Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Isu Perizinan Bikin Rp1.500 Triliun Investasi Belum Terealisasi

    Isu Perizinan Bikin Rp1.500 Triliun Investasi Belum Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp1.500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi sepanjang 2022—2024.

    Todotua menjelaskan padahal banyak calon investor sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) seperti yang tercatat di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kendati demikian, realisasi investasi belum ada.

    “Karena apa? Masih pengurusan izin lah, itulah, inilah. Unrealized investment, potensi investasi yang bisa terjadi tetapi tidak bisa terjadi karena beberapa hal,” ujar Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus mempermudah perizinan usaha. Dia mencontohkan pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Menurut Todotua, ada dua substansi baru yang diatur dalam PP 28/2025. Pertama, penerapan service level agreement (SLA) yang membuat setiap tahapan dalam proses perizinan usaha—mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin—akan diberikan batas waktu layanan yang jelas.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    “Jadi dunia usaha itu, pelaku usaha itu, datang di negara kita, ngurus izin, itu selalu dibilang, ‘Berapa lama ngurus izin?’ Ini kan susah. Nah ini kita bikin namanya fiktif positif,” jelas Todotua.

    Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

    Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

    “Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?” kata Todotua.

    Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

    Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

  • Kemendag Gaungkan Gerakan Pasar Tradisional Bersih dari Surabaya

    Kemendag Gaungkan Gerakan Pasar Tradisional Bersih dari Surabaya

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah mencatat pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem untuk mengatur limbah agar tidak berserakan di kawasan pasar dan dapat didaur ulang sehingga memberi nilai ekonomis.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq agar memasukkan pasar tradisional di seluruh Indonesia dalam gerakan bebas sampah.

    “Kalau pasarnya bersih, pedagangnya sehat, senang. Pengunjungnya juga senang karena pasti enggak bau, tapi kalau pasar masih kotor dengan sampah, tentu nanti penjual, pedagang tidak sehat,” kata Budi di kawasan Pasar Sememi, Surabaya, Jawa Timur, dalam acara Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan), Kamis (13/11/2025). .

    Budi meyakini pasar tradisional yang bersih itu dapat dibentuk. Dia mencontohkan salah satu pasar tradisional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diklaim telah bebas dari sampah, dan juga dipergunakan untuk aktivitas lainnya selain kegiatan jual-beli. 

    “Saya kasih contoh di Yogyakarta. Itu ada pasar bersih banget, kemudian ada cafe-nya, jadi tempat nongkrong anak-anak muda, terus di atas ada ruang perkantoran,” bebernya.

    Selain itu, Budi juga memperkenalkan, perihal bank sampah yang sudah beridiri di sekitar Pasar Sememi. Dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya pedagang di pasar mengumpulkan limbah yang layak untuk didaur ulang.

    “Namanya waste station itu ngumpulin barang. Misalnya plastik dari para pedagang, ditaruh di situ, nanti dia akan diproses, menjadi bahan baki untuk membuat plastik lagi,” jelasnya.

    Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan sejumlah uang dari petugas berdasarkan kuantitas sampah yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, permasalahan limbah yang berserakan di pasar dapat diselesaikan secara komprehensif. 

    “Jadi semua berjalan, para pedagang tentu semakin bersemangat karena sampah yang berceceran itu juga menghasilkan uang, terus tidak merusak lingkungan, semua diproses dengan baik,” pungkasnya.

  • Istri Gus Dur Dialog dengan Tim Reformasi Polri: Aparat Tak Boleh Sakiti Rakyat

    Istri Gus Dur Dialog dengan Tim Reformasi Polri: Aparat Tak Boleh Sakiti Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah Wahid menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Polri dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan Polri harus bisa menjaga kedaulatan sipil dan bukan malah sebaliknya.

    “Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat,” kata Sinta di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

    Dia menambahkan, sejumlah masukan telah disampaikan dalam audiensi bersama tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Salah satu masukan dari GNB ini yaitu soal Polri harus bisa lepas dari intervensi politik maupun Bisnis. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya untuk ke depannya.

    “Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi,” pungkasnya.

    Sementara itu, anggota GNB, Komaruddin Hidayat menyatakan masukan, kritik maupun saran sangat wajar dilayangkan kepada Polri. Namun, masukan itu terjadi lantaran anggota Polri tidak menjelaskan tugasnya dengan baik.

