Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Salahgunakan Wewenang, Wakil Walikota Bandung Erwin jadi Tersangka

    Salahgunakan Wewenang, Wakil Walikota Bandung Erwin jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2025.

    Selain Erwin, anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga (RA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan pihaknya telah mengantongi dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka.

    “Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu satu saudara E selaku wakil Kota Bandung,” ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, keduanya diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang jasa kepada pejabat di Bandung.

    Kemudian, paket pekerjaan itu dinilai menguntungkan sejumlah pohak yang terafiliasi dengan para tersangka.

    “Selanjutnya setelah paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan,” pungkasnya.

    Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, secara subsidair Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

    Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan platform digital dengan risiko tinggi ke depan hanya dapat diakses oleh anak usia 16 tahun ke atas.

    Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Sejumlah negara juga mulai menerapkan pembatasan, salah satunya Australia yang sudah melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Menurut Meutya, apabila nanti PP Tunas telah berlaku, platform dengan risiko tinggi hanya dapat diakses oleh anak berusia minimal 16 tahun.

    “Itupun 16 ke 18 pendampingan orang tua, lalu dari 18 tahun ke atas baru betul-betul mandiri,” kata Meutya ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Untuk platform berisiko rendah, anak dapat membuat akun mulai usia 13 tahun, sedangkan anak di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua.

    “Tapi nanti implementasinya sedang kita siapkan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah dapat kita lakukan,” tambahnya.

    Terkait sanksi, Meutya menyampaikan bahwa akan ada sanksi administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial, yang tidak patuh. Dia menyebut hukuman terberat berupa pemutusan akses.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan pengaturan detail mengenai sanksi tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri, yang saat ini sedang disiapkan.

    “Saat ini prosesnya adalah kita lakukan uji petik di mana anak-anak di Jogja sedang kami lakukan survei, mereka kami berikan waktu untuk masuk ke PSE, PSE besar terutama, lalu mereka akan memberikan feedback,” katanya.

    Dari proses tersebut, pemerintah akan menilai profil risiko platform. Meutya menegaskan penentuan profil risiko tidak dilakukan pemerintah sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak seperti pemerhati anak, Non-Governmental Organization (NGO), hingga anak-anak sebagai pengguna.

    “Jadi anak-anaknya harus didengar karena aturan ini juga mengenai mereka,” ungkapnya.

  • Satgas Halilintar PKH: 22 Perusahaan Tambang Harus Bayar Denda Rp29,2 Triliun

    Satgas Halilintar PKH: 22 Perusahaan Tambang Harus Bayar Denda Rp29,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menghitung 22 perusahaan tambang harus membayar denda sebanyak Rp29,2 triliun.

    Ketua Satgas Halilintar PKH, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan 22 perusahaan itu dinilai melanggar karena melakukan pembukaan tambang di luar IUP masing-masing PT.

    Dia menambahkan, perhitungan denda ini dilakukan berdasarkan luas lahan bukaan tambang yang dilakukan oleh korporasi di luar izin usaha yang telah diberikan.

    “Sudah ada 22 PT yang dilakukan penghitungan. Itu dengan total nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan 22 PT ini kurang lebih Rp29,2 triliun,” ujar Febriel dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, di kantor Bisnis, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Selanjutnya, kata Febriel, pemberian sanksi administratif perusahaan tambang memiliki tantangan tersendiri jika subjek hukumnya tidak jelas. Sebab, tambang ilegal itu bisa dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan.

    “Ya apalagi khususnya bukaan-bukaan yang belum diketahui subjek hukumnya. Ini bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan dalam skala besar. Ini yang menjadi tantangan tersendiri pak, kita tim turun melakukan identifikasi,” imbuhnya.

    Adapun, sejauh ini Satgas Halilintar PKH telah melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang yang melanggar dari 51 perusahaan. Wilayah tambang yang melanggar itu kini sudah dipasang plang oleh Satgas PKH.

    Dalam hal ini, Febriel menegaskan bahwa penindakan oleh Satgas ini menyasar terhadap bukaan tambang ilegal. Oleh sebab itu, bagi perusahaan yang melakukan aktivitas di IUP-nya maka dipastikan tidak akan ditindak.

    “Artinya dalam IUP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kalau bagian yang tidak melanggar itu mereka tetap melakukan aktivitas,” pungkasnya.

  • Tak Hanya Bawa BBM, Kapal PIS Angkut Bantuan Logistik ke Area Bencana

    Tak Hanya Bawa BBM, Kapal PIS Angkut Bantuan Logistik ke Area Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara terus mengalir. Sejumlah korporasi memanfaatkan jaringan dan infrastruktur untuk memperlancar arus bantuan.
     
    Salah satu korporasi yang memanfaatkan armadanya untuk pengiriman bantuan ke daerah bencana adalah PT Pertamina International Shipping (PIS). Para kru dan kapal tanker PIS berupaya uintuk memastikan pasokan energi dan bantuan kemanusiaan menjangkau masyarakat terdampak.
     
    Di dermaga Integrated Terminal Teluk Kabung, Padang, misalnya, Kapal Tanker MT Kasim mengangkut 3.000 kilo liter biosolar, 1.400 kilo liter Pertamax, dan 3.000 kilo liter Pertalite menuju Sibolga, Sumatra Utara pada Sabtu pekan lalu.
     
    “Kami juga mengangkut bantuan di kapal ini, untuk mengoptimalkan jalur laut dalam penyaluran harapan ke saudara-saudara kita,” ujar Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita dalam keterangan resminya dikutip Rabu (10/12/2025).
     
    MT Kasim juga mengangkut bantuan kemanusiaan. Kapal yang biasanya memuat BBM ini turut menjadi “kapal harapan” bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal maupun akses kebutuhan dasar.
     
    Tak jauh berbeda, MT Kamojang juga beroperasi tanpa henti dari Teluk Kabung menuju Meulaboh dan Krueng. Mengangkut 6.500 kilo liter BBM berupa solar B40, Pertalite, dan Pertamax.
     
    Dua kapal ini menjadi bukti bahwa distribusi energi tidak bisa berhenti, terlebih ketika masyarakat sangat membutuhkan pasokan yang stabil.
     
    PIS telah menyalurkan empat tahap bantuan untuk masyarakat terdampak. Bantuan dikirim ke Aceh, Sumut, dan Sumbar melalui kerja sama lintas entitas di PIS sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML), yakni PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), PT Pertamina Energy Terminal (PET), dan PT Pertamina Port and Logistics (PPL).
     
    Bantuan ini diberangkatkan untuk melengkapi pengiriman sebelumnya—dengan jalur darat, udara, dan laut melalui kapal-kapal PIS.
     
    Bantuan yang dikirim mencakup bahan makanan, kebutuhan bayi, perlengkapan mandi, kasur hingga selimut. Seluruhnya dipilih sesuai kebutuhan mendesak di lokasi bencana. Pada kesempatan ini, PIS juga melepas keberangkatan tim relawan SH IML yang bertugas mengawal distribusi bantuan ke Sumatra Barat.

     
    Vega mengatakan bahwa seluruh proses ini berangkat dari komitmen PIS sebagai bagian dari Pertamina Group untuk hadir di garis depan kondisi darurat.

    “Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat sedikit meringankan beban para korban terdampak serta membantu pemulihan kondisi pascabencana,” ujar Vega.
     
    Lewat operasi kapal yang nonstop, menembus ombak dan tantangan cuaca, PIS memastikan bahwa energi, bantuan, dan harapan tetap bergerak—hingga sampai pada mereka yang menunggu di ujung Sumatra. (*)

  • Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

    Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA – Lima investor asing bergabung dalam proyek Kerja Sama Operasi (KSO) PT Telkom untuk pembangunan 2 juta satuan sambungan telepon (SST) senilai US$3 miliar.

    Penandatanganan kontrak KSO berlangsung di Jakarta pada Jumat, 20 Oktober 1995. Berita dan foto terkait penandatanganan proyek tersebut diulas pada halaman depan Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 21 Oktober 1995.

    Kelima investor asing yang baru bergabung dalam proyek KSO SST Telkom yakni Marubeni, Nichimen, Itochu, Sumitomo, dan TM Communications. Mereka tergabung dengan tiga konsorsium yang sudah existing.

    Total ada lima konsorsium dalam proyek tersebut, terdiri atas PT Pramindo Ikat Nusantara, PT Aria West International, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Daya Mitra Malindo, dan PT Bukaka Singtel Internasional.

    Adapun, Marubeni dan Nichimen (dari Jepang) bergabung dengan konsorsium Pramindo Ikat Nusantara; Itochu dan Sumitomo (Jepang) bergabung dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); sedangkan TM Communications (Hong Kong) dengan PT Daya Mitra Malindo.

    Penjelasan terkait perincian konsorsium disampaikan masing-masing oleh Wapresdir PT Astratel Nusantara, Angky Tisnadisastra; Managing Director Daya Mitra Malindo, Benny S. Nasution; Eksekutif MGTI Damsiruddin Siregar; dan Eksekutif PT Aria West Internasional, M Arifin di sela-sela acara penandatanganan KSO antara Telkom dan lima konsorsium.

