Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Tutorial Cetak Surat Keterangan untuk Pencairan BSU Kemenag 2025

    Tutorial Cetak Surat Keterangan untuk Pencairan BSU Kemenag 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp270 miliar yang ditujukan bagi guru non-sertifikasi sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan pendidik sudah bisa dicairkan.

    Notifikasi sebagai syarat pencairan BSU pun sudah bisa diunduh dan dicetak di aplikasi Simpatika.

    Bantuan yang diberikan ini diperuntukkan khusus bagi Guru Madrasah Non PNS yang sudah lulus kriteria dari data Kemenag.

    Apabila guru sudah menerima notifikasi BSU pada akun Simpatikanya, maka langsung melakukan cetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang tertera di Simpatika, lalu menandatanganinya di atas materai untuk pengambilan BSU.

    Cara Cek Penerima BSU Kemenag 2025

    Apabila ragu karena belum mendapatkan notifikasi, maka guru dapat melakukan pengecekan daftar penerima BSU Kemenag 2025 dengan cara berikut ini:

    Apabila terdaftar sebagai penerima, maka akan muncul ucapan selamat dan tombol untuk mencetak dokumen persyaratan pencairan.

    Namun apabila tidak terdaftar sebagai penerima, maka akan muncul pemberitahuan bahwa belum ditetapkan sebagai penerima.

    Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025

    Sementara dalam laman resmi Kemenag sebelumnya dijelaskan tentang mekanisme penerima BSU Kemenag. Guru terlebih dahulu menerima notifikasi pada akun Simpatikanya, berikut langkah-langkah pencairan BSU Kemenag yang perlu dilakukan:

    1. Cetak Surat Keterangan Penerima BSU
    Guru mencetak Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 yang tersedia di akun Simpatika.

    2. Cetak dan Tanda Tangani SPTJM
    Guru mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Simpatika, kemudian menandatanganinya di atas materai.

    3. Cetak Surat Kuasa Rekening
    Guru mencetak surat kuasa blokir debet dan tutup rekening yang tertera di Simpatika, lalu menandatanganinya tanpa materai.

    4. Datang ke Bank Penyalur
    Setelah seluruh dokumen siap, guru mendatangi kantor BRI atau BRI Syariah yang ditunjuk dengan membawa KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU, SPTJM bermaterai, serta surat kuasa yang telah ditandatangani.

    5. Buka Rekening Baru
    Bagi guru baru, maka mengisi formulir pembukaan rekening baru di BRI atau BRI Syariah. Setelah proses selesai, pihak bank akan menyerahkan buku rekening dan kartu ATM.

    Tutorial Cetak Surat Keterangan untuk Cairkan BSU Kemenag 2025

    Salah satu persyaratan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemenag yakni mencetak Surat Keterangan Penerima BSU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Surat Kuasa yang diunduh dari SIMPATIKA.

    Berikut panduan untuk mencetak surat kelengkapan pencairan BSU tersebut:

    Buka situs resmi https://simpatika.siap.id/madrasah/ dan pilih Login PTK
    Masukan UserID (PegID/NPK/NUPTK) dan password
    Pilih menu “Data Bantuan” kemudian klik “Status Penerima”
    Apabila muncul anda ditetapkan sebagai penerima BSU, maka akan muncul tombol “Cetak”
    Klik tombol “Cetak” sebagai persyaratan pencairan BSU Kemenag

  • Danrem Lilawangsa-Aceh Bantah Tuduhan Prajurit Rampas Bantuan Bencana

    Danrem Lilawangsa-Aceh Bantah Tuduhan Prajurit Rampas Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran membantah keras tuduhan terkait perampasan bantuan bencana oleh prajurit TNI, namun sebaliknya mereka justru mengamankan bantuan tersebut untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

    “Saya Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, membantah keras atas tuduhan kepada anggota TNI, merampas bantuan yang ada. Salah itu,” kata Kolonel Inf Ali Imran, di Lhokseumawe, Aceh, Minggu.

    Kolonel Ali Imran menegaskan, TNI melaksanakan perintah dari Menko Polkam dan dan BNPB untuk mengamankan logistik yang turun dari Pelabuhan dan dibawa ke Korem sebagai Posko Bencana yang telah ditetapkan oleh BNPB.

