Category: Bisnis.com

  • Pelindo Antisipasi Macet Horror di Pelabuhan Usai Masa Angkutan Nataru

    Pelindo Antisipasi Macet Horror di Pelabuhan Usai Masa Angkutan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal, usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

    Berkaca usai Lebaran 2025 lalu, tepat seminggu setelahnya terjadi macet horor di Tanjung Priok. Musababnya, terdapat proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pascapembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4) lalu. 

    Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Pramestie Wulandary menyampaikan, untuk menjaga kelancaran operasional setelah masa Nataru, IPC TPK menyiapkan serangkaian langkah strategis mencakup aspek operasional, pengaturan kapasitas, koordinasi stakeholder, hingga penguatan kesiapsiagaan alat dan SDM.

    “Kami melakukan koordinasi penjadwalan kedatangan kapal bersama shipping line untuk menghindari kedatangan bersamaan pada hari-hari puncak [peak session],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Antisipasi dan Strategi

    Pramestie memastikan, jumlah bongkar muat kapal yang akan sandar saat Nataru sesuai kapasitas handlingterminal, sehingga tidak menimbulkan potensi antrean di sekitar pelabuhan.

    Selain itu, Pelindo juga akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, bea cukai, regional 2 Tanjung Priok terkait antisipasi arus barang dan kendaraan pada periode tersebut.

    Optimalisasi fungsi Integrated Planning Control juga dilakukan, mulai dari perencanaan Sandar kapal oleh tim Marine service, prediksi Yard Occupancy Ratio (YOR) dan traffic oleh tim capacity control serta strategi dan perencanaan terminal yang optimal oleh tim Planning dan Control TPK selama periode Nataru dan setelahnya. 

    Termasuk nantinya YOR akan dijaga sesuai ketentuan pemegang saham dan kebijakan pemerintah, sehingga lapangan penumpukan tidak padat dan kendaraan dapat bergerak dengan lancar.

    Pelindo juga mendorong percepatan delivery barang melalui peningkatan koordinasi dengan pemilik barang dan mengaktivasi buffer area apabila volume peti kemas meningkat.

    Dalam hal sarana, Pelindo memastikan kesiapan terminal dan petugas selama periode Nataru dan setelahnya. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengontrol kepadatan terminal.

    Sementara untuk menghindari terjadinya kepadatan di kawasan pelabuhan, IPC TPK menerapkan pengaturan menyeluruh yang mencakup perencanaan arus kendaraan, manajemen gate, pengaturan YOR, dan koordinasi lintas-instansi. Pendekatan ini disiapkan agar alur barang tetap lancar, terkendali, dan aman.

    Nantinya, Pelindo menerapkan terminal booking system agar truk datang bergiliran sesuai jadwal, menghindari penumpukan pada jam tertentu. Serta pembagian pintu masuk untuk truk tujuan ekspor dan impor. 

    Pada kesempatan yang sama, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin menyampaikan, pihaknya terus memantau situasi secara real time dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. 

    “Pelindo juga telah menerapkan perencanaan melalui planning dan control secara real time hingga penjadwalan pelayanan kapal hingga satu bulan ke depan,” ujarnya. 

    Harapan Menhub

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membantah bahwa macet horor yang berlangsung hingga lima hari kala itu, bukan akibat pembatasan angkutan barang yang dilakukan sejak 24 Maret hingga 8 April 2025.  

    “Itu kurang lebih karena dari pihak pelabuhan tidak mengantisipasi pengelolaan atau manajemen pelabuhan setelah Lebaran. Saya melihat bahwa ada peningkatan kapasitas yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jadi itu di luar daripada pengelolaan Lebaran,” tuturnya, Jumat (5/12/2025). 

    Dirinya berharap, macet horor serupa tidak terjadi lagi ke depannya, termasuk pascamasa angkutan Nataru yang dilakukan sampai dengan 4 Januari 2025. 

  • Sengkarut Industri Telekomunikasi di Badung, Jantung Pariwisata Bali

    Sengkarut Industri Telekomunikasi di Badung, Jantung Pariwisata Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kabupaten Badung, yang merupakan jantung pariwisata di Bali, dihadapkan pada kualitas internet yang tidak merata imbas kebijakan eksklusivitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pada salah satu provider menara. 

    Pada 2007 Pemkab Bandung menjalin perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. terkait penggelaran infrastruktur menara di Badung.

    Perjanjian tersebut tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

    Salah satu inti dari perjanjian yang akan berakhir pada 2027 itu adalah pembangunan menara telekomunikasi di Badung hanya boleh digelar oleh Bali Tower, dengan alasan menjaga estetika. 

    Bali Tower diberi hak eksklusif untuk membangun 49 menara telekomunikasi di titik yang telah ditentukan Pemkab. 

    Selain menjalin kerja sama eksklusif, Pemkab Badung juga melakukan pembokaran terhadap puluhan menara telekomunikasi pada 2023 yang berdampak pada kerugian di pihak pelaku usaha dan masyarakat. 

