Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Raja Yordania ‘Kepincut’ Investasi di RI, Danantara Buka Peluang

    Raja Yordania ‘Kepincut’ Investasi di RI, Danantara Buka Peluang

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani membenarkan rencana pertemuan antara pihaknya dan Raja Yordania Abdullah II di St. Regis Jakarta pada Sabtu (15/11/2025).

    Saat dikonfirmasi Bisnis.com melalui pesan teks, Rosan menjelaskan bahwa Raja Abdullah II ingin mendapatkan pemahaman lebih luas terkait peran Danantara dalam ekosistem investasi Indonesia.

    “Raja Jordan ingin mengetahui lebih banyak mengenai Danantara dan potensi kerja sama ke depannya,” ujar Rosan. 

    Meski begitu, Rosan belum merinci apakah pertemuan tersebut akan menghasilkan nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan investasi baru.

    Namun, pertemuan ini dinilai menjadi langkah awal untuk membuka peluang kolaborasi strategis antara Indonesia dan Yordania, terutama setelah rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II dan pertemuan bilateralnya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

    Pertemuan di St. Regis pada pukul 09.30 WIB itu dijadwalkan berlangsung tertutup, dengan fokus pada penjajakan sektor-sektor potensial yang dapat digarap bersama dalam skema investasi jangka panjang.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai agenda lanjutan kunjungan kenegaraan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein di Indonesia. 

    Hal ini disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penganugerahan tanda kehormatan The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of the Renaissance) yang diberikan langsung oleh Raja Abdullah II di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Ketika ditanya mengenai rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada hari berikutnya, Sugiono menegaskan bahwa agenda utama Raja Abdullah II pada Sabtu adalah bertemu dengan Danantara untuk membahas peluang kerja sama ekonomi. 

    “Presiden saya kira tidak ya. Karena langsung akan mengantar beliau juga ke bandara setelah itu,” ujar Sugiono, memastikan bahwa Prabowo tidak akan turut serta dalam pertemuan tersebut.

  • Momen Prabowo, Gibran dan Raja Yordania Duduk Satu Meja saat Gala Dinner di Istana

    Momen Prabowo, Gibran dan Raja Yordania Duduk Satu Meja saat Gala Dinner di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Dalam suasana penuh kehangatan dan persahabatan, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dan Raja Yordania Abdullah II terlihat duduk bersama dalam acara gala dinner di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (14/11/2025) malam.

    Agenda malam ini merupakan rangkaian dari upaya menyambut ketibaan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Tanah yang menandai eratnya hubungan kedua negara.

    Kedatangan Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama dua hari pada 14 dan 15 November 2025.

    Saat sebelum mendarat, pesawat kenegaraan yang membawa Raja Abdullah II ibn Al Hussein dikawal secara khusus oleh 7 pesawat tempur F-16 dan 3 pesawat temput T50 milik TNI AU saat memasuki wilayah udara Indonesia, tepatnya di wilayah udara Pekanbaru, Provinsi Riau. Pesawat yang membawa Raja Abdullah II ibn Al Hussein mendarat sekitar pukul 16.00 WIB di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Penyambutan Presiden Prabowo secara langsung di bawah tangga pesawat menunjukkan penghormatan kenegaraan yang memperlihatkan kedekatan dan rasa hormat Indonesia kepada Yordania. Keduanya tampak tersenyum hangat dan berpelukan erat sebelum bersama-sama memberikan penghormatan kepada bendera kedua negara.

    Setelahnya, kedua pemimpin berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan dengan iringan musik instrumental dari korps musik dan dentuman meriam sebanyak 6 kali.

    Turut hadir menyambut kedatangan Raja Yordania yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar Kerajaan Yordania untuk Indonesia Sudqi Al Omoush, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Suasana penyambutan pun makin meriah dengan persembahan tari kreasi baru rampak none khas Betawi sebagai simbol keramahan dan kekayaan budaya Nusantara. Tampak Raja Abdullah II ibn Al Hussein menikmati dan memberikan apresiasi atas persembahan tari tersebut.