    “TNI hanya menjalankan tugas membantu mengangkat bantuan dari pelabuhan ke posko terpadu yang dipimpin oleh BNPB, kemudian bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah-wilayah,” ujarnya dikutip dari Antaranews, Senin (15/12/2025).

    Putra asli Aceh ini mengatakan, sistem pengambilan bantuan tercatat, baik barang masuk maupun keluar, apalagi proses ini turut didampingi keuchik (kepala desa), Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas. 

    Upaya ini bertujuan agar semua masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan yang adil dan merata. “Biar kita bisa mendata dengan jelas, desa mana yang sudah dapat dan mana yang belum,” katanya.

    “Jangan sampai terjadi ada desa yang tidak mendapatkan bantuan, misal, ada desa yang mengaku belum dapat bantuan, namun setelah dicek, ternyata sudah berulang kali dapat, sedangkan masih ada desa lain yang belum dapat bantuan, jadi kita atur dengan jelas,” ujarnya.

    Dirinya juga mengaku sejak terjadi bencana alam di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk membantu kesulitan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, para prajuritnya terus berjuang dan berupaya keras membantu penanggulangan pascabencana Aceh hingga menuju pemulihan.

    “Ya, tidak ada niat kami untuk merampas, saya sudah tiga minggu jungkir balik nih, saya orang Aceh, tidak mungkinlah, saya mau merampas bantuan untuk masyarakat saya sendiri,” tegasnya.

    Kolonel Ali Imran menjelaskan, bantuan itu untuk seluruh daerah terdampak bencana di 12 kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya, termasuk Bener Meriah, Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues yang masih didistribusikan melalui jalur darat “AirDrop”.

    “Bahkan saya perintahkan Dandim Aceh Utara, akan membawa secara estafet sampai ke kilometer 42. Sekarang dari Bener Meriah sudah banyak turun untuk mengambil bantuan,” ujarnya.

    Dia juga menuturkan, sempat adanya peristiwa pembegalan oleh sejumlah kelompok orang terhadap kapal pengangkut bantuan beberapa hari lalu di tengah laut. Sebagai pimpinan TNI di Korem, tidak ingin kejadian itu terulang.

    “Jadi biar jelas siapa yang mengambil, dan fitnah itu. Kejadian berapa hari kemarin, padahal turut membawa bantuan dengan kapal ada TNI, tetapi dia masih berani, dengan mengatas namakan seseorang, terus ambil. Itu tidak boleh,” katanya.

    Danrem Ali Imran menguraikan, bahwa bantuan yang ada bukan punya pribadi, melainkan dari pemerintah pusat, Kementan, Bapanas, relawan-relawan donatur asal Jakarta maupun daerah lainnya yang mengirim ke Aceh.

    Dalam kesempatan ini, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang terdampak bencana, jangan mudah terprovokasi isu-isu tidak benar.

    “Kita minta kepada masyarakat untuk mengerti dan bersabar, kita sedang mengalami bencana dan berupaya agar cepat pemulihan,” ujarnya.

    “Apalagi kita orang Aceh, mayoritas agama Islam, memfitnah orang lain itu dosa. Keinginan kita bersama, penyaluran bantuan tepat sasaran langsung kepada korban,” demikian Kolonel Ali Imran.

  • Boeing Tunda Pengiriman Pesawat Air Force One Trump Sampai 2028

    Boeing Tunda Pengiriman Pesawat Air Force One Trump Sampai 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkatan Udara AS mengumumkan pada Jumat (12/12/2025) bahwa pengiriman satu dari dua pesawat Air Force One yang dipesan dari Boeing ditunda lagi selama satu tahun hingga pertengahan 2028.

    Melansir Reuters, Minggu (14/12/2025), penundaan ini menjadi serangkaian penundaan yang telah terjadi sebelumnya. Bila ini penundaan terakhir, artinya pesawat yang telah Trump harapkan ini akan terlambat empat tahun dari jadwal, dengan estimasi pengiriman pada 2028.