    Manager OM & Deployment Balinusra Mitratel Andi Baspian Yasma mengatakan akibat pembongkaran menara tersebut kualitas internet di Badung melemah dan tidak merata. 

    Kecepatan internet di sejumlah titik yang ditertibkan, kecepatan internetnya lebih rendah dibandingkan wilayah Badung lainnya.

    Operator seluler terpaksa menggunakan menara milik Balik Tower sebagai satu-satunya perusahaan menara yang diperbolehkan membangun menara telekomunikasi, yang berdampak pada penurunan kualitas internet. 

    Kondisi ini bertentangan dengan misi dan visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tengah fokus meningkatkan kualitas internet Indonesia agar dapat bersaingan dan keluar dari peringkat terbawah di Asia Tenggara. 

    “Beberapa lokasi yang dibongkar sinyalnya down karena mereka tidak ada pilihan. Pembongkaran terjadi karena sesuai perjanjian dengan Bali tower dengan Pemkab,” kata Andi kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025). 

    Andi memaparkan data hasil pengujian kualitas sinyal menggunakan aplikasi G-Nextrack Lite di lapangan. 

    Indikator yang digunakan Andi adalah RSRP (Reference Signal Received Power) atau besar daya rata-rata dari Reference Signal (sinyal referensi) yang diterima oleh perangkat pengguna.

    Satuan yang digunakan dBm (desibel-miliwatt). Nilai 60 s/d -90 dBm masuk dalam kategori biru hingga merah yang berarti bagus dan bagus sekali. Sementara itu di atas 90db masuk kategori warna ungu hingga abu-abu (-120 dst) yang berarti buruk hingga buruk sekali. 

    Dari perhitungan terungkap bahwa kekuatan sinyal Telkomsel dan Indosat berada di kisaran 101 dB. Sementara batas minimal kondisi sinyal yang baik berada di 0-90 dB. XL tercatat di 101 dB, dan Indosat mencapai 106 dB. Bahkan, beberapa titik di Badung kini menjadi wilayah dengan kekuatan sinyal paling rendah dibandingkan kabupaten lain.

    Beberapa titik dengan kualitas sinyal rendah di Badung antara lain kawasan Jalan Raya Smart, Desa Canggu, yang didominasi vila dan pusat hiburan; Jalan Panganyutan, Desa Buduk, kawasan permukiman dengan kekuatan sinyal XL 98 dB, Indosat 97 dB, dan Telkomsel 105 dB; serta Jalan Raya Sibang Kaja, Abiansemal, dengan kekuatan sinyal XL 104 dB dan Telkomsel 100 dB.

    Adapun jika dibandingkan dengan di Jalan Griya Tuban, Kuta, kualitas internet Telkomsel sangat jaun dan dapat menyentuh 77 dB, yang berarti kualitas internet baik. 

    “Di beberapa titik masih terjadi penurunan kualitas. Walaupun operator sudah berusaha mencoba memaksimalkan dan memperluas coverage BTS dari menara yang terdekat,” kata Andi. 

    Ilustrassi kota Canggu, Bali

    Andi menduga penurunan kualitas internet ada sangkut pautnya dengan hak eksklusivitas yang diberikan kepada Bali Tower. 

    Dia khawatir hak eksklusivitas tersebut akan diperpanjang 20 tahun atau hingga 2047 sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Bali Tower kepada Pemkab Badung dengan alasan wanprestasi.  

    Investasi Terdampak

    Sementara itu, Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemerintah Kabupaten Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut. 

    Perusahaan telekomunikasi yang awalnya ingin berinvestasi dan menggelar layanan di Badung mengurungkan niatnya karena tidak memiliki pilihan. 

    Dia juga mengaku mengalami pembongkaran menara sebanyak dua titik di Batu Bolong dan Nusa Dua tahun ini, serta sejumlah lokasi lain dalam beberapa tahun terakhir. 

    “Perusahaan telekomunikasi tidak leluasa karena adanya monopoli sehingga mungkin ada penetapan satu harga gitu kalau ada pemain kan bisa melakukan apa ya penawaran harga terbaiklah gitu,” kata Ega. 

    Mengenai pembongkaran pada 2023 yang dampaknya terasa hingga saat ini, kata Ega, awalnya TBIG sempat memiliki nota kesepahaman (MoU) pembangunan menara di Badung terkait program smart city yang berakhir pada 2022. 

    Setelah MoU berakhir, pemerintah daerah melakukan penertiban karena dasar hukum kerja sama dinilai tidak ada lagi.

    TBIG mencatat terdapat beberapa menara di Batu Bolong dan Nusa Dua yang dibongkar tahun ini, 2 tahun lalu menara TBIG juga mengalami pembongkaran. 

    Adapun Mitratel mencatat sebanyak puluhan menara dibongkar. Pembongkaran ini melemahkan sinyal internet. Pasalnya, ketika menara dibongkar, sinyal internet dengan radius 500 meter hingga di atas 1 kilometer akan hilang, kecuali operator seluler langsung berpindah ke Bali Tower atau menutup bolongnya titik tersebut dengan BTS yang terdapat di dekatnya. 

    Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara menjelaskan asal muasal Bali Tower mendapat kontrak eksklusif. 

    Bali Towerindo diberikan kontrak oleh Pemkab karena mempertimbangkan posisi Badung sebagai destinasi pariwisata internasional. 

    Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu tidak boleh merusak bentang alam, estetika kawasan, maupun nilai budaya setempat.

    Menara di Bali yang telah padat perangkat BTS

    Aturan tersebut kemudian diterapkan dengan pembatasan 49 titik menara telekomunikasi terpadu yang lokasinya harus ditetapkan bersama. Bali Tower dipilih untuk membangun menara dengan kontrak selama 20 tahun. 

    Saat itu jumlah penyedia layanan masih terbatas dan pembangunan menara terpadu dinilai relatif dapat mengurangi gangguan terhadap bentang alam. Hanya saja pelaksanaannya berada di bawah eksekutif.

    Puspa mengatakan, DPRD Badung juga memahami adanya isu terkait perpanjangan kerja sama yang akan berakhir pada 2027. 

    DPRD belum mendapat informasi mengenai rencana perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Dia memastikan seluruh MoU akan melibatkan DPRD.

    “Hingga kini DPRD mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana perpanjangan tersebut,” kata Puspa.

    Puspa menegaskan DPRD terbuka terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi. Apalagi dukungan infrastruktur teknologi komunikasi bagian dari pengembangan pariwista Bali, khususnya Kabupaten Badung.

    Kebutuhan jaringan digital yang lebih baik sangat dibutuhkan, seiring berkembangnya aktivitas work from home, bisnis digital, dan sektor pariwisata.

    “Sebagai daerah dengan lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran, Badung memiliki kebutuhan infrastruktur telekomunikasi tertinggi di Bali. Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mutlak,” kata Puspa.

    Sementara itu untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Badung telah dilakukan tetapi Pemkab menolak hadir. Nasib hak eksklusif Bali Tower.

  • Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

    Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas aneka cabai cenderung meningkat menjelang periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Lantas, bagaimana pergerakan harga cabai dalam sepekan terakhir?

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya menyebut bahwa kenaikan harga cabai menjelang Nataru masih berada dalam batas wajar, meski sudah melampaui harga acuan pemerintah (HAP).

    Dalam rapat koordinasi bersama Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Budi menuturkan bahwa para pelaku usaha memastikan stok cabai secara nasional sebenarnya masih mencukupi.

    Namun, proses panen tidak dapat dilakukan secara maksimal imbas hujan yang berlangsung terus-menerus. Kondisi ini disebut menjadi pola berulang yang hampir selalu terjadi setiap akhir tahun.

    “Kalau cabai itu kan [HAP] Rp55.000 sama Rp57.000 yang cabai merah besar itu. Enggak dua kali lipat [naiknya]. Kemarin di Pontianak itu Rp67.000 [per kilogram], naik Rp10.000,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

    Menilik data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) periode 7 Desember–14 Desember 2025, harga nasional komoditas cabai merah keriting tercatat sebesar Rp62.389 per kilogram.

    Nominal tersebut 13,43% di atas HAP nasional pada rentang Rp37.000–Rp55.000. Disparitas harga dengan HAP tersebut masih berada dalam kategori aman alias kurang dari 20%.

    Namun, sejumlah daerah masuk dalam kategori intervensi, yakni harga yang telah melambung lebih dari 50% di atas HAP. Sejumlah daerah dengan harga cabai merah keriting tertinggi sepekan terakhir adalah Papua selatan sebesar Rp92.093 per kilogram, Kepulauan Riau sebesar Rp88.273, Kalimantan Tengah (Rp87.379), Riau (Rp85.939), dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp84.643).

    Beranjak ke komoditas cabai rawit merah, harga nasional tercatat sebesar Rp72.518 atau 27,22% di atas rentang HAP Rp40.000–Rp57.000. Nilai tersebut telah masuk dalam kategori waspada, yakni harga komoditas berada pada rentang 20%–50% di atas HAP.

    Terdapat 11 provinsi dengan harga cabai rawit merah yang melambung di atas HAP dalam sepekan terakhir. Tiga provinsi yang mencatat harga cabai rawit merah tertinggi adalah Papua Tengah sebesar Rp130.833 per kilogram, Papua Selatan (Rp107.660), serta Kepulauan Bangka Belitung (Rp102.573).

    Sementara itu, untuk komoditas cabai merah besar, harga nasional dalam sepekan terakhir berada di Rp55.734 per kilogram. Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan harga cabai merah besar tertinggi hingga mencapai Rp86.082 per kilogram.

  • Teknologi Informasi: Dari Analog Menuju Digital

    Teknologi Informasi: Dari Analog Menuju Digital

    Empat dekade terakhir menjadi periode yang amat dinamis bagi perkembangan teknologi di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini tak terlepas dari penemuan teknologi komputer dan jaringan telekomunikasi yang mampu mengubah tatanan hidup masyarakat global dalam berinteraksi.