    Usai prosesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II ibn Al Hussein bersama-sama menuju Istana Merdeka, Jakarta dengan menggunakan kendaraan yang sama. Kebersamaan keduanya sepanjang prosesi penyambutan di bandara mencerminkan hubungan personal yang hangat dan saling menghormati antara kedua pemimpin.

    Kunjungan kenegaraan ini diharapkan makin mempererat kerja sama strategis antar kedua negara pada sejumlah bidang. Sejak dibukanya hubungan diplomatik dua negara pada tahun 1951, Yordania menjadi salah satu mitra penting Indonesia di kawasan dan global.

    “Silakan anggap Indonesia sebagai rumah kedua Anda, dan Indonesia memiliki rasa hormat serta penghargaan yang tinggi kepada Yordania selama bertahun-tahun. Kami ingin bekerja sama dengan Anda secara erat, dan kami juga ingin berterima kasih karena telah menerima banyak anak muda kami untuk dilatih di Yordania, bahkan saat ini. Terima kasih banyak,” ujar Prabowo kepada Raja Abdullah II.

  • Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Marak Penipuan Digital, Mastel Usul Rombak Sistem Identifikasi Seluler

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penguatan pengawasan penjualan kartu SIM harus dibarengi dengan evaluasi total terhadap sistem identifikasi perangkat dan pelanggan seluler di Indonesia. 

    Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menekankan perlunya seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk membenahi sistem yang ada yang dinilai banyak kelemahan. Pemangku kepentingan tersebut meliputi operator seluler, Komdigi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “Semua kepentingan harus diakomodasi termasuk kepentingan konsumen dan industri perangkat. Sistem yang ada dikenal sebagai CEIR [Central Equipment Identity Register],” kata Sarwoto, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Sarwoto, sistem CEIR saat ini dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang, khususnya terkait keamanan pelanggan. Karena itu, dia menilai berbagai regulasi perlu ditinjau kembali.

    Termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2019 adalah tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, serta Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika.

    Sarwoto mengatakan berbagai peraturan tersebut harus disesuaikan untuk diterapkan dalam sistem CEIR baru di antaranya pemanfaatan MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Service Digital Number) yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan tersebut termasuk penegak hukum.

    “Opsel [operator seluler] akan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan mutakhir,” katanya. 

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai masyarakat perlu dilindungi dari penyalahgunaan data yang digunakan untuk mendaftarkan SIM card. Dia menilai banyak data pelanggan tidak valid karena adanya kartu SIM yang dijual dalam kondisi sudah aktif atau akibat kebocoran data, sehingga nomor NIK dan KK milik orang lain kerap dipakai.

    “Harus ada mekanisme pendaftaran ulang data di SIM card,” kata Heru saat dihubungi, Jumat (14/11/2025). 

    Selain itu, Heru menyebut penggunaan verifikasi biometrik sebagai kebutuhan masa depan, meskipun perlu penerapan bertahap. Menurutnya, biometrik akan menutup celah penyalahgunaan identitas. 

    “Sebab dengan biometrik data kita tidak bisa dipakai orang lain karena verifikasi ke Dukcapil menyesuaikan database biometrik kita,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan sedang memperkuat pengawasan penjualan kartu SIM menyusul meningkatnya panggilan dan pesan penipuan digital. 

    Mengutip akun Instagram resmi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Jumat (14/11/2025), pemerintah disebut telah memulai konsultasi publik untuk menyiapkan regulasi baru terkait distribusi SIM card.

    “Selama ini sebagian besar sim card dijual terlalu bebas,” kata Meutya dalam unggahan tersebut.

    Dia juga mengungkapkan telah memanggil Telkomsel, Indosat, dan XLSMART untuk membahas persoalan tersebut. 

    “Mereka [operator seluler] yang berkewajiban mengatasi ini,” kata Meutya.

