Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun. 

    Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

    Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB. 

    “Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud. 

    “Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. 

    Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

    ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

    Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun. 

    “Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara. 

    Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun. 

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

  • Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

    Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan waktu satu minggu untuk membuat daftar hitam (blacklist) importir nakal yang kerap mendatangkan barang impor bekas.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajarannya untuk segera menetapkan daftar hitam importir yang melanggar peraturan perundang-undangan itu. Tujuannya agar mereka dilarang untuk melakukan kegiatan importasi lagi.

    Purbaya menyebut pihaknya sampai dengan saat ini belum menetapkan blacklist dimaksud. Dia mengakui kinerja anak buahnya lambat. Oleh sebab itu, dia memberikan batas waktu sampai dengan seminggu untuk menerbitkan daftar hitam itu. 

    “Sudah ada belum yang di-blacklist orangnya? Yang enggak boleh ngimpor lagi? Belum kan? Minggu depan dilihat ya,” ujar Purbaya kepada Setjen dan Itjen Kemenkeu saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Tidak hanya kepada Setjen dan Itjen, dia turut meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera mendatangi pihak-pihak yang sesumbar di media massa melakukan pelanggaran terkait dengan barang impor bekas. 

    “Jadi yang di YouTube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang, karena anda declare anda penjahat. Terus saya diam? Kira-kira begitu,” tegasnya.

    Adapun berdasarkan kunjungan kerjanya ke berbagai pelabuhan, Purbaya mengaku ada banyak importir yang menunda-nunda penyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB). Hal itu terlihat dari banyaknya kontainer yang sudah turun ke pelabuhan, namun importirnya tidak segera melaporkan PIB. 

    Untuk itu, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi tersebut meminta Bea Cukai langsung membongkar kontainer yang sudah dua minggu bongkar di pelabuhan namun tak kunjung menyerahkan PIB. 

    “Pokoknya kalau dua minggu, enggak PIB, kami bongkar. Orangnya disuruh datang ke situ,” ucapnya. 

  • Serba-serbi Pertemuan Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II di Istana

    Serba-serbi Pertemuan Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Raja Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein melakukan kunjungan balasan ke Indonesia dan tiba di Pangkalan Halim Perdanakusumah pada, Jumat (14/11/2025) sore.

    Menariknya, Pemerintah Indonesia menjaga kehadiran Raja Kerajaan Yordania Abdullah II ibn Al Hussein dengan mengawal tokoh tersebut menggunakan jet tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon sejak pesawat yang membawa Abdullah II memasuki langit Indonesia.

    Menurut pantauan, sejumlah pesawat jet tempur sempat memperlihatkan manuvernya saat pesawat Raja Abdullah II telah mendarat sekitar pukul 16.00 WIB di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Setelah pesawat mendarat sempurna, kedatangan Raja Abdullah disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo terlihat bergegas ke arah tangga pesawat kenegaraan Yordania. Tak lama, Prabowo dan Raja Abdullah langsung berpelukan bak dua sahabat lama. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut mengenalkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih kepada Raja Abdullah. Setelahnya, Prabowo dan Raja Abdullah langsung bertolak ke Istana Merdeka, Jakarta dengan menumpangi Mercedes Benz S berwarna hitam dengan plat nomor bertuliskan “Jordan”.

    Sesampainya di Istana Merdeka, Raja Abdullah langsung disambut oleh Upacara Penyambutan Kenegaraan dan berlanjut dengan pertemuan empat mata.

    Pertemuan empat mata tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan resmi Raja Abdullah II ke Indonesia, yang bertujuan memperkuat hubungan strategis kedua negara. Sebagai informasi, Prabowo dan Raja Abdullah merupakan kawan lama dan memiliki kedekatan sejak dahulu. 

    Setelah penyambutan yang berlangsung hangat dan meriah di halaman Istana Merdeka, Presiden Prabowo mendampingi Raja Abdullah II menuju ruang pertemuan khusus di Istana Merdeka. Sebelumnya Raja Abdullah II sempat menandatangani buku tamu di ruang kredensial.

    Pertemuan Prabowo dan Raja Abdullah pada sore tadi digelar tertutup tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan produktif.