    Perangkat komputer pribadi atau personal computer (PC) menjadi pemandangan yang amat langka di ruang publik pada era 1980-an. Perangkat komputasi ini acapkali ditemukan di perkantoran, bukan di sudut-sudut kafe atau di rumah seperti saat ini.

    Kemunculan perangkat PC kala itu, menjadi titik balik bagi perusahaan teknologi yang kini menjelma sebagai korporasi jumbo. Contohlah Apple Inc. dan Microsoft Corporation yang lahir di era 1970an, tepatnya masing-masing 1 April 1976 dan 4 April 1975. Sistem operasi dari kedua perusahaan ini, menjadi sistem operasi andalan bagi banyak perangkat komputer di seluruh dunia hingga saat ini.

    Meskipun saat ini perangkat komputer telah bertranformasi menjadi lebih ringkas, dengan performa yang jauh lebih cepat ketimbang awal-awal kelahirannya. Bentuknya beraneka ragam, dari laptop, hingga tablet dan ponsel pintar (smartphone) untuk komputasi yang lebih sederhana.

    Di era 1970an, juga menjadi penanda lahirnya jaringan telekomunikasi global. Meskipun, kesuksesan peluncuran teknologi jaringan 1G pertama kali dilakukan oleh Nippon Telegrapgh and Telephone (yang kini dikenal sebagai NTT Inc.) pada 1979.

    Indonesia pun boleh berbangga. Tak berselang lama, telekomunikasi seluler di Indonesia diperkenalkan pada 1984. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama mengadopsi teknologi seluler versi komersial.

    Meskipun, teknologi seluler yang digunakan saat itu adalah nordic mobile telephone (NMT) dari Eropa dan advanced mobile phone system (AMPS) yang merupakan sistem analog.

    Pada 1995, teknologi generasi pertama extended time division multiple access (E-TDMA) diluncurkan oleh operator Ratelindo meski hanya tersedia di beberapa wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    Jaringan telekomunikasi seluler, berteknologi 1G berkembang menjadi 2G pada 1990an. Sementara, teknologi 3G hadir di era 2000an. Teknologi ini kemudian berkembang menjadi 4G dan 5G pada dua dekade selanjutnya. Kini, opsi 6G tengah dikaji oleh pemain telekomunikasi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

    Sementara itu, era 1970an juga menjadi momentum Indonesia sebagai salah satu negara pionir yang mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner.

    Pada 8 Juli 1976 Pukul 07.31 waktu Florida, Amerika Serikat, atau 9 Juli 1976 Pukul 06.31 WIB, Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa bertolak dari landasan Cape Caneveral.

    Satelit generasi pertama dengan nama Palapa A1 menjadikan Indonesia sebagai negara keempat di dunia yang memiliki satelit tersendiri. Tak berselang lama, satelit cadangan Palapa A2 diluncurkan pada 18 Juni 1983.

    Aksi Indonesia tak berhenti disitu, satelit seri B, C, dan D diluncurkan sepanjang 1990an hingga 2000an. Sebelum akhirnya berganti ke teknologi yang lebih mumpuni untuk menghantarkan kebutuhan internet menyusul booming teknologi digital di Bumi Pertiwi, lewat seri Satria.

    Satelit Satria-1 yang hadir pada 2023, dirancang untuk memperkuat akses internet nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta fasilitas publik.

    Satelit multifungsi ini menjadi satelit pertama di Indoneisa yang menggunakan teknologi very high thoruhput satellite (VHS) dengan kapaistas transmisi hingga 150 Gbps. Lewat teknologi ini, menjadikan satelit multifungsi ini yang terbesar di Asia dan nomor 5 di dunia. Satelit ini pun memiliki daya tahan operasional 15 tahun, lebih lama ketimbang satelit palapa yang hanya 7 tahun.

    Namun, pembukaan zona orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) mengubah pendekatan teknologi persatelitan global, termasuk di Indonesia.
    Zona LEO sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan internet berbiaya rendah menyusul biaya investasi yang tak semahal satelit geostasioner alias geostationary orbit (GEO).

    Meskipun, zona LEO belum banyak dilirik oleh pemain satelit di Indonesia menyusul kehadiran pemain global seperti Starlink yang kini memeroleh sorotan. Akan tetapi, kedua satelit ini, baik LEO maupun GEO amat dibutuhkan Indonesia ke depannya.

    Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan satelit sebagai salah satu solusi konektivitas.

    “Tentu saja harus ada satelit GEO maupun LEO, dan HAPS [high-altitude pseudo-satellites] ke depannya,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/12).

    Hal ini, imbuhnya, tak terlepas apabila Indonesia ke depan akan mengembangkan teknologi jaringan 6D yang membutuhkan badwidth besar.

    “Selain penggunaan backbone optik, dapat juga menggunakan satelit,” ujarnya.

