    Selain isu bilateral, kedua presiden juga akan membahas sejumlah persoalan internasional dan regional yang saat ini menjadi perhatian bersama. 

    Penasihat Kremlin, Yury Ushakov, menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo bersifat murni kunjungan kerja. 

    Dia menyebut pertemuan ini sebagai momentum bagi kedua kepala negara untuk “menyinkronkan arloji” mengingat kerja sama Rusia dan Indonesia yang makin menguat.

    “Isu-isu pengembangan lebih lanjut dari kemitraan strategis Rusia–Indonesia, serta masalah-masalah internasional dan regional masa kini, akan menjadi agenda pembahasan,” ujarnya. 

    Pertemuan ini menjadi lanjutan dari kunjungan resmi Prabowo ke Rusia pada Juni lalu, ketika ia diterima Putin di St. Petersburg dan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).

    Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Rusia menandatangani deklarasi kemitraan strategis bilateral—status hubungan yang sebelumnya telah dimiliki Moskow dengan Beijing, Pyongyang, dan Teheran.

    Selain itu, pada kunjungan sebelumnya, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk bergabung dalam proyek-proyek lepas pantai di Indonesia serta memperluas pasokan hidrokarbon ke Jakarta.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi arah hubungan kedua negara, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

    Sebelumnya, Kepala negara baru saja bertolak ke Pakistan pada 8—9 Desember 2025 untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, perdagangan, hingga politik luar negeri.

    Indonesia dan Pakistan sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui pertukaran nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama di sejumlah sektor.

    Pertukaran dokumen tersebut berlangsung di kediaman resmi Perdana Menteri (PM) Pakistan di Islamabad pada Selasa (9/12/2025) dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan PM Pakistan Shehbaz Sharif.

    “Hari ini kita telah mengadakan pertemuan yang sangat produktif. Kita telah mencapai banyak kesepakatan di berbagai bidang dan kita telah membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama,” ucap Prabowo.

  • Update Bencana di Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Bertambah jadi 964 Orang

    Update Bencana di Sumatra-Aceh (10/12): Korban Jiwa Bertambah jadi 964 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari menjelaskan data per Selasa (9/12/2025) pukul 17.00 WIB, korban jiwa bertambah 3 orang atau menjadi 964 orang.

    “Dari total 961 korban meninggal dunia di hari Senin, 8 Desember 2025, pada hari ini [Selasa,9 Desember 2025] bertambah 3,” katanya dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    Penambahan korban jiwa terjadi di Aceh sebanyak 2 orang atau menjadi 391 orang dan Sumatra Barat 1 orang menjadi 235 orang. Abdul mengatakan bagi korban hilang yang sebelumnya 1.057.480 jiwa berkurang menjadi 894.101.

    Penurunan jumlah pengungsi terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Abdul menjelaskan pada 7 Desember jumlah pengungsi sebanyak 316.634 jiwa. Kemudian pada 8 Desember menjadi 299.506 jiwa dan berkurang menjadi 166.920 jiwa pada 9 Desember.

    Terkait pengiriman logistik telah terdistribusi dengan total 31,62 ton di Provinsi Aceh. 3 sorti (14,08 ton) melalui jalur darat, 17 sorti (17,54 ton) jalur udara.

    “Jadi di sini kita bisa bandingkan bahwa tonase dari distribusi menggunakan jalur darat sangat signifikan karena tiga truk saja itu tonasenya sudah hampir sama dengan 17 sort menggunakan jalur udara,” jelasnya.

    Abdul menyampaikan bahwa akan memaksimalkan pengiriman jalur darat karena memuat tonase yang cukup banyak. Sedangkan jalur udara difokuskan menjangkau wilayah yang terisolir.

    Adapun dari data tersebut, pemerintah telah mengirimkan BBM Solar sebanyak 20 drum atau 4 ton menggunakan pesawat CN TNI-AU dan 10 ton bahan makanan menggunakan Hercules TNI-AU untuk didistribusikan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    Sejumlah penanganan jalur transportasi dan jembatan di Provinsi Aceh juga tengah dikebut, diantaranya Jalan Nasional Kab. Aceh Utara ke Kab. Bener Meriah sudah dapat diakses roda empat hingga KM 4 Bener Meriah. 

    Lalu, Jalan Nasional Kab. Pidie Jaya ke Kab. Bireuen ditargetkan rampung pada 12 Desember 2025.

    Di Sumatra Barat, revitalisasi Jembatan Sikabau yang menghubungkan Jalan Sikabau dengan Lembah Melintang telah berprogres 18%; Jembatan Bawa Kubang 20%; Jembatan Supayang 3%; dan Jembatan Padang Mantuang 0%.

  • Menelisik Sumber Kayu Gelondongan di Lampung, Benarkah dari Banjir?

    Menelisik Sumber Kayu Gelondongan di Lampung, Benarkah dari Banjir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kini sedang menelisik sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan soal temuan kayu di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. TTemuan itu menjadi viral lantaran pada gelondongan kayu itu terdapat tulisan atau label Kemenhut lengkap dengan barcode-nya.

    Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi menegaskan bahwa kayu tersebut tidak berkaitan dengan bencana banjir di Sumatra.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung [Kemenhut] sudah mengecek keberadaan kayu terdampar,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan, kayu yang terdampar di pesisir pantai itu berasal dari kecelakaan kapal tagboot milik PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Kecelakaan itu terjadi akibat mesin kapal mati setelah terkena badai pada (6/7/2025).

    “Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut,” imbuh Ade.

    Ade menjelaskan, kapal tersebut memiliki izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    Bicara soal barcode pada kayu, Kemenhut menyatakan bahwa hal itu merupakan penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang telah dicek untuk mencegah pembalakan liar.

    “Barcode di kayu adalah penanda SVLK yang  dicek keabsahan/asal usul sumber kayu,” pungkasnya.

    Asal Usul dan Jenis Kayu Gelondongan

    Dittipidter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir saat bencana Sumatra berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk

    Bareskrim Periksi PT TBS

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

    “Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

    Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. “Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh,” kata Irhamni.

    Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

    Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

    Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

    Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.