Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Ini Alasan AI Hybrid Jadi Andalan Industri Jasa Keuangan

    Ini Alasan AI Hybrid Jadi Andalan Industri Jasa Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA- Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hybrid menjadi strategi penting dalam industri jasa keuangan. Pendekatan AI hybrid dinilai tinggi oleh mayoritas pelaku industri jasa keuangan. 

    Hal itu terungkap dalam laporan terbaru Cloudera bersama Finextra Research yang melakukan survei kepada 155 eksekutif dan pemimpin di seluruh dunia. 

    Adrien Chenallier, Global Director, AI Solutions for Financial Services Cloudera mengatakan laporan ini mengonfirmasi bahwa strategi hybrid yang memungkinkan data bisa diakses di mana pun, tidak bisa ditawar lagi.

    “Untuk benar-benar menjembatani kesenjangan implementasi, perusahaan keuangan membutuhkan platform data dan AI yang terpadu untuk memastikan tata kelola dan keamanan yang konsisten di semua lingkungan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan, mengelola risiko, dan mempercepat pengadopsian AI dalam skala besar,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

    Adapun, laporan terbaru itu disusun berdasarkan survei global yang dilakukan oleh Finextra Research pada Agustus 2025 terhadap 155 responden dari organisasi jasa keuangan dan teknologi. 

    Para peserta adalah pemegang jabatan senior di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika.

    Laporan itu mengungkapkan penerapan AI hybrid telah menjadi strategi yang sangat penting dalam industri jasa keuangan, dengan jumlah besar perusahaan (91%) menilai pendekatan hybrid memiliki nilai yang tinggi. 

    Selain itu, meskipun pengadopsian AI tersebar luas, studi ini mengonfirmasi bahwa hambatan data dan keamanan yang signifikan telah menghambat perusahaan untuk mencapai integrasi penuh di perusahaan. 

    Survei ini menunjukkan bahwa 62% organisasi jasa keuangan kini menggunakan pendekatan AI hybrid yang mencakup lingkungan cloud publik, pusat data, dan edge untuk menerapkan AI di manapun data berada. 

    Model ini dianggap sangat penting untuk mengelola sistem lama (legacy), meningkatkan skala secara efisien, dan menangani tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar, seperti pelatihan dan penerapan model AI.

    Laporan yang sama mengemukakan aspek keamanan data telah menjadi hambatan utama untuk menjembatani kesenjangan dalam implementasi AI. Terlebih lagi, 97% organisasi jasa keuangan melaporkan bahwa data silos menghambat kemampuan mereka untuk membangun dan menerapkan model AI yang efektif. 

    Tantangan ini menegaskan bahwa inovasi AI hanya dapat berhasil jika dibangun di atas fondasi tata kelola data dan keamanan yang terpercaya dan terpadu. 

    Meskipun memiliki ambisi AI yang besar, banyak perusahaan masih mengalami kesulitan untuk membuka potensi nilai transformasi yang sesungguhnya. 

    Hampir separuh organisasi (48%) telah bergerak melampaui eksperimen AI tahap awal, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi ini ke dalam operasi inti mereka. 

    Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan 26% perusahaan yang telah mengadopsi AI sepenuhnya di perusahaan mereka. 

    “Bagi anggota kami, kenyataannya jelas, AI hanya bisa memberikan potensi penuhnya ketika kedaulatan data, privasi, dan kepercayaan bisa dijamin,” kata Gary Wright, managing director, Finextra Research.

  • Bertemu PM Albanese, Prabowo Bahas Kemitraan Strategis RI-Australia

    Bertemu PM Albanese, Prabowo Bahas Kemitraan Strategis RI-Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, pada Rabu (12/11/2025).

    Pertemuan keduanya menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia, sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

    Dilansir dari keterangan resmi Istana, setibanya di Kirribilli House, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan salah satu kediaman resmi PM Australia tersebut. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai momen penyambutan, mencerminkan hubungan personal yang erat di antara kedua pemimpin.

    Usai penyambutan, Prabowo menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai bentuk penghormatan diplomatik. Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin berjalan bersama menuju sitting room untuk melaksanakan pertemuan empat mata.

