Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kebijakan B50 Belum Layak, Analis: Berisiko ‘Bakar’ Harga Minyak Sawit

    Kebijakan B50 Belum Layak, Analis: Berisiko ‘Bakar’ Harga Minyak Sawit

    Bisnis.com, BADUNG — Analis pasar minyak nabati global menilai kebijakan biodiesel B50 Indonesia belum layak diterapkan dalam waktu dekat karena berpotensi memicu lonjakan harga minyak sawit di pasar dunia maupun domestik.

    Executive Director, ISTA Mielke Gmbh (Oil World) Thomas Mielke menilai implementasi kebijakan B50 berisiko besar memicu kenaikan harga minyak sawit secara drastis karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan tambahan bahan baku biodiesel.

    Meski secara konsep B50 merupakan kebijakan yang baik, Mielke menilai keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada ketersediaan pasokan minyak sawit yang memadai.

    “Jadi, Anda membutuhkan sekitar 2,2 juta ton minyak sawit, mungkin sedikit lebih banyak untuk B50, yang pada saat ini tidak sesuai dengan volume produksi Indonesia,” kata Mielke dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025). 

    Dia menilai, kebijakan tersebut idealnya diterapkan setelah pemerintah memastikan peningkatan produksi, baik melalui penambahan area tanam maupun peningkatan produktivitas. Sebab, sambung dia, penerapan B50 secara tergesa-gesa justru dapat memberikan dampak besar terhadap pasar global.

    “Jika B50 diterapkan, misalnya pada paruh kedua 2026, kebijakan tersebut akan memberikan dampak bullish yang sangat kuat terhadap harga minyak sawit di pasar dunia, yang kemudian juga akan menular ke pasar domestik,” ujarnya.

    Lebih jauh, Mielke menilai dampak kenaikan harga minyak sawit global akan merembet ke pasar domestik. Alhasil, pemerintah tidak akan mampu menahan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan menghambat upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak sawit dan produk turunannya tetap wajar bagi konsumen.

    Di sisi lain, kenaikan harga dalam negeri tidak akan bisa sepenuhnya dikendalikan pemerintah. “Ini akan menghambat rencana pemerintah untuk menjaga harga domestik pada tingkat yang wajar bagi konsumen,” imbuhnya.

    Selain itu, Mielke menyebut produksi sawit Indonesia justru berpotensi menurun pada 2026—2027 akibat berbagai intervensi pemerintah dan faktor-faktor produksi.

    Dia memperkirakan produksi minyak sawit di Indonesia akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya imbas penggunaan pupuk dan input pertanian lainnya dikurangi, dan dampak dari pengurangan ini baru terlihat secara bertahap.

    Padahal, sambung dia, Indonesia memegang peran kunci sebagai pemasok minyak nabati terbesar di pasar global, sehingga setiap pengurangan signifikan dalam ekspor dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan dunia.

    Dengan demikian, dia menyampaikan penerapan B50 secara paksa dalam kondisi saat ini diperkirakan akan mendorong lonjakan harga yang tajam, menciptakan konflik kepentingan antara kebijakan energi dan perlindungan konsumen.

    “Harga akan melonjak dan konsumen akan dirugikan, konsumen pangan di negara-negara pengimpor maupun di Indonesia,” pungkasnya.

  • Prabowo Tegaskan Solidaritas RI Buat Palestina di Depan Raja Abdullah II

    Prabowo Tegaskan Solidaritas RI Buat Palestina di Depan Raja Abdullah II

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali keteguhan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Dalam pembukaan sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania bukan hanya hubungan diplomatik biasa, tetapi ikatan persaudaraan yang telah terjalin lebih dari tujuh dekade.

    Prabowo menekankan bahwa kedua bangsa terus bersatu dalam solidaritas moral dan politik mendukung perjuangan rakyat Palestina. 

    Pernyataan itu disampaikan dalam jamuan makan malam kenegaraan bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein beserta delegasi Kerajaan Hashemite Yordania di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/11/2025) malam.

    “Hubungan kita berakar kuat pada persaudaraan dan persahabatan yang teguh, serta pada solidaritas berkelanjutan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan mereka,” kata Prabowo. 

    Di kesempatan yang sama, Prabowo juga kembali mengenang hubungan personalnya yang sangat melekat di memori ingatannya dengan Kerajaan Hashemite juga persahabatan lama dengan Raja Abdullah II dan mendiang Raja Hussein.

