Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Disambut Bagpipe, Prabowo Puji Agen Intelijen Australia di Hadapan PM Albanese

    Disambut Bagpipe, Prabowo Puji Agen Intelijen Australia di Hadapan PM Albanese

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memuji agen intelijen Australia di hadapan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese saat kunjungannya meninjau Kapal HMAS Canberra, pada Rabu (12/11/2025).

    Kepada Anthony, Prabowo menyebut bahwa agen intelijen Australia telah bekerja sangat baik. Ia pun senang disambut dengan bagpipe.

    “Anda tahu saya suka bagpipe. Jadi saya diterima dengan baik oleh bagpipe. Terima kasih banyak,” kelakar Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama, dikutip dari setkab.go.id.

    PM Albanese pun merespons Prabowo dengan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Angkatan Laut Australia atas penyambutan dan kerja sama yang baik dalam menyukseskan kunjungan tersebut.

    “Saya berterima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Laut dan Kapten HMAS Canberra, serta seluruh personel angkatan laut yang telah menyambut kami di sini dan membantu menyelenggarakan kunjungan hari ini,” ucap PM Albanese.

    Setelah itu, Presiden Prabowo dan PM Albanese menyaksikan penampilan fly pass empat pesawat aerobatik Royal Australian Air Force (RAAF) Roulette yang menggunakan pesawat PC-21.

    Atraksi udara tersebut melintas dari arah timur ke barat, kemudian melakukan satu putaran penuh di atas Sydney Harbour Bridge, menutup kunjungan dengan suasana penuh semangat persahabatan antara kedua negara.

    Adapun diketahui, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan peninjauan Kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia, pada Rabu, 12 November 2025.

    Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia, yang menandai penguatan hubungan pertahanan dan kerja sama strategis antara kedua negara.

    Setibanya di Garden Island Naval Base, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, dan Kepala Staf Angkatan Laut Australia (Chief of Royal Australian Navy) Laksamana Madya Mark Hammond.

    Saat memasuki kapal HMAS Canberra, Kepala Negara disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh satuan musik HMAS Canberra.

    Kemudian saat peninjauan, Prabowo diajak untuk melihat dari dek pertama yang menampilkan berbagai kendaraan taktis dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) amfibi.

    Kemudian ia mendapat penjelasan rinci mengenai kemampuan kapal dalam mendukung operasi amfibi, logistik, serta misi kemanusiaan.

    Peninjauan berlanjut ke dek kedua yang memperlihatkan hanggar helikopter Seahawk — bagian penting dari kekuatan udara maritim Australia.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mendengarkan penjelasan teknis tentang kemampuan helikopter tersebut dalam mendukung misi patroli dan penyelamatan di laut.

  • Eks Direktur Pelayanan Haji LN Kemenag Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

    Eks Direktur Pelayanan Haji LN Kemenag Irit Bicara Usai Diperiksa KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Cholid (SC) irit bicara setelah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, Subhan tiba pukul 08.39 WIB dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 14.34 WIB. Dia menyampaikan materi pemeriksaan ditanyakan ke penyidik.

    “Nanti tanya ke penyidik aja,” katanya, Rabu (12/11/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Subhan diperiksa terkait pengetahuannya atas pembagian kuota haji 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. 

    Selain itu, dia didalami mengenai layanan yang diterima jemaah haji pada saat itu.

    “Dalam pemeriksaan terhadap saksi Sdr SC hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50:50, serta penyediaan layanan bagi jemaah haji,” jelas Budi dalam keterangan tertulis.

    Kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut. Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil mantan Menteri Agama Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji Furoda mencapai Rp1 miliar.

  • Prabowo Ingin Batasi Game Online Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Kata Komdigi

    Prabowo Ingin Batasi Game Online Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Ini Kata Komdigi

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat suara mengenai wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membatasi atau mencari solusi atas pengaruh negatif game online, seperti Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), usai peristiwa ledakan yang melibatkan pelajar di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Raden Wijayakusuma Wardhana menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk membatasi peredaran dari aplikasi game online di tanah air. 