    Setelah seluruh tahapan siap, pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) yang mewajibkan setiap pembelian SIM card sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Isu ini mencuat setelah sebuah akun Instagram mengeluhkan banjir panggilan spam dan penipuan hingga 15 kali dalam sehari yang hanya terjadi pada satu operator seluler.

    “Nomor lain yang saya gunakan tidak mendapat telepon spam. Saya pengguna setia, selama satu dekade ini, loh,” tulis akun tersebut dalam unggahan yang turut disertakan Meutya.

    Penipuan digital diketahui semakin marak. Komdigi mencatat sekitar 1,2 juta laporan masuk hingga pertengahan 2025. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) juga melaporkan 299.237 aduan pada Oktober 2025 dengan kerugian lebih dari Rp7 triliun. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti menerima lebih dari 297.000 laporan korban penipuan online sepanjang 2025.

  • OTT & Komitmen Antikorupsi Kepala Daerah

    OTT & Komitmen Antikorupsi Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali mengguncang panggung politik daerah. Setelah publik dikejutkan oleh penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, kini giliran Bupati Ponorogo, Sugiri San coko, yang digelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua kasus yang berdekatan ini menegaskan bahwa korupsi di tingkat daerah masih menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan.

    Kasus yang menimpa Bupati Ponorogo bukanlah anomali, melainkan bagian dari pola berulang korupsi di pemerintahan daerah, khususnya praktik jual beli jabatan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuasaan di tingkat daerah masih sering diperlakukan sebagai komoditas politik, bukan amanah publik. Ketika jabatan dijadikan alat transaksi, nilai profesionalisme birokrasi pun tergerus, dan pelayanan publik kehilangan arah moralnya.

    Akar persoalan ini tidak le pas dari sistem patronase politik yang melemahkan tata kelola pemerintahan daerah. Desentralisasi yang seharusnya memperkuat akun tabilitas dan inovasi, justru membuka ruang kom-promi antara elite politik dan birokrasi. Reformasi kelembagaan yang digagas selama ini sering terjebak dalam praktik clientelism dan kooptasi politik lokal, di mana loyalitas personal lebih diutamakan daripada kompetensi.

    Selain itu, dinamika politik daerah yang didominasi oleh koalisi mayoritas dan praktik politik dinasti semakin mempersempit ruang bagi reformasi antikorupsi. Manipulasi anggaran untuk kepentingan elektoral, terutama menjelang pemilu, kerap dikemas dalam bentuk program pemerintah daerah untuk menarik simpati pemilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik anggaran masih dijadikan instrumen kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan masyarakat.

    Padahal, lebih dari dua dekade sejak KPK berdiri, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif pencegahan korupsi seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Stranas-PK menyediakan kerangka kerja nasional dalam upaya pencegahan korupsi lintas sektor.

    Sedangkan, MCP secara khusus menyoroti potensi korupsi di pemerintah daerah yang mencakup 8 area intervensi utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta optimalisasi pajak daerah.

    Namun, efektivitas kedua program tersebut masih terbatas. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta inefisiensi pelaksanaan. Sisi lain, rapuhnya peran APIP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah membuat pencegahan korupsi hanya berhenti di tingkat administratif, tanpa menyentuh akar masalah lebih dalam.

    Pengawasan eksternal seperti audit profesional sebe-narnya mampu menekan pe nyalahgunaan dana publik, tetapi efektivitasnya sering terhambat oleh rendahnya penegakan hukum. Sementara itu, pengawasan berbasis masyarakat masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).

    Oleh karena itu, reformasi antikorupsi tidak cukup mengandalkan instrumen hukum semata, melainkan harus dibangun di atas budaya integritas yang tumbuh dari dalam birokrasi. APIP perlu diperkuat dengan rencana aksi yang lebih terarah, pembentukan satuan tugas khusus, serta peningkatan kapasitas SDM agar dapat menjadi mitra strategis KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

    Selain fungsi pengawasan, APIP juga perlu berperan sebagai konsultan dan penyedia jaminan mutu tata kelola pemerintahan daerah. Penguatan peran ini penting untuk meningkatkan disiplin anggaran, memperbaiki pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta menumbuhkan sistem meritokrasi di lingkungan birokrasi.

    Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme au dit publik dengan meningkatkan sanksi hukum dan memperketat rotasi auditor guna meminimalkan risiko kolusi. Program pendidikan antikorupsi bagi ASN harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan konteks daerah untuk menumbuhkan budaya integritas di lingkungan kerja. Selain itu, perlindungan hukum bagi whistleblower perlu diperkuat melalui regulasi yang menjamin keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman atau tekanan. Reformasi antiko rupsi juga harus mencakup pembenahan struktur politik yang memungkinkan praktik korupsi terus bertahan. Transparansi dalam pendanaan politik serta penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi langkah kru sial untuk mengurangi insentif korupsi di tingkat daerah.

    Reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat juga harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pemberantasan korupsi lebih tangguh dan berkelanjutan.

    Kasus OTT Bupati Ponorogo harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemerintah daerah untuk menata ulang sis-tem kekuasaan yang koruptif. Dengan langkah-langkah konkret itu, diharapkan kebijakan antikorupsi dapat menjadi lebih efektif, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel

  • Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bocoran APBN Oktober 2025: Pajak Seret hingga K/L Pulangkan Anggaran Rp3,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran terkait dengan realisasi penerimaan maupun belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2025. Dia menyebut otoritas masih berupaya mengejar penerimaan pajak di tengah pengembalian anggaran kementerian/lembaga hingga Rp3,5 triliun. 

    Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jumat (14/11/2025) menggelar rapat Asset and Liability Committee atau ALCo. Rapat yang melibatkan lintas unit eselon I Kemenkeu itu membahas analisis dan asesmen kondisi ekonomi makro, pasar keuangan dan fiskal yang memengaruhi APBN.

    Rapat ALCo biasanya digelar sebelum nantinya hasil asesmen itu disampaikan ke publik melalui konferensi pers APBN KiTa. Dari rapat ALCo itu, Purbaya mengungkap salah satu progres APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni jaminan defisit terjaga di bawah 3% terhadap PDB. 

    “Sampai akhir tahun kami sudah hitung semuanya, defisit yang paling penting di bawah 3% terjaga dengan baik. Itu yang paling penting,” terangnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Sementara itu, dari sisi penerimaan khususnya pajak, Purbaya mengakui otoritas menemukan ada beberapa wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajibannya tepat waktu. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, sehingga fiskus menyurati sampai dengan mendatangi WP dimaksud. 

    “Ada pengusaha yang belum bayar pajak, kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, rasio pajak atau tax ratio sampai dengan kuartal III/2025 jatuh ke 8,58% terhadap PDB. Itu merupakan yang terendah pada periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. 

    Rasio pajak sampai dengan kuartal III/2024 mencapai 9,48%, kuartal III/2023 sebesar 10,15%, dan kuartal II/2022 sebesar 10,9%.

    ANGGARAN RP3,5 TRILIUN DIPULANGKAN

    Sementara itu, dari sisi belanja, Purbaya mengungkap ada kementerian/lembaga yang mengembalikan anggarannya ke Kemenkeu. Nilainya mencapai total Rp3,5 triliun. 

    “Ada juga beberapa yang sudah mengembalikan uang. Kami hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka enggak mampu belanjain,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu enggan memerinci lebih lanjut kementerian/lembaga mana yang mengembalikan anggarannya ke Bendahara Negara. 

    Untuk diketahui, Purbaya sempat mengutarakan rencana untuk menyisir dan merealokasi anggaran kementerian/lembaga yang tidak terbelanjakan secara optimal sampai dengan akhir Oktober 2025. Peringatan itu dia sampaikan khusus untuk kementerian/lembaga dengan anggaran besar. 