    Dengan masuknya investor baru ini, menurut Angky, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada masing-masing konsorsium tersebut. Semula, PT Astratel Nusantara menguasai 60% saham Pramindo Ikat, France Telecom 35%, dan sisanya dipegang PT Intertel Pratamamedia dan Primkopparpostel, Yayasan Prasetya Mulya.

    “Marubeni dan Nichimen akan masuk dengan saham sebesar 8% dan 1%,” ujar Angky.

    Sementara itu, salah satu eksekutif Marubeni mengungkap bahwa total investasi baru pada konsorsium itu senilai US$200 juta.

    Sementara itu, konsorsium Daya Mitra Malindo meliputi PT Intidaya Sistelindomitra 28,5%, A Latief Corp 23,5%, AIG Insurance 9,5%, Malaysia Telekom Bhd 25%, sisanya dipegang TM Communications.

    Konsorsium Daya Mitra Malindo yang menggarap proyek 237.000 SST di Kalimantan Tengah dengan nilai proyek US$250 juta.

    Adapun komposisi saham pada PT MGTI meliputi Indosat 30%, Telstra (Australia) 20%, NTT (Jepang) 15%, Widya Duta Informindo 15%, PT KSS 10%, Kopnatel 5%, sisanya dipegang Itochu dan Sumitomo masing-masing 1,25%.

    MGTI menyiapkan dana sedikitnya US$550 juta untuk membangun 400.000 sst di Jawa Tengah.

  • ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

    “Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

    “Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024. 

    Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. 

    “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

    Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur  seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur. 

    Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Komdigi Tegaskan Perang Lawan Judi Online Berlanjut Tahun Depan, Makin Agresif

    Komdigi Tegaskan Perang Lawan Judi Online Berlanjut Tahun Depan, Makin Agresif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan perang melawa judi online tidak akan berhenti dan akan masih berlanjut pada tahun depan.

    Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan kampanye melawan judi online akan terus berlanjut. Perang terhadap judi online merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Komdigi tetap berkewajiban menjaga ruang digital dari praktik perjudian yang merugikan masyarakat. 

    Komdigi tidak memiliki target tertentu, namun dipastikan akan sigap melakukan pemberantasan.

    “Kami berproses saja Preventif, jadi dilacak dahulu kemudian baru soal penegakan hukumnya kan,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Diketahui, sejak 2017 hingga 11 November 2025, Komdigi menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform, mayoritas berupa situs beralamat IP serta konten di layanan berbagi berkas dan media sosial.

    Sementara itu, dalam periode khusus 20 Oktober–2 November 2025, Komdigi memblokir sekitar 2,46 juta situs dan konten judol, sebagai bagian dari operasi intensif bersama Satgas.

    Komdigi tidak bekerja sendiri, bersama OJK dan PPATK telah memblokir sekitar 23.929 rekening yang diduga terkait judi online, termasuk rekening perbankan dan dompet digital yang menampung dana transaksi.

    Satgas Pemberantasan Judi Online memfokuskan kerja pada pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, dan pemutusan akses ke domain/hosting yang digunakan bandar, sebagai pelengkap pemblokiran situs oleh Komdigi.

    Komdigi juga mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

    Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

    Kemudian menanggapi kemungkinan lahirnya aturan tambahan untuk memperkuat pengawasan ruang digital selama periode 2025-2029, Alexander menegaskan belum dapat memberikan komentar detail.

    Dia berharap adanya masukan masyarakat sebagai salah satu dasar penting dalam menyusun arah kebijakan ke depan.

  • Satgas Halilintar Catat 120 Perusahaan Tambang Langgar Aturan Jelang Akhir 2025

    Satgas Halilintar Catat 120 Perusahaan Tambang Langgar Aturan Jelang Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

    Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo hingga Bangka Belitung.

    “Sampai dengan hari ini kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan, kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan,” ujar Febriel dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tema Komitmen Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Tambang, Rabu (10/12/2025).

    Dia menambahkan, ratusan perusahaan mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Namun, komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi hingga batu kapur. 

    “Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi,” imbuhnya.

    Adapun, Febriel menegaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang ini.  

    Secara total, ada 200 lagi perusahaan yang masuk dalam daftar yang perlu dilakukan verifikasi oleh Satgas Halilintar PKH.

    “Jadi verifikasi itu terus berjalan pak. Sampai dengan hari ini terus berjalan. Daftar yang masuk itu ya sudah kurang lebih 200 perusahaan yang daftar list dipanggil untuk dilakukan verifikasi,” pungkasnya.

  • Strategi Komdigi Kejar Target Rerata Kecepatan Internet 100 Mbps pada 2029

    Strategi Komdigi Kejar Target Rerata Kecepatan Internet 100 Mbps pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kecepatan internet rata-rata nasional menjadi 100 Mbps pada 2029.