    Memang, selain pembangunan base tranceiver station (BTS) di seluruh penjuru negeri untuk pemerataan internet, pemerintah juga mengimbangi dengan pembangunan jaringan tetap pita lebar Indonesia berbasis serat optik sebagai tulang punggung atau backbone lewat proyek Palapa Ring.

    Selain untuk pemerataan internet, pembangunan Palapa Ring juga diharapkan dapat menyukseskan transformasi digital Indonesia.
    Bahkan, Ian memandang bahwa pengembangan backbone optik yang open access menjadi salah satu yang mencolok dalam industri telekomunikasi Indonesia sepanjang 4 dekade terakhir.

    “Selain itu, [perkembangan yang mencolok adalah] resource sharing yang sesuai dengan gulasi. Regulasi industri telekomunikasi yang berdasarkan bisnis yang ada dan ke depan,” katanya.

    Apalagi, imbuhnya, industri telekomunikasi telah memberikan dampak sekitar 1 digit terhadap APBN yang menjadikannya penggerak perekonomian nasional.

    SATELIT GENGGAMAN

    Kini, teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel alias direct-to-device (D2D) tengah dikaji.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Dirjen Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Wayan Toni Supriyanto.

    “Itu baru kajian yang akan kami bawa nanti ke ITU [International Telecomunication Union],” katanya pada awal November.

    Menurutnya kajian itu akan melibatkan penggunaan frekuensi 2,1 GHz dan teknologi non-terrestrial network (NTN). Saat ini, imbuhnya, pihaknya masih menampung berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

    Pada medio Oktober, Komdigi memang telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

    Adapun, teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat.

    Kedua teknologi ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia.

    Kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025—2029.

    Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

    Apabila terealisasi, teknologi NTN-D2D yang sedang dikaji ini memiliki prinsip kerja serupa dengan Starlink Direct-to-Cell, yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit tanpa memerlukan perangkat tambahan.

  • DCO Soroti Perkembangan Pesat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)

    DCO Soroti Perkembangan Pesat Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Kerja Sama Digital (Digital Cooperation Organisation/DCO) menyoroti perkembangan pesat kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi baru yang telah mengubah arah pembangunan global.

    Direktur Jenderal DCO, Hajar El Haddaoui menyebut bahwa AI bukanlah teknologi yang sepenuhnya baru. Sejak awal abad ke-20, AI telah digunakan untuk menganalisis data.

    Namun, saat ini AI telah berkembang jauh hingga mampu menciptakan data. Dalam waktu dekat, AI bahkan bertindak secara mandiri.

    “Kita sedang memasuki fase baru di mana AI tidak hanya menganalisis dan menciptakan data, tetapi juga mampu bertindak. Karena itu, desain teknologi yang berpusat pada manusia menjadi sangat krusial agar AI tetap bertanggung jawab dan benar-benar melayani kepentingan umat manusia,” kata Hajar dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurut Hajar, dalam pengembangan AI, manusia harus tetap memegang kendali penuh. Teknologi, imbuhnya, tidak boleh mengambil alih keputusan dan kendali atas kehidupan manusia.

    Seiring dengan percepatan adopsi AI oleh pemerintah di berbagai negara, Hajar menilai keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik harus dijaga melalui regulasi berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan teknologi berkembang tanpa mengabaikan aspek etika, tanggung jawab, dan keselamatan masyarakat.

    “Pemerintah perlu menerapkan tata kelola AI yang berbasis risiko, berlandaskan prinsip etika, serta menyelaraskan standar lintas kawasan agar penerapannya konsisten dan relevan bagi generasi mendatang,” jelasnya.

    Menyoroti Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, Hajar menyebut bahwa setidaknya terdapat tiga pilar utama agar pertumbuhan tersebut tetap inklusif dan berkelanjutan.

    Pertama, investasi pada konektivitas dan infrastruktur digital sebagai fondasi pengembangan teknologi baru. Kedua, pengembangan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola teknologi secara optimal dan bertanggung jawab.

    “Banyak negara sudah memiliki teknologi, tetapi belum memiliki talenta yang memadai untuk mengelolanya. Investasi pada pengembangan keterampilan menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital,” ujarnya.

    Pilar ketiga adalah penguatan tata kelola, termasuk adopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah lebih maju dalam merancang kerangka regulasi teknologi berbasis risiko. Selain itu, Hajar menekankan pentingnya kemitraan melalui pendekatan triple P, yakni kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan sektor publik, untuk memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata.

    Di tengah kemajuan digital yang pesat, Hajar mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan kesenjangan konektivitas dan keterampilan digital antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

    Berdasarkan analisis Digital Economy Navigator DCO terhadap lebih dari 80 negara, keterbatasan talenta menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.

    “Tantangan talenta ini sebenarnya dapat diubah menjadi peluang. Indonesia dapat memperkuat kemitraan dengan institusi akademik, pusat pembelajaran daring nasional, serta membangun jalur talenta lintas negara anggota,” katanya.