    Pada konferensi pers APBN KiTa Oktober 2025 lalu, ada tiga kementerian/lembaga dengan serapan anggaran terendah atau di bawah 50%. Salah satunya adalah pelaksana utama Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni Badan Gizi Nasional (BGN). 

    Sebelumnya, lembaga baru yang bertugas menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu juga telah mengembalikan anggaran tambahan yang pernah diajukan yakni sekitar Rp70 triliun. 

    “Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note [beri catatan] bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN per tgl 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50% di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

  • Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

    Purbaya Minta Anak Buahnya Bikin Blacklist Importir Barang Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberikan waktu satu minggu untuk membuat daftar hitam (blacklist) importir nakal yang kerap mendatangkan barang impor bekas.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajarannya untuk segera menetapkan daftar hitam importir yang melanggar peraturan perundang-undangan itu. Tujuannya agar mereka dilarang untuk melakukan kegiatan importasi lagi.

    Purbaya menyebut pihaknya sampai dengan saat ini belum menetapkan blacklist dimaksud. Dia mengakui kinerja anak buahnya lambat. Oleh sebab itu, dia memberikan batas waktu sampai dengan seminggu untuk menerbitkan daftar hitam itu. 

    “Sudah ada belum yang di-blacklist orangnya? Yang enggak boleh ngimpor lagi? Belum kan? Minggu depan dilihat ya,” ujar Purbaya kepada Setjen dan Itjen Kemenkeu saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (14/11/2025). 

    Tidak hanya kepada Setjen dan Itjen, dia turut meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera mendatangi pihak-pihak yang sesumbar di media massa melakukan pelanggaran terkait dengan barang impor bekas. 

    “Jadi yang di YouTube, yang di TV, itu hati-hati. Saya akan kirim orang, karena anda declare anda penjahat. Terus saya diam? Kira-kira begitu,” tegasnya.

    Adapun berdasarkan kunjungan kerjanya ke berbagai pelabuhan, Purbaya mengaku ada banyak importir yang menunda-nunda penyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB). Hal itu terlihat dari banyaknya kontainer yang sudah turun ke pelabuhan, namun importirnya tidak segera melaporkan PIB. 

    Untuk itu, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi tersebut meminta Bea Cukai langsung membongkar kontainer yang sudah dua minggu bongkar di pelabuhan namun tak kunjung menyerahkan PIB. 

    “Pokoknya kalau dua minggu, enggak PIB, kami bongkar. Orangnya disuruh datang ke situ,” ucapnya. 

  • Serba-serbi Pertemuan Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II di Istana

    Serba-serbi Pertemuan Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Raja Yordania Raja Abdullah II ibn Al Hussein melakukan kunjungan balasan ke Indonesia dan tiba di Pangkalan Halim Perdanakusumah pada, Jumat (14/11/2025) sore.

    Menariknya, Pemerintah Indonesia menjaga kehadiran Raja Kerajaan Yordania Abdullah II ibn Al Hussein dengan mengawal tokoh tersebut menggunakan jet tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon sejak pesawat yang membawa Abdullah II memasuki langit Indonesia.

    Menurut pantauan, sejumlah pesawat jet tempur sempat memperlihatkan manuvernya saat pesawat Raja Abdullah II telah mendarat sekitar pukul 16.00 WIB di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Setelah pesawat mendarat sempurna, kedatangan Raja Abdullah disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo terlihat bergegas ke arah tangga pesawat kenegaraan Yordania. Tak lama, Prabowo dan Raja Abdullah langsung berpelukan bak dua sahabat lama. 

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut mengenalkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih kepada Raja Abdullah. Setelahnya, Prabowo dan Raja Abdullah langsung bertolak ke Istana Merdeka, Jakarta dengan menumpangi Mercedes Benz S berwarna hitam dengan plat nomor bertuliskan “Jordan”.

    Sesampainya di Istana Merdeka, Raja Abdullah langsung disambut oleh Upacara Penyambutan Kenegaraan dan berlanjut dengan pertemuan empat mata.