    Dalam suasana yang akrab dan produktif, pertemuan ini berlangsung dalam format tertutup, menandakan pentingnya pembahasan yang bersifat strategis antara kedua kepala pemerintahan.

    Pertemuan tête-à-tête ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman.

    Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade, kedua pemimpin juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan indo-pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral.

    Sebagaimana diketahui, kemitraan Indonesia dan Australia yang sebelumnya di taraf Kemitraan Komprehensif berdasarkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership pada 5 April 2005 ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) saat kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada 31 Agustus 2018.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Kirribilli House mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan. 

    “Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin diharapkan dapat memperluas ruang dialog dan kolaborasi yang lebih konkret antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan global ke depan,” ujar Sekretariat Presiden. 

  • Kala Bom Rakitan SMAN 72 Jakarta Malah Melukai Pelaku, Disengaja?

    Kala Bom Rakitan SMAN 72 Jakarta Malah Melukai Pelaku, Disengaja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap bom rakitan dalam insiden ledakan SMAN 72 Jakarta sempat mengenai kepala pelaku.

    Dansatbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto mengatakan total ada tujuh bom yang ditemukan oleh pihaknya saat melakukan olah TKP di SMAN 72 Jakarta.

    Dari hasil penelusuran, total ada empat bom yang meledak di dua TKP yaitu Masjid dan Taman Baca yang berdekatan dengan bank sampah.

    Henik menjelaskan ada dua mekanisme yang berbeda dalam TKP ledakan itu. Khusus masjid pelaku meledakan bom rakitannya menggunakan remot. Sementara itu, di TKP kedua peledakan bom dilakukan dengan memantik sumbu.

    Namun, saat menyalakan bom rakitan di TKP kedua. Bom tersebut meledak di bagian kepala, sehingga membuat pelaku terluka parah. Hanya saja, apakah itu disengaja maupun sengaja masih didalami kepolisian.

    “Yang bersangkutan meledakkan itu di bagian kepalanya. Kami masih melakukan pendalaman karena kami saat ini sedang mengedepankan pemulihan baik itu kesehatan maupun psikologis yang bersangkutan,” ujar Henik di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

    Sekadar informasi, pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai anak berkonflik hukum (ABH). Dorongan pelaku melancarkan aksinya karena merasa sendirian dan tidak memiliki tempat untuk berkeluh kesah.

    Terlebih, pelaku juga mendapatkan inspirasi dari rekan di komunitas media sosialnya yang kerap membagikan konten kekerasan ekstrem.

    Pelaku juga memiliki enam sosok yang menginspirasi untuk melakukan kekerasan ekstrem. Enam tokoh itu yakni Brenton Tarrant, Alexandre Bissonete hingga Dylann Storm Roof. Sejumlah tokoh itu terlibat dalam tindak kekerasan hingga berujung pembunuhan di sejumlah negara.

    “Akan tetapi sekali lagi yang bersangkutan hanya melakukan copy cat atau peniruan saja, karena itu sebagai inspirasi yang bersangkutan melakukan tindakan,” pungkasnya.

  • KPK Geledah Rumah Dinas hingga Pribadi Bupati Ponorogo, Sita Dokumen-Uang

    KPK Geledah Rumah Dinas hingga Pribadi Bupati Ponorogo, Sita Dokumen-Uang

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Kabupaten Ponorogo, serta gratifikasi. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (11/11/2025).

    “Penggeledahan dilakukan di rumah dinas bupati, rumah tersangka SC, kantor bupati, kantor sekda, kantor BPKSDM, serta rumah ELW,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

    SC merupakan Sucipto, salah satu dari empat tersangka yang merupakan pihak swasta diduga pemberi suap kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sedangkan ElW adalah Ely Widodo selaku adik dari Sugiri.

    Dari penggeledahan ini, tim lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik sebagai barang bukti.

    “Dalam rangkaian giat tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, di rumah dinas bupati, penyidik juga mengamankan barbuk uang,” jelas Budi.

    Budi belum bisa menjelaskan nominal uang yang disita. Namun, barang bukti tersebut akan menjadi petunjuk bagi penyidik dalam proses penanganan perkara ini.