    Pendekatan tersebut, lanjut Hajar, memungkinkan percepatan pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas, sekaligus membantu menjembatani kesenjangan digital antarwilayah.

    Dengan strategi yang tepat, transformasi digital dinilai tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

    Sebagai gambaran, Organisasi Kerja Sama Digital didirikan pada tahun 2020 di sela-sela G20, dengan kantor pusat di Riyadh, Arab Saudi.

  • Proyeksi Tren Smartphone 2026 Didominasi AI, Siapkan Robot Phone

    Proyeksi Tren Smartphone 2026 Didominasi AI, Siapkan Robot Phone

    Bisnis.com, JAKARTA— Honor Indonesia mengungkap proyeksi tren smartphone pada tahun depan.

    President of Honor South Pacific Justin Li mengatakan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) diperkirakan akan memainkan peran yang makin mendominasi dalam perkembangan smartphone pada 2026. 

    Sejalan dengan tren tersebut, Justin menyebut bahwa fokus perusahaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas AI Imaging dan AI Productivity, sekaligus memperluas integrasi ekosistem agar perangkat Honor dapat digunakan secara lebih mulus di lintas perangkat.

    “Inovasi yang dihadirkan akan tetap berangkat dari insight pengguna dan kebutuhan real life mereka,” kata Justin kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

    Justin menambahkan, salah satu perangkat AI revolusioner yang akan diungkap lebih detail dalam ajang Mobile World Congress (MWC) 2026 adalah Robot Phone. Menurut dia, perangkat ini akan mengintegrasikan kecerdasan multi-modal berbasis AI, fungsi robotik, serta kemampuan handheld imaging yang canggih.

    Tren kecerdasan buatan yang diproyeksikan untuk tahun depan tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari arah perkembangan sepanjang tahun ini. Menurut Justin, tren smartphone pada tahun ini telah bergerak kuat menuju pengalaman berbasis AI.

    Konsumen, kata dia, kini tidak hanya mempertimbangkan spesifikasi perangkat, tetapi juga kecerdasan yang mampu membantu aktivitas harian, mulai dari fotografi yang lebih intuitif hingga peningkatan produktivitas.

    “Karena itu, Honor terus memperkuat inovasi AI yang benar-benar dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna,” tuturnya.

    Sementara itu, Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications, Aryo Meidianto Aji, menilai tren smartphone pada tahun depan tidak lagi bertumpu pada kekuatan hardware semata, melainkan pada kapabilitas software dan AI yang makin matang.

    “Dari yang saya amati, 2026 akan menjadi tahun di mana perangkat smartphone akan hadir karena faktor pembeda dari perangkat lunak,” kata Aryo kepada Bisnis, Sabtu (6/12/2025).

    Menurut Aryo, personalisasi AI akan menjadi sorotan utama. Teknologi tersebut akan mampu mempelajari kebiasaan pengguna dan secara otomatis menyesuaikan dengan performa perangkat.

    Namun, dia menilai perkembangan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, produsen akan berlomba mengembangkan AI mereka masing-masing, tetapi di sisi lain biaya pengembangan teknologi tersebut jga tidak murah.

    Aryo juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa harga perangkat berpotensi meningkat di masa depan, terutama dengan kemungkinan kelangkaan memori yang dibutuhkan untuk menjalankan fitur AI.

    Selain itu, tren AI dinilai akan mendorong terbentuknya standar baru kapasitas baterai smartphone.

    “Berkaitan dengan AI, ke depan memang tren standar smartphone akan membawa baterai besar yang dioptimasi oleh AI, tidak heran jika ke depan baterai 6000 mAh, 7000 mAh bahkan lebih akan hadir di setiap lini produk,” tuturnya.

    Integrasi ekosistem juga diperkirakan menjadi strategi kunci bagi berbagai vendor. Aryo menyebut produsen akan semakin mendorong konektivitas antarpiranti, mulai dari smartwatch hingga perangkat smart home.

    Di sisi lain, industri juga akan menghadapi tekanan untuk memproduksi perangkat yang lebih ramah lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan material daur ulang. Aryo menambahkan, smartphone ke depan juga berpotensi dilengkapi sensor kesehatan yang lebih canggih dan terintegrasi dengan layanan kesehatan digital.

    Dinamika Pasar Smartphone Sepanjang 2025

    Aryo turut menyoroti dinamika pasar smartphone sepanjang 2025 sebagai pijakan menuju tren 2026. Menurut dia, pada tahun ini harga smartphone semakin terjangkau dengan spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Fitur AI yang sebelumnya hanya hadir di ponsel flagship kini mulai merambah segmen menengah.

    “Kelas mid-range kini sudah mulai integrasi AI untuk kamera, battery management, dan produktivitas,” kata Aryo.

    Selain itu, kesadaran konsumen terhadap kapasitas baterai dinilai meningkat signifikan. Baterai berkapasitas 5000 mAh kini dipandang sebagai standar baru, bahkan di kelas entry-level, sementara kapasitas 7000 mAh mulai menjadi pencapaian di perangkat mid-level hingga flagship.