    Oleh sebab itu, Komarudin menyampaikan bahwa komisi reformasi Polri harus bisa menerima setiap saran dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti tokoh agama.

    “Sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu,” pungkasnya.

  • Ini Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Polisi Meski Berstatus Tersangka

    Ini Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Polisi Meski Berstatus Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah selesai memeriksa eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Selain Roy, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.  Ketiganya diperiksa selama 9 jam 20 menit oleh penyidik.

    Namun, Roy Suryo dkk tidak langsung ditahan dalam pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

    Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan alasan Roy Suryo dkk tak ditahan karena telah mengajukan ahli dan saksi yang meringankan.

    “Setelah ini, kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan,” ujar Iman di Polda Metro Jaya, Kamis (13/11/2025).

    Alasan pengajuan pihak yang meringankan itu, kata Iman, dipertimbangkan oleh penyidik agar proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo Dkk tetap berimbang.

    “Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitu pun juga terhadap ahli yang meringankan,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan penyidik telah melayangkan ratusan pertanyaan terhadap tiga tersangka ini. Perinciannya, Rismon 157 pertanyaan, Roy Suryo 134 pertanyaan dan dr Tifa 86 pertanyaan.

    “Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” tutur Budi.

  • Ini Enam Poin Persoalan Tanah dan Ruang di Makassar: Tak Ada RDTR hingga Konflik Agraria

    Ini Enam Poin Persoalan Tanah dan Ruang di Makassar: Tak Ada RDTR hingga Konflik Agraria

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas enam poin persoalan tanah dan ruang bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Makassar.

    Nusron menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. Mulai dari integrasi data antara nomor identifikasi bidang tanah (NIB) dan nomor objek pajak (NOP) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

    “Kedua, pemutakhiran sertifikat lama agar tidak tumpang tindih,” ujar Nusron usai melakukan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu-isu Strategis Pertanahan bersama di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis.

    Selanjutnya, Nusron menyoroti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    Ia menyebut, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang serta menarik investasi daerah.

    Pembahasan berikutnya adalah langkah penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang hak guna usaha (HGU) dengan masyarakat.

    Nusron menyebut data rendahnya jumlah tempat ibadah dan tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Sulawesi Selatan. Dari 13.575 masjid, baru sekitar 3.111 atau sekitar 20 persen lebih yang telah bersertifikat.

    “Sekarang baru 20 persen masjid yang bersertifikat. Ini perlu jadi perhatian serius,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa tanah wakaf, masjid, musala, gereja, pesantren, dan makam harus segera disertifikatkan agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama di daerah perkotaan yang nilai tanahnya semakin tinggi.

    “Hari ini mungkin tidak bermasalah, tapi nanti ketika tanah wakaf kena proyek jalan atau tol, keluarga wakif bisa muncul dan mengklaim. Kalau tidak disertifikatkan, itu bisa jadi konflik,” ujar Nusron.

    Untuk itu, ia berencana mengumpulkan seluruh organisasi keagamaan dan lembaga wakaf, termasuk MUI, NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Badan Wakaf Nasional, guna menyusun strategi percepatan sertifikasi aset keagamaan.

    “Lalu, juga konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang sudah diokupasi masyarakat, semua itu perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” jelas Nusron.

    Nusron memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala daerah se-Sulsel. Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang di lapangan.

  • Baru 11 Blok Migas Bagi Jatah Saham 10% ke Daerah, 68 Masih Proses

    Baru 11 Blok Migas Bagi Jatah Saham 10% ke Daerah, 68 Masih Proses

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10% untuk pemerintah daerah (pemda) baru terealisasi di 11 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas). Sementara itu, pengalihan PI 10% di 68 WK lainnya masih berproses.

    PI 10% adalah kepemilikan saham maksimum 10% dalam kontrak minyak dan gas yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, saat ini baru 11 WK yang telah melakukan pengalihan PI 10% kepada pemda, sedangkan 68 WK lainnya masih berprogres.

    “Dari 60-an WK yang disampaikan itu masih dalam proses 2%. Kemudian, 11 WK sudah selesai,” ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Dia memerinci, 11 WK yang telah mengalihkan PI 10% itu adalah WK ONWJ kepada Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lalu, WK Mahakam kepada Pemprov Kalimantan Timur, WK Siak kepada Pemprov Riau, WK Ketapang kepada Pemprov Jawa Timur, serta WK Sebuku kepada Pemprov Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.

