Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Korupsi Pajak 2016-2020

    Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Korupsi Pajak 2016-2020

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah pejabat pajak terkait dengan kasus dugaan korupsi pajak 2016-2020.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kasus ini berkaitan dengan tindakan dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak.

    “Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” ujar Anang saat dihubungi, Senin (17/11/2025).

    Namun, Anang tidak menjelaskan perkara ini secara detail. Dia hanya mengungkap perkara ini berkaitan dengan oknum pegawai pajak pada direktorat Pajak di Kemenkeu RI.

    “[Diduga] oleh oknum/pegawai pajak pada direktorat pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun, Anang juga telah menginformasi kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya, penyidik saat ini tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini.

    “Iya [penyidikan],” pungkasnya.

  • Kapolri Terima Audiensi Menhub, Bahas Persiapan Nataru 2025-2026

    Kapolri Terima Audiensi Menhub, Bahas Persiapan Nataru 2025-2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima audiensi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi.

    Pertemuan itu dibenarkan Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho. Dia mengatakan, pertemuan Kapolri dengan Menhub itu dalam rangka membahas persiapan pengaman Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “[Pertemuan Kapolri dan Menhub] sehubungan dengan adanya persiapan untuk PAM Natal dan Tahun Baru di tahun 2025,” ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

    Dia menambahkan, pertemuan ini memfokuskan soal bagaimana pengamanan jalur hingga moda transportasi yang bakal digunakan masyarakat dalam momen Nataru itu.

    Misalnya, jembatan penyeberangan yang akan digunakan masyarakat. Selain itu, pemetaan daerah rawan bencana alam akibat curah hujan tinggi maupun cuaca yang kurang kondusif.

    “Kemudian saat ini juga BMKG menyampaikan curah hujan tinggi dan cuaca kurang kondusif, maka daerah mana saja yang perlu kita antisipasi terhadap rawan bencana,” imbuhnya.

    Adapun, Sandi menyampaikan bahwa pembahasan persiapan libur panjang Nataru 2025 sejak dini ini diharapkan dapat memaksimalkan persiapan pengamanan nantinya.

    “Sehingga harapannya nantinya PAM Natal Tahun Baru yang dilaksanakan oleh pemerintah akan menjadi representasi bagi Polri dan lembaga nasional lainnya untuk bisa memastikan berjalan dengan aman, tertib, lancar,” pungkasnya.

  • Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesiapan infrastruktur internet hingga listrik menjadi tantangan terberat bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program layar interaktif di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai rencana Prabowo menambah satu juta Interactive Flat Panel (IFP) pada 2026 harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dasar.

    Dia menegaskan pemasangan IFP tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan listrik dan internet yang memadai.

    “Karenanya Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus kolaborasi dalam program ini,” kata Agung kepada Bisnis pada Senin (17/11/2025). 

    Agung juga menekankan perlunya kerja sama lintas institusi untuk percepatan penggelaran infrastruktur. 

    Agung menambahkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta para penyelenggara jaringan dan layanan internet perlu didorong bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar proses elektrifikasi dan perluasan layanan internet dapat terwujud lebih cepat.

    Menurutnya, keberadaan perangkat pembelajaran visual akan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, terutama di sekolah-sekolah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses tenaga pendidik berkualitas.

    “Guru-guru terbaik di bidangnya [IPA, IPS, Bahasa, Matematika dll] dapat meng-coach guru-guru di 3T agar anak2 memperoleh bahan pelajaran berkualitas tinggi,” ungkapnya. 

    Sentuhan AI

    Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), M. Danny Buldansyah mengatakan penerapan layar interaktif pemerintah dalam terus dikembangkan, termasuk dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). 

    AI yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan akan membuat tenaga yang dipakai per kelas menjadi lebih efisien sehingga pemerintah dapat berhemat. 

    Danny mencontohkan di Surabaya terdapat smart campus yang telah menggunakan AI dengan layar pintar. Seluruh materi pembelajaran telah masuk di dalamnya dan terhubung dengan kelistrikan. Alhasil, ketika dosen masuk ke kelas layar pintar, lampu, dan lain sebagainya akan menyala secara bersamaan. 

    Ketika jam keluar kelas, seluruh listrik akan mati secara otomatis sehingga lebih menghemat listrik.  

    Dia juga menyarankan pemerintah untuk mendalami aspek keberlanjutan dari perangkat yang disebar nanti. Setelah layar pintar hadir di sekolah perlu ada SDM yang dapat merawat layar pintar tersebut sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. 