    Penundaan terbaru ini berisiko semakin membuat Presiden Donald Trump kesal. Pasalnya, dia mengatakan ingin terbang dengan pesawat baru tersebut sebelum akhir masa jabatannya pada Januari 2029.

    Biaya untuk upaya Boeing saat ini dalam membangun dua pesawat baru tersebut melebihi U$5 miliar. Pesawat Air Force One saat ini mulai beroperasi pada tahun 1990.

    Program Air Force One, yang melibatkan konversi dua pesawat 747-8 menjadi jet khusus dilengkapi sistem komunikasi dan pertahanan canggih untuk menjadi angkutan udara presiden AS generasi berikutnya.

    Boeing mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka membuat kemajuan dalam program ini. “Fokus kami adalah menyediakan dua pesawat Air Force One yang luar biasa untuk negara ini,” ujar Boeing.

    Boeing pada 2018 telah menerima kontrak senilai $3,9 miliar untuk membangun dua pesawat tersebut untuk digunakan sebagai Air Force One, meskipun biaya telah meningkat sejak saat itu. Boeing telah mencatat U$2,4 miliar sebagai beban terhadap laba dari proyek ini.

    Pada Mei, Amerika Serikat menerima pesawat jet Boeing 747 mewah sebagai hadiah dari Qatar. Gedung Putih meminta angkatan udara untuk memperbarui pesawat hadiah tersebut secara cepat untuk digunakan sebagai Air Force One.

    Pemerintah menunjuk kontraktor pertahanan L3Harris Technologies untuk merombak pesawat 747 dari Qatar.

    Trump mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Boeing terkait penundaan tersebut awal tahun ini, tetapi menyingkirkan pesaing Eropa Airbus sebagai alternatif.

    Pada periode tersebut pula, CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan bahwa Elon Musk—yang bertindak sebagai penasihat Trump—membantu Boeing banyak dalam mengelola pengiriman pesawat kepresidenan.

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • Ini Rute MRT Fatmawati–TMII yang Akan Terintegrasi LRT Jabodebek

    Ini Rute MRT Fatmawati–TMII yang Akan Terintegrasi LRT Jabodebek

    Bisnis.com, JAKARTA – PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah menyiapkan pengembangan rute MRT Fatmawati–TMII yang direncanakan terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Proyek ini akan dikerjakan dalam fase empat pembangunan MRT Jakarta dalam beberapa tahun ke depan.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menjelaskan bahwa pembangunan rute tersebut baru akan dimulai setelah penyelesaian konstruksi fase tiga MRT lintas timur–barat rute Medan Satria–Tomang. Fase tiga ditargetkan mulai dibangun pada 2026.

    “Tentu itu akan dilakukan setelah konstruksi fase tiga yakni lintas timur–barat [east–west] rute Medan Satria–Tomang selesai. Fase ini targetnya mulai tahun depan,” katanya dalam konferensi pers peresmian Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Rute MRT Fatmawati–TMII dirancang melintasi 10 stasiun. Dimulai dari Fatmawati, lalu Antasari, Ampera, Warung Jati, Tanjung Barat, Ranco, Jalan Raya Bogor, Tanah Merdeka, Kampung Rambutan, hingga berakhir di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Selain terhubung dengan MRT fase satu rute Lebak Bulus–Bundaran HI, jalur Fatmawati–TMII juga akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik lain, seperti LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, dan Transjakarta.

    Proyek MRT fase empat ini direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), berbeda dari proyek MRT sebelumnya yang menggunakan pembiayaan dari Jepang melalui JICA.

    Pengembangan rute Fatmawati–TMII menjadi bagian dari rencana besar pembangunan MRT lintas Timur–Barat yang nantinya menghubungkan kawasan Cikarang, Bekasi, hingga Balaraja, Tangerang, guna memperluas layanan transportasi massal berbasis rel di wilayah Jabodetabek.

  • Modus Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Jaring Para Klien

    Modus Bos Wedding Organizer Ayu Puspita Jaring Para Klien

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mebeberkan modus wedding organizer milik Ayu Puspita hingga berhasil menggaet para calon pasutri. Salah satunya adalah penawaran paket fasilitas dengan harga murah.