    Berikutnya, WK Southeast Sumatra kepada Pemprov DKI Jakarta dan Lampung, WK Rokan kepada Pemprov Riau, WK Kampar kepada Pemprov Riau, WK West Madura Offshore kepada Pemprov Jawa Timur, WK Mahato kepada Pemprov Riau, dan WK Sanga-Sanga kepada Pemprov Kalimantan Timur.

    Sementara itu, untuk 68 WK yang masih berprogres mencakup 13 WK yang masih dalam tahap plan of development (PoD) I hingga gubernur menunjuk BUMD. Kemudian, 48 WK masih proses penawaran PI 10%, 3 WK masih tahap permohonan pengalihan, serta 4 WK dalam proses pengajuan kepada menteri ESDM.

    Untuk diketahui, pengalihan PI 10% kepada pemda bertujuan untuk meningkatkan peran serta nasional dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

    Pengalihan PI 10% juga bertujuan mendorong transfer teknologi dan kapasitas bagi BUMD atau perusahaan nasional serta menjamin adanya keadilan distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan migas.

  • EUDR Ditunda: Perusahaan Besar UE Untung, Petani Kecil RI Tertekan

    EUDR Ditunda: Perusahaan Besar UE Untung, Petani Kecil RI Tertekan

    Bisnis.com, NUSA DUA, BALI — Penundaan implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) hingga Desember 2026 dinilai menguntungkan perusahaan besar di Eropa yang telah siap memenuhi regulasi, namun menambah tekanan bagi petani kecil di Indonesia.

    Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, menuturkan Indonesia sejak awal mengambil pendekatan proaktif dan konstruktif dalam menanggapi EUDR.

    Dia menyampaikan, Indonesia bersama negara lain berkali-kali menyoroti kekhawatiran perihal waktu persiapan yang singkat, sistem benchmarking, dan risiko bagi petani kecil sejak 2022 silam.

    Adapun, penundaan yang diusulkan Komisi Eropa muncul lantaran sistem teknologi informasi (TI) EUDR belum siap sepenuhnya.

    “Proposal tersebut menetapkan jadwal yang direvisi, yakni penundaan kewajiban bagi usaha mikro dan kecil hingga 30 Desember 2026. Jadi penundaan ini hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil,” kata Andri dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025). 

    Namun, usulan penundaan hanya berlaku untuk importir usaha mikro dan kecil di UE, sedangkan usaha menengah dan besar tetap harus mematuhi ketentuan mulai Desember 2025. Ini artinya, perusahaan besar di UE berpotensi diuntungkan karena sudah memiliki sistem ketertelusuran yang mapan.

    “Secara lebih luas, proposal ini dianggap menguntungkan perusahaan besar yang sudah memiliki sistem keterlacakan penuh, serta produsen UE berbasis kecil, sementara memberikan bantuan terbatas untuk operator menengah yang menghadapi risiko beragam,” tuturnya.

    Andri menilai perbedaan kesiapan otoritas antarnegara UE dapat menimbulkan risiko “forum shopping”, di mana importir memilih pelabuhan masuk dengan regulasi yang lebih longgar.

    Kendati demikian, menurutnya, penundaan ini juga memberi waktu bagi Indonesia untuk memperkuat sistem nasional, termasuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), akurasi data geolokasi, serta kapasitas petani kecil.

    Selain itu, Andri juga menyoroti pentingnya memanfaatkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU—CEPA) sebagai platform kerja sama untuk mendorong perdagangan berkelanjutan berbasis dialog.

    Meski begitu, dia menekankan IEU—CEPA tidak dirancang untuk menggantikan EUDR, melainkan menyediakan platform kerja sama untuk memajukan keberlanjutan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyebut EUDR yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan internasional, membebani petani kecil, menciptakan diskriminasi terhadap negara berkembang, dan berpotensi melanggar keadilan sosial dalam rantai pasok.

    “Prinsip universal menjadi hukum internasional. Maka standarnya pun harus berlaku secara universal. Bukan berarti standar pengelolaan sawit negara barat (Eropa) lebih baik, dan ASEAN tidak. Sebab seharusnya European Union Deforestation Regulation [EUDR] memiliki standar yang sama,” ujar Arif.