    “Kami hanya berdua,” ujar Prabowo mengisyaratkan pertemuan agar dilakukan secara tertutup.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut dianugerahi salah satu tanda kehormatan paling bergengsi dari Kerajaan Yordania, yaitu The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of the Renaissance).

    Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Raja Yordania, Abdullah II ibn Al Hussein, dalam sebuah prosesi resmi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasinya atas penganugerahan itu. Menurutnya, penghargaan dari Kerajaan Yordania tersebut tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap Presiden Ke-8 RI itu, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

    “Itu merupakan bentuk penghargaan, ya saya kira. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ujar Sugiono setelah mendampingi Prabowo.

    Prosesi penyematan dimulai setelah Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II mengadakan pertemuan empat mata, dilanjutkan dengan sesi bilateral bersama delegasi kedua negara. Seusai pembahasan, keduanya berjalan berdampingan menuju aula utama istana untuk melaksanakan upacara penganugerahan. 

    Dalam prosesi resmi itu, Raja Abdullah II mengambil selempang kehormatan berwarna hijau dan putih—warna yang mencerminkan identitas Yordania—dan mengalungkannya langsung kepada Presiden Prabowo.

    Usai penyematan, keduanya saling berjabat tangan dan berpelukan sebagai simbol kedekatan dan persahabatan kedua negara.

    Kepala negara pun memberikan hormat sebelum sesi foto bersama dilaksanakan. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Prabowo kemudian mengundang Raja Abdullah II untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Negara.

    Penganugerahan ini menandai semakin eratnya hubungan diplomatik dan personal antara Indonesia dan Yordania, terutama di bawah kepemimpinan kedua negara saat ini.

  • Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga mayoritas barang impor bekas yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China dan negara maju. Barang-barang tersebut tidak sepenuhnya bekas, melainkan produksi baru yang tidak laku di negara asalnya. 

    Berdasarkan beberapa temuannya, sebagian besar barang-barang impor bekas yang masuk melalui pelabuhan di Indonesia itu tidak laku di pasaran sehingga masuk ke Indonesia. 

    “Kemungkinan besar [dari] China dan negara maju, tetapi kalau yang bekas-bekas baru itu dari China,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Kemudian, dia menduga negara tetangga seperti Singapura berperan sebagai hub. Artinya, pelabuhan utama di Singapura menjadi tempat alih muat barang-barang dalam skala besar dari berbagai negara. 

    Di sisi lain, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu menduga barang-barang impor bekas itu tidak masuk dari pelabuhan kecil, atau yang kerap disebut pelabuhan tikus. Sebab, kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tikus justru memiliki ukuran dan kapasitas yang kecil. Belum lagi, ongkos logistik untuk distribusi barang-barang itu bakal lebih mahal jika masuk dari pelabuhan di daerah terpencil.

    Menurutnya, barang-barang ‘ilegal’ itu kerap datang dengan muatan besar sehingga membutuhkan kontainer. Oleh sebab itu, Purbaya justru menduga pintu masuk barang impor yang tak laku dari negara-negara besar itu ada di pelabuhan-pelabuhan besar (utama).

    “Saya duga [pintu masuk barang impor bekas] bukan di pelabuhan-pelabuhan tikus masuknya, melalui pelabuhan-pelabuhan besar,” kata Purbaya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah melarang penjualan pakaian impor bekas. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menekankan bahwa sejak dulu penjualan barang-barang ‘thrifting’ itu dilarang oleh UU.

    “Kan dari dulu Permendag-nya memang enggak boleh, di undang-undang juga enggak boleh. Dilarang dari dulu,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

  • Keamanan Pangan Bukan Pintu Indonesia Kuasai Pasar Udang di AS

    Keamanan Pangan Bukan Pintu Indonesia Kuasai Pasar Udang di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki kesempatan besar untuk kembali menguasai pasar udang di Amerika Serikat dengan memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

    Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana mengatakan potensi Indonesia di pasar ekspor AS tinggi lantaran setelah penurunan ekspor udang dari India dan China, permintaan terhadap udang tetap tinggi di pasar AS. 