    Namun, Wardhana menyebut bahwa Komdigi selaku regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara menyeluruh terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk game online dan media sosial, agar sesuai dengan perkembangan usia anak.

    Ia menyatakan landasan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap seluruh konten digital tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (TUNAS).

    “Apa yang akan kita lakukan? Ada regulasi. Salah satu regulasinya adalah tadi adalah PP Tunas. Satu itu. Terus kedua, saya mungkin agak mengkoreksi atau meluruskan itu, tidak ada membatasi [game online]. Kita adalah negara demokrasi. Kita tidak untuk membatasi, tapi lebih menertibkan,” ucap Wardhana usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

    Wardhana juga menjelaskan dalam regulasi tersebut, pihaknya juga telah memetakan secara detail mengenai klasifikasi konten digital, termasuk gim online dan media sosial, sesuai dengan usia dari masing-masing anak. Termasuk, peran aktif dari masing-masing orang tua dalam melindungi buah hatinya saat tengah berselancar di ruang digital.

    “Salah satu penertibannya dengan adanya kita menggunakan classified ya, tim klasifikasi. Di dalam PP Tunas itu pun juga ada namanya klasifikasi, platform apa atau permainan apa atau aplikasi apa untuk anak usia 13 tahun ke bawah, bagaimana perlakuannya, sejauh mana peran orang tua, bagaimana hingga 17 tahun ke bawah, dan lainnya,” tegasnya.

    Dia juga mengatakan Komdigi baru-baru ini telah meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS), yakni sebuah sistem klasifikasi gim berbasis risiko dan kategori usia. Sistem itu akan menjadi acuan utama dalam usaha pengawasan dan penertiban terhadap peredaran gim online oleh pemerintah. 

    “Di game pun, ada game classification, dan kami juga belum lama ini, Ibu Menteri [Meutya Hafid] telah menyebutkan IGRS, Indonesian Game Rating System. Nah, itu kita akan lihat. Kembali lagi kita akan mendorong inovasi-inovasi dari anak muda,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk mewaspadai pengaruh gim daring atau game online dan perundungan di kalangan siswa.  

    Pengaruh game online seperti PUBG bisa memberikan dampak yang besar bagi siswa, khususnya saat pelajar belum bisa memilih hal yang bisa diaplikasikan dan yang sebaiknya tidak boleh diaplikasikan.

    Salah satu pengaruh game online yang viral di publik adalah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada akhir pekan silam. 

    “Presiden Prabowo tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi kepada wartawan.

    Menurutnya, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka. 

    Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah. 

    “Jadi perlu ada pembatasan. Di situ jenis-jenis senjata mudah sekali dipelajari, dan ini bisa lebih berbahaya. Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan [di dalam gim] bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa,” sambungnya.

    Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi, Raden Wijayakusuma Wardhana, saat memberikan pernyataan usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya./Bisnis-Julianus Palermo 

  • Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Pramugari Maskapai Garuda

    Kasus CSR BI-OJK, KPK Panggil Pramugari Maskapai Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil lima orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (12/11/2025).

    Salah satu saksi yang dipanggil berinisial ERDP, pramugari dari maskapai Garuda. Kemudian SSR selaku ibu rumah tangga, VOD selaku mahasiswa, AIC selaku Dokter Umum, dan DYR selaku wiraswasta.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK,” tulis Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (12/11/2025).

    Budi belum memberikan detail materi pemeriksaan hingga para saksi selesai diperiksa.

    Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya.

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • KPK Limpahkan Kasus Suap PUPR Sumut ke PN Tipikor Medan, Topan Cs Siap Disidang

    KPK Limpahkan Kasus Suap PUPR Sumut ke PN Tipikor Medan, Topan Cs Siap Disidang

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas suap proyek Dinas PUPR Sumatra Utara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

    Pelimpahan berkas ini menandakan babak baru bagi tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli Efendi, dan Heliyanto siap disidang.