    Hal itu terungkap dari 207 aduan yang diterima oleh polisi semenjak membuka posko pengaduan terkait perkara tersebut. 

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menjelaskan para klien ditawarkan paket berupa fasilitas bulan madu atau honeymoon ke Bali.

    “Kemudian dari paket yang murah tersebut, itu ada fasilitas lain yang ditawarkan. Misalkan tempat pelaksanaan pernikahan yang fantastis. Kemudian ada paket liburan ke tempat-tempat yang ditawarkan oleh para tersangka. Ke Bali misalkan dengan paket wisata, dengan paket honeymoon,” kata Iman dikutip Minggu (14/12/2025).

    Selain itu, klien ditawarkan harga lebih murah ketika melunasi sebelum jatuh tempo tenggat pembayaran. Atas dasar itulah para klien tertarik untuk menggunakan jasa EO Ayu Puspita.

    Iman mengatakan kerugian para klien bervariatif karena mereka harus membayar uang muka Rp40 juta hingga Rp60 juta. Terlebih, Ayu menggunakan skema gali lubang tutup lubang di mana uang dari klien digunakan untuk menutup kebutuhan klien lainnya.

    “Begitu pun selanjutnya sehingga pada akhirnya setelah sekian lama berjalan ini menjadi satu kerugian yang besar yang harus ditanggung dan tersangka tidak bisa memenuhinya,” ujarnya. 

    Iman menuturkan uang hasil menipu digunakan Ayu untuk bepergian ke negeri, mencicil rumah, dan kepentingan pribadi lainnya.

    Iman menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam perkara ini, begitu pun aset-aset yang dilarikan ke tempat lain. Oleh karena itu, pihaknya masih mendalami informasi dari para pihak yang dimintai keterangan.

    Iman menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan kerugian yang ditimbulkan dari modus tersebut berkisar Rp11,5 miliar. 

    Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dan masih terus mendalami informasi untuk melengkapi konstruksi perkara.

    Mereka adalah Ayu Puspita, Dimas, Hendra Everyanto, Budi Daya Putra, dan Reifa Rostyalina. Mereka juga telah ditahan di Polda Metro Jaya.

    “Selain pasal 372 dan 378 KUHP sebagaimana ancaman pidana 4 tahun penjara, kami juga terus melakukan pengembangan dalam proses penyidikan ini dengan tracing asset yang bersangkutan,” tandas Iman.

  • Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.016 Meninggal Dunia, 212 Orang Hilang

    Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.016 Meninggal Dunia, 212 Orang Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru korban bencana Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh per Minggu (14/12/2025). 

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan korban jiwa menjadi 1.016 atau bertambah 10 dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2026). Sedangkan hilang menjadi 212 atau turun 5 orang di hari yang sama.

    “10 jasad yang ditemukan, khususnya itu ada di Aceh 9 dan 1 di Kabupaten Agam. Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di tiga provinsi itu 1.006 jiwa, hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa. Untuk data korban hilang, ini kemarin 217, saat ini 212,” kata Abdul dalam konferensi pers melalui akun YouTube @BNPB Indonesia, Minggu (14/12/2025).

    Dia menyampaikan pencarian korban masih berlangsung hingga saat ini.

    Dari data yang dipaparkan, untuk sektor Sumatra Utara di Tapanuli Tengah (Kec. Sukabangun dan Alobam Bair terdapat 56 jiwa hilang; Tapanuli Selatan (Desa Garoga, Kec. Batang Toru) 30 jiwa hilang; dan Kota Sibolga (Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota) 1 hilang. Masa berakhir operasi SAR akan dibahas 15 Desember 2025.

    Kemudian di Sumatra Barat, di Kab. Agam (Kec. Malalak dan Kec. Palembayan) 53 hilang; Kota Padang Panjang (Aliran Sungai Batang Anai) 32 hilang; Kab. Padang Pariaman (Aliran Sungai Batang Anai) 1 hilang; dan Kab. Tanah Datar (Aliran Sungai Batang Anai). Di provinsi ini, belum ada pembahasan batas waktu pengakhiran pencarian.