    Pertemuan empat mata tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan resmi Raja Abdullah II ke Indonesia, yang bertujuan memperkuat hubungan strategis kedua negara. Sebagai informasi, Prabowo dan Raja Abdullah merupakan kawan lama dan memiliki kedekatan sejak dahulu. 

    Setelah penyambutan yang berlangsung hangat dan meriah di halaman Istana Merdeka, Presiden Prabowo mendampingi Raja Abdullah II menuju ruang pertemuan khusus di Istana Merdeka. Sebelumnya Raja Abdullah II sempat menandatangani buku tamu di ruang kredensial.

    Pertemuan Prabowo dan Raja Abdullah pada sore tadi digelar tertutup tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan produktif.

    “Kami hanya berdua,” ujar Prabowo mengisyaratkan pertemuan agar dilakukan secara tertutup.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut dianugerahi salah satu tanda kehormatan paling bergengsi dari Kerajaan Yordania, yaitu The Bejeweled Grand Cordon of Al-Nahda (Order of the Renaissance).

    Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Raja Yordania, Abdullah II ibn Al Hussein, dalam sebuah prosesi resmi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasinya atas penganugerahan itu. Menurutnya, penghargaan dari Kerajaan Yordania tersebut tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap Presiden Ke-8 RI itu, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

    “Itu merupakan bentuk penghargaan, ya saya kira. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ujar Sugiono setelah mendampingi Prabowo.

    Prosesi penyematan dimulai setelah Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II mengadakan pertemuan empat mata, dilanjutkan dengan sesi bilateral bersama delegasi kedua negara. Seusai pembahasan, keduanya berjalan berdampingan menuju aula utama istana untuk melaksanakan upacara penganugerahan. 

    Dalam prosesi resmi itu, Raja Abdullah II mengambil selempang kehormatan berwarna hijau dan putih—warna yang mencerminkan identitas Yordania—dan mengalungkannya langsung kepada Presiden Prabowo.

    Usai penyematan, keduanya saling berjabat tangan dan berpelukan sebagai simbol kedekatan dan persahabatan kedua negara.

    Kepala negara pun memberikan hormat sebelum sesi foto bersama dilaksanakan. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, Prabowo kemudian mengundang Raja Abdullah II untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Negara.

    Penganugerahan ini menandai semakin eratnya hubungan diplomatik dan personal antara Indonesia dan Yordania, terutama di bawah kepemimpinan kedua negara saat ini.

  • Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Purbaya: RI Dibanjiri ‘Barang Tak Laku’ Impor China, Singapura Jadi Hub

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga mayoritas barang impor bekas yang membanjiri pasar Indonesia berasal dari China dan negara maju. Barang-barang tersebut tidak sepenuhnya bekas, melainkan produksi baru yang tidak laku di negara asalnya. 

    Berdasarkan beberapa temuannya, sebagian besar barang-barang impor bekas yang masuk melalui pelabuhan di Indonesia itu tidak laku di pasaran sehingga masuk ke Indonesia. 

    “Kemungkinan besar [dari] China dan negara maju, tetapi kalau yang bekas-bekas baru itu dari China,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Kemudian, dia menduga negara tetangga seperti Singapura berperan sebagai hub. Artinya, pelabuhan utama di Singapura menjadi tempat alih muat barang-barang dalam skala besar dari berbagai negara. 

    Di sisi lain, mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu menduga barang-barang impor bekas itu tidak masuk dari pelabuhan kecil, atau yang kerap disebut pelabuhan tikus. Sebab, kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tikus justru memiliki ukuran dan kapasitas yang kecil. Belum lagi, ongkos logistik untuk distribusi barang-barang itu bakal lebih mahal jika masuk dari pelabuhan di daerah terpencil.

    Menurutnya, barang-barang ‘ilegal’ itu kerap datang dengan muatan besar sehingga membutuhkan kontainer. Oleh sebab itu, Purbaya justru menduga pintu masuk barang impor yang tak laku dari negara-negara besar itu ada di pelabuhan-pelabuhan besar (utama).