    “Hari ini, Rabu (12/11), Tim JPU KPK melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra dan proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatra Utara, ke PN Tipikor Medan atas nama Tersangka Topan Obaja Ginting, Rasuli dan Heliyanto,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (12/11/2025).

    Rasuli Efendi Siregar (RES) merupakan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut dan Heliyanto merupakan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.

    Budi mengatakan sidang berlangsung secara terbuka dan mengajak masyarakat mengawal persidangan tersebut, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi.

    Pasalnya, kata dia, di hari yang sama telah berlangsung persidangan dengan agenda pledoi terhadap terdakwa di kasus suap proyek jalan itu, keduanya adalah M Akhirun Pilang (KIR) selaku Dirut PT DNG serta M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN.

    Topan tertangkap tangan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juni 2025 atas dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di Sumut.

    Dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan itu senilai Rp231,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Topan diduga mengatur untuk memenangkan perusahaan swasta guna menangani proyek tersebut. Dari pengkondisian ini, Topan mendapat janji fee Rp8 miliar.

  • Apple Luncurkan Kantong Tas Mungil Wadah iPhone, Harganya Setara UMR Solo

    Apple Luncurkan Kantong Tas Mungil Wadah iPhone, Harganya Setara UMR Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple menggemparkan sosial media dengan meluncurkan kantong tas mungil yang diberi nama iPhone Pocket.

    Tas kantong tersebut berbentuk sederhana, yang dibuat khusus untuk menyimpan dan membawa iPhone anda dengan cara yang stylish.

    iPhone Pocket ini terlahir dari kolaborasi antara ISSEY MIYAKE dan Apple, dengan menampilkan konstruksi rajutan 3D unik yang dirancang agar pas dengan iPhone apa pun.

    Melansir dari situs resminya, tas kantong ini akan mulai dijual pada Jumat, 14 November 2025. Penggemar Apple dapat membelinya di lokasi Apple Store tertentu dan di apple.com di Prancis, Tiongkok Raya, Italia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan AS.

    “iPhone Pocket menampilkan struktur terbuka bergaris dengan kualitas lipatan asli ISSEY MIYAKE. Terlahir dari ide menciptakan saku tambahan, desainnya yang sederhana membungkus iPhone sepenuhnya, meluas hingga muat lebih banyak barang sehari-hari pengguna,” tulis Apple di kanal resminya, Selasa (11/11/2025).

    Apple pun menjelaskan bahwa iPhone Pocket dapat dikenakan dengan berbagai cara yakni misalnya digenggam, diikatkan ke tas, atau dikenakan langsung di badan.

    Terdapat berbagai warna menarik yang disajikan untuk tas kantong ini. Desain tali pendek tersedia dalam delapan warna, dan desain tali panjang ada tiga warna.

    Peluncuran iPhone Pocket ini juga menunjukkan makna adanya keterikatan pada pemilik dan iPhone kesayangan mereka.

    “Desain iPhone Pocket mencerminkan ikatan antara iPhone dan penggunanya, sekaligus tetap memperhatikan bahwa produk Apple dirancang agar universal dalam hal estetika dan serbaguna,” ujar Yoshiyuki Miyamae, direktur desain MIYAKE DESIGN STUDIO.

    iPhone Pocket

    Di mana Bisa Beli iPhone Pocket?

    iPhone Pocket merupakan barang edisi khusus Apple. Di mana desain tali pendek tersedia dalam warna lemon, mandarin, ungu, merah muda, merak, safir, kayu manis, dan hitam.

    Kemudian desain tali panjang tersedia dalam warna safir, kayu manis, dan hitam.

    iPhone Pocket dengan desain tali pendek dijual seharga US$149,95 atau setara dengan Rp2,4 juta. Sedangkan desain tali panjang seharga US$229,95 atau Rp3,8 jutaan.

    Pelanggan dapat membeli iPhone Pocket mulai Jumat, 14 November 2025 di lokasi Apple Store tertentu dan apple.com di Prancis, Tiongkok Raya, Italia, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan AS.

