Category: Bisnis.com

  • War Tiket KAI Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2026 Dimulai!

    War Tiket KAI Periode Libur Natal dan Tahun Baru 2026 Dimulai!

    Bisnis.com, JAKARTA – Buat Anda yang hendak mudik saat momen libur natal 2025 dan tahun baru 2025, Anda sudah bisa membeli tiket kereta sejak 11 November 2025.

    Dilansir dari Antaranews, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional (Divre) III Palembang, Sumatera Selatan, menyebutkan tiket kereta api jarak jauh untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan.

    Manajer Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Selasa, mengatakan tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah dapat dipesan oleh masyarakat.

    Sesuai dengan kebijakan KAI, bahwa pemesanan tiket KA jarak jauh dapat dipesan mulai H-45 keberangkatan.

    Pemesanan tiket untuk libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, serta channel penjualan resmi tiket KA lainnya yang telah bekerjasama dengan KAI.

    “Sebelum melakukan pemesanan, pastikan kembali tanggal, waktu dan stasiun tujuan, agar tidak salah jadwal, karena banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi kereta api,” katanya.

    Ia menjelaskan pemesanan tiket yang dapat dilakukan untuk keberangkatan hingga H-45, di mana untuk masa libur panjang di tanggal keberangkatan 24, 25 dan 26 Desember 2025 sudah dapat dipesan mulai tanggal 11 November 2025.

    Sedangkan, untuk keberangkatan tanggal 27 Desember 2025 dan seterusnya pemesanan baru dapat dilakukan tanggal 12 November 2025.

    “Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta,” jelasnya.

    Pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Divre III Palembang mengoperasikan KA Bukit Serelo Relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP), KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati – Tanjung karang (PP) dan KA komersial Sindang Marga relasi Kertapati – Lubuk Linggau (PP) dengan menyiapkan rata-rata 2.880 tempat duduk setiap hari nya.

    Jumlah tersebut dapat berubah, apabila pada masa libur Natal dan tahun baru tiket untuk KA Bukit Serelo, KA Ekspres Rajabasa dan KA Sindang Marga ada gerbong tambahan.

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

    Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

    Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

    Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

    “Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

    Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

    “Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

    “Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

    Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

    Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa ‘membunuh’ ekonomi rakyat.

    “Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

    Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

    “Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

    Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

    “Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

    Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

    Menata Ulang Ekosistem Ritel

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

    “Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

    Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

    “Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

    Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

    Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

    “Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

    Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

    “Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

  • SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong PT Pertamina (Persero) ikut menggarap pengembangan Blok Tuna di lepas pantai Natuna Utara bermitra dengan BUMN Rusia, Zarubezhneft. 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya berharap agar perusahaan pelat merah lokal dapat berkontribusi dalam proyek lapangan gas di perbatasan antara Indonesia dan Vietnam tersebut. 

    “Kita berharap ada Pertamina di situ, ada perusahaan nasional. Ya berharap gitu kan, perusahaan dalam negeri kan BUMN siapa lagi selain Pertamina, juga swasta nasional lainnya,” kata Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025). 

    Djoko juga mendorong agar keputusan terkait pengganti resmi mitra Zarubezhneft ini dapat keluar pada November 2025. Sebelumnya, perusahaan Rusia itu bermitra dengan perusahaan asal Inggris, Premier Oil Tuna B.V (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. 

    “Sudah [open data] saya minta November ini selesai, selesai keputusan Harbournya setelah itu siapa [ambil alih]. Biar enggak molor-molor, insyaallah Pertamina dan partner lain kan bisa juga,” tuturnya. 

    Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.   

    Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.  

    Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.    

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, Harbour Energy Group tak bisa melanjutkan penggarapan Blok Tuna. Hal ini tak lepas dari pengenaan sanksi dari negara Barat kepada Rusia. 

    Namun, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengejar target on stream dari Blok Tuna pada 2028-2029. Oleh karena itu, pengembangan Blok Tuna oleh Zarubezhneft harus dilanjutkan. 

    “Jadi hari ini bagi kepentingan Indonesia kita ingin on stream sesuai target. Jadi dalam konteks ini kita menugaskan operator hari ini untuk melanjutkan kegiatan front-end engineering design [FEED] untuk lanjut,” katanya.