    “Ekosistemnya harus disiapkan,” kata Danny. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, atau sekitar satu juta unit IFP secara nasional.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat tersebut. Dia mengakui masih ada kendala distribusi di 140 sekolah wilayah pegunungan, namun memastikan pendistribusian akan tuntas dengan dukungan aparat keamanan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses seluruh sekolah secara serentak. Dia menambahkan akses gratis modul digital tersebut juga bisa dimanfaatkan siswa dan orang tua di rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • Pengamat Desak Komdigi Tindak BTS Ilegal untuk Tekan Scam dan Phising

    Pengamat Desak Komdigi Tindak BTS Ilegal untuk Tekan Scam dan Phising

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dinilai perlu memberantas base transceiver station (BTS) atau pemancar ilegal untuk mengurangi angka penipuan digital atau scam yang berasal dari pesan dan panggilan telepon. 

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai langkah pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap konsumen di industri telekomunikasi perlu dilakukan dengan mengembangkan sistem anti scam. 

    Penerapan teknologi tersebut perlu segera dibicarakan bersama para operator agar solusi yang diambil benar-benar efektif.  

    Heru juga menyoroti maraknya SMS blast yang dikirim melalui BTS palsu. Terkait hal tersebut, dia menilai perlu adanya razia perangkat ilegal yang memungkinkan pengiriman pesan palsu kepada pengguna untuk tujuan phishing atau mengambil alih ponsel korban. 

    Selain aspek teknis, Heru menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat tidak mudah terjebak penipuan digital. 

    “Masyarakat perlu literasi dan edukasi mengenai dampak mempercayai scam begitu saja, atau mengklik link yang sisipkan dalam pesan, sehingga masyarakat akan berhati-hati jika terima pesan berisi scamming,” ujarnya. 

    Dia menambahkan teknologi kecerdasan artifisial juga dapat dimanfaatkan operator untuk memfilter pesan, meski efektivitasnya perlu diuji. 

    “Teknologi AI sebenarnya bisa juga dipakai operator untuk memfilter message, tapi harus dilihat seberapa efektif filtering dilakukan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan pihaknya tengah menyiapkan kebijakan baru untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari maraknya kejahatan scam yang memanfaatkan celah jaringan telekomunikasi. Modus pelaku kini semakin beragam, mulai dari spoofing, masking, hingga penyalahgunaan identitas pelanggan.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menilai kondisi tersebut membutuhkan respons regulasi dan teknis yang lebih kuat. 

    “Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” kata Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat pada Jumat (14/11/2025).

    Edwin menjelaskan pelaku scam kini mengandalkan teknik penyamaran nomor yang semakin canggih. Atas dasar itu, Komdigi meminta operator membangun sistem anti scam berbasis teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, untuk mendeteksi dan mencegah panggilan palsu sebelum menjangkau pengguna. 

    “Operator harus melindungi pelanggan mereka. Mereka diminta membangun infrastruktur dan teknologi anti scam agar panggilan penipuan, termasuk yang menggunakan nomor masking, tidak lagi menjangkau pengguna,” katanya.

    Pemerintah juga akan meninjau ulang proses masking serta memetakan celah teknis yang memungkinkan manipulasi nomor, termasuk pada jalur panggilan internasional dan mekanisme Session Initiation Protocol (SIP) Trunk yang umum dimanfaatkan untuk menampilkan nomor lokal palsu.

    Dalam hal identitas pelanggan, Komdigi menilai sistem registrasi SIM card masih memberi ruang penyalahgunaan NIK dan KK. Untuk itu, pemerintah bersama Ditjen Dukcapil tengah memfinalisasi kebijakan baru berbasis pengenalan wajah (face recognition). 

    “Dalam waktu dekat, registrasi berbasis pengenalan wajah yang bekerja sama dengan Dukcapil akan segera dijalankan,” tutur Edwin.

    Menurutnya, kebijakan ini mendesak mengingat tingginya peredaran nomor telepon di Indonesia. “Setiap hari terdapat sedikitnya 500 ribu hingga satu juta nomor baru yang diaktivasi,” ungkapnya. 

    Kebocoran identitas warga memperbesar peluang aktivasi nomor secara ilegal dan digunakan untuk kejahatan. Edwin menegaskan keamanan pengguna harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan industri. Regulasi yang kuat, teknologi jaringan yang aman, dan tata kelola identitas digital menjadi fondasi penting untuk melindungi masyarakat. 