    Menurutnya hal itu dapat dilakukan jika Indonesia memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

    “Oleh sebab itu pemerintah dan pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk udang di pasar global,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (14/11/2025).

    Adapun dia memaparkan sejumlah langkah strategis pertama yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan sistem keamanan pangan. Dia menjelaskan keamanan pangan dan sertifikasi bebas radiasi adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan pasar. 

    Kedua, lanjutnya, yakni diversifikasi pasar. Selain pasar AS, Indonesia juga harus menjajaki pasar alternatif seperti Jepang, Eropa, dan negara-negara di Timur Tengah. Dia menegaskan diversifikasi pasar akan mengurangi ketergantungan pada pasar AS sekaligus memberikan stabilitas bagi industri.

    Ketiga, yakni inovasi dalam pemasaran dan branding. Pasar global semakin peduli dengan keberlanjutan dan kualitas. 

    Indonesia, tekannya, harus memanfaatkan kesempatan ini dengan meningkatkan brand udangnya sebagai produk yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.

    Keempat, yakni membangun strategi komunikasi proaktif. Setiap isu yang menyangkut keamanan pangan, seperti tuduhan kontaminasi radioaktif, harus ditangani dengan pendekatan komunikasi yang cepat dan berbasis data. 

    Dengan demikian pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi industri perlu membentuk Crisis Communication Desk yang dapat merilis klarifikasi publik secara resmi dan transparan. Publikasi hasil uji laboratorium secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mitra dagang internasional.

    Adapun sejauh ini, paparnya, nilai ekspor perikanan Indonesia hingga Semester I/2025 naik sekitar 12% dibandingkan dengan pada Semester I/2024, yaitu dari US$2,46 miliar menjadi US$2,76 miliar. 

    Namun demikian tingkat konsentrasi tujuan ekspor masih tergantung kepada pasar AS(36,33%), China (15,80%) dan Jepang (9,57%). 

    “Artinya kasus Cesium 137 yang terjadi pada Udang Indonesia di bulan Agustus lalu, pasti akan berdampak pada kinerja ekspor perikanan Indonesia pada Semester II/ 2025. Terlebih udang sampai saat ini masih mendominasi kinerja nilai ekspor perikanan Indonesia,” ujarnya.

    Melihat kondisi tersebut, dia menilai urgensi adanya kawasan industri khusus perikanan, supaya tidak disatukan dengan kawasan industri yang mengandung bahan berbahaya.

  • Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya. 

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN. 

    Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

    Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah. 

    “Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya. 

    “Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung,” ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu. 

    Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya. 

    “Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini,” terangnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19. 

    Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya. 

  • Kebijakan B50 Belum Layak, Analis: Berisiko ‘Bakar’ Harga Minyak Sawit

    Kebijakan B50 Belum Layak, Analis: Berisiko ‘Bakar’ Harga Minyak Sawit

    Bisnis.com, BADUNG — Analis pasar minyak nabati global menilai kebijakan biodiesel B50 Indonesia belum layak diterapkan dalam waktu dekat karena berpotensi memicu lonjakan harga minyak sawit di pasar dunia maupun domestik.

    Executive Director, ISTA Mielke Gmbh (Oil World) Thomas Mielke menilai implementasi kebijakan B50 berisiko besar memicu kenaikan harga minyak sawit secara drastis karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan tambahan bahan baku biodiesel.

    Meski secara konsep B50 merupakan kebijakan yang baik, Mielke menilai keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada ketersediaan pasokan minyak sawit yang memadai.

    “Jadi, Anda membutuhkan sekitar 2,2 juta ton minyak sawit, mungkin sedikit lebih banyak untuk B50, yang pada saat ini tidak sesuai dengan volume produksi Indonesia,” kata Mielke dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025). 

    Dia menilai, kebijakan tersebut idealnya diterapkan setelah pemerintah memastikan peningkatan produksi, baik melalui penambahan area tanam maupun peningkatan produktivitas. Sebab, sambung dia, penerapan B50 secara tergesa-gesa justru dapat memberikan dampak besar terhadap pasar global.