  • Luber Tambang Timah Ilegal di Babel, TINS Ajukan 3 Langkah Penyelesaian

    Luber Tambang Timah Ilegal di Babel, TINS Ajukan 3 Langkah Penyelesaian

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

    Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

    “Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi,” ujarnya.

    Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

    Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

    Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

    Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

    Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya

  • Banyak Bijih Nikel Tak Terserap, FINI: Larangan Ekspor Tak Boleh Kendur

    Banyak Bijih Nikel Tak Terserap, FINI: Larangan Ekspor Tak Boleh Kendur

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai penumpukan bijih nikel di pertambangan maupun fasilitas pemurnian bukan merupakan tanda adanya gangguan serius dalam industri. 

    Hal ini merespons kabar terkait menumpuknya stok bijih nikel di beberapa tambang karena tak terserap smelter, yang turut dibenarkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, kondisi penumpukan stockpile merupakan bagian normal dari operasional penambangan dan pengolahan.

    “Itu bagian dari perencanaan tambang, proses pencampuran, keberlanjutan produksi, serta memastikan suplai tidak terputus dari tambang ke smelter atau refinery,” ujar Arif kepada Bisnis, dikutip Selasa (11/11/2025). 

    Menurut Arif, laporan mengenai penumpukan bijih nikel imbas penghentian atau pengurangan produksi smelter hanya terjadi di lokasi tertentu dan bukan gambaran umum industri.

    Terkait dampaknya terhadap hilirisasi, Arif menegaskan bahwa pasokan bijih nikel justru merupakan aspek paling krusial untuk menjaga keberlanjutan industri hilir, baik yang berbasis pirometalurgi maupun hidrometalurgi.

    “Kesulitan pasokan dan kelangkaan bijih nikel dapat sangat berdampak secara operasional dan memicu kenaikan biaya produksi,” katanya. 

    Dalam kondisi ini, menurut Arif, proses persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sedang berjalan diharapkan mampu mencegah potensi kelangkaan bijih nikel ke depan sehingga kebutuhan smelter dapat tercukupi.

    Di samping itu, Arif juga menepis anggapan bahwa kondisi stockpile saat ini berpotensi membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Dia menegaskan bahwa larangan ekspor yang berlaku sejak Januari 2020 merupakan kebijakan strategis yang harus dipertahankan.

    “Kebijakan larangan ekspor harus terus dilanjutkan. Keberhasilan program hilirisasi nikel sepenuhnya bergantung pada kestabilan regulasi,” tuturnya.

    Bagi pengusaha pemurnian, komitmen jangka panjang terhadap hilirisasi menjadi kunci untuk menjaga nilai tambah di dalam negeri serta memperkuat daya saing industri nikel nasional.

    “Kebijakan ini harus terus dilanjutkan oleh pemerintah, kelanjutan keberhasilan dari program hilirisasi nikel ini akan tergantung pada kestabilan regulasi yang dijalankan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, FINI memproyeksikan kondisi oversupply atau kelebihan pasokan nikel akan berlanjut hingga 2027. Hal ini seiring dengan pasar stainless steel yang diperkirakan baru akan pulih 2 tahun ke depan.

    Arif mengatakan, oversupply nikel ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi hingga 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. 

    Dalam catatannya, kapasitas produksi nikel saat ini mencapai 2,5 juta ton. Adapun, penggunaannya didominasi untuk stainless steel 70% dan baterai 15%. 

    Arif menyebut, oversupply nikel masih akan terjadi pada tahun depan lantaran kondisi perekonomian dunia yang membuat pasar masih lesu. Sementara itu, pada 2027, dia melihat oversupply mulai susut menyeimbangkan demand atau permintaan. 

    Dari 2027, pihaknya memperkirakan mulai terjadi defisit antara kebutuhan dan produksi eksisting untuk penggunaan stainless steel. 

    Terpisah, APNI mengungkapkan adanya kondisi penumpukan stok bijih nikel yang tak terserap oleh smelter. Hal ini diperparah dengan peningkatan impor bijih nikel dari Filipina, sementara sejumlah fasilitas pemurnian memangkas produksi. 

    Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan, ketidakseimbangan produksi dan serapan bijih nikel dalam negeri tecerminkan dari kuota produksi yang disetujui pemerintah pada 2025 sebesar 364 juta ton, sementara penyerapan oleh industri, khususnya smelter, hingga pertengahan tahun ini lebih rendah dari kuota tersebut.

    Menurut Djoko, penyerapan aktual oleh smelter mungkin tidak cukup untuk menggunakan seluruh stockpile yang ada. Apalagi, belakangan beberapa perusahaan mengimpor bijih nikel Filipina. 

    Dalam catatannya, Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina dengan jumlah yang cukup signifikan. Pada periode Januari hingga Mei 2025, impor bijih nikel dan konsentrat dari Filipina mencapai 2,77 juta ton dengan nilai sekitar US$122,71 juta. 

    “Secara keseluruhan, impor dari Filipina pada tahun sebelumnya mencapai 10,18 juta ton,” ucap Djoko kepada Bisnis.

    Di sisi lain, Djoko menyebutkan terdapat empat smelter yang menurunkan produksi sehingga penyerapan bijih nikel domestik hanya berkisar 120 juta ton hingga saat ini. 

  • SBY Beberkan Resep Capai Pertumbuhan Ekonomi 6%: Gerakkan Sektor Privat dan Investasi

    SBY Beberkan Resep Capai Pertumbuhan Ekonomi 6%: Gerakkan Sektor Privat dan Investasi

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai upaya dan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga dapat menyentuh angka 6%. 

    Pernyataan tersebut dilontarkan SBY saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    “Ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Kita harus mencapai pertumbuhan minimal 6% or more. Karena itu, saya mendukung Presiden Prabowo untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucap SBY di hadapan civitas academika ITS.

    Namun, SBY menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya sekadar menjadi capaian yang secara empiris terlihat elok di atas kertas, tetapi juga harus berdampak adil dan berkelanjutan di tubuh masyarakat. 

    “Tumbuhnya harus adil. Dalam ekonomi yang kapitalistik, open market system, memang ekonomi akan makin efisiensi. Pasar, suka atau tidak suka, akan membikin ekonomi kita makin efisien,” ucapnya.

    SBY menjelaskan bahwa selama dua periode masa kepemimpinannya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai angka 6-6,5%. Namun, krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008-2009 membuat angka tersebut lambat laun merosot.

    “Dulu sepuluh tahun, alhamdulillah kita bekerja keras mencapai 6%. Sebenarnya, kita pernah mencapai 6,5% tahun tertentu, tapi waktu waktu krisis 2008–2009, [pertumbuhan ekonomi Indonesia] drop 4,6%. So, selama sepuluh tahun kita bertahan 6%. Not bad, dan ternyata ada kenaikan GDP, pengurangan kemiskinan pengurangan pengangguran, pengurangan utang asing, dan seterusnya,” paparnya.

    Dirinya pun mengingatkan bahwa sistem ekonomi pasar bebas juga acap kali tidak menghiraukan kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, SBY menegaskan bahwa pemerintah tetap dibutuhkan perannya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

    “Kenyataannya, memang pasar tidak masuk dalam domainnya, tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketimpangan tadi. So, menurut saya harus ada paduan untuk one hand agar efisien. Kita follow open market system, tapi untuk keadilan sosial, untuk justice, untuk equity, tetap ada peran pemerintah yang positif,” lanjutnya.

    SBY juga mengungkap bahwa resep untuk membangun perekonomian Indonesia menuju arah pertumbuhan yang lebih baik harus disokong oleh seluruh pihak. Dia secara khusus menggarisbawahi peran pemerintah, yang banyak berkutat dalam penyusunan kebijakan, anggaran, dan regulasi terhadap para pelaku usaha maupun iklim investasi.

    “Siapa yang harus bekerja bersama-sama? Satu, government. Dia yang bikin kebijakan, bikin regulasi, mengalokasikan anggaran untuk lebih menggenerasi ekonomi kita,” ucapnya.

    Selanjutnya, SBY juga mengingatkan peran penting dari sektor privat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, aktivitas perekonomian pada sektor privat sangat sentral bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Tanpa dunia bisnis, private sector, investor, tidak mungkin ekonomi tumbuh. Apalagi negara memerlukan pajak. Siapa yang bayar pajak? Dunia usaha. Negara memerlukan lapangan pekerjaan. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan? Dunia usaha. So, private sectors must be on board,” tegasnya. 

    Selanjutnya, SBY juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi teknologi. Menurutnya, pembangunan ekonomi nasional harus memperhatikan keberlanjutan bumi agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam.

    Selain itu, SBY juga mengaku bahwa dirinya sepenuhnya mendukung agenda-agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Menurutnya, kebijakan yang telah disusun Presiden Prabowo sudah pada koridor yang tepat. Hanya saja harus dieksekusi dengan baik dan matang di lapangan.

    “Saya mendukung berbagai agenda dan kebijakan Presiden Prabowo karena saya tahu niatnya benar, tujuannya benar, arahnya benar. Tinggal masukkan dalam sistem dan manajemen agar bisa dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan hasil yang baik di masa depan,” pungkasnya.

  • SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku bahwa saat ini dirinya telah meninggalkan dunia perpolitikan dan memilih jalan hidup baru sebagai seorang seniman.

    Pernyataan tersebut dilontarkannya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    Awalnya, SBY mengaku bahwa dirinya sempat ditanya oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS, Mohammad Nuh dan Rektor ITS, Bambang Pramujati mengenai ketersediaan salindia presentasi untuk menyampaikan detail mengenai orasi ilmiah yang disampaikannya.

    “Pak Nuh dan Pak Rektor sempat tanya ‘Pak SBY, nanti bapak pakai PowerPoint tidak?’ Saya bilang, ‘Wah, saya sudah lama tidak pakai PowerPoint. Saya ini sekarang seniman’,” beber SBY di hadapan civitas akademika ITS.

    SBY pun mengaku, dirinya sudah tidak menggunakan salindia presentasi dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, ia menyebut sedang sibuk dengan rutinitas yang baru, yakni melukis, bermusik, mengurus tim olahraga, hingga menulis puisi dan novel.

    “Dunia saya melukis, bermain musik, membuat puisi, dan mempersiapkan novel. Sambil membina olahraga,” tegasnya.

    SBY mengungkapkan bahwa rutinitasnya sebagai seniman membuat dirinya merasa lebih bebas untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, dan pandangan hidup. Tanpa di bawah tekanan ataupun protokoler yang dahulu mengikatnya.

    “Kemudian, saya lebih merdeka sekarang berbicara karena tidak lagi diikat oleh protokoler tatanan yang kadang-kadang membikin seseorang terbelenggu,” tuturnya lagi.

    Semenjak dia mengakhiri masa jabatan sebagai presiden pada 2014, SBY memang diketahui luas cukup aktif melukis selama beberapa tahun terakhir, dan telah menggelar sejumlah pameran seni rupa.

    “I am free now as an artist, sebagai seniman. Sehingga Pak Rektor saya tidak akan menyampaikan orasi ini secara atau terlalu akademis. Biarkan ini sebuah conversation, biar mengalir begitu saja yang penting ada dialog antara kita,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden SBY baru saja menerima penghargaan 10 Nopember dari ITS. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memberikan banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. 

    Selain SBY, sebelumnya ITS juga memberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh lainnya, seperti BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Emil Salim, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

  • Penyebutan IKN Sebagi Ibu Kota Politik Dinilai Rancu

    Penyebutan IKN Sebagi Ibu Kota Politik Dinilai Rancu

    Bisnis.com, JAKARTA — Terminologi ibu kota politik bagi IKN Nusantara terkesan rancu dan perlu dijelaskan oleh pemerintah.

    Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dominique Niky Fahrizal mengatakan bahwa ibu kota politik bisa berarti bahwa IKN adalah pusat dari kekuasaan atau pemerintahan. Bisa jadi, tuturnya, di dalam IKN itu nanti ada tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif yang  berkantor di tempat itu.

    “Jadi memang agak rancu tetapi kita harus menafsirkannya supaya masyarakat bisa mengetahui secara lebih baik apa artinya ibu kota politik,”, ujarnya dalam program Broadcast, di kanal youtube Bisniscom, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, penggunaan istilah itu sengaja dipilih oleh pemerintahan Prabowo karena ingin menetapkan Jakarta sebagai pusat finansial atau bisnis di Indonesia.

    Namun menurutnya, adalah sebuah kemustahilan untuk memisahkan Jakarta sebagai ikon ekonomi dan finansial dengan politik karena kota itu tumbuh secara organik ketimbang IKN.