    Dari sisi jaringan, adopsi 5G di Indonesia dinilai masih terbatas pada kawasan tertentu. “Di Indonesia, 5G masih lebih banyak sebagai ‘marketing feature’ daripada kebutuhan praktis, kecuali di kota besar tertentu dan di wilayah perkotaan tertentu [mal, pusat pemerintahan],” tuturnya.

    Sementara itu, tekanan ekonomi turut mendorong pertumbuhan pasar ponsel bekas. “Kondisi ekonomi membuat pasar secondhand tumbuh dan bahkan bisa menggerus penjualan unit baru entry-level,” katanya.

  • Bos WO Ayu Puspita Tipu Klien untuk Liburan ke Luar Negeri hingga Cicil Rumah

    Bos WO Ayu Puspita Tipu Klien untuk Liburan ke Luar Negeri hingga Cicil Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengungkapkan bos wedding organizer Ayu Puspita menggunakan uang dari calon kliennya untuk berbagai kebutuhan pribadi.

    Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan bahwa uang hasil menipu digunakan guna bepergian ke negeri, mencicil rumah, dan kepentingan pribadi lainnya.

    “Motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya,” kata Iman kepada jurnalis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Iman menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam perkara ini, begitupun aset-aset yang dilarikan ke tempat lain. Oleh karena itu, pihaknya masih mendalami informasi dari para pihak yang dimintai keterangan.

    Iman menjelaskan banyaknya klien yang tertipu karena Ayu menawarkan paket murah dengan berbagai fasilitas yang menggiurkan seperti paket liburan ke Bali bagi pasutri.

    Kejadian itu berlangsung sejak tahun 2016. Pada 2024, usahanya ditingkatkan menjadi badan hukum. Ayu, kata Iman meminta pada kliennya untuk membayar uang muka sehingga kerugian bagi korban ada yang Rp40 juta sampai Rp60 juta.

    “Kemudian nanti ada penawaran lagi apabila para korban ini melunasi sebelum waktunya. Maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan lain. Sehingga itulah yang membuat para korban tertarik” ujar Iman.

    Iman menuturkan bahwa Ayu menerapkan skema gali lubang tutup lubang yang mengakibatkan kerugian besar sehingga Ayu tidak bisa memenuhi kebutuhan kliennya.

    Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dan masih terus mendalami informasi untuk melengkapi konstruksi perkara.

    Mereka adalah Ayu Puspita, Dimas, Hendra Everyanto, Budi Daya Putra, dan Reifa Rostyalina. Mereka juga telah ditahan di Polda Metro Jaya.

    “Selain pasal 372 dan 378 KUHP sebagaimana ancaman pidana 4 tahun penjara, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing asset yang bersangkutan,” tandas Budi.

  • Lewat Digital Hub, Pertamina Integrasikan Sistem Pemantauan dan Pengawasan Distribusi Energi

    Lewat Digital Hub, Pertamina Integrasikan Sistem Pemantauan dan Pengawasan Distribusi Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau ketersediaan dan distribusi energi secara nasional dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan melakukan inovasi Pertamina Digital Hub.
     
    Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan bahwa perseroan terus berupaya mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis operasi perusahaan, salah satunya diwujudkan melalui inovasi Pertamina Digital Hub.
     
    Menurutnya, Pertamina Digital Hub merupakan sistem sebagai pusat kendali yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi seluruh inisiatif digital Pertamina secara terintegrasi.
     
    “Pertamina Digital Hub ini menggabungkan teknologi analitik, visualisasi data, dan sistem pengawasan real-time,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (14/12/2025).
     
    Dia menuturkan melalui Pertamina Digital Hub, seluruh proses penyediaan energi dari hulu hingga ke hilir secara efektif dan real-time dapat termonitor.
     
    “Kinerja Pertamina Digital Hub ini sangat efektif dan sangat terasa dalam penyediaan energi, khususnya memantau pasokan BBM dan LPG seperti saat Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Secara real-time kami bisa memonitor, menganalisa dari data yang ada untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depannya,” kata Arya.
     
    Di ruangan terintegrasi tersebut juga dipantau berbagai data, di antaranya pergerakan kapal yang mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM), penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk penyaluran ke wilayah bencana Sumatra, pemantauan tren pemberitaan tentang Pertamina.
     
    Sementara itu, Vice President Digital Analytic Solution Pertamina Digital Hub, Tatit Sri Jayendra mengatakan, Digital Hub dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama yang dirancang untuk peningkatan digital analytic capability Pertamina.
     
    Pilar tersebut adalah Remote Surveillance and Command Center, Digital Factory, dan pilar ketiga yakni Orchestration Center.
     
    “Visi utama Digital Hub adalah mengintegrasikan seluruh rantai nilai bisnis Pertamina secara digital. Ketika data dan aplikasi yang mendukung pekerjaan kita terintegrasi, maka kita menciptakan lingkungan di mana data menjadi transparan, akuntabel, dan akurat. Integrasi ini menghilangkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, manajemen dapat membuat keputusan yang cepat, tepat, dan akurat,” kata Tatit.
     