    Di Aceh, Kab. Bener Meriah 14 hilang; Kab. Aceh Utara 6 hilang; Kab. Aceh Tengah 4 hilang; Kab. Bireuen 4 hilang; Kab. Aceh Tamiang; dan Kab. Nagan Raya.

    Jumlah pengungsi menjadi 624.670 jiwa, berkurang 29.972 jiwa dari hari sebelumnya Sabtu (13/12/2025). Distribusi di Aceh mencapai 47,21 ton; Sumatra Utara 1,22 ton; Sumatra Barat 2,85 ton via udara dan 16 ton via darat.

  • Setoran Masih Jauh dari Target, Ekonom Duga Kemenkeu Bakal Ijon Pajak

    Setoran Masih Jauh dari Target, Ekonom Duga Kemenkeu Bakal Ijon Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga bakal melakukan ijon pajak untuk mengamankan setoran pajak yang realisasinya baru mencapai 70,2% dari outlook sampai dengan akhir Oktober 2025.

    Ijon pajak dalam praktiknya adalah meminta wajib pajak (WP) untuk menyetor di tahun ini kewajiban perpajakannya yang terutang di tahun depan. 

    Sementara itu, Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2025 lalu baru terkumpul Rp1.459 triliun, atau 70,2% terhadap outlook laporan semester (lapsem) I/2025 Rp2.076,9 triliun. Pada lapsem itu juga defisit APBN diperkirakan melebar dari target UU yakni dari 2,53% menjadi 2,78% terhadap PDB. 

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin melihat risiko shortfall penerimaan pajak akan relatif besar dengan kondisi tersebut, meskipun defisit diperkirakan masih dalam batas 3% terhadap PDB. 

    “Shortfall penerimaan pajak akan relatif besar, tetapi defisit akan terjaga di bawah 3% PDB, kendati sangat dekat level 3%,” paparnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

    Kondisi tersebut, terang Wijayanto, terjadi saat penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah lambat. Masih merujuk pada pembukuan APBN sampai dengan akhir Oktober 2025, belanja pemerintah pusat baru terealisasi Rp1.879,6 triliun atau 70,6% terhadap outlook Rp2.663,4 triliun. 

    Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) sudah terserap Rp713,4 triliun atau 82,6% dari outlook Rp864,1 triliun. 

    Menurut Wijayanto, utamanya dengan kondisi penerimaan negara yang belum optimal mendekat akhir tahun, pemerintah diperkirakan bakal melakukan ijon pajak. 

    “Ada kemungkinan pemerintah melakukan ijon pajak; paling tidak ini informasi yang beredar dari para pelaku usaha,” ujar ekonom yang pernah menjabat penasihat ekonomi bagi Gubernur Jakarta hingga Wakil Presiden ini.

  • Penetapan UMP 2026 Berjalan Lamban, Pengamat Soroti Alasan Disaparitas

    Penetapan UMP 2026 Berjalan Lamban, Pengamat Soroti Alasan Disaparitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum kunjung menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang pekan ketiga Desember 2025.

    Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk mengurangi disparitas upah antardaerah semestinya tak menjadi alasan pengumuman UMP 2026 terus mundur.

    “Disparitas itu menurut saya keniscayaan, jadi tidak usah ditakutkan atau menjadi alasan untuk menghindar karena ada hitung-hitungan disparitas,” kata Timboel kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

    Menurutnya, tugas pemerintah mencakup pengendalian inflasi serta memacu pertumbuhan ekonomi, yang menjadi dua aspek krusial dalam pengupahan.

    Dia kemudian menjelaskan adanya perbedaan situasi perekonomian antardaerah, misalnya Maluku Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi hingga di atas 30% dan melampaui provinsi lainnya.

    Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan upah minimum dengan kondisi daerah masing-masing. Dia kemudian menyinggung penetapan UMP 2025 yang dipukul rata satu angka sebesar 6,5%.

    “Satu provinsi ke provinsi lain inflasi dan PDRB-nya berbeda. Kalau yang kemarin kan penetapan 6,5%, sama semua. Itu kan artinya enggak objektif,” ujar Timboel.

    Dalam perkembangan terakhir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan UMP.