    Niky Fahrizal menilai sebenarnya penyebutan istilah ibu kota politik itu juga merupakan pilihan yang paling realistis dari Prabowo yang harus melanjutkan proses pembangunan IKN yang dirintis oleh Joko Widodo.

    Pada era presiden sebelumnya, pembentukan undang-undang IKN berjalan supercepat dan tanpa perencanaan sebelumnya. Hal ini, terangnya, dapat dilihat pada masa kampanye presidensial 2019 di mana tidak pernah ada janji dari Jokowi tentang IKN.

    Kala itu, Jokowi hanya berbicara tentang omnibus law. IKN, ujarnya, baru muncul di masa pandemi Covid-19.

    Sementara itu, karena sudah terlanjur ditetapkan dan pembangunannya pun sudah terlanjur dilaksanakan, mau tidak mau Prabowo mesti melanjutkan.

    “Kita tahu persis bahwa relasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan memang bagian dari circle kekuasaan di mana mereka berkolaborasi. Jadi harus berlanjut dan dicari justifikasinya apa untuk pindah ke sana. Mau tidak mau ya kota pemerintahan dan menggunakan terminologi yang cukup unik, Ibu kota politik,” paparnya.

    Meski IKN menjadi ibu kota politik, namun Niky Fahrizal meyakini kota itu tidak akan bisa menyamai berbagai infrastruktur yang dimilki oleh kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Makassar yang tumbuh secara organik karena merupakan kota pelabuhan serta perdagangan.

    Infrastruktur yang belum lengkap di IKN itu pula yang menurutnya, jadi penyebab pemerintahan tidak bisa segera pindah ke daerah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    “Dampak pindah ibu kota secara terburu-buru menurut saya akan serius, jika tidak dipersiapkan infrastrukturnya secara baik, juga apabila tidak dipersiapkan dengan baik Karena infrastrukturnya harus terus dikembangkan, lalu bagaimana memindahkan para birokrat ke sana Lalu bagaimana fasilitas pendukungnya Pesekolah, rumah sakit,” pungkasnya.

  • Pemenang Anugerah Produk Indonesia (API) 2025 Kategori UMKM

    Pemenang Anugerah Produk Indonesia (API) 2025 Kategori UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA —  Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM yang telah berhasil menghadirkan merek, produk, dan jasa berkualitas tinggi, khususnya di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian saat ini melalui ajang  Anugerah Produk Indonesia (API) 2025. 

    Anugerah Produk Indonesia 2025 juga sekaligus memiliki makna spesial karena diselenggarakan sebagai rangkaian penting dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.

    Selama ini peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa diremehkan karena sebagai andalan ekonomi nasional, baik dari kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun kinerja ekspor. 

    Secara khusus API memberikan penghargaan kepada UMKM dengan tiga kategori. 

    Kategori pertama yakni UMKM unggulan. Pemenang kategori ini adalah Luckybite, yang dikenal sebagai produk camilan sehat seperti Granola, cookies, dan brownies serta hampers untuk berbagai acara.

    Kategori kedua adalah UMKM Ekspor. Pemenang kategori ini adalah Batik Arkanza. Produk pakaian batik yang dikenal dengan motif-motif yang selalu up to date.

    Kategori ketiga yakni UMKM Inovatif. Pemenang kategori ini adalah DS Modest. Produknya telah meraih rekor MURI berkat sajadah dan sarung travelnya.

    Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan ajang API 2025 ini turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, serta upaya kolektif untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global. 

     “Acara ini diharapkan turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta ikhtiar untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

    Adapun metodologi penilaian ya g digunakan dalam menentukan produk terpilih dilakukan dengan sangat ketat, berbasis pendekatan kuantitatif yang melibatkan lebih dari seribu responden dari beragam latar belakang wilayah, sosial ekonomi, dan pendidikan.

    Dengan demikian menghasilkan temuan yang representatif dan bebas bias.

    Sementara itu, penilaian utama didasarkan pada dua parameter utama. Di antaranya, Top of Mind dan Current Usage, dengan bobot terukur yang menggambarkan seberapa kuat suatu merek tertanam di benak konsumen dan bagaimana tingkat aktual penggunaannya di pasar.