Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir 2025, kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu. Tantangan tersebut diprediksi masih berlangsung pada 2026.

    Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

    “Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

    James Riady melanjutkan, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

    Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

    Secara finansial, kerentanan baru muncul. Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

    Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

    Selain itu, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Kendati demikian, ada angin segar dari pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

    Secara sosial, Chairman Lippo Group Group itu menjelaskan soal potensi polarisasi yang meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

    Jika disatukan semuanya, 2026 berisiko menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi. keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Kelima, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

    “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

    EKONOMI INDONESIA

    Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilalah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

    Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

    Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

    Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    “Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

    Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

    Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    “Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

    Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

  • Beli BBM Subsidi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Bebas QR Code hingga Akhir Desember 2025

    Beli BBM Subsidi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Bebas QR Code hingga Akhir Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang pembebasan penggunaan barcode atau QR code untuk pembelian BBM subsidi pada SPBU di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu diambil tak lepas dari status darurat bencana yang masih berlangsung di daerah tersebut.

    Pembebasan penggunaan QR dalam membeli BBM subsidi juga dilakukan demi memastikan distribusi energi berjalan lancar selama masa pemulihan bencana. Adapun, perpanjangan kebijakan itu berlangsung hingga akhir Desember 2025.

    “Kalau memang ternyata dalam pemulihan itu masih dibutuhkan perpanjangan kita akan lakukan perpanjangan untuk tidak menggunakan QR code dalam penyediaan BBM di daerah bencana,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Kebijakan pembebasan penggunaan QR code dalam pembelian BBM Subsidi di SPBU wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebelumnya diumumkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 2 Desember 2025.

    Namun, kebijakan itu mulanya hanya dilakukan sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, masa tanggap darurat di wilayah tersebut diperpanjang hingga 22 Desember. Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi tanpa syarat QR code kini juga ikut diperpanjang.

    Terbaru, Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (persero) tengah memprioritaskan penguatan rantai pasok untuk menjangkau titik-titik terisolir agar distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar di seluruh wilayah terdampak.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi menegaskan bahwa pihaknya telah menerapkan strategi distribusi multimoda (memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara) untuk menembus wilayah terisolir.

    “Kami bergerak taktis. Di wilayah Gayo Lues, Aceh yang akses utamanya tertutup, kami membuka jalur baru dari sisi barat menggunakan drum dan intermediate bulk container [IBC] yang diangkut mobil kecil. Sementara untuk Aceh Tamiang, kami mengoperasikan SPBU secara darurat menggunakan portable take-off [PTO] dan drum karena fasilitas permanen rusak berat akibat banjir,” ungkap Rudy melalui keterangan resmi.

    Strategi ini juga diterapkan secara agresif di wilayah Sumatra Utara. Akibat terputusnya akses darat ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, pasokan LPG untuk wilayah ini dikirim melalui jalur laut dari Terminal Teluk Kabung, Sumatra Barat, serta jalur darat memutar melalui Kabupaten Pakpak Bharat.

    Menurut Rudy, langkah extraordinary ini memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski jalur utama lumpuh. Rudy lantas menuturkan data pemulihan energi di wilayah terdampak. Data per Kamis (11/12/2025), menunjukkan ketahanan stok BBM dan LPG cukup beragam di berbagai wilayah.

    Perinciannya, di Provinsi Aceh, ketahanan stok BBM jenis gasoline (bensin) terjaga di level aman 30 jam dan gasoil (solar) 33 jam. Sementara di Sumatra Barat, stok LPG bahkan mencapai level ketahanan 40 jam, jauh di atas rata-rata kondisi darurat.

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur penyalur di Sumatra Utara dan Sumatra Barat menunjukkan capaian yang hampir sempurna. Di Sumatra Utara, seluruh 406 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 383 agen, dan 46 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) telah kembali beroperasi.

    Kondisi serupa juga terjadi di Sumatra Barat, di mana 147 SPBU, 172 agen, dan 14 SPBE seluruhnya sudah berfungsi normal dalam mendukung kelancaran distribusi energi di wilayah tersebut.