    Prabowo menceritakan bagaimana Yordania membuka pintu dengan tulus ketika dirinya menghadapi masa sulit dalam perjalanan hidupnya 25–26 tahun silam.

    “Saya memiliki ikatan emosional yang khusus dengan Kerajaan Hashemite. Pada waktu itu saya sedang menghadapi salah satu periode paling sulit dalam karier saya, dan pada saat itulah saya merasakan persahabatan dan kebersamaan dari Yang Mulia,” cerita Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa ikatan personal itu berperan penting dalam memperkuat hubungan strategis antara Indonesia–Yordania hingga saat ini.

    Dia menegaskan bahwa kedua negara bukan sekadar mitra, tetapi telah terjalin dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan yang kuat. 

    Prabowo berharap agar hubungan Indonesia–Yordania terus tumbuh serta memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian global termasuk perjuangan diplomatik untuk Palestina.

    “Mohon terima harapan terbaik kami bagi kemakmuran kedua negara. Semoga persahabatan kita terus tumbuh dan lestari,” tandas Prabowo.

  • Menlu Sugiono Beberkan Dampak Kerja Sama Stabilitas Kawasan RI-Australia

    Menlu Sugiono Beberkan Dampak Kerja Sama Stabilitas Kawasan RI-Australia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai makna dan dampak konkret dari kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia.

    Hal ini disampaikan sebelum ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/11/2025) malam.

    Menurut Sugiono, kesepakatan keamanan yang diumumkan kedua negara merupakan penguatan mekanisme komunikasi tingkat tinggi antara pemimpin Indonesia dan Australia, terutama dalam merespons dinamika kawasan Indo-Pasifik. 

    “Jadi itu adalah merupakan media konsultasi antarpemimpin kedua negara dalam rangka menghadapi perkembangan situasi di wilayah Indo-Pasifik. Jadi building blocks-nya adalah Lombok Declaration dan DCA Defense Cooperation Agreement antara kedua negara,” ujarnya kepada wartawan.

    Ketika ditanya apakah kesepakatan ini terkait dengan respons terhadap China sebagaimana perjanjian keamanan 1995 pada era Presiden Soeharto, Sugiono menepis anggapan tersebut.

    “Nggak, dari mana respons dengan China?” ujarnya ketika ditanya mengenai konteks sejarah 1995.

    Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada motif tertentu yang diarahkan pada negara mana pun. Fokus kerja sama Indonesia–Australia saat ini, kata Sugiono, adalah memperkuat media konsultasi dan koordinasi keamanan secara terbuka antarnegara bertetangga. 

    “Itu tadi, saya kira ini adalah merupakan bentuk kerja sama yang lebih intensif. Ini kan jalur media konsultasi, Australia merupakan tetangga kita, kita tidak bisa memilih siapa tetangga kita, apa yang terjadi di wilayah ya memengaruhi semuanya,” ujarnya.

    Kesepakatan keamanan tersebut diumumkan sehari sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kapal HMAS Canberra di Sydney.

    Kedua negara berkomitmen meningkatkan konsultasi rutin pemimpin dan menteri, serta memperkuat kerja sama pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan.

    Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik, dengan pendekatan yang mengedepankan diplomasi, konsultasi, dan rasa saling menghormati antarnegara tetangga.

    “Kita ingin kerja sama lebih intensif lagi. Jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan terkait masalah keamanan itu ada konsultasi,” jelas Sugiono.

  • Purbaya Incar Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Capai 6%

    Purbaya Incar Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Capai 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa  menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 6% secara tahunan atau year-on-year(yoy). 

    Optimisme Purbaya itu dibarengi dengan keyakinan bahwa fondasi perekonomian Indonesia akan membaik seiring waktu, dimulai dengan kuartal IV/2025. Dia menargetkan ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 itu bisa tumbuh hingga lebih dari 5,5% (yoy). 

    “Jadi ekonomi akan lebih baik, [pertumbuhan] triwulan ke-IV akan mencapai 5,5% lebih. Tahun depan mungkin kami akan arahkan ekonomi ke arah 6%,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 5,04% (yoy), atau melambat dari capaian kuartal II/2025 yakni 5,12% (yoy). Salah satu perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89% (yoy) pada kuartal III/2025. 

    Namun, Purbaya mengeklaim berbagai indikator perekonomian terkini menunjukkan pemulihan. Misalnya, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 3,7% dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada Oktober 2025 sebesar 4,3%. 

    Kemudian, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Oktober 2025 berada di level ekspansif yaitu 51,2 atau naik dari 50,4 pada bulan sebelumnya. 

    Mantan pejabat di Danareksa itu juga memandang kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) turut mencerminkan kinerja perekonomian yang membaik. Kendati naik turun, dia memercayai bahwa itu lebih baik dibandingkan dengan tren IHSG yang terus turun atau terus turun. 

    “Kalau turun terus, naik terus, broker rugi. Flat juga rugi,” kata Purbaya. 

    Untuk itu, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menilai optimisme itu perlu disampaikan kepada investor. Dia berharap agar investor tak lagi memasang mode wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

    “Jadi fondasi seperti itu harusnya memberikan [pesan] ke investor jangan wait and see lagi, kalau wait and see, ketinggalan lho. Ke depan, tahun berikutnya kami dorong lebih cepat lagi tanpa mengganggu fiscal sustainability,” pungkasnya. 

  • Simak Jurus Indosat Cegah Pengguna Jadi Korban Scam Online

    Simak Jurus Indosat Cegah Pengguna Jadi Korban Scam Online

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk melindungi pelanggan dari penipuan digital (scam online). 

    Melalui fitur identifikasi spam dan scam yang dapat diaktifkan langsung dari aplikasi, operator menganalisis setiap panggilan dan pesan secara otomatis tanpa intervensi manusia, lalu memberikan tanda peringatan kepada pelanggan sebelum mereka mengangkat telepon atau membaca pesan berpotensi berbahaya.

    EVP–Head of Circle Kalimantan & Sulawesi Indosat Ooredoo Hutchison Swandi Tjia mengatakan sejak fitur tersebut diluncurkan pada Agustus 2025, Indosat telah mengidentifikasi 500 juta adalah spam dan scam dari total trafik SMS dan voice yang mencapai hampir 2 miliar, dengan lebih dari 80 juta pengirim.

    “Kemudian dari 110 juta itu terdeteksi itu adalah sebagai SMS scam. Nah, oleh sebab itu kita memblokir pelaku scam di tingkat jaringan,” ujarnya dalam acara Generasi Anti Scam dan Judi Online: Jalan Cerdas dan Produktif Berselancar Internet di Aula Nuku Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Jumat (14/11/2025).

    Swandi menilai pendekatan proaktif ini penting karena para scammer biasanya mengirim 300 hingga 1.000 pesan penipuan sebelum korban sempat melapor. 

    Dia menjelaskan, cara kerja fitur anti-scam tersebut yang memberikan empat kategori warna ketika ada panggilan masuk mulai dari nomor baru aktif, nomor tidak dikenal namun agresif, hingga nomor yang sangat berbahaya dan sering dilaporkan.

    “Yang merah inilah yang kadang-kadang orang yang sudah berkali-kali nomor ini sangat melakukan agresif call,” katanya. 

    Indosat mencatat penggunaan fitur ini turut menekan laporan masyarakat yakni kurang lebih 600 hingga 800 laporan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) per bulan. Indosat juga memperkuat edukasi melalui jaringan penjualan yang mencapai dua juta titik di seluruh Indonesia, agar pelanggan mengaktifkan fitur anti-scam di aplikasi.

    Sistem anti-scam ini tersedia di aplikasi myIM3 dan Bima+, dengan dua fitur utama: SATSPAM dan SATSPAM+. 

    Pelanggan dengan paket di atas Rp50.000 mendapatkan laporan lengkap, sementara paket di bawahnya tetap memperoleh deteksi dasar. Program ini merupakan bagian dari inisiatif “Aivolusi 5G”, yang menggabungkan jaringan 5G dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan digital pelanggan.

    Selain itu, upaya mitigasi ini menjadi bagian dari kerja sama lintas sektor bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komdigi, serta organisasi internasional seperti GASA dan GSMA Task Force.

  • Singapore Airlines Tambah Frekuensi Perbangan ke Medan & Surabaya Selama Nataru

    Singapore Airlines Tambah Frekuensi Perbangan ke Medan & Surabaya Selama Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapore Airlines (SIA) akan menambah frekuensi penerbangan untuk rute Medan dan Surabaya, untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan pada musim liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Manager Public Relations Indonesia Singapore Airlines Kleopas Danang Bintoroyakti mengungkapkan, maskapai akan melayani satu penerbangan tambahan untuk rute Medan—Singapura pada 25 Desember 2025 — 27 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 — 5 Januari 2026. 

    “Untuk extra flight akhir tahun, untuk yang Medan kami tambah 1 flight,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, untuk penerbangan Surabaya—Singapura, Singapore Airlines akan menambah kapasitas dengan penggantian armada yang lebih besar, pada periode 24 Desember 2025 — 27 Desember 2025 dan pada 2 Januari 2026—5 Januari 2026. 

    Semula, terdapat 1 penerbangan (SQ929) yang saat ini jenis pesawatnya beroperasi Boeing 737-8 (narrowbody), akan upgrade ke A350-900 dan Boeing 787 (widebody).

    Pada dasarnya, Singapore Airlines melayani penerbangan Medan dua kali per hari dan untuk Surabaya melayani 19 jadwal penerbangan per minggu.

    Selama masa Nataru, untuk Medan menjadi tiga kali penerbangan sehari, khusus pada periode 24 Desember-27 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 – 5 Januari 2026

    Dengan demikian, untuk extra flight Medan total terdapat 8 hari, dan penambahan kapasitas Surabaya berlangsung selama 7 hari pada masa Nataru.

    Selain itu, SIA juga melayani rute Singapura-Bali dengan sebanyak enam kali penerbangan setiap hari yang seluruhnya dilayani dengan pesawat wide body. Terbanyak, penerbangan SIA rute Jakarta—Singapura sebanyak sembilan kali setiap hari.

    Pada musim liburan Lebaran yang lalu, Singapore Airlines juga menambah frekuensi pada rute yang sama, yakni Medan dan Surabaya.

    Adapun, Singapore Airlines melaporkan maskapainya telah sepenuhnya pulih terhadap penerbangan di Indonesia dari efek pandemi Covid-19 sejak akhir tahun lalu.

    “Sudah [pulih] 100%, bahkan Denpasar pun setelah Covid-19 bertambah [frekuensinya] satu, jadi sekarang enam,” ujarnya.

    Sejalan dengan telah pulihnya penerbangan dari dan ke Singapura tersebut, Danang menyampaikan bahwa maskapai belum berencana untuk membuka rute baru di Indonesia dalam waktu dekat.

    Pada tahun lalu, maskapai asal Singapura tersebut telah ekspansi ke dua kota di dunia lainnya, yakni terhubung dengan Brussel dan London.

    Mengacu laporan keuangan Singapore Airlines pada semester pertama 2025/2026 (periode Maret 2025 — September 2025), total penumpang yang diangkut mencapai 13.670 penumpang. Capaian tersebut tumbuh 6,2% dari periode yang sama tahun lalu, sebanyak 12.877 penumpang.

    Pada kuartal II/2025 atau periode Juli hingga September 2025, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 6.848 penumpang atau tumbuh 6,5% year on year (YoY).

  • Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Ada Eksodus Jumbo Investor Asing, Purbaya Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya optimistis aliran modal asing yang keluar besar-besaran kembali masuk seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan komitmennya untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. 

    Seperti diberitakan Bloomberg sebelumnya, investor asing melepas obligasi pemerintah Indonesia senilai US$84 juta pada awal pekan ini. Dengan demikian, arus masuk bersih sepanjang 2025 hanya tersisa US$25 juta atau turun jauh dibandingkan posisi puncak sekitar US$4,6 miliar pada akhir Agustus 2025. 

    Purbaya tidak menampik bahwa investor SBN pemerintah belum sepenuhnya kembali masuk ke pasar keuangan RI. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan pasar saham yang sudah kembali ke level normal. Dia menyebut investor asing pemegang obligasi pemerintah masih menunggu seperti apa perbaikan kondisi perekonomian Indonesia. 

    “Kalau saya bisa menunjukkan di triwulan keempat ini ekonominya tumbuh di atas 5,5%, [kisaran] 5,6%-5,7%, itu pasti akan balik lagi ke sini. Mereka mencari tempat yang paling stabil. [Arus modal] bond sempat masuk terus keluar lagi kan, mungkin karena saya enggak nongol dua minggu itu, ‘Purbaya ada enggak nih?’,” jelasnya kepada wartawan sambil berkelakar di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Kendati ada sejumlah ketidakpastian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini kondisi pasar keuangan domestik masih cukup baik. Aliran modal asing keluar (outflow) itu dinilainya sebagai kondisi pasar yang likuid. 

    “Jadi enggak ada masalah, malah itu menunjukkan marketnya cukup likuid ketika orang bisa keluar dengan mudah,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Menkeu pengganti Sri Mulyani Indrawati itu mengakui investor masih menunggu arah kebijakan fiskalnya. Dia memastikan bahwa akan tetap mematuhi undang-undang yakni batas defisit APBN 3% terhadap PDB. 

    Purbaya menyebut sama sekali belum melakukan ekspansi dalam belanja selama dua bulan menjabat Menkeu. Penrmpatan kas pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke himbara, terangnya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali. 

    “Mungkin mereka [investor] melihat gini, saya taruh uang Rp200 triliun, wah ekspansi tuh. Rp200 triliun yang saya taruh itu, saya enggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank, dan uang itu masih punya saya, tidak memengaruhi anggaran sama sekali dan tidak memengaruhi defisit. Jadi saya belum even ekspansi, masih pakai uang yang ada,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bloomberg, aksi jual obligasi pemerintah RI hingga US$84 juta itu tidak terlepas dari pengamatan para pengelola dana global terkait dengan kebijakan fiskal Purbaya yang dilantik September 2025 lalu. 

    Kekhawatiran pasar menguat bahwa Purbaya dapat membuka peluang revisi batas defisit anggaran yang telah diberlakukan selama puluhan tahun guna memberikan ruang lebih besar bagi belanja pemerintah. 

    “Jika Anda melihat berbagai program pemerintah, hal ini menunjukkan peningkatan pengeluaran fiskal sementara pertumbuhan masih terlihat lemah,” ujar Kunal Kundu, Kepala Ekonom untuk India dan Indonesia di Societe Generale SA, dikutip Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Dia menilai saat ini tidak banyak pendorong pertumbuhan bagi Indonesia selain kebijakan moneter bank sentral. Berbeda dengan investor global, arus dana domestik menunjukkan kecenderungan meningkat.

    Data resmi mencatat bank-bank lokal, reksa dana, perusahaan asuransi, dan dana pensiun memperbesar kepemilikan obligasi pemerintah pada Oktober dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang likuiditas besar dari penempatan kas pemerintah di bank-bank BUMN.

  • Momen Prabowo Disematkan Tanda Kehormatan Paling Tinggi Kerajaan Yordania

    Momen Prabowo Disematkan Tanda Kehormatan Paling Tinggi Kerajaan Yordania

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dianugerahi salah satu tanda kehormatan paling bergengsi dari Kerajaan Yordania, yaitu The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of the Renaissance).

    Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Raja Yordania, Abdullah II ibn Al Hussein, dalam sebuah prosesi resmi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasinya atas penganugerahan itu. Menurutnya, penghargaan dari Kerajaan Yordania tersebut tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap Presiden Ke-8 RI itu, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

    “Itu merupakan bentuk penghargaan, ya saya kira. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ujar Sugiono setelah mendampingi Prabowo.

    Prosesi penyematan dimulai setelah Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II mengadakan pertemuan empat mata, dilanjutkan dengan sesi bilateral bersama delegasi kedua negara. Seusai pembahasan, keduanya berjalan berdampingan menuju aula utama istana untuk melaksanakan upacara penganugerahan. 

    Dalam prosesi resmi itu, Raja Abdullah II mengambil selempang kehormatan berwarna hijau dan putih—warna yang mencerminkan identitas Yordania—dan mengalungkannya langsung kepada Presiden Prabowo.

    Usai penyematan, keduanya saling berjabat tangan dan berpelukan sebagai simbol kedekatan dan persahabatan kedua negara.

    Kepala negara pun memberikan hormat sebelum sesi foto bersama dilaksanakan. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Prabowo kemudian mengundang Raja Abdullah II untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Negara.

    Penganugerahan ini menandai semakin eratnya hubungan diplomatik dan personal antara Indonesia dan Yordania, terutama di bawah kepemimpinan kedua negara saat ini.

  • Aspermigas: UU Migas Bisa Jadi Magnet Investasi Jangka Panjang

    Aspermigas: UU Migas Bisa Jadi Magnet Investasi Jangka Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas bisa menarik investasi jangka panjang di sektor hulu.

    Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal mengatakan Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk kontrak jangka panjang dan upaya serius melakukan eksplorasi oleh pemerintah.

    “Tanpa itu, Indonesia akan tetap tertinggal dari negara lain, terutama bagi investor besar yang mengincar proyek jangka panjang dan berisiko tinggi. Upaya paling mendesak untuk menarik investor adalah pengesahan segera RUU Migas,” kata Moshe dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dia menyayangkan penetapan RUU Migas yang mengambang sejak lima tahun lalu. Fokus utama investor lebih kepada jaminan kepastian hukum yang melekat pada kontrak tersebut.

    Menurutnya, aturan migas yang baru dinilai sangat penting karena beleid yang lama tidak lagi mampu memberikan landasan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pasar global. Meskipun diakuinya dampak investasi secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kepastian hukum tetap paling utama.

    Adapun, dalam upaya menarik investor untuk lapangan marginal dan frontier, Moshe menekankan perlunya insentif tambahan. Secara khusus dirinya mengkritisi skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang kini banyak diaplikasikan.

    Saat ini, lanjutnya, skema yang ada dinilai baru mampu menarik minat investor berskala kecil dengan kapasitas finansial terbatas. Moshe menyarankan agar pemerintah menawarkan kontrak berjangka panjang sekitar 10-30 tahun guna memberikan kepastian dan menarik minat investor dengan kapasitas finansial yang lebih kuat.

    Dia berharap agar pemerintah mau berinvestasi dalam mengumpulkan data eksplorasi. Data ini kunci untuk menarik investasi karena bisa mengurangi risiko terhadap lapangan-lapangan yang ditawarkan kepada investor.

    Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, menilai momentum meningkatnya investasi hulu migas pada 2025 merupakan sinyal positif yang harus dijaga. Namun, peningkatan investasi tersebut bisa bersifat sementara apabila revisi UU Migas tak kunjung rampung.

    “Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas,” ujar Yulisman.

  • Sidang Impor BBM, Klaim Tim Kuasa Hukum Terdakwa: Pertamina Untung, Bukan Rugi

    Sidang Impor BBM, Klaim Tim Kuasa Hukum Terdakwa: Pertamina Untung, Bukan Rugi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi impor BBM yang menjerat tiga mantan pejabat Pertamina Patra Niaga (PPN), yakni Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne, kembali digelar pada Kamis (13/11/2025).

    Persidangan kali ini memeriksa saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), di antaranya Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Alfian Nasution, hingga eks Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati dan Elia Massa Manik.

    Seusai jalannya persidangan, tim advokat Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne menyoroti keterangan Alfian Nasution dan Nicke Widyawati. Mereka menyatakan kliennya justru mencetak keuntungan historis bagi perusahaan, bukan kerugian negara seperti yang dituduhkan.

    “Saksi Alfian Nasution dan Nicke Widyawati menyatakan bahwa di masa Riva Siahaan sebagai Direktur Pemasaran Pusat & Niaga, Maya Kusmaya sebagai VP Trading & Other Business dan Edward Corne sebagai Manajer Product Trading di PPN, yaitu tahun 2021-2023, PPN berhasil mendapat untung sekitar US$1,2 miliar – US$1,3 miliar,” tulis pernyataan tertulis tim kuasa hukum, Jumat (14/11/2025).

    Lebih lanjut, tim kuasa hukum menekankan bahwa 90% dari keuntungan tersebut bersumber dari penjualan solar non-subsidi. Mereka menyebut angka itu sebagai pencapaian keuntungan yang paling tinggi selama Pertamina berdiri.

    “Dengan demikian, tidak benar ada kerugian Rp285 triliun seperti yang diduga,” tegas pernyataan itu.

    Mengenai aktivitas impor BBM yang menjadi pokok perkara, tim kuasa hukum terdakwa membelanya dengan argumen bahwa langkah itu merupakan kebutuhan nasional. Impor dilakukan karena kebutuhan dalam negeri tidak dapat dipenuhi seluruhnya dari hasil kesepakatan dalam rapat optimalisasi hilir (Ophil).

    “Dalam melaksanakan tugasnya untuk impor BBM, proses negosiasi dengan vendor, termasuk DMUT, adalah hal yang wajar dan harus dilakukan untuk mendapatkan harga terbaik, sebagaimana berdasarkan TKO [Tatacara Kerja Operasional],” jelas pernyataan itu.

    Mereka menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam proses komunikasi dengan vendor, karena hal serupa dilakukan terhadap semua peserta tender. Justru, klaim mereka, tim trading PPN pada periode tersebut berhasil mengoptimalkan biaya pengadaan impor.

    “Artinya, berhasil mendapat harga murah dalam pengadaan. Negara justru berhasil melakukan penghematan,” bunyi pernyataan pers tersebut.