  • Bongkar Pemerasan di Pemprov Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Dinas PUPR

    Bongkar Pemerasan di Pemprov Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Dinas PUPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan untuk mengusut dugaan pemerasan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau. Penggeledahan menyasar kantor Dinas PUPR Pemprov Riau

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan pada hari Selasa (11/11/2025). Tim KPK menyita beberapa barang bukti, salah satunya dokumen anggaran Dinas PUPR 

    “Penyidik kembali melanjutkan giat penggeledahan di Dinas PUPR Prov Riau. Dalam penggeledahan tersebut, Penyidik menyita dokumen dan BBE terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPR,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

    Pada perkara ini, Gubernur Riau Abdul Wahid meminta ‘jatah preman’ sebesar Rp7 miliar. Fee berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar, menjadi Rp177,4 miliar. Ada kenaikan Rp106 miliar.

    Uang diberikan secara berangsur, pada Juni 2025, Ferry selaku Sekda PUPR PKPP Riau mengumpulkan uang dari kepala UPT dengan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry menyalurkan uang Rp1 miliar melalui Dani M Nursalam untuk diserahkan kepada Abdul Wahid.

    Ferry juga memberikan Rp600 juta kepada kerabat Arief. Pada Agustus 2025, Dani menginstruksikan melalui Arief, agar Ferry mengumpulkan uang dengan total Rp1,2 miliar.

    Atas perintah Arief, uang tersebut didistribusikan untuk driver pribadinya sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp300juta.

    KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Gubernur Riau Abdul Wahid, M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

    Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 

    dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Tiba di Australia, Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan dan 21 Tembakan Kehormatan

    Tiba di Australia, Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan dan 21 Tembakan Kehormatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disambut oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn dalam upacara kenegaraan yang digelar di Admiralty House, Sydney, pada Rabu (12/11/2025).

    Dilansir dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian prosesi sebagai bentuk penghormatan tinggi negara tuan rumah kepada Kepala Negara Indonesia.

    Saat tiba di Admiralty House, Prabowo disambut langsung oleh Gubernur Jenderal Mostyn beserta Simeon Beckett.

    Selanjutnya, tembakan kehormatan sebanyak 21 kali atau gun salute mengiringi ketibaan Kepala Negara dan Gubernur Jenderal Mostyn di halaman Admiralty House. 

    Diiringi lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan, Presiden Prabowo berdiri tegak untuk menerima penghormatan militer dari pasukan Australia. 

    Selanjutnya, Prabowo didampingi Komandan Upacara melakukan inspeksi terhadap barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman upacara. Seusai inspeksi, dilakukan sesi perkenalan antara delegasi resmi dari masing-masing negara kepada kedua pemimpin. 

    Dalam upacara tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, serta Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono.

    Setelah pengenalan masing-masing delegasi, lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dengan khidmat. Pada momen ini, Presiden Prabowo dan Gubernur Jenderal Mostyn berdiri berdampingan di podium kehormatan.

    Sebagai penutup rangkaian upacara, Prabowo menandatangani buku tamu resmi di Admiralty House sebagai simbol persahabatan dan penghormatan antara Indonesia dan Australia.

  • Ini Alasan AI Hybrid Jadi Andalan Industri Jasa Keuangan

    Ini Alasan AI Hybrid Jadi Andalan Industri Jasa Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA- Penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hybrid menjadi strategi penting dalam industri jasa keuangan. Pendekatan AI hybrid dinilai tinggi oleh mayoritas pelaku industri jasa keuangan. 

    Hal itu terungkap dalam laporan terbaru Cloudera bersama Finextra Research yang melakukan survei kepada 155 eksekutif dan pemimpin di seluruh dunia. 

    Adrien Chenallier, Global Director, AI Solutions for Financial Services Cloudera mengatakan laporan ini mengonfirmasi bahwa strategi hybrid yang memungkinkan data bisa diakses di mana pun, tidak bisa ditawar lagi.

    “Untuk benar-benar menjembatani kesenjangan implementasi, perusahaan keuangan membutuhkan platform data dan AI yang terpadu untuk memastikan tata kelola dan keamanan yang konsisten di semua lingkungan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kepercayaan, mengelola risiko, dan mempercepat pengadopsian AI dalam skala besar,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

    Adapun, laporan terbaru itu disusun berdasarkan survei global yang dilakukan oleh Finextra Research pada Agustus 2025 terhadap 155 responden dari organisasi jasa keuangan dan teknologi. 

    Para peserta adalah pemegang jabatan senior di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika.

    Laporan itu mengungkapkan penerapan AI hybrid telah menjadi strategi yang sangat penting dalam industri jasa keuangan, dengan jumlah besar perusahaan (91%) menilai pendekatan hybrid memiliki nilai yang tinggi. 

    Selain itu, meskipun pengadopsian AI tersebar luas, studi ini mengonfirmasi bahwa hambatan data dan keamanan yang signifikan telah menghambat perusahaan untuk mencapai integrasi penuh di perusahaan. 

    Survei ini menunjukkan bahwa 62% organisasi jasa keuangan kini menggunakan pendekatan AI hybrid yang mencakup lingkungan cloud publik, pusat data, dan edge untuk menerapkan AI di manapun data berada. 

    Model ini dianggap sangat penting untuk mengelola sistem lama (legacy), meningkatkan skala secara efisien, dan menangani tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar, seperti pelatihan dan penerapan model AI.

    Laporan yang sama mengemukakan aspek keamanan data telah menjadi hambatan utama untuk menjembatani kesenjangan dalam implementasi AI. Terlebih lagi, 97% organisasi jasa keuangan melaporkan bahwa data silos menghambat kemampuan mereka untuk membangun dan menerapkan model AI yang efektif. 

    Tantangan ini menegaskan bahwa inovasi AI hanya dapat berhasil jika dibangun di atas fondasi tata kelola data dan keamanan yang terpercaya dan terpadu. 

    Meskipun memiliki ambisi AI yang besar, banyak perusahaan masih mengalami kesulitan untuk membuka potensi nilai transformasi yang sesungguhnya. 

    Hampir separuh organisasi (48%) telah bergerak melampaui eksperimen AI tahap awal, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan teknologi ini ke dalam operasi inti mereka. 

    Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan 26% perusahaan yang telah mengadopsi AI sepenuhnya di perusahaan mereka. 

    “Bagi anggota kami, kenyataannya jelas, AI hanya bisa memberikan potensi penuhnya ketika kedaulatan data, privasi, dan kepercayaan bisa dijamin,” kata Gary Wright, managing director, Finextra Research.

  • Bertemu PM Albanese, Prabowo Bahas Kemitraan Strategis RI-Australia

    Bertemu PM Albanese, Prabowo Bahas Kemitraan Strategis RI-Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, pada Rabu (12/11/2025).

    Pertemuan keduanya menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia, sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

    Dilansir dari keterangan resmi Istana, setibanya di Kirribilli House, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan salah satu kediaman resmi PM Australia tersebut. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai momen penyambutan, mencerminkan hubungan personal yang erat di antara kedua pemimpin.

    Usai penyambutan, Prabowo menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai bentuk penghormatan diplomatik. Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin berjalan bersama menuju sitting room untuk melaksanakan pertemuan empat mata.

    Dalam suasana yang akrab dan produktif, pertemuan ini berlangsung dalam format tertutup, menandakan pentingnya pembahasan yang bersifat strategis antara kedua kepala pemerintahan.

    Pertemuan tête-à-tête ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman.

    Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade, kedua pemimpin juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan indo-pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral.

    Sebagaimana diketahui, kemitraan Indonesia dan Australia yang sebelumnya di taraf Kemitraan Komprehensif berdasarkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership pada 5 April 2005 ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) saat kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada 31 Agustus 2018.

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Kirribilli House mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan. 

    “Melalui pertemuan ini, kedua pemimpin diharapkan dapat memperluas ruang dialog dan kolaborasi yang lebih konkret antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan global ke depan,” ujar Sekretariat Presiden.