    Target tersebut melonjak signifikan dari angka saat ini yang masih berkisar di 47,2 Mbps. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan Indonesia tengah berupaya keras mengejar ketertinggalan infrastruktur digitalnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas teknologi. 

    “Kita mau secepatnya 2029 sudah mencapai rata-rata nasional itu di 100 Mbps,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta dikutip Rabu (10/12/2025).

    Dia juga menuturkan, berdasarkan data terbaru, kecepatan mobile broadband Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN, dan berada di posisi ke-79 dari 104 negara di dunia. 

    Kondisi serupa terjadi pada sektor fixed broadband yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 42,79 Mbps; menempatkan Indonesia kembali di peringkat ke-9 ASEAN dan peringkat 115 dari 156 negara menurut data Ookla.

    Strategi utama untuk mencapai angka tersebut ialah dengan memperluas jangkauan infrastruktur fisik.

    Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan cakupan serat optik (fiber optic) di tingkat kecamatan. Pemerintah menargetkan cakupan ini mencapai 90% pada tahun 2029, meningkat dari posisi 70,88% pada tahun 2024.

    Namun, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri yang membuat cakupan 100% serat optik tidak mungkin dicapai secara efisien. 

    Untuk mengatasi hal ini, Ismail mengatakan 10% sisa wilayah yang sulit dijangkau kabel fisik akan dihubungkan melalui backbone alternatif, termasuk teknologi terestrial mobile dan satelit. 

    Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan inklusivitas konektivitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain kecepatan internet, pemerintah juga fokus pada pengembangan ekosistem digital yang produktif. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan 38 “Giga City” selama periode perencanaan hingga tahun 2029. 

    Program ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur konektivitas yang dibangun tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sejalan dengan itu, kapasitas pusat data (data center) juga menjadi sorotan. Saat ini, kapasitas pusat data per kapita Indonesia masih sangat rendah di angka 0,74. Pemerintah menargetkan lonjakan kapasitas ini menjadi 6,87. 

    “(Angka) ini pun masih di bawah standar negara-negara maju. Tapi setidaknya kita harus melompat di sini untuk kebutuhan per kapita pusat data,” tambah Ismail dalam acara yang sama. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Ketua ATSI Blak-blakan Cakupan Internet Mandek karena Ongkos Gelar Mahal

    Ketua ATSI Blak-blakan Cakupan Internet Mandek karena Ongkos Gelar Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memaparkan cakupan jaringan internet di Indonesia mandek bertahun-tahun karena biaya penggelaran yang begitu tinggi.

    Ketua ATSI Dian Siswarini, menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia hanya mampu mencapai sekitar 90% cakupan jaringan, dan angka tersebut sulit bergerak lebih tinggi.

    “Cakupan jaringan 90% memang susah menjadi 100%. Selama 30 tahun seluler hadir, kita masih berada di angka 90%. Yang 10% itu long tail biayanya sangat mahal,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Digital oleh Komdigi pada Rabu (10/12/2025) di Jakarta.

    Selain jaringan seluler secara umum, Dian juga menyoroti cakupan layanan 5G di Indonesia yang dinilai masih sangat terbatas baru mencapai sekitar 26% dan hanya tersedia di kota-kota besar. Bahkan, teknologi tersebut belum berjalan dengan spektrum ideal yang seharusnya.

    “Cakupan 5G masih 26%, belum menyeluruh, dan hanya ada di kota-kota besar. Itu pun belum menggunakan spektrum 5G yang sebetulnya,” jelasnya.

    Mandeknya perluasan jaringan juga dipicu oleh tantangan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Banyak area dinilai sulit dijangkau secara ekonomis, ketidakseimbangan antara kapasitas dan utilisasi. Selain itu, kebutuhan spektrum, kesiapan perangkat, serta ekosistem digital yang belum optimal turut memperparah kesenjangan digital.

    Dian menyampaikan persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Peningkatan literasi digital juga menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal.

    Untuk memperkuat konektivitas nasional, ATSI memberikan sejumlah rekomendasi arah strategis industri ke depan. Fokus di masa mendatang menurutnya tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada kualitas dan pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE).

    Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi penguatan infrastruktur dan backbone, Modernisasi jaringan seluler dan broadband, peningkatan pengalaman pengguna (QoE), perluasan jangkauan dan inklusi digital dan pengembangan ekosistem digital dan layanan

    Dalam paparannya, ATSI juga menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional saat ini berada di angka 80,66%. 

    Sementara itu, tingkat adopsi digital mencapai 92% untuk tempat kerja yang sudah menggunakan alat berbasis AI, dan 80% masyarakat mengaku berinteraksi dengan teknologi AI setiap hari. (Nur Amalina)