    “Jika B50 diterapkan, misalnya pada paruh kedua 2026, kebijakan tersebut akan memberikan dampak bullish yang sangat kuat terhadap harga minyak sawit di pasar dunia, yang kemudian juga akan menular ke pasar domestik,” ujarnya.

    Lebih jauh, Mielke menilai dampak kenaikan harga minyak sawit global akan merembet ke pasar domestik. Alhasil, pemerintah tidak akan mampu menahan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan menghambat upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak sawit dan produk turunannya tetap wajar bagi konsumen.

    Di sisi lain, kenaikan harga dalam negeri tidak akan bisa sepenuhnya dikendalikan pemerintah. “Ini akan menghambat rencana pemerintah untuk menjaga harga domestik pada tingkat yang wajar bagi konsumen,” imbuhnya.

    Selain itu, Mielke menyebut produksi sawit Indonesia justru berpotensi menurun pada 2026—2027 akibat berbagai intervensi pemerintah dan faktor-faktor produksi.

    Dia memperkirakan produksi minyak sawit di Indonesia akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya imbas penggunaan pupuk dan input pertanian lainnya dikurangi, dan dampak dari pengurangan ini baru terlihat secara bertahap.

    Padahal, sambung dia, Indonesia memegang peran kunci sebagai pemasok minyak nabati terbesar di pasar global, sehingga setiap pengurangan signifikan dalam ekspor dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan dunia.

    Dengan demikian, dia menyampaikan penerapan B50 secara paksa dalam kondisi saat ini diperkirakan akan mendorong lonjakan harga yang tajam, menciptakan konflik kepentingan antara kebijakan energi dan perlindungan konsumen.

    “Harga akan melonjak dan konsumen akan dirugikan, konsumen pangan di negara-negara pengimpor maupun di Indonesia,” pungkasnya.

  • Prabowo Tegaskan Solidaritas RI Buat Palestina di Depan Raja Abdullah II

    Prabowo Tegaskan Solidaritas RI Buat Palestina di Depan Raja Abdullah II

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali keteguhan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

    Dalam pembukaan sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania bukan hanya hubungan diplomatik biasa, tetapi ikatan persaudaraan yang telah terjalin lebih dari tujuh dekade.

    Prabowo menekankan bahwa kedua bangsa terus bersatu dalam solidaritas moral dan politik mendukung perjuangan rakyat Palestina. 

    Pernyataan itu disampaikan dalam jamuan makan malam kenegaraan bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein beserta delegasi Kerajaan Hashemite Yordania di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/11/2025) malam.

    “Hubungan kita berakar kuat pada persaudaraan dan persahabatan yang teguh, serta pada solidaritas berkelanjutan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan mereka,” kata Prabowo. 

    Di kesempatan yang sama, Prabowo juga kembali mengenang hubungan personalnya yang sangat melekat di memori ingatannya dengan Kerajaan Hashemite juga persahabatan lama dengan Raja Abdullah II dan mendiang Raja Hussein.

    Prabowo menceritakan bagaimana Yordania membuka pintu dengan tulus ketika dirinya menghadapi masa sulit dalam perjalanan hidupnya 25–26 tahun silam.

    “Saya memiliki ikatan emosional yang khusus dengan Kerajaan Hashemite. Pada waktu itu saya sedang menghadapi salah satu periode paling sulit dalam karier saya, dan pada saat itulah saya merasakan persahabatan dan kebersamaan dari Yang Mulia,” cerita Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa ikatan personal itu berperan penting dalam memperkuat hubungan strategis antara Indonesia–Yordania hingga saat ini.

    Dia menegaskan bahwa kedua negara bukan sekadar mitra, tetapi telah terjalin dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan yang kuat. 

    Prabowo berharap agar hubungan Indonesia–Yordania terus tumbuh serta memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian global termasuk perjuangan diplomatik untuk Palestina.

    “Mohon terima harapan terbaik kami bagi kemakmuran kedua negara. Semoga persahabatan kita terus tumbuh dan lestari,” tandas Prabowo.

  • Menlu Sugiono Beberkan Dampak Kerja Sama Stabilitas Kawasan RI-Australia

    Menlu Sugiono Beberkan Dampak Kerja Sama Stabilitas Kawasan RI-Australia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai makna dan dampak konkret dari kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia.