    Khusus di Aceh, tingkat operasional SPBU telah mencapai 141 dari 156 SPBU beroperasi dan Agen LPG mencapai 118 dari 133 agen beroperasi di mana sisa yang belum beroperasi adalah titik-titik yang masih terdampak banjir parah atau aksesnya benar-benar belum bisa ditembus kendaraan.

  • Bantuan Logistik Mulai Teratasi, Perbaikan Hunian Kini Menanti

    Bantuan Logistik Mulai Teratasi, Perbaikan Hunian Kini Menanti

    Bisnis.com, JAKARTA — Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wita perempuan warga Desa Sukarahmat, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, berkisah tentang kondisi dirinya, keluarga, dan para pengungsi korban bencana banjir dan tanah longsor.
     
    Wita mengaku bantuan seperti roti, beras, dan kebutuhan dasar lainnya sudah diterima warga sehingga logistik terpenuhi. Begitu pula bantuan obat-obatan dan layanan kesehatan.
     
    “Saya lihat sudah banyak mobil bantuan kesehatan lewat, mencari siapa yang sakit. Paling sakit-sakit ringan saja, batuk pilek,” katanya di hadapan Presiden Prabowo saat berkunjung ke lokasi pengungsian, Jumat (12/12/2025).
     
    Harapan yang disematkan oleh Wita ke Kepala Negara yakni agar rumahnya dan kondisi hunian warga yang rusak dapat segera diperbaiki.
     
    “Material rumah banyak yang rusak. Kurangnya alat untuk membersihkan rumah, itu semua masih berlumpur,” ujar Wita terisak.
     
    Wita menambahkan, lumpur tebal masih menutup sebagian besar rumah warga sehingga mereka belum dapat kembali ke hunian masing-masing. Karena itu, dukungan pemerintah untuk memperbaiki akses, menyediakan material bangunan, dan mempercepat pemulihan sangat dibutuhkan.
     
    “Saya berharap kota kami kembali normal, itu saja. Hidup kembali. Anak-anak bisa sekolah, anak-anak kami yang di pesantren bisa kembali ke pesantren,” imbuhnya.
     
    Wita juga menceritakan kondisi memilukan setelah rumahnya hancur tertimpa pohon ketika banjir besar menerjang. Saat ini ia mengaku menumpang di rumah kerabat.
     
    Dia menjelaskan bahwa banjir merendam banyak rumah di kawasan perbukitan sehingga warga kesulitan menyelamatkan barang-barang. Selama masa tanggap darurat, akses jalan ke kota pun terputus, sehingga bantuan sulit diakses.
     
    Harapan yang sama juga muncul dari Sofia Laura, warga Desa Sukajadi. Dia mengaku terharu dan berharap kehadiran Presiden dapat mempercepat realisasi bantuan hunian layak.
     
    “Sangat terharu. Mudah-mudahan dengan datang Bapak Presiden, Pak Prabowo, secepat mungkin kami sudah bisa menempati rumah layak pakai,” ujar Sofia.

    Menjelang bulan suci Ramadan, Sofia menyampaikan harapannya agar para pengungsi segera mendapatkan bantuan rumah layak untuk kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang.
     
    “Kami di sini memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat. Beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami sangat mengharapkan bantuan rumah,” katanya.
     
    Sofia menegaskan bahwa warga tidak mengharapkan hunian mewah, melainkan tempat tinggal yang layak serta aman untuk ditempati. Selain itu, ketersediaan sarana air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak bagi warga di pengungsian.

    Rumah Pengganti

    Saat berkunjung ke lokasi pengungsian di Bener Meriah, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah segera menyiapkan rumah pengganti untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
     
    “Kita akan atasi ini bersama dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” ujar Presiden yang disambut meriah warga masyarakat.
     
    Prabowo berharap masyarakat bersabar karena semua upaya pemulihan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dia memastikan semua pihak bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana.

     
    “Tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-Ibu sekalian. Karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya,” katanya.
     
    Presiden berjanji akan terus memantau dan memerhatikan penanganan dan pemulihan pascabencana.
     
    “Saya minta maaf karena Presiden RI tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi kita akan bekerja keras untuk bantu saudara-saudara sekalian,” katanya.
     
    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, seperti pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang berperan dalam menyalurkan bantuan dan memulihkan kondisi pascabencana. Ia memastikan warga tak akan menghadapi kesulitan sendiri.
     
    “Terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati. Saya terima kasih semua Kepala Dinas di provinsi. Terima kasih Pak Gubernur dan semua jajarannya. Saya terima kasih Panglima TNI dan Kapolri, pasukan yang turun semua. Menteri-menteri turun semua, kita akan bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak sendiri, kita akan bersama,” pungkasnya. (*)

  • AZKO Berbagi Cahaya, Dorong Efisiensi Energi Berkelanjutan

    AZKO Berbagi Cahaya, Dorong Efisiensi Energi Berkelanjutan

    AZKO Berbagi Cahaya, inisiatif PT Aspirasi Hidup Indonesia, mendonasikan lampu LED hemat energi ke 30.000 rumah, 300 sekolah, dan 300 fasilitas publik di 80 kota hingga 2030, mendukung efisiensi energi dan aksi iklim

    Media Digital – Bisnis.com

    Jumat, 12 Desember 2025 | 17:46

    Share

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi angkat suara mengenai wacana kepala daerah yang dipilih kembali oleh DPRD.

    Eri menjelaskan, hal yang paling krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah implementasi pelaksanaan demokrasi melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani dan preferensinya masing-masing.

    “Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” tegas Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

    Meski begitu, Eri masih belum mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pilkada selanjutnya akan digelar.

    Politikus PDIP ini pun menyebut dia masih menunggu hingga ada aturan resmi yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

    “Yang terbaik apa? Ya kita lihat nantilah. Apakah [kepala daerah dipilih] rakyat itu langsung atau DPRD, kita lihat nanti,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri juga masih menunggu evaluasi dengan para pimpinan pemerintah kota lainnya di tanah air yang tergabung dalam APEKSI. Sebelum memberikan tanggapan resmi perihal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. 

    “Sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat sempat disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

    Usulan tersebut dihembuskannya secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

    Menteri ESDM ini juga menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia. 

    Meski begitu, Bahlil juga risau bilamana Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian membatalkan beleid tersebut meski sudah melalui kajian mendalam.

    “Saya khawatir, jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ungkap Bahlil.

  • Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir, ESDM: Mitra Harus Kompetitif

    Putin Tawarkan Kerja Sama Nuklir, ESDM: Mitra Harus Kompetitif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot tanjung menekankan bahwa pemerintah akan memilih mitra pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang kompetitif. 

    Hal ini merespons pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang siap memperdalam kemitraan dengan Indonesia, terutama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Moskow, Rabu (10/12/2025).

    Terkait hal itu, Yuliot menuturkan bahwa dalam memilih mitra, pemerintah mempertimbangkan efisiensi dan listrik yang diproduksi dari PLTN.

    “Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN-nya, mana yang lebih efisien, kompetitif, dan juga dari sisi output-nya,” ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Dia juga menyebut bahwa selain Rusia, Kanada, dan Korea Selatan pun sudah menawarkan diri untuk mengembangkan PLTN di Tanah Air. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal mempertimbangkan tawaran tersebut.

    “Nanti kami akan memilih dari sisi besaran investasi, output, dan juga efisiensi. Jadi, yang kami harapkan, dengan adanya PLTN, harga HPP [harga pokok penjualan] yang dibeli oleh PLN bisa lebih bersaing,” ungkap Yuliot.

    Sebelumnya, Putin mengaku siap untuk membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Dia menekankan bahwa tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, dengan kerja sama pemerintah yang disebutnya terus aktif, termasuk di bidang perdagangan.

    Putin menawarkan tiga agenda kerja sama utama. Pada sektor energi, dia membuka peluang kolaborasi pengembangan tenaga nuklir di Indonesia.  

    “Kita memiliki prospek yang sangat menjanjikan di sektor energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu negara Anda memiliki rencana serupa, dan kami selalu siap membantu jika Anda mempertimbangkan melibatkan para spesialis kami,” kata Putin.

    Adapun, arah pembangunan PLTN tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032 dan mencapai kapasitas 44 gigawatt (GW) pada 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 megawatt (MW) akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional.

    Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5% pada 2030 dan mencapai 11% pada 2060.

    Meski prospeknya besar, pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp63,15 triliun (asumsi kurs Rp16.619 per US$) dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun. 

    Selain itu, kekhawatiran masyarakat terhadap risiko bencana alam juga menjadi perhatian serius pemerintah. 

  • RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

    RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan peningkatan ekspor ke Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) hingga dua kali lipat, dengan komoditas unggulan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan tekstil sebagai primadona.

    Untuk diketahui, negara anggota EAEU terdiri dari Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan total ekspor Indonesia ke kawasan EAEU saat ini baru mencapai US$4,1 miliar, tetapi potensi pasar di sana sangat besar.

    Pada 2024, ekspor Indonesia ke EAEU tercatat sebesar US$1,5 miliar, naik 36% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$2,4 miliar, turun 4% dari tahun sebelumnya.

    Kemendag membidik pertumbuhan ekspor hingga 100% secara bertahap, meski sebelumnya perdagangan dengan EAEU belum signifikan.

    Menurutnya, pasar tekstil di EAEU cukup luas, sehingga peluang ekspor produk tekstil Indonesia sangat besar. Pemerintah optimistis, ekspor CPO dan tekstil dapat menjadi andalan untuk meningkatkan total perdagangan dengan kawasan tersebut.

    “Dia [EAEU] juga senang dan kita potensi [ekspor] CPO kemudian tekstil. Tekstil itu pasarnya besar sekali,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Selain CPO dan tekstil, Indonesia juga mengimpor beberapa barang modal dari kawasan ini, seperti gandum dan pupuk.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan proses negosiasi dengan EAEU telah selesai, dan komunikasi terus dilakukan secara intensif. Adapun, dia berharap EAEU Summit pekan depan dapat memperkuat kerja sama dan membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia.

    Seperti diketahui, Indonesia siap menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—Eurasia Economic Union Free Trade Agreement/I—EAEU FTA) dalam waktu dekat. Saat ini, Indonesia dan EAEU tengah berkoordinasi untuk menentukan waktu penandatanganan perjanjian itu.

    Pemerintah melalui Kemendag terus melakukan komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU terkait konfirmasi waktu dan tempat penandatanganan yang ditargetkan paling cepat pada 20—21 Desember 2025 di EAEU Summit, St. Petersburg, Rusia.

    Budi menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menyelesaikan I—EAEU FTA. “Karena kesepakatan ini strategis untuk memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujarnya.

    Adapun, seluruh negara anggota Uni Ekonomi Eurasia tengah berupaya menyelesaikan prosedur internal di tiap negara.

  • Disney Tuntut Google atas Dugaan Pencurian Hak Cipta untuk Pengembangan AI

    Disney Tuntut Google atas Dugaan Pencurian Hak Cipta untuk Pengembangan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Google, perusahaan teknologi raksasa, mendapatkan surat peringatan dari Disney yang meminta merekamenghentikan pelanggaran hak cipta. 

    Disney menuduh bahwa Google telah menggunakan foto dan video tidak resmi untuk digunakan di dalam model AI miliknya. 

    Melansir dari TechCrunch Jumat (12/12/2025), surat tersebut berisikan tuduhan yang mengatakan bahwa Google beroperasi seperti mesin penjual otomatis virtual yang mampu mereproduksi, menampilkan, dan mendistribusikan salinan dari perpustakaan karakter berhak cipta Disney dan karya-karya lainnya secara massal.