    Pertamina Digital Hub merupakan bagian penting dalam transformasi digitalisasi Pertamina sehingga bisa memastikan ketersediaan energi termasuk BBM subsidi di seluruh wilayah Indonesia. (*)

  • Polisi Sebut Dua Matel Tewas Dikeroyok dengan Tangan Kosong: Tanpa Sajam dan Senpi

    Polisi Sebut Dua Matel Tewas Dikeroyok dengan Tangan Kosong: Tanpa Sajam dan Senpi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkapkan pemicu dua debt collector tewas, MET dan NAT, diduga dikeroyok enam anggota polisi di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto menjelaskan kejadian itu bermula saat tersangka berinisial AM diberhentikan oleh dua debt colletor atau kerap disebut mata elang di mana kedua debt colletor sempat terlibat cek-cok dengan AM.

    Tak berselang lama, terjadi penarikan kunci motor oleh debt collector. Hal ini yang memantik keributan antara kedua belah pihak.

    “Pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut pihak anggota polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut. Sehingga terjadi cek-cok dan terjadilah penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Budi dikutip Minggu (14/12/2025).

    Budi mengatakan lima tersangka lainnya berada di lokasi yang sama sehingga mereka berenam mengeroyok dua debt colletor itu. Budi menegaskan bahwa pengeroyokan tidak menggunakan senjata api maupun senjata tajam.

    Hal itu sesuai hasil visum kepada dua korban yang telah dilakukan autopsi.

    “Ini luka-luka ataupun itu pukulan dari benda tumpul, artinya tangan kosong. Tidak ada menggunakan barang-barang berbahaya lainnya. Sementara itu hasil dari visum,” kata Budi.

    Menurut Budi, belakangan ini tindakan tarik paksa oleh debt collector kerap terjadi tanpa adanya pemberitahuan lebih awal kepada nasabah. Pihak penagih, katanya, harus memberikan imbauan jatuh tempo pembayaran kepada nasabah.

    Dia menyampaikan peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. 

    “Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama dan ini,” 

    Di sisi lain, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan enam anggota merupakan satuan Yanma Mabes Polri berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AM.

    “Keenam Tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri,” ujar Trunoyudo di Polda Metro Jaya, Jumat (12/12/2025).

  • Terkerek Batu Bara, KAI Angkut 63,64 Juta Ton Barang November 2025

    Terkerek Batu Bara, KAI Angkut 63,64 Juta Ton Barang November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat adanya peningkatan kinerja angkutan barang sepanjang Januari–November 2025.

    Dalam periode tersebut, KAI mengangkut 63.639.912 ton barang, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 63.005.334 ton. 

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, capaian ini menunjukkan peran kereta api yang konsisten dalam menjaga kelancaran distribusi logistik nasional.

    “Pertumbuhan angkutan barang mencerminkan kebutuhan industri dan masyarakat terhadap moda transportasi yang efisien, terjadwal, dan mampu melayani volume besar,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (14/12/2025).  

    Sepanjang Januari–November 2025, batu bara menjadi komoditas terbesar yang diangkut KAI dengan volume 52.722.455 ton atau 82,84% dari total angkutan barang. 

    Volume ini meningkat 4% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, seiring meningkatnya kebutuhan pasokan energi. 

    Batu bara tersebut digunakan untuk memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Jawa dan Bali. Aliran pasokan ini menopang sistem kelistrikan yang melayani sekitar 158 juta penduduk, menjadikan kereta api sebagai bagian penting dalam rantai pasok energi nasional.

    Selain batu bara, KAI juga mengangkut berbagai komoditas strategis lainnya setiap hari. Di antaranya semen dan klinker untuk pembangunan infrastruktur, peti kemas berisi barang konsumsi untuk kebutuhan masyarakat, serta bahan bakar minyak (BBM) bagi sektor transportasi dan industri.

    Anne menambahkan bahwa KAI terus menjaga keandalan angkutan barang melalui pengelolaan operasi yang terukur, keselamatan perjalanan, dan koordinasi erat dengan mitra logistik di berbagai wilayah.

    Sebelumnya, KAI telah memastikan angkutan barang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan berjalan dengan baik, melalui penambahan perjalanan kereta api barang yang mayoritas mengangkut batu bara. 

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, melalui layanan angkutan batu bara, KAI menjaga suplai bahan bakar bagi pembangkit listrik di Jawa dan Bali yang menjadi pusat konsumsi energi selama periode puncak mobilitas masyarakat.   

    Bobby menekankan bahwa peningkatan pada periode angkutan tahun ini menempatkan divisi regional (Divre) III dan IV sebagai simpul penting dalam mendukung stabilitas logistik nasional.

    “Memasuki Nataru 2025, KAI meningkatkan kesiapan melalui penetapan 180 perjalanan KA penumpang dan 3.204 perjalanan KA barang di Divre III dan IV,” ujar Bobby kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).