    “Upah minimum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah” kata Wamenaker Afriansyah Noor di Bengkulu, Kamis (11/12/2025).

    Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

    “Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK [Mahkamah Konstitusi] Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak [KHL], nah ini yang lagi dipertimbangkan,” imbuhnya.

  • Pelindo Antisipasi Macet Horror di Pelabuhan Usai Masa Angkutan Nataru

    Pelindo Antisipasi Macet Horror di Pelabuhan Usai Masa Angkutan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal, usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

    Berkaca usai Lebaran 2025 lalu, tepat seminggu setelahnya terjadi macet horor di Tanjung Priok. Musababnya, terdapat proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pascapembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4) lalu. 

    Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Pramestie Wulandary menyampaikan, untuk menjaga kelancaran operasional setelah masa Nataru, IPC TPK menyiapkan serangkaian langkah strategis mencakup aspek operasional, pengaturan kapasitas, koordinasi stakeholder, hingga penguatan kesiapsiagaan alat dan SDM.

    “Kami melakukan koordinasi penjadwalan kedatangan kapal bersama shipping line untuk menghindari kedatangan bersamaan pada hari-hari puncak [peak session],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025). 

    Antisipasi dan Strategi

    Pramestie memastikan, jumlah bongkar muat kapal yang akan sandar saat Nataru sesuai kapasitas handlingterminal, sehingga tidak menimbulkan potensi antrean di sekitar pelabuhan.

    Selain itu, Pelindo juga akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan, kesyahbandaran, bea cukai, regional 2 Tanjung Priok terkait antisipasi arus barang dan kendaraan pada periode tersebut.

    Optimalisasi fungsi Integrated Planning Control juga dilakukan, mulai dari perencanaan Sandar kapal oleh tim Marine service, prediksi Yard Occupancy Ratio (YOR) dan traffic oleh tim capacity control serta strategi dan perencanaan terminal yang optimal oleh tim Planning dan Control TPK selama periode Nataru dan setelahnya. 

    Termasuk nantinya YOR akan dijaga sesuai ketentuan pemegang saham dan kebijakan pemerintah, sehingga lapangan penumpukan tidak padat dan kendaraan dapat bergerak dengan lancar.

    Pelindo juga mendorong percepatan delivery barang melalui peningkatan koordinasi dengan pemilik barang dan mengaktivasi buffer area apabila volume peti kemas meningkat.

    Dalam hal sarana, Pelindo memastikan kesiapan terminal dan petugas selama periode Nataru dan setelahnya. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengontrol kepadatan terminal.

    Sementara untuk menghindari terjadinya kepadatan di kawasan pelabuhan, IPC TPK menerapkan pengaturan menyeluruh yang mencakup perencanaan arus kendaraan, manajemen gate, pengaturan YOR, dan koordinasi lintas-instansi. Pendekatan ini disiapkan agar alur barang tetap lancar, terkendali, dan aman.

    Nantinya, Pelindo menerapkan terminal booking system agar truk datang bergiliran sesuai jadwal, menghindari penumpukan pada jam tertentu. Serta pembagian pintu masuk untuk truk tujuan ekspor dan impor. 

    Pada kesempatan yang sama, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Sodikin menyampaikan, pihaknya terus memantau situasi secara real time dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. 

    “Pelindo juga telah menerapkan perencanaan melalui planning dan control secara real time hingga penjadwalan pelayanan kapal hingga satu bulan ke depan,” ujarnya. 

    Harapan Menhub

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membantah bahwa macet horor yang berlangsung hingga lima hari kala itu, bukan akibat pembatasan angkutan barang yang dilakukan sejak 24 Maret hingga 8 April 2025.  

    “Itu kurang lebih karena dari pihak pelabuhan tidak mengantisipasi pengelolaan atau manajemen pelabuhan setelah Lebaran. Saya melihat bahwa ada peningkatan kapasitas yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jadi itu di luar daripada pengelolaan Lebaran,” tuturnya, Jumat (5/12/2025). 

    Dirinya berharap, macet horor serupa tidak terjadi lagi ke depannya, termasuk pascamasa angkutan Nataru yang dilakukan sampai dengan 4 Januari 2025.