    “Dan memperparah pelanggaran hak cipta yang terang-terangan oleh Google, banyak gambar yang melanggar hak cipta yang dihasilkan oleh Layanan AI Google diberi merek dengan logo Gemini Google, secara salah menyiratkan bahwa eksploitasi hak kekayaan intelektual Disney oleh Google telah disetujui dan didukung oleh Disney,” bunyi surat tersebut.

    Pemilik kekayaan intelektual dari film “The Lion King”, “Frozen”, dan “Deadpool” ini juga karakter mereka diambil secara ilegal. 

    Google belum menyetujui atau membantah tuduhan Disney. Namun, mereka akan dengan seksama memerhatikan kasus tersebut. Seorang juru bicara Google mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang telah terjalin lama dan saling menguntungkan dengan Disney dan akan terus bekerja sama dengan mereka. 

    “Secara umum, kami menggunakan data publik dari web terbuka untuk mengembangkan AI kami, dan telah mengembangkan kontrol hak cipta inovatif tambahan seperti Google-extended dan Content ID untuk YouTube, yang memberikan situs web dan pemegang hak cipta kendali atas konten mereka,” ujarnya.

    Di sisi lain, tuduhan tersebut bertepatan dengan kerja sama Disney dan OpenAI. Disney akan investasi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,64 triliun kepada OpenAI. Kerja sama itu nantinya akan melegalkan model generasi video dan audio milik OpenAI, Sora 2, untuk menggunakan ribuan karakter milik Disney.

    CEO Disney Bob Iger mengatakan perjanjian ini tidak mencakup hak cipta atas penampilan atau suara para artis.

    “Kemajuan pesat kecerdasan buatan menandai momen penting bagi industri kami, dan melalui kolaborasi dengan OpenAI, kami akan secara bijaksana dan bertanggung jawab memperluas jangkauan narasi kami melalui kecerdasan buatan generatif, sambil menghormati dan melindungi para pencipta dan karya mereka,” ujarnya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Prabowo Janji Bantu Korban Bencana: Kami Juga Manusia, Tidak Punya Tongkat Nabi Musa

    Prabowo Janji Bantu Korban Bencana: Kami Juga Manusia, Tidak Punya Tongkat Nabi Musa

    Bisnis.com, TAKENGON — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dengan mengunjungi Takengon, Aceh Tengah, pada Jumat (12/12/2025), setelah sebelumnya meninjau pengungsian di Aceh Tamiang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, Prabowo bertolak dari Bukit Rata, Aceh Tamiang menggunakan helikopter Super Puma pada pukul 11.15 WIB dan tiba di Lapangan Musara Alun Takengon sekitar pukul 12.00 WIB. 

    Setibanya di lokasi, Prabowo terlihat mengenakan setelan safari krem dan topi biru langsung menyapa warga yang telah menunggu kehadirannya.

    Presiden kemudian bergerak menuju masjid setempat menggunakan mobil Maung Garuda MV3 untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebelum mengunjungi posko pengungsian.

    Di Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar Takengon, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

    “Pasti pemerintah akan turun dan bantu. Kami juga manusia, tidak punya tongkat Nabi Musa. Akan ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kami siapkan serta alokasikan anggarannya, tetapi butuh waktu. Kami mohon kesabaran,” ujarnya.

    Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal untuk percepatan pemulihan pascabencana. 

    “Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Kami sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran, semua pasti akan kami bantu,” katanya.

    Sebelum ke Takengon, Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada pagi hari. Presiden tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan disambut ribuan pengungsi yang memadati tenda darurat.

    Di lokasi tersebut, Prabowo meninjau rumah warga yang terendam lumpur dan material kayu gelondongan. Dia juga berinteraksi dengan para pengungsi, termasuk anak-anak, dan sempat menggendong serta mencium kening beberapa di antaranya.

    Dalam rangkaian peninjauan ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka, Mensos Saifullah Yusuf, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.