    Dia menjelaskan penggeledahan yang dilakukan penyidik sebagai upaya paksa dalam rangkaian kegiatan penyidikan dibutuhkan untuk mencari dan menemukan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.

    Pada perkara ini, KPK menetapkan tersangka dan menahan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku pihak swasta.

    Sugiri memperoleh total Rp900 juta dari Yunus Mahatma. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

    Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini lah Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah. Uang tersebut agar Yunus tetap menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

    Pada proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar.

    Kemudian Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.

  • Daftar 6 Tokoh yang Menginspirasi Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Daftar 6 Tokoh yang Menginspirasi Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri menyatakan ada enam tokoh yang menginspirasi pelaku dalam insiden ledakan SMAN 72 Jakarta.

    Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan enam tokoh itu dikenal dengan aksi kekerasan ekstrem hingga pembunuhan.

    “Nah di sini ada suatu hal yang memprihatinkan, ada beberapa yang menjadi inspirasi terkait figur kita sebutkan ada kurang lebih 6 yang tercatat,” ujar Mayndra di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025).

    Dia menambahkan, pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai anak berkonflik hukum (ABH) telah menuliskan nama tokoh itu di dalam senjata mainan miliknya.

    Di samping itu, dorongan pelaku melakukan perbuatannya itu karena merasa kesepian dan memiliki dendam terhadap perlakuan dirinya. Namun, pelaku tidak dapat bercerita kepada siapapun.

    Singkatnya, pelaku menemukan komunitas di media sosial yang menyukai tindak kekerasan ekstrem. Dalam komunitas tersebut, aksi kekerasan ekstrem dinilai heroik.

    “Mereka mengagumi kekerasan. Motivasi yang lain ketika beberapa pelaku melakukan tindakan kekerasan lalu mengupload ke media tersebut, komunitas itu akan mengapresiasi sesuatu hal yang heroik,” pungkasnya.

    Berikut enam tokoh yang menginspirasi siswa SMAN 72:

    1. Eric Harris dan Dylan Klebold, pelaku penembakan massal di Columbine High School, AS, 1999, penganut neo-Nazi;

    2. Dylann Storm Roof, pelaku penyerangan gereja di Charleston, AS, 2015, penganut supremasi kulit putih;

    3. Alexandre Bissonnette, pelaku penembakan masjid di Quebec, Kanada, 2017, dikenal karena Islamofobia ekstrem;

    4. Vladislav Roslyakov, pelaku penembakan massal Politeknik Kerch, Crimea, 2018;

    5. Brenton Tarrant, pelaku serangan masjid Christchurch, Selandia Baru, 2019;

    6. Natalie Lynn ‘Samantha’ Rupnow, pelaku penembakan sekolah di Madison, AS, 2024.

  • Harga Pangan Hari Ini (12/11): Beras Medium Turun, Cabai hingga Telur Naik

    Harga Pangan Hari Ini (12/11): Beras Medium Turun, Cabai hingga Telur Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas berbagai jenis cabai, bawang, minyak goreng hingga telur.

    Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, Rabu (12/11/2025) pukul 07.56 WIB, harga beras premium stagnan Rp15.539 per kg dan beras medium turun 0,17% menjadi Rp13.514 per kg hari ini.

    Sementara itu, harga beras SPHP meningkat berada di kisaran Rp12.736 per kg atau naik tipis 0,01% dibandingkan hari sebelumnya. 

    Harga cabai merah keriting turun 0,68% menjadi Rp53.227 per kg. Harga cabai merah besar naik 2,77% menjadi Rp53.574 per kg dan harga cabai rawit merah naik 0,35% menjadi Rp38.103 per kg. 

    Di sisi lain, harga bawang putih bonggol naik secara nasional sebesar 0,19% menjadi Rp36.666 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,25% menjadi Rp39.238 per kg. 

    Komoditas daging sapi murni naik 0,08% menjadi Rp135.115 per kg. Harga daging ayam ras naik 0,01% menjadi Rp36.896 per kg dan harga telur ayam ras naik 0,15% menjadi Rp30.429 per kg.

    Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,26% menjadi Rp10.643 per kg, sedangkan harga gula konsumsi turun 0,01% menjadi Rp17.948 per kg. 

    Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan stagnan di kisaran Rp20.896 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah naik 0,29% menjadi Rp17.517 per kg. 

    Komoditas pangan lainnya yaitu harga tepung terigu curah turun 0,13% menjadi Rp9.718 per kg dan harga tepung terigu kemasan turun 0,35% menjadi Rp12.898 per kg. Harga jagung tingkat peternak turun 0,16% menjadi Rp6.807 per kg. 

    Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung turun 0,55% menjadi Rp42.664 per kg dan ikan tongkol naik 0,41% menjadi Rp35.291 per kg, sementara ikan bandeng naik 0,33% menjadi Rp35.624 per kg.

  • Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Purbaya Tak Tampak Saat Prabowo Gelar Rapat Khusus Bahas Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus yang salah satunya membahas mengenai keuangan negara sebelum berangkat ke Australia. Menariknya, meski secara spesifik membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak.

    Adapun dalam rapat tersebut Prabowo telah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawal proses penyerapan APBN dan APBD. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Menkeu.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan syarat sekaligus deadline kepada pemerintah daerah alias pemda terkait pencairan dana transfer ke daerah pada akhir tahun 2025.

    Pemda yang tidak memenuhi syarat terancam akan memperoleh sisa transfer ke daerah termasuk penyaluran dana desa.

    Penyaluran TKD yang dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah. 

    Terkait penyaluran DBH baik itu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai semester I/2025. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah,” demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan. 

    Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya. Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU. 

    Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB. 

    Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas. 

    Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN). 

    Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes. 

    Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

    Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

    Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.  

    Mensesneg Awasi Penyerapan

    Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian/lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025. 

    Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025). 

    Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.

    Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

    Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun kendati membahas tentang keuangan negara, sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tampak dalam rapat tersebut.

    Surat Purbaya ke Kepala Daerah

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025. 

    Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025’, Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah. 

    Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun. 

    “Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025). 

    Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik. 

    Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. “[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah,” tulis Purbaya. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

    Surat itu dikirimkan Purbaya pada 20 Oktober 2025, dengan tembusan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Beberapa waktu sebelumnya, Purbaya juga sempat mewanti-wanti kementerian/lembaga khususnya dengan anggaran yang besar untuk mengoptimalkan belanjanya. 

    Dia memberikan waktu sampai dengan akhir Oktober 2025 kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya sebelum melakukan penyisiran dan merealokasi anggaran itu untuk bantuan kepada masyarakat. 

  • Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara. 

    Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahunan alias SPT untuk tahun pajak 2024 per 24 Agustus 2025. Realisasi itu setara 76,54% dari total WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

    Dari total jumlah WP yang telah melapor, 13,83 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdiri dari 12,6 juta WP karyawan dan 1,22 juta WP non karyawan. Sementara itu 1,25 juta SPT berasal dari WP badan. 

    Adapun single profile menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian. “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Terminal peti kemas

    Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu. 

    Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons sampai berita ini dimuat.

    Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

    Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

    Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

    Praktik Under Invoicing 

    Dalam catatan Bisnis, rencana pemerintah untuk menerapkan single profile itu sejalan dengan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menindak pelaku penyelundupan dan under invoicing. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia bahkan menyebut sedang berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

    Adapun pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pekan lalu, Purbaya menceritakan bakal memberikan penghargaan kepada pegawai pajak dan bea cukai apabila bisa merealisasikan target penerimaan negara. Sebaliknya, apabila tidak tercapai maka akan diberikan hukuman. 

    Menkeu lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat (AS) itu menegaskan bakal menindak praktik penyelundupan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan. “Yang suka main selundup, saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya memburu di belakangnya siapa? Di belakang saya Presiden kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi di sini. Pasti beres,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

    Belum Jelas Arah Kebijakan

    Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu. 

    Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

    “Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile,” terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

    “Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi ‘single profile’ antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan,” terang Fajry.

  • Nilai Dagang Indonesia-Australia Capai US Miliar, Rosan: Masih Bisa Ditingkatkan

    Nilai Dagang Indonesia-Australia Capai US$15 Miliar, Rosan: Masih Bisa Ditingkatkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Australia saat ini mencapai sekitar US$15 miliar.