    Hal ini disampaikan sebelum ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam kenegaraan bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/11/2025) malam.

    Menurut Sugiono, kesepakatan keamanan yang diumumkan kedua negara merupakan penguatan mekanisme komunikasi tingkat tinggi antara pemimpin Indonesia dan Australia, terutama dalam merespons dinamika kawasan Indo-Pasifik. 

    “Jadi itu adalah merupakan media konsultasi antarpemimpin kedua negara dalam rangka menghadapi perkembangan situasi di wilayah Indo-Pasifik. Jadi building blocks-nya adalah Lombok Declaration dan DCA Defense Cooperation Agreement antara kedua negara,” ujarnya kepada wartawan.

    Ketika ditanya apakah kesepakatan ini terkait dengan respons terhadap China sebagaimana perjanjian keamanan 1995 pada era Presiden Soeharto, Sugiono menepis anggapan tersebut.

    “Nggak, dari mana respons dengan China?” ujarnya ketika ditanya mengenai konteks sejarah 1995.

    Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada motif tertentu yang diarahkan pada negara mana pun. Fokus kerja sama Indonesia–Australia saat ini, kata Sugiono, adalah memperkuat media konsultasi dan koordinasi keamanan secara terbuka antarnegara bertetangga. 

    “Itu tadi, saya kira ini adalah merupakan bentuk kerja sama yang lebih intensif. Ini kan jalur media konsultasi, Australia merupakan tetangga kita, kita tidak bisa memilih siapa tetangga kita, apa yang terjadi di wilayah ya memengaruhi semuanya,” ujarnya.

    Kesepakatan keamanan tersebut diumumkan sehari sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di atas kapal HMAS Canberra di Sydney.

    Kedua negara berkomitmen meningkatkan konsultasi rutin pemimpin dan menteri, serta memperkuat kerja sama pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan.

    Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik, dengan pendekatan yang mengedepankan diplomasi, konsultasi, dan rasa saling menghormati antarnegara tetangga.

    “Kita ingin kerja sama lebih intensif lagi. Jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan terkait masalah keamanan itu ada konsultasi,” jelas Sugiono.

  • Purbaya Incar Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Capai 6%

    Purbaya Incar Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Capai 6%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa  menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 6% secara tahunan atau year-on-year(yoy). 

    Optimisme Purbaya itu dibarengi dengan keyakinan bahwa fondasi perekonomian Indonesia akan membaik seiring waktu, dimulai dengan kuartal IV/2025. Dia menargetkan ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 itu bisa tumbuh hingga lebih dari 5,5% (yoy). 

    “Jadi ekonomi akan lebih baik, [pertumbuhan] triwulan ke-IV akan mencapai 5,5% lebih. Tahun depan mungkin kami akan arahkan ekonomi ke arah 6%,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 5,04% (yoy), atau melambat dari capaian kuartal II/2025 yakni 5,12% (yoy). Salah satu perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89% (yoy) pada kuartal III/2025. 

    Namun, Purbaya mengeklaim berbagai indikator perekonomian terkini menunjukkan pemulihan. Misalnya, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 3,7% dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada Oktober 2025 sebesar 4,3%. 

    Kemudian, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Oktober 2025 berada di level ekspansif yaitu 51,2 atau naik dari 50,4 pada bulan sebelumnya. 

    Mantan pejabat di Danareksa itu juga memandang kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) turut mencerminkan kinerja perekonomian yang membaik. Kendati naik turun, dia memercayai bahwa itu lebih baik dibandingkan dengan tren IHSG yang terus turun atau terus turun. 

    “Kalau turun terus, naik terus, broker rugi. Flat juga rugi,” kata Purbaya. 

    Untuk itu, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menilai optimisme itu perlu disampaikan kepada investor. Dia berharap agar investor tak lagi memasang mode wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

    “Jadi fondasi seperti itu harusnya memberikan [pesan] ke investor jangan wait and see lagi, kalau wait and see, ketinggalan lho. Ke depan, tahun berikutnya kami dorong lebih cepat lagi tanpa mengganggu fiscal sustainability,” pungkasnya.