    “Saya duga [pintu masuk barang impor bekas] bukan di pelabuhan-pelabuhan tikus masuknya, melalui pelabuhan-pelabuhan besar,” kata Purbaya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah melarang penjualan pakaian impor bekas. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya telah menekankan bahwa sejak dulu penjualan barang-barang ‘thrifting’ itu dilarang oleh UU.

    “Kan dari dulu Permendag-nya memang enggak boleh, di undang-undang juga enggak boleh. Dilarang dari dulu,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

  • Keamanan Pangan Bukan Pintu Indonesia Kuasai Pasar Udang di AS

    Keamanan Pangan Bukan Pintu Indonesia Kuasai Pasar Udang di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki kesempatan besar untuk kembali menguasai pasar udang di Amerika Serikat dengan memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

    Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana mengatakan potensi Indonesia di pasar ekspor AS tinggi lantaran setelah penurunan ekspor udang dari India dan China, permintaan terhadap udang tetap tinggi di pasar AS. 

    Menurutnya hal itu dapat dilakukan jika Indonesia memastikan bahwa produknya bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar kualitas internasional.

    “Oleh sebab itu pemerintah dan pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk udang di pasar global,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (14/11/2025).

    Adapun dia memaparkan sejumlah langkah strategis pertama yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan sistem keamanan pangan. Dia menjelaskan keamanan pangan dan sertifikasi bebas radiasi adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan pasar. 

    Kedua, lanjutnya, yakni diversifikasi pasar. Selain pasar AS, Indonesia juga harus menjajaki pasar alternatif seperti Jepang, Eropa, dan negara-negara di Timur Tengah. Dia menegaskan diversifikasi pasar akan mengurangi ketergantungan pada pasar AS sekaligus memberikan stabilitas bagi industri.

    Ketiga, yakni inovasi dalam pemasaran dan branding. Pasar global semakin peduli dengan keberlanjutan dan kualitas. 

    Indonesia, tekannya, harus memanfaatkan kesempatan ini dengan meningkatkan brand udangnya sebagai produk yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan.

    Keempat, yakni membangun strategi komunikasi proaktif. Setiap isu yang menyangkut keamanan pangan, seperti tuduhan kontaminasi radioaktif, harus ditangani dengan pendekatan komunikasi yang cepat dan berbasis data. 

    Dengan demikian pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi industri perlu membentuk Crisis Communication Desk yang dapat merilis klarifikasi publik secara resmi dan transparan. Publikasi hasil uji laboratorium secara berkala juga perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mitra dagang internasional.

    Adapun sejauh ini, paparnya, nilai ekspor perikanan Indonesia hingga Semester I/2025 naik sekitar 12% dibandingkan dengan pada Semester I/2024, yaitu dari US$2,46 miliar menjadi US$2,76 miliar. 

    Namun demikian tingkat konsentrasi tujuan ekspor masih tergantung kepada pasar AS(36,33%), China (15,80%) dan Jepang (9,57%). 

    “Artinya kasus Cesium 137 yang terjadi pada Udang Indonesia di bulan Agustus lalu, pasti akan berdampak pada kinerja ekspor perikanan Indonesia pada Semester II/ 2025. Terlebih udang sampai saat ini masih mendominasi kinerja nilai ekspor perikanan Indonesia,” ujarnya.

    Melihat kondisi tersebut, dia menilai urgensi adanya kawasan industri khusus perikanan, supaya tidak disatukan dengan kawasan industri yang mengandung bahan berbahaya.

  • Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Pilihan Purbaya antara Subsidi atau Tanggung Infrastruktur Kereta Cepat: Tidak Dua-duanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya. 

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN. 

    Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

    Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah. 

    “Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya. 

    “Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung,” ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu. 

    Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya. 

    “Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini,” terangnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19. 

    Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya.