Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kerjasama Indonesia-AS Ini Bidik Pengembangan Senjata Ringan

    Kerjasama Indonesia-AS Ini Bidik Pengembangan Senjata Ringan

    Bisnis.com, JAKARTA — Mitra strategis pemerintah dalam industri pertahanan Indonesia, Republikorp menandatangani Framework Agreement strategis dengan produsen senjata asal Amerika Serikat untuk memperkuat kemampuan pertahanan kawasan.

    Chairman Republikorp Norman Joesoef menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kematangan industri pertahanan Indonesia.

    “Lewat kerja sama dengan Colt, kami ingin memastikan bahwa transfer teknologi dan produksi lokal benar-benar memberi nilai tambah bagi ekosistem pertahanan nasional,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya hal ini bukan sekadar tentang membuat produk, melainkan membangun kapasitas dan kemitraan jangka panjang yang memperkuat kawasan.

    Penandatanganan ini, jelasnya,menjadi tonggak penting dan menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemampuan pertahanan kawasan, sekaligus membangun dasar kemitraan industri yang berkelanjutan di Asia Tenggara antara Republikorp dan Colt yang berkolaborasi dalam riset dan pengembangan sistem senjata ringan generasi berikutnya, perakitan dan produksi lokal di Indonesia, serta transfer teknologi dan program pelatihan teknis. 

    Kolaborasi ini, sambungnya juga membuka peluang bagi pembangunan lini produksi dalam negeri melalui skema joint venture, dengan PT Republik Armamen Industri (RAI) sebagai pelaksana utama di bawah grup Republikorp.

    Sementara itu Vice President Global Military & Law Enforcement Sales Colt Jens Heider mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam strategi ekspansi global Colt sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap modernisasi pertahanan Indonesia.

    “Dengan memadukan keahlian manufaktur kelas dunia dari Colt dengan kapasitas lokal dan visi strategis Republikorp, kami membangun fondasi industri pertahanan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan,” terangnya.

    Penandatanganan dilakukan oleh Jens Heider, Vice President Global MIL/LE Sales Colt’s Manufacturing Company LLC, dan Raden Baskoro Gondokusumo, Director PT Republik Armamen Industri, disaksikan oleh Norman Joesoef, Chairman Group Republikorp, serta Marsma TNI Dedy Laksmono, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan (Dir Tekindhan) Ditjen Pothan Kemhan RI, yang hadir mewakili Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

    Kesepakatan ini sejalan dengan visi strategis Indonesia dan Republikorp untuk memperkuat industri pertahanan nasional dan memperluas kemitraan internasional yang berkontribusi pada perdamaian serta stabilitas kawasan.

  • Daya Beli Masyarakat Lemah, Industri F&B Garap Pasar Konsumen Muda

    Daya Beli Masyarakat Lemah, Industri F&B Garap Pasar Konsumen Muda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha masih optimistis terhadap prospek industri makanan dan minuman (food and beverages/F&B) dalam negeri di tengah tantangan daya beli masyarakat yang menurun dengan strategi beradaptasi terhadap pasar generasi muda yang besar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2025 secara tahunan mencapai 5,04% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi ini lebih lambat bila dibandingkan kuartal II/2025 yang tumbuh 5,12% YoY.

    BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 didorong industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta pertanian.

    Industri pengolahan tercatat tumbuh 5,54% YoY di kuartal III/2025, melambat dari kuartal sebelumnya sebesar 5,68% YoY, dengan kontribusi sebesar 19,15% ke PDB. Lebih rinci, permintaan masyarakat paling banyak pada sektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,48%. 

    Direktur Sales Tetra Pak Indonesia Hendra Wijaya mengatakan perubahan perilaku konsumen menjadi pendorong utama bagi industri F&B agar terus berinovasi.

    “Konsumen sekarang berbeda terutama dengan porsi generasi muda lebih besar. Mereka lebih peduli pada kesehatan, gaya hidup, dan keberlanjutan. Karena itu, produk-produk inovasi di industri F&B harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan konsumen modern tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Hendra menjelaskan bahwa Tetra Pak saat ini juga telah merambah kemasan untuk berbagai kategori produk, mulai dari susu, santan, teh, kopi, hingga minuman berbasis nabati alias plant-based. Perusahaan juga berfokus pada pengembangan pasar baru, baik yang bersifat niche maupun massal, seiring perubahan tren konsumsi masyarakat.

    “Generasi muda sekarang lebih memilih produk yang sehat, rendah gula, dan berbasis tanaman. Kami mendukung produsen F&B untuk berinovasi menghadirkan produk seperti itu,” jelasnya.

    Meskipun pelemahan ekonomi berdampak pada hampir seluruh sektor, Hendra optimistis bahwa pertumbuhan industri F&B akan tetap positif seiring dengan meningkatnya populasi Indonesia.

    “Selama populasi naik, industri makanan dan minuman juga akan terus tumbuh,” tambahnya.

    Menurutnya, sektor makanan dan minuman Indonesia masih menjadi salah satu pasar paling dinamis di Asia Tenggara, didorong oleh pesatnya tingkat urbanisasi, meningkatnya pendapatan kelas menengah, dan perubahan gaya hidup konsumen.

    Selain itu, menurutnya inovasi menjadi kebutuhan bisnis yang mendesak, seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap pilihan makanan dan minuman lebih sehat, berkelanjutan, dan praktis. 

    “Pada pasar yang dinamis, seperti Indonesia, pertumbuhan bukan hanya soal volume, tapi juga tentang kemampuan beradaptasi, diferensiasi dan keberlanjutan” tekannya.

    Hendra menyebut pasca pandemi Covid-19 juga dapat menjadi momentum penting bagi para pelaku industri dalam calon pelanggan baru

    Marketing Director Tetra Pak Malaysia, Singapore, Philippines & Indonesia (MSPI)  John Jose juga memproyeksikan masa depan industri makanan dan minuman penuh peluang. 

    “Baik produsen yang sudah mapan maupun yang baru berkembang harus mampu mendukung dan mengadopsi inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan,” terangnya.

  • ESDM Beri Sinyal BP-AKR Bakal Beli 300.000 Base Fuel dari Pertamina

    ESDM Beri Sinyal BP-AKR Bakal Beli 300.000 Base Fuel dari Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) bakal menambah pembelian base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina Patra Niaga.

    Dengan begitu, secara total BP-AKR bakal membeli 300.000 barel base fuel dari perusahaan pelat merah tersebut.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memerinci, BP-AKR sebelumnya telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Kemudian, BP-AKR telah memesan tambahan 100.000 barel lagi yang akan tiba pada bulan ini.

    “BP-AKR kemarin sudah dua kali pesan 100.000 [atau] 2 kargo. Dan kita dengar-dengar akan ada lagi kargo ketiga [100.000 barel],” ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Kendati demikian, Laode belum bisa memerinci kapan kargo ketiga untuk BP-AKR tersebut dikirim. Menurutnya, hal ini masih indikasi imbas tingginya pesanan BBM BP-AKR di lapangan. “Ini kan baru indikasi. Indikasi yang bagus kan?” katanya.

    Lebih lanjut, Laode mengaku belum mengetahui nasib Shell dan Vivo terkait negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Dia menyebut, negosiasi masih dilakukan secara business to business (B2B).

    Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa ikut campur tangan. Laode pun mengaku belum tahu kendala ataupun alasan Shell dan Vivo belum mau membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

    “Kalau mau tanya kendala, lebih pas kepada yang B2B-nya. Kita nggak tahu, karena ada yang berhasil dan ada yang masih membahas. Kalau yang berhasil kan mereka berarti membuktikan sudah tidak ada kendala,” jelasnya.

    Sebelumnya, BP-AKR mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur.  

    Ketersediaan kembali produk ini berasal dari pengadaan base fuel RON 92 hasil impor melalui mekanisme B2B dengan PT Pertamina Patra Niaga sesuai arahan pemerintah.  

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama ini terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.

    Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian ESDM, dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud.  

    “BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ucap Vanda melalui keterangan resmi, beberapa waktu lalu.

    BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta BP internasional.  

    Vanda mengatakan, semua tahapan ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen BP-AKR dalam menjamin konsistensi mutu produk dan kenyamanan pelanggan.

    Dia menegaskan bahwa pengadaan base fuel impor melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, merupakan solusi sementara kesinambungan usaha yang diambil oleh BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.  

    Hal ini guna menjaga kelancaran pasokan bahan bakar di lapangan dan memastikan seluruh mitra operasional di jaringan SPBU bp dapat terus melayani masyarakat.

  • TNI Buka Suara soal Kabar Jenderal Bintang 3 Ikut Eksekusi Lahan Sengketa JK vs Lippo

    TNI Buka Suara soal Kabar Jenderal Bintang 3 Ikut Eksekusi Lahan Sengketa JK vs Lippo

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI angkat bicara soal adanya jenderal bintang tiga yang ikut dalam eksekusi lahan milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, di Makassar.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, sosok prajurit TNI itu diduga Achmad Adipati Karna Widjaja. Kadispenad TNI Kolonel Inf Donny Pramono membenarkan Achmad merupakan prajurit aktif dengan pangkat Mayor Jenderal. Achmad pun saat ini bertugas sebagai Stafsus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

    “Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

    Hanya saja, Donny belum bisa memastikan apakah Mayjen Achmad merupakan sosok yang hadir di lokasi eksekusi lahan milik JK itu. Dia hanya menyatakan bahwa TNI masih mendalami informasi tersebut.

    Pada prinsipnya, kata Donny, Angkatan Darat (AD) menyatakan semua prajurit, termasuk pemegang jabatan strategis sudah terikat aturan dan kode etik militer. 

    Secara khusus, prajurit militer tidak boleh terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan. 

    “Namun, terkait dengan pemberitaan maupun tudingan yang beredar di media sosial mengenai keberadaan beliau di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar. Kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” imbuhnya.

    Sementara itu, Donny meminta agar semua pihak untuk menunggu informasi resmi terkait keberadaan Mayjen Achmad di lokasi tanah sengketa itu.

    “Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat,” pungkasnya.

  • Kepala BGN Janji Tuntaskan Pembayaran Gaji Petugas MBG Pekan Ini

    Kepala BGN Janji Tuntaskan Pembayaran Gaji Petugas MBG Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berjanji akan menyelesaikan masalah telat bayar gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan ini.

    Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Pasalnya, terdapat berbagai laporan dari petugas MBG yang mengeluh karena gaji belum dibayar.

    “Kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember,” kata Dadan.

    Dia mengatakan ke depan BGN mengupayakan tidak ada keterlambatan pembayaran gaji. Dadan menjelaskan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 1 dan 2 statusnya sudah P3K sehingga tidak ada masalah dengan pembayaran gaji. Bahkan menerima tunjangan kerja.

    Kemudian bagi SPPI batch 3 terjadi alokasi anggaran yang berbeda karena pelaksanaan tes baru berjalan pada bulan ini. Kondisi ini lah yang mengakibatkan keterlambatan bayar gaji.

    Dadan menuturkan karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara SPPI batch 3 dan juga Ahli Gizi dan Ahli Akuntan masih harus digaji dengan sistem konsultan perorangan.

    “Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6 ini ada keterlambatan tapi insyaallah paling lambat hari minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujar Dadan.

    Di sisi lain, Dadan menyampaikan bahwa BGN juga akan mencairkan pembayaran untuk menambah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena bertambahnya mitra MBG sehingga perlu ketaatan dalam pembuatan komitmen kerja.

    “Tapi proses pergantian dari PPK lama ke yang baru butuh juga waktu seperti biasa dan InsyaAllah minggu ini seluruh pencairan juga akan selesai makanya tidak heran kalau sehari kemarin Rp3,4 triliun yang telah cair,” pungkasnya.

  • Kejagung Periksa 20 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Petral 2008-2015

    Kejagung Periksa 20 Saksi di Kasus Dugaan Korupsi Petral 2008-2015

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan telah memeriksa 20 saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025.

    “Untuk saksi, sudah lebih dari 20 orang,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

    Meski demikian, Anang belum menjelaskan sosok puluhan saksi yang diperiksa itu. Dia hanya menyatakan bahwa penyidik pada Jampidsus Kejagung RI masih melakukan pendalaman terkait dengan perkara ini.

    Di samping itu, Anang menegaskan bahwa periodesasi pengusutan korps Adhyaksa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini berbeda.

    Pasalnya, periode KPK mengusut perkara Petral ini 2019-2025. Sementara, penyidik Kejagung melakukan pengusutan pada periode 2008-2015.

    “Ini kan kalau gedung bundar menangani periode 2008-2015, bukan 2017. Dan ini pengembangan dari perkara yg sudah berjalan di persidangan,” imbuhnya.

    Di samping itu, kata Anang, penyidik Kejagung juga telah melakukan koordinasi KPK terkait pengusutan ini.

    “[Kasus Petral] Baru. Tim kita sudah melakukan koordinasi dengan Tim KPK,” pungkasnya.

  • 6 Fakta Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta: Motif Pelaku hingga Jenis Bom 5 jam yang lalu

    6 Fakta Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta: Motif Pelaku hingga Jenis Bom

    5 jam yang lalu

  • Usut Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag 5 jam yang lalu

    Usut Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag

    5 jam yang lalu

  • Kasus Dugaan Korupsi LPEI, KPK Periksa Kadiv Kepatuhan

    Kasus Dugaan Korupsi LPEI, KPK Periksa Kadiv Kepatuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Divisi Kepatuhan LPEI tahun 2015 berinisial DWK sebagai saksi terkait kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025). 

    Budi mengatakan DWK diperiksa oleh penyidik perihal kepatuhan mengenai proposal pembiayaan yang diberikan LPEI.

    “Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait review kepatuhan atas proposal pembiayaan yang akan diberikan oleh LPEI,” kata Budi, Rabu (12/11/2025).

    Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

    KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI DW, Direktur Pelaksana IV LPEI AS, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE JM, Direktur Utama PT PE NN, dan Direktur Keuangan PT PE SM.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka.

    Dalam perkara ini terdapat 15 debitur yang diberi kredit oleh LPEI dan diduga mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp11 triliun.

  • Impor Scrap Baja Dilonggarkan Bersyarat Usai Polemik Kontaminasi Radioaktif

    Impor Scrap Baja Dilonggarkan Bersyarat Usai Polemik Kontaminasi Radioaktif

    Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengungkap pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk impor scrap metal atau besi tua yang sebelumnya sempat disetop lantaran temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137). 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pemerintah memberikan waktu tiga bulan bagi industri baja, selaku pengguna bahan baku berupa scrap, untuk memasang alat pendeteksi radioaktif seperti Radiation Portal Monitor (RPM) di fasilitas peleburan. 

    “Untuk memasang itu perlu waktu karena barangnya juga impor, paling cepat 3 bulan, nah jadi kami pun meminta bahwa kalau 3 bulan kami nggak bisa impor scrap, berarti kan berhenti produksi, akhirnya diizinkan dikasih tambahan waktu 3 bulan,” kata Harry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Jika dalam 3 bulan pelaku usaha peleburan belum memasang alat pendeteksi tersebut, maka izin impor scrap tidak dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dapat berakibat ke operasional pabrik. 

    Harry menerangkan bahwa pihaknya menyepakati keputusan tersebut. Meskipun, dalam pemasangannya dibutuhkan investasi tambahan sebesar Rp3,5 miliar-Rp5 miliar. 

    “Kami ikut permintaan pemerintah memasang alat itu, hanya saja pada saat kami bersimulasi, misalnya ini ya, ternyata terdeteksi ini nggak bisa diapa-apain, kan pertanyaannya apakah bisa kita re-ekspor? nggak bisa, karena sudah keluar dari wilayah kepabeanan,” tuturnya. 

    Menurut dia, mestinya alat pendeteksi radioaktif berada di wilayah kepabeanan atau kawasan border yang dikelola Bea Cukai. Dengan begitu, jika impor scrap terdeteksi radioaktif, maka barang tersebut bisa dikembalikan ke negara asalnya. 

    Sementara, jika ditemukan paparan ketika sudah berada di kawasan fasilitas peleburan, maka barang tersebut tak bisa dikembalikan ke negara asal. Pihaknya telah bertanya ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) jika ditemukan lagi barang terkontaminasi radioaktif maka barang tersebut ‘ditanam’. 

    “Pertanyaan ditanam dimana? kan belum ketahuan, alangkah baiknya, kalau tempat pencegahan pertama itu di border, kami pasang alat kami peleburan, tapi itu jangan dijadikan tempat pendeteksi awal jadikanlah tempat itu pendeteksi lanjutan,” jelasnya. 

    Adapun, saat ini industri membutuhkan 2 juta ton scrap atau logam bekas untuk kebutuhan produksi baja. Dalam hal ini, scrap dari lokal baru bisa memasok 600.000 ton, sementara sisanya diimpor. 

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan bahan baku baja yang diimpor bisa tetap diizinkan. 

    “Ini yang kami coba koordinasi lagi dengan teman-teman k/l supaya industri tetap produksi,” tuturnya.