    Kendati demikian, CEO Danantara itu pun juga menilai potensi kerja sama ekonomi kedua negara masih bisa ditingkatkan, terutama di sektor investasi dan hilirisasi.

    “Ini adalah kunjungan balasan dalam rangka kita memperkuat baik itu di dalam kapasitasnya hubungan investasi, perdagangan, dan hubungan bilateral komprehensif lainnya karena kita sudah mempunyai Indonesia-Australia CEPA sejak 2020,” ujar Rosan Roeslani saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan resmi di Sydney, Australia, Rabu (12/11/2025).

    Rosan menjelaskan, total nilai perdagangan kedua negara saat ini masih menunjukkan defisit bagi Indonesia.

    “Kita masih mengalami total perdagangan kita itu kurang lebih US$15 juta. Yang mana kita memang masih mengalami defisit kurang lebih hampir US$9 juta. Tapi dengan jasa yang ada itu sebenarnya ter-offset,” katanya.

    Dia mencontohkan, kontribusi sektor jasa terlihat dari tingginya jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia.

    “Turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan lain-lain,” ucap Rosan.

    Selain sektor pariwisata, Rosan menyebut ada peningkatan minat investasi dari perusahaan Australia di berbagai bidang.

    “Kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini. Yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, satu di bidang RS dan dua di bidang hilirisasi. Dua di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Itu juga akan kita fasilitasi dan juga untuk agriculture di bidang sapi,” jelasnya.

    Rosan menambahkan, dalam waktu dekat akan ada investasi besar yang berkaitan dengan Danantara dan berbasis di Australia.

    “Memang ada satu investasi kita yang mungkin Danantara yang cukup besar yang base-nya di sini akan kita [kejar] dalam waktu sangat-sangat dekat ini,” tandas Rosan.

  • Indonesia Bakal Dalami IA-CEPA, Investasi dan Perdagangan

    Indonesia Bakal Dalami IA-CEPA, Investasi dan Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Australia bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama di bidang investasi dan perdagangan.

    “Ya memang ini adalah kunjungan kedengaran atau state visit yang akan dimulai pada besok pagi. Baik itu dengan gubernurnya dan juga dengan prime minister-nya, acaranya akan sampai malam. Dan tentunya ini dalam rangka untuk kunjungan balasan karena prime minister Albanese juga berkunjung ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya,” ujar Rosan di Sydney, Rabu (12/11/2025).

    Menurut Rosan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama antara kedua negara, termasuk dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah berjalan sejak 2020.

    “Ini adalah kunjungan balasan dalam rangka kita memperkuat baik itu di dalam kapasitasnya hubungan investasi, perdagangan. Dan hubungan bilateral komprehensif lainnya karena kita sudah mempunyai Indonesia Australia Cepa sejak 2020,” jelasnya.

    Pria yang menjabat sebagai CEO Danantara itu juga menilai potensi ekonomi antara kedua negara masih bisa ditingkatkan lebih jauh.

    “Kita lihat potensinya sebenarnya masih bisa lebih ditingkatkan dari segi perdagangan dan juga dari segi investasi terutama,” katanya.

    Dia menjelaskan, meskipun nilai total perdagangan kedua negara mencapai sekitar US$15 juta, Indonesia masih mencatat defisit hampir US$9 juta. Namun, defisit tersebut sebagian besar terimbangi oleh sektor jasa, terutama dari sektor pariwisata.

    “Karena turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan lain-lain,” ucap Rosan.

    Rosan menambahkan, dalam rangkaian kunjungan ini dirinya juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pelaku usaha Australia.

    “Dari investasi ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini. Yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, satu di bidang RS dan dua di bidang hilirisasi. Dua di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi,” paparnya.

    Selain itu, kerja sama di bidang pertanian juga tengah dijajaki, khususnya terkait pengembangan sektor peternakan.

    “Itu juga akan kita fasilitasi dan juga untuk agriculture di bidang sapi ya. Itu juga kerjasamanya kita sedang bangun juga,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan adanya rencana investasi besar yang melibatkan Danantara dan berbasis di Australia.

    “Dan memang ada satu investasi kita yang mungkin Danantara yang cukup besar yang base-nya di sini akan kita… dalam waktu sangat-sangat dekat ini,” tandasnya.