    “Yang sedang kami rapikan adalah bagaimana industri telekomunikasi tidak hanya tumbuh sehat, tetapi juga memiliki tanggung jawab kuat dalam menjaga pelanggannya,” pungkasnya.

  • Mabes Polri Catat 300 Orang Anggota Duduki Jabatan Sipil

    Mabes Polri Catat 300 Orang Anggota Duduki Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap data anggota polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil mencapai 300 orang.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan ratusan orang itu menduduki jabatan manajerial di kementerian maupun lembaga. Hanya saja, Sansi tidak memerinci ratusan orang yang menjabat di luar struktur itu.

    “Ada sekitar 300 orang yang [anggota duduki jabatan sipil],” ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

    Dia menambahkan, ratusan orang itu berasal dari 4.132 anggota yang terdiri dari staf, ajudan, pengawal hingga pendukung di Kementerian/Lembaga terkait.

    Adapun, kata Sandi, ribuan orang ini tidak dilibatkan dalam manajerial pada struktur kementerian maupun lembaga.

    “Sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial. Seperti yang saya sampaikan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sandi menegaskan bahwa selama ini penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan permintaan dari kementerian maupun lembaga terkait.

    Setelah permintaan itu, Kapolri menunjuk AS SDM untuk melakukan asesmen pejabat yang relevan dengan permintaan kementerian/lembaga. Selanjutnya, Kapolri mengeluarkan surat perintah terkait penugasan itu.

    Khusus anggota Polri dengan pangkat bintang dua ke atas, maka harus diusulkan terlebih dahulu ke Presiden. Sementara, anggota Polri di bawah bintang dua maka akan diusulkan ke pejabat setingkat menteri.

    “Selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur didasarkan pada mekanisme yang ditentukan undang-undang. Jadi, penentuan untuk penugasan di luar struktur, itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait,” pungkasnya.

  • RI-Pakistan Tegaskan Dukungan untuk Perdamaian Palestina

    RI-Pakistan Tegaskan Dukungan untuk Perdamaian Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan bahwa isu geopolitik kawasan turut menjadi bagian dari pembahasan.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Dia menyampaikan bahwa kedua negara memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap perdamaian global.

    “Tentu saja, seperti yang telah saya sebutkan, kami telah membahas semua bidang kolaborasi dan kami juga membahas situasi di kawasan kami dan juga di dunia karena dengan Indonesia, kami tidak hanya memiliki kesamaan kepentingan, tetapi juga memiliki pandangan dunia yang sama,” ujar Chaudhri.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa baik Indonesia maupun Pakistan adalah negara yang cinta damai. 

    “Kami berdua percaya pada hubungan persahabatan dengan semua negara, tidak hanya di negara tetangga kami, tetapi juga di dunia,” lanjutnya.

    Menurut Chaudhri, Indonesia dan Pakistan akan terus memperkuat kerja sama mereka di forum internasional untuk mendorong stabilitas global. 

    “Tujuan bersama kedua negara kami adalah untuk mempromosikan perdamaian. Perdamaian di dalam negeri, dan kemudian perdamaian internasional,” katanya.

    Terkait kemungkinan kerja sama dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, Chaudhri menjelaskan bahwa hal tersebut berada dalam mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    “Itu sebenarnya akan diselenggarakan di bawah naungan PBB,” ujarnya.

    Apalagi, dia menekankan bahwa kedua negara merupakan anggota penting di PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta sama-sama memiliki sikap tegas terhadap isu kemerdekaan Palestina.

    Dia memastikan Pakistan dan Indonesia akan terus bekerja sama untuk melindungi rakyat Palestina dan juga untuk memajukan hak-hak mereka, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

    “Kedua negara memiliki posisi yang kuat dan tegas mengenai isu Palestina dan negara Palestina yang merdeka, negara Palestina yang bersebelahan,” tegasnya.

  • Kapolri Bentuk Pokja untuk Kaji Putusan MK Soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

    Kapolri Bentuk Pokja untuk Kaji Putusan MK Soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk kelompok kerja untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri duduk di jabatan sipil.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan Kapolri Sigit telah menggelar rapat dengan pejabat utama untuk membahas putusan itu. Hasilnya, Sigit telah memutuskan hntuk membuat tim pokja untuk menindaklanjuti putusan MK.

    “Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan MK tersebut,” ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

    Pokja itu, kata Sandi, bakal berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenkum, Kemenkeu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pada intinya, tim Pokja akan terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait putusan MK dengan sejumlah pihak itu agar tidak multitafsir.

    “Sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depannya. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang berkaitan dengan kementerian lembaga lainnya,” imbuhnya.

    Adapun, Sandi menekankan bahwa kepolisian pasti akan menghormati apapun keputusan MK sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

    “Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, MK telah memutuskan untuk menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

    Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Adapun, putusan ini kemudian menimbulkan persepsi soal anggota Polri tidak bisa menduduki jabatan sipil.

    Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

    Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

  • Dubes Pakistan Dorong Perkuat Kerja Sama Ekonomi pada Pemerintah Prabowo

    Dubes Pakistan Dorong Perkuat Kerja Sama Ekonomi pada Pemerintah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri, mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto membahas secara menyeluruh hubungan bilateral kedua negara termasuk peningkatan kerja sama ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025),

    Dia merinci bahwa aspek perdagangan, ekonomi, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dialog. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, usaha kecil-menengah, dan kerja sama pertahanan serta keamanan turut masuk dalam agenda.

    Termasuk, mengenai perkembangan perdagangan kedua negara, Chaudhri menjelaskan bahwa Pakistan dan Indonesia telah memiliki Perjanjian Perdagangan Preferensial sejak 2005–2006.

    Dia mengatakan Pakistan kini menjadi mitra dagang terbesar kedua Indonesia di Asia Selatan dan nilai perdagangan kedua negara telah melampaui US$4 miliar per tahun.

    “Kami mengimpor produk Indonesia, termasuk Pakistan yang merupakan salah satu pembeli terbesar minyak sawit Indonesia,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pakistan mengekspor sejumlah komoditas ke Indonesia, mulai dari buah-buahan, peralatan bedah, hingga produk olahraga.

    Chaudhri juga menyoroti teknologi informasi sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Pakistan, menurutnya, memiliki kapasitas signifikan di bidang tersebut dan berharap dapat memperluas kolaborasi dengan Indonesia.

    Dia menambahkan bahwa pendidikan menjadi salah satu topik yang secara khusus dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Kami berharap dapat menerima lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk belajar di Pakistan, terutama di perguruan tinggi kedokteran kami, di universitas teknik kami, dan juga di universitas teknologi informasi kami,” katanya.

    Menutup keterangannya, Dubes Pakistan itu menyampaikan harapan agar kemitraan kedua negara dapat terus berkembang.

    “Jadi, kami berharap dapat memperluas kolaborasi di semua bidang kerja sama,” tandasnya.

  • Klarifikasi Wakil Ketua DPR soal Video Ahli Gizi MBG yang Viral di Medsos

    Klarifikasi Wakil Ketua DPR soal Video Ahli Gizi MBG yang Viral di Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait video saat dirinya berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial. 

    Klarifikasi tersebut disampaikan usai melaksanakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Menurut Cucun, pernyataannya di video itu menindaklanjuti pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG di berbagai daerah. 

    “Berangkat dari hasil rapat dengan pendapat [RDP] dengan Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi,” ujar Cucun dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain sehingga menghambat operasional.

    “Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN sehingga tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus,” ucapnya.

    Menurut Cucun, justru di forum tersebut muncul usulan dari peserta yang meminta agar tidak ada lagi istilah ahli gizi dalam regulasi. Namun, usulan tersebut sulit dijalankan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 83/2024 tentang MBG. 

    “Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya: ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis,” ujarnya.

    Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

    “Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong Pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

    Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi

    “Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Cucun meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

    Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

    “Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan ‘karena saya ahli gizi’. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP [Badan Nasional Sertifikasi Profesi],” jelas Cucun.

    Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

    “Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika,” kata Cucun.

    Dia mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

    “Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp10.000. Kalau terjadi demikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami,” imbuhnya. 

  • Dubes Pakistan dan Prabowo Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan dan Pertahanan

    Dubes Pakistan dan Prabowo Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Kesehatan dan Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri, menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dalam keterangan kepada wartawan, Chaudhri menilai Indonesia memiliki keberuntungan dipimpin oleh sosok yang ia sebut sebagai pemimpin visioner.

    “Saya menyampaikan bahwa bangsa Indonesia beruntung memiliki pemimpin visioner seperti Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto,” ujar Chaudhri mengawali pernyataannya.

    Dia menekankan bahwa Pakistan dan Indonesia merupakan dua negara penting di dunia Islam, masing-masing sebagai negara Muslim terbesar pertama dan kedua.

    “Bersama-sama, Pakistan dan Indonesia menyumbang lebih dari seperempat populasi Muslim dunia,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia menilai penting untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sains, teknologi informasi, hingga pertahