Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • PLN Pastikan Listrik Aman saat Nataru, Cadangan Daya Tembus 7,1 GW

    PLN Pastikan Listrik Aman saat Nataru, Cadangan Daya Tembus 7,1 GW

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memproyeksi beban puncak penggunaan listrik mencapai 46.808 megawatt (MW) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Sementara itu, daya mampu pasok PLN mencapai 53.930 MW. Artinya, terdapat cadangan total sebesar 7.122 MW (7,1 gigawatt) atau 15,2%.

    “Pembangkitan kami cukup mempunyai margin yaitu 7 gigawatt,” ucap Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyanto dalam acara peluncuran Posko Nataru Sektor ESDM di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Adi juga memastikan bahwa kelistrikan pada hari-H Natal dan Tahun Baru aman dengan cadangan yang cukup. Menurutnya, beban puncak Natal 2025 diproyeksi tumbuh 6,98% dari tahun 2024. Sementara,  beban puncak diproyeksikan turun 0,25% dari 2025.

    Dia juga menyebut rata-rata hari operasional pembangkit (HOP) mencapai 22 hari.

    “Nah ini tentunya sangat cukup pada masa siaga yang direncanakan hari ini sampai dengan tanggal 5 Januari,” imbuh Adi.

    Lebih lanjut, PLN juga memproyeksi lonjakan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada masa Nataru tahun ini. Hal ini berjalan seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi EV di Tanah Air.

    Dia mencatat, jumlah kendaraan listrik pada 2025 tercatat mencapai sekitar 150.000 unit. Angka ini melonjak dari sekitar 65.000 unit dari tahun sebelumnya.

    Adapun PLN memproyeksikan jumlah pemudik kendaraan listrik pada Nataru tahun ini mencapai sekitar 26.000 orang. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebanyak 12.183 pemudik. 

    Untuk mengantisipasi hal itu, PLN menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga tiga kali lipat di sepanjang jalan tol pada tahun ini.

    “Nataru tahun ini kita menambah 3 kali lipat jumlah SPKLU-nya di seluruh jalan tol, itu yang tahun lalu 500 jumlahnya SPKLU, sekarang kita tambah lagi menjadi 1.500 lebih, 1515 tepatnya,” ujar Adi.

    Dia menuturkan, penambahan SPKLU dilakukan di seluruh ruas tol utama, baik di jalur Sumatra maupun Jawa hingga Probolinggo. Dengan penambahan tersebut, setiap rest area kini telah dilengkapi SPKLU.

    Dengan begitu, pemudik pengguna EV tidak perlu khawatir kehabisan daya saat perjalanan jauh.

    “Sekarang tolnya itu setiap rest area itu mempunyai SPKLU sehingga tidak mengkhawatirkan untuk teman-teman yang melakukan mudik dengan kendaraan listrik,” ujar Adi.

  • Aturan Baru, Pemda Bisa Sanksi Pedagang Nakal Minyakita di Atas HET Rp15.700

    Aturan Baru, Pemda Bisa Sanksi Pedagang Nakal Minyakita di Atas HET Rp15.700

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah daerah (Pemda) kini dapat memberikan sanksi terhadap pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

    Hal itu sebagaimana aturan distribusi Minyakita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Adapun, beleid anyar itu ditetapkan pada 9 Desember 2025 oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Permendag ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 12 Desember 2025.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Bambang Wisnubroto menyampaikan Permendag 43/2025 memperkuat aspek pengawasan dan sanksi dengan melibatkan Pemda.

    Dia menjelaskan, keterlibatan Pemda dalam pengawasan dan penindakan dilakukan secara berjenjang. Hal ini menjadi perubahan penting dibandingkan aturan sebelumnya.

    “Kalau selama ini Pemda tidak memiliki keterlibatan untuk melakukan sanksi, namun demikian nanti ada berjenjang. Jadi kalau hal-hal yang kecil bisa diselesaikan oleh Pemda untuk memberikan sanksi,” kata Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Nantinya, pelaksanaan pengawasan dan sanksi akan dikoordinasi oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

    Namun, Bambang menekankan harga Minyakita tidak mengalami perubahan meskipun dilakukan penyesuaian regulasi distribusi, yakni tetap dipatok Rp15.700 per liter.

    Bambang menambahkan, Permendag 43 Tahun 2025 juga mengatur tata kelola distribusi Minyakita, termasuk peningkatan peran badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar rakyat.

  • Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Eks Menteri Agama Yaqut Hari Ini

    Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Eks Menteri Agama Yaqut Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) pada hari ini, Selasa (16/12/2025) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. 

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    “Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji, hari ini Selasa (16/12), dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr. YCQ, Menteri Agama periode 2020 – 2024,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Budi meyakini Yaqut akan menghadiri pemeriksaan pada hari ini untuk dimintai keterangan. Menurut Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pihaknya telah mengirim surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Yaqut pekan lalu.

    “Apakah dalam waktu dekat akan dipanggil mantan Menteri Agama? Ya, ditunggu saja. Saya, kami waktu itu, minggu lalu ya pengiriman suratnya,” kata Asep.

    Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • BGN Bangun Sistem Informasi Rp600 Miliar, Penunjukan Langsung ke Peruri

    BGN Bangun Sistem Informasi Rp600 Miliar, Penunjukan Langsung ke Peruri

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membangun sistem informasi pemenuhan gizi nasional senilai Rp600 miliar untuk tujuan digitalisasi Proram MBG. Dana diambil dari APBN 2025 dengan metode pengadaan penunjukan langsung. 

    Mengutip data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (16/12/2025), rencana pengadaan dengan kode RUP 60685000 itu dibuat pada tanggal 22 Oktober 2025.

    BGN menunjuk langsung perusahaan yang akan menggarap proyek dengan nilai jumbo.

    Mengenai proyek tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung digitalisasi program Makan Bergizi Gratis.

    “Peruri [perusahaan yang ditunjuk] tujuannya untuk digitalisasi Program MBG,” kata Dadan singkat kepada Bisnis.

    Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan akan mengedepankan digitalisasi demi mencegah penyelewengan anggaran. Selain itu, kata Dadan, pengawasan bersama menjadi fokus Badan Gizi Nasional dalam mengawal penyelenggaraan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

    “Yang pasti kami lakukan digitalisasi, pengawasan bersama serta sekecil mungkin pengadaan terpusat,” kata Dadan.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menyampaikan per 5 Desember 2025, MBG telah menjangkau 49 juta penerima manfaat setiap hari.

    “Hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut, 49 juta penerima manfaat tiap hari. Lebih dari tujuh kali Singapura, kita kasih makan setiap hari, saudara-saudara,” ujar Prabowo.

    Kepala negara pun menekankan bahwa skala implementasi MBG bukan hanya besar, tetapi telah berhasil menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

    Dia menggambarkan bahwa jumlah tersebut setara dengan lebih dari tujuh kali populasi Singapura yang menerima bantuan makanan setiap hari.

    “Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama beberapa tahun ini.

    Presiden ke-8 RI itu juga membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. Dia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, sedangkan Indonesia mampu melewati angka itu dalam waktu kurang dari satu tahun.

    “Brasil berhasil mencapai 40 juta penerima manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai. 49 Juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa, kita bisa lihat saudara-saudara, lihat wajah anak-anak, mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira,” ujar Presiden.

  • Jalan Tengah Menteri Bahlil Tangani Tambang Ilegal (PETI)

    Jalan Tengah Menteri Bahlil Tangani Tambang Ilegal (PETI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mengkaji pendekatan jalan tengah dalam menangani pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini marak di berbagai daerah.

    Pendekatan ini tidak serta-merta melegalkan tambang ilegal, melainkan menata dan membina tambang rakyat agar dapat masuk ke dalam sistem perizinan yang sah dan terawasi.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu Bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menyebut, pembinaan tambang ilegal dapat meniru penataan sumur minyak dan gas rakyat yang sebelumnya ilegal.

    “Kalau migas bisa, harusnya minerba bisa dong. Kita kasih waktu misalnya empat tahun untuk penerbitan IPR,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Rabu (10/12/2025).

    Ia merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebut tambang rakyat tanpa izin menjadi prioritas penataan. Menurutnya, tambang rakyat tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial.

    “Kalau langsung diberantas, lapangan kerja masyarakat juga terenggut,” katanya.

    Penegakan Hukum Tetap Jalan, ESDM Dorong Skema Kemitraan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembinaan PETI tidak dapat disamakan dengan legalisasi langsung.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Rilke Jeffri Huwae menyatakan bahwa penataan tambang ilegal harus didukung dasar regulasi dan filosofi kebijakan yang kuat.

    “Bukan persoalan dengan melegalkan, tapi membangun kemitraan. Supaya masyarakat sekitar tambang yang ingin menikmati sumber daya alam itu bisa kita akomodasi dalam aturan main,” ujar Jeffri di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sumur migas rakyat tidak bisa disamakan dengan PETI karena tambang ilegal bersifat dinamis dan dapat muncul kapan saja. Oleh karena itu, Kementerian ESDM tetap mengombinasikan penindakan hukum dengan pendekatan kemitraan.

    Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan sikap tegas melalui penetapan sanksi administratif terhadap tambang ilegal di kawasan hutan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025, pemerintah menetapkan denda hingga Rp6,5 miliar per hektare untuk penambangan nikel ilegal di kawasan hutan.

    Peta PETI Nasional dan Risiko Kerugian Negara

    Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat 2.741 lokasi PETI di Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Rinciannya, 447 lokasi berada di luar WIUP, 132 di dalam WIUP, dan 2.132 lokasi belum diketahui status detailnya.

    Tambang ilegal paling banyak ditemukan di Jawa Timur (649 lokasi) dan Sumatra Selatan (562 lokasi), disusul Jawa Barat, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur.

    Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menilai keberadaan PETI telah merugikan negara dalam skala masif.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto bahkan memperkirakan kerugian negara akibat tambang ilegal dan penyelundupan mineral mencapai sekitar Rp800 triliun dalam 20 tahun terakhir.

    Pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang tata kelola mineral kritis dan strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk ESDM, Kehutanan, Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Hukum.

    Regulasi ini diharapkan menjadi payung kebijakan untuk menyeimbangkan penindakan hukum, pembinaan tambang rakyat, serta optimalisasi penerimaan negara.

  • Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia Group menyediakan 126 penerbangan tambahan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan berbagai tujuan di Indonesia.

    Melansir dari media sosial resmi @citilink dan @garuda.indonesia, Citilink menyediakan 118.740 kursi tambahan untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Tanjung Karang di Lampung (TKG), Yogyakarta (YIA), Semarang (SRG), dan Surabaya (SUB). 

    Selain itu, tambahan kursi juga tersedia untuk penerbangan dari CGK menuju Bali (DPS), Medan (KLO), serta Palembang (PLM). 

    “Garuda Indonesia Group siap melayani penerbangan pada periode Natal & Tahun Baru 2025/2026 dengan kenyamanan,” tulis Garuda, dikutip pada Selasa (16/12/2025). 

    Citilink saat ini tercatat memiliki 3.884 penerbangan reguler. Pada periode Nataru ini, Citilink akan melayani 28 penerbangan tambahan.  Sementara itu, Garuda tercatat memiliki 3.724 penerbangan reguler, dengan total 98 penerbangan tambahan selama Nataru.

    Secara umum, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 96 burung besi yang siap mengudara selama liburan Nataru 2025/2026.  Total terdapat 7.734 penerbangan sepanjang musim liburan dengan jaringan rute domestik dan internasional yang semakin luas. 

    Terlebih, penerbangan Garuda Indonesia (GA) dan Citilink (QG) telah melayani codeshare. Merujuk pada satu penerbangan dijalankan oleh Citilink, tetapi tiket dapat penumpang beli melalui Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.  

    Adapun pada Nataru kali ini, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 19 pesawat wide body dan 40 narrow body. 

    Terdiri dari 7 pesawat tipe Boeing 777-300ER kapasitas 314/393 kursi, sebanyak 10 Airbus A330-300/200 (termasuk livery Pokemon), serta sebanyak dua Airbus A330-900neo kapasitas 365/301 kursi. 

    Sementara pesawat narrow body, Garuda sediakan sebanyak 40 unit pesawat Boeing 737-800NG kapasitas 161/162/170 kursi. 

    Untuk Citilink, mengoperasikan narrow body berupa 35 unit Airbus A320 kapasitas 180 kursi, serta turboprop berupa dua unit ATR72-600 kapasitas 70 kursi. 

    Adapun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) terus memperkuat pengawasan keamanan penerbangan dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Nataru.  

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani menyampaikan, pemeriksaan keamanan penerbangan jelang periode Nataru merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi udara. 

    “Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan, kami berkomitmen menjaga agar seluruh operasional penerbangan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Kemenhub juga memastikan ketersediaan jumlah pesawat dalam posisi aman. Tercatat total terdapat 568 unit pesawat. Sebanyak 200 pesawat dalam kondisi yang harus diperbaiki atau maintenance. Sementara yang siap melayani penerbangan, hanya 368 unit.

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Moda pesawat diprediksikan akan dimanfaatkan oleh 3,57% atau sekitar 4,27 juta orang.

  • Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi ekonomi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mengubah fundamental pasar. Ketika algoritma menentukan harga dan otomatisasi menggeser peran manusia, tantangan bagi regulator persaingan usaha kian kompleks. Struktur pasar tradisional tergerus, menuntut aturan main baru yang lebih adil dan responsif.

    Merespons dinamika ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensi perombakan kerangka kebijakan nasional. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyebutkan bahwa pendekatan konvensional sudah usang menghadapi laju teknologi.

    “Praktik dan tata kelola yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global,” tegas Fanshurullah dalam pembukaan The Third Jakarta International Competition Forum (3JICF) 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Fanshurullah, terutama dengan keanggotaan di BRICS dan di tengah persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta berbagai perjanjian ekonomi komprehensif, KPPU mendorong tiga pilar strategis agar pengawasan persaingan tetap relevan: reformasi hukum yang progresif, penyelarasan standar internasional, dan evolusi dalam penegakan hukum.

    Urgensi pembenahan regulasi ini diamini oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Dalam pidato kuncinya, Rhenald menyoroti bagaimana teknologi telah menjadi “tangan tak terlihat” yang baru dalam persaingan usaha. Teknologi kini mendikte apa yang dilihat konsumen di layar gawai, bagaimana harga berfluktuasi secara real-time, hingga siapa pelaku usaha yang berhasil ditemukan di pasar digital.

    Untuk menghadapi disrupsi ini, Rhenald merekomendasikan enam langkah kebijakan krusial, mulai dari penggabungan penegakan hukum pencegahan (ex-ante) dan penindakan (ex-post), peningkatan kemampuan forensik digital, hingga audit algoritmik berstandar internasional (BRICS). Ia juga menekankan pentingnya interoperabilitas data dan pengawasan merger yang lebih ketat agar tidak mematikan inovasi.

    Forum 3JICF 2025 menjadi wadah krusial untuk membedah bagaimana negara lain merespons tantangan serupa. Mariam El Ghandour dari Egyptian Competition Authority (Mesir) memaparkan kerangka hukum hibrida di negaranya untuk menangani persekongkolan tender (bid rigging), yang mengombinasikan larangan perjanjian horizontal dalam UU Persaingan Usaha dengan kewajiban pelaporan kolusi dalam UU Pengadaan Publik.

    Sementara itu, perspektif perlindungan konsumen di era digital disuarakan oleh Rachel Burgess dari Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Australia baru saja memperkuat regulasinya dengan sanksi penalti yang lebih berat dan perluasan perlindungan bagi usaha kecil, sebuah langkah yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia mengingat besarnya populasi UMKM.

    Forum internasional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, akademisi, dan organisasi internasional (termasuk OECD dan ASEAN) ini menyimpulkan satu hal, bahwa persaingan usaha yang sehat tidak bisa dicapai oleh regulator sendirian.

    Wakil Ketua KPPU menutup forum dengan pesan kuat bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional membutuhkan “napas” baru. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang fokus memberantas hambatan masuk pasar (bottleneck), kemudahan investasi, serta kolaborasi lintas lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi. Tanpa langkah strategis ini, ekonomi digital Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi pemain global, tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri.

  • Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025 via BRI dan Bank Syariah

    Cara Mencairkan BSU Kemenag 2025 via BRI dan Bank Syariah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mulai mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah non-sertifikasi atau Guru Non ASN.

    BSU hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan dalam sistem Kemenag. Guru yang lolos seleksi akan menerima notifikasi pencairan melalui akun SIMPATIKA dan dapat langsung menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

    Cara Cek Status Penerima BSU Kemenag 2025

    Dilansir dari laman resmi Kemenag, Senin (15/12/2025), bagi guru yang belum menerima notifikasi atau ingin memastikan status kepesertaan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui SIMPATIKA dengan langkah berikut:

    1. Kunjungi laman https://simpatika.siap.id/madrasah/ 

    2. Login menggunakan email dan kata sandi akun PTK

    3. Pilih menu Tunjangan atau Bantuan

    4. Periksa notifikasi status penerima BSU

    Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan ucapan selamat beserta tombol untuk mencetak dokumen persyaratan pencairan. Sebaliknya, jika belum ditetapkan sebagai penerima, akan muncul pemberitahuan bahwa guru bersangkutan belum masuk daftar penerima BSU.

    Cara Cetak Dokumen Pencairan BSU

    Sebagai bagian dari persyaratan, guru wajib mencetak Surat Keterangan Penerima BSU, SPTJM, dan Surat Kuasa dari SIMPATIKA. Berikut langkahnya:

    1. Akses https://simpatika.siap.id/madrasah/ dan pilih Login PTK

    2. Masukkan UserID (PegID/NPK/NUPTK) dan password

    3. Pilih menu Data Bantuan lalu klik Status Penerima

    4. Jika terdaftar sebagai penerima, klik tombol Cetak untuk mengunduh dokumen

    Mekanisme Pencairan BSU Kemenag 2025

    Guru yang telah menerima notifikasi di SIMPATIKA perlu mengikuti tahapan berikut untuk mencairkan BSU.

    1. Cetak Surat Keterangan Penerima BSU

    Dokumen ini tersedia di akun SIMPATIKA dan menjadi bukti penetapan sebagai penerima BSU.

    2. Cetak dan Tandatangani SPTJM

    Guru wajib mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) lalu menandatanganinya di atas materai.

    3. Cetak Surat Kuasa Rekening

    Surat kuasa blokir debet dan penutupan rekening dicetak dari SIMPATIKA dan ditandatangani tanpa materai.

    4. Datang ke Bank Penyalur

    Guru mendatangi kantor BRI atau BRI Syariah dengan membawa:

    ⦁ KTP

    ⦁ NPWP (jika ada)

    ⦁ Surat Keterangan Penerima BSU

    ⦁ SPTJM bermaterai

    ⦁ Surat kuasa yang telah ditandatangani

    Bagi guru yang belum memiliki rekening, bank akan memfasilitasi pembukaan rekening baru dan menyerahkan buku tabungan serta kartu ATM.

  • Nadiem Makarim Masih Sakit, Sidang Dakwaan Chromebook Batal Digelar Hari Ini?

    Nadiem Makarim Masih Sakit, Sidang Dakwaan Chromebook Batal Digelar Hari Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi Chromebook hari ini, Selasa (16/12/2025).

    Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Firman Akbar membenarkan agenda sidang pembacaan dakwaan Nadiem Makarim tersebut.

    Namun, Firman mendapatkan informasi bahwa Nadiem masih dirawat di rumah sakit atas penyakit yang dialaminya.

    “Terkait dengan sidang pertama hari ini Selasa 16 Desember 2025 dengan agenda pembacaan surat dakwaan untuk terdakwa Nadiem Makarim yang saat ini sedang dirawat di RS,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

    Firman menambahkan, majelis hakim bakal mengambil sikap soal jalannya sidang Nadiem saat persidangan setelah mendapatkan laporan baik itu dari JPU maupun penasihat hukum.

    “Majelis Hakim akan menyikapi hal tersebut setelah mendengarkan laporan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, terdapat empat tersangka dalam perka Chromebook yakni Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim; eks Direktur SD Dirjen di Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih; mantan Direktur SMP di Kemendikbudristek Mulyatsyah; dan Konsultan Teknologi Ibrahim Arief.

    Pada intinya, pada kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

    Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

    Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa. Adapun, kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp2,1 triliun.

    Atas perbuatannya, Nadiem Cs dikenai dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1

    Selanjutnya, dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Gotong Royong Negara-Swasta, Bangun 2.600 Rumah Korban Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Maruarar menjelaskan, jumlah tersebut bertambah dari rencana awal 2.000 unit rumah seiring dukungan berbagai pihak.

    “Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujarnya.

    Seluruh pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kata Ara, telah disiapkan dari sumber non-APBN.

    Menurut Maruarar, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama dalam penentuan lokasi pembangunan hunian, yakni aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor, aman secara hukum, serta terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat.

    “Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia pun menargetkan pembangunan dapat mulai berjalan pada Desember 2025 setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.

    Terkait skema pendanaan, Maruarar menegaskan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, termasuk melibatkan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    “Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu seperti Aguan, Maruarar menegaskan partisipasi bersifat kolektif.

    “Semua kita gotong royong sama-sama,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah berencana mengajak pihak swasta lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera.

    Maruarar Sirait mengungkapkan telah menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dalam program ini.