    Dia mengusulkan mekanisme komunikasi yang telah terbukti melalui pengalaman Indonesia–Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA di sektor kehutanan.

    Lebih lanjut, dia juga merekomendasikan pembentukan Licensing Information Unit di Indonesia sebagai pintu komunikasi resmi bagi otoritas Eropa untuk memverifikasi asal-usul dan status keberlanjutan produk, dengan data tetap disimpan di Indonesia.

    Menurutnya, mekanisme serupa dapat direplikasi untuk EUDR melalui integrasi antara dashboard nasional Indonesia dan sistem EUDR, sehingga verifikasi dapat berjalan tanpa membebani petani kecil dan tanpa melanggar kedaulatan data.

    Dengan pendekatan ini, kata dia, implementasi EUDR dapat menjadi lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan internasional.

    Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat industri sawit nasional kini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42% dikelola oleh pekebun rakyat. Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

    Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat menyampaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan reformasi regulasi besar-besaran seperti penyederhanaan persyaratan dari 14 syarat menjadi 2 syarat, yakni verifikasi dipangkas dari tiga tahap menjadi satu tahap, integrasi proses melalui sistem digital nasional.

    “Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” terang Abdul.

    Dia menambahkan, seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, pemerintah mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, hingga unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

  • Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pajak Rp1.300 Triliun Akibat Tax Holiday Cs

    Pemerintah Berpotensi Kehilangan Pajak Rp1.300 Triliun Akibat Tax Holiday Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak akibat pemberian berbagai fasilitas insentif pajak untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

    Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction. 

    “Harusnya negara dapat [penerimaan pajak], [jadi] tidak dapat. Tahun 2025 berjalannya waktu sampai kepada Q3 [kuartal III], ada konsolidasi kurang lebih fasilitas itu sudah Rp1.300 triliun,” ungkap Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Kendati demikian, dia menjelaskan tidak terealisasi potensi penerimaan pajak yang besar itu bisa terkompensasi dengan masuknya investasi. Menurutnya, banyak negara melakukan strategi serupa.

    Dia juga mengatakan bahwa investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

    “Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain,” ujarnya.

    Adapun dalam paparan Todotua, setidaknya ada tujuh insentif investasi untuk bisnis yang diberikan pemerintah. Pertama, tax holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

    Kedua, tax allowance yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

    Ketiga, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi. Keempat, pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

    Kelima, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi. Keenam, pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

    Ketujuh, super tax deduction yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

  • Indosat, Nokia, NVIDIA Bangun Pusat Riset AI di Surabaya, Pertama di Asean

    Indosat, Nokia, NVIDIA Bangun Pusat Riset AI di Surabaya, Pertama di Asean

    Bisnis.com, SURABAYA – Tiga perusahaan raksasa di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, Indosat Ooredoo Hutchison, Nokia, dan NVIDIA resmi meluncurkan AI-RAN Research Center, yakni satu-satunya pusat riset atau pengembangan jaringan Radio Access Network (RAN) berbasis kecerdasan buatan (AI) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).

    Adapun sentra riset yang bertempat di Gedung Indosat Ooredoo Hutchison, Jalan Kayoon tersebut merupakan yang pertama di Asia Tenggara dan berfungsi sebagai wadah bersama bagi penelitian dan pengembangan jaringan nirkabel berbasis AI atau AI-native wireless networks dan ekosistem aplikasi edge AI.

    Tempat tersebut nantinya akan menjadi ruang kolaborasi bagi para insinyur, peneliti, mahasiswa, dan talenta digital lainnya untuk melakukan pembelajaran, uji coba, hingga pengembangan perangkat lunak berbasis AI.

    President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha menjelaskan bahwa pembukaan pusat riset yang akan membuat jaringan seluler menjadi lebih cerdas, cepat, dan efisien itu merupakan fase perdana dari kemitraan strategis yang diumumkan pada Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol pada Maret 2025 silam. 

    Vikram melanjutkan pusat riset tersebut didukung sepenuhnya oleh teknologi RAN terkini dari Nokia, sistem akselerasi komputasi yang muktahir dari NVIDIA, serta jaringan komersial Indosat yang senantiasa andal, guna menghadirkan integrasi AI dalam mendukung jaringan telekomunikasi di seluruh penjuru tanah air.

    Kehadiran pusat pengembangan tersebut di Surabaya juga merupakan respons dari para pemimpin teknologi global terhadap visi Indonesia Emas 2045, dengan harapan dapat mempercepat transformasi digital nasional, serta mendorong lahirnya talenta AI lokal yang berdaya saing global, juga mendukung ambisi Indonesia menjadi salah satu dari lima negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

    “Dengan tema ‘AI oleh orang Indonesia, untuk Indonesia’, kami tidak ingin hanya membawa aplikasi dari luar. Kami ingin bermitra dan membangunnya bersama di sini. Sovereignty juga sangat penting. Siapapun yang ingin datang, dan berkontribusi di sini, dan ingin menjadi pengembang pemula, kami menyambut mereka. Ini undangan terbuka bagi siapa pun, dan kami akan memberikan mereka Computation ini untuk mereka, melakukan apa yang dibutuhkan, dan menghasilkan dampak nyata yang dapat membantu seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Vikram.

    Infrastruktur AI-RAN tersebut tidak hanya memfasilitasi software-defined RAN berkinerja tinggi pada infrastruktur yang sama, tapi juga terhubung langsung dengan Sovereign AI Factory milik Indosat yang terdapat di jantung negara, Jakarta. 

    Terkait alasan pemilihan Surabaya sebagai pusat riset dan pengembangan yang strategis yang terletak di wilayah Indonesia Timur, merupakan pijakan awal yang baik guna dapat membangun “AI Grid” di seluruh penjuru negeri, yang akan menjadi pondasi untuk menghadirkan AI sebagai alat bantu bagi jutaan masyarakat Indonesia.

    “Kita memiliki hampir 55.000 BTS. Inisiatif ini akan mengubah semua menara itu menjadi AI Factory. Jadi, dari sebuah AI Factory, ini sebuah gerakan menuju AI Grid. Sederhananya, ini bisa membawa AI, tidak hanya ke Jakarta, Surabaya, tapi ke semua desa, baik di Tarakan, Jayapura, maupun di daerah terpencil. Indonesia memiliki 82.000 desa. Inilah yang ingin kita lakukan, dan saya juga sudah mengatakan sebelumnya, Ibu Meuthia [Menkomdigi] selalu mengatakan kepada kita bahwa AI harus inklusif. AI harus menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan,” tegasnya.

    Sementara itu, ⁠⁠President of the Cloud and Network Services Business Nokia Raghav Sahgal dalam paparannya menjelaskan pihaknya bersama Indosat dan NVIDIA, sedang membangun infrastruktur jaringan AI, yakni memadukan basis radio dan perangkat lunak canggih milik Nokia, komputasi muktahir milik NVIDIA, dan mengandalkan menara-menara milik Indosat untuk menjalankan RAN di seluruh pelosok.

    Hal tersebut menurutnya adalah cetak biru yang baru mengenai bagaimana negara-negara di dunia dapat memanfaatkan AI dan kemanusiaan secara bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Ini menjadi saksi dari era baru transformasi digital yang sejati, transformasi digital yang akan bermanfaat bagi bangsa ini dan kehidupan masyarakat lainnya. Di Nokia, slogan terkenal kami adalah connecting people, tetapi melalui pusat riset ini kita akan diajak bersama-sama untuk berpikir, belajar, beradaptasi, dan bertindak dengan kecerdasan yang benar-benar terhubung melalui AI,” ungkapnya.

    Era Baru Inovasi Berbasis AI

    Senior Vice President of Telecom NVIDIA Ronnie Vasishta menjelaskan infrastruktur AI-RAN yang didukung NVIDIA dan Nokia menandai dimulainya era baru inovasi berbasis AI bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

    Berbagai macam riset dan pengembangan yang dilakukan diharapkan dapat mengubah cara kerja dari jaringan nirkabel yang telah dibangun dan dijalankan, agar bisa memberikan kinerja dan efisiensi yang lebih baik di era AI.

    “Ini yang pertama di Asia Tenggara. Saya rasa kita semua patut berbangga. Ini menandai langkah selanjutnya menuju masa depan. Ini akan memberikan kinerja, efisiensi, inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke semua tingkatan negara atau wilayah. Jadi, kemampuan AI tidak hanya untuk meningkatkan kinerja jaringan, tetapi juga untuk memungkinkan pembuatan aplikasi baru di berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan pertanian,” sebutnya.

    Kedaulatan Digital Indonesia 

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijayakusuma Wardhana menjelaskan, peresmian AI-RAN Research Center tersebut merupakan aksi nyata dalam mencapai cita-cita kedaulatan digital Indonesia.

    Pemerintah siap mendukung kolaborasi dan ekosistem riset berbasis teknologi muktahir yang telah digagas oleh Indosat, Nokia, dan NVIDIA. 

    Saat ini, lanjut Wardhana, peta jalan AI di tanah air juga telah memasuki tahap pemrosesan pada tingkat kementerian terkait, dan saat ini tinggal menunggu pembahasan dan rancangannya lebih lanjut.

    “Tata peta jalan AI yang saat ini sudah berproses di Kementerian Hukum. Tinggal kita menunggu antrian saja untuk pembahasan, harmonisasi lebih lanjut. Dengan itu, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi sekadar pengguna. Namun, dapat lahir para pencipta teknologi berbasis AI menuju percepatan visi Indonesia Emas 2045, dengan membangun ekosistem AI yang inklusif, aman, dan berdaya saing global,” pungkasnya. 

  • Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

    Hipmi Minta Single Profile Pajak hingga Bea Cukai Tak Bebani Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pebisnis meminta supaya integrasi basis data pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui single profile tidak memicu beban baru berupa pelaporan kepatuhan maupun sanksi administratif. 

    Sekadar informasi, rencana untuk mengintegrasikan basis data sejumlah unit di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029. 

    Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan single profile yang dinilai sebagai upaya modernisasi sistem penerimaan negara. 

    “Dunia usaha pada prinsipnya mendukung penguatan basis data yang terintegrasi, selama implementasinya dilakukan secara bertahap, transparan, dan tetap menjaga kepastian berusaha,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hipmi Anggawira kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025). 

    Menurutnya, ada beberapa manfaat yang bakal didapatkan pelaku usaha dari upaya integrasi basis data penerimaan negara.

    Pertama, kepastian dan konsistensi regulasi meningkat. Anggawira melihat bahwa data yang terintegrasi membuat penilaian risiko, penetapan kewajiban, dan pelayanan menjadi lebih standar sehingga mengurangi potensi perbedaan interpretasi di lapangan.

    Kedua, mempermudah layanan dan mengurangi duplikasi dokumen. Basis data yang sama untuk ketiga penerimaan negara itu dinilai bisa membuat proses administrasi lebih efisien. 

    “Mulai dari ekspor-impor, restitusi pajak, hingga perizinan. Ini sejalan dengan agenda ease of doing business [kemudahan berusaha],” ujar Anggawira. 

    Ketiga, mendorong reformasi birokrasi berbasis data. Single profile itu dinilai bisa meminimalisasi kontak fisik serta menekan biaya-biaya tak resmi. 

    Akan tetapi, Anggawira juga mencatat otoritas perlu memastikan berbagai hal sejak awal. Misalnya, perlindungan data yang kuat dengan standar cyber-security, governance dan audit data yang jelas. 

    Selanjutnya, perbedaan sistem historis antar direktorat sering membuat validasi data tidak selalu linier. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi mismatch yang pada akhirnya membebani wajib pajak.

    Anggawira, yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo), turut meminta pemerintah bisa memastikan agar integrasi basis data itu justru tidak menambah beban kepatuhan. 

    “Kami ingin memastikan single profile tidak melahirkan kewajiban pelaporan tambahan atau sanksi administratif baru. Integrasi harus membuat proses lebih ringan, bukan lebih rumit,” terangnya. 

    Doktor lulusan Tsinghua University, China itu menilai single profile yang berhasil akan menciptakan sistem fiskal yang lebih berkeadilan (fair), modern, dan berbasis risiko, sehingga mendorong iklim investasi yang lebih sehat.

    “Hipmi dan dunia usaha pada dasarnya mendukung penuh transformasi digital Kemenkeu. Namun keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada proses transisi, keamanan data, serta ruang dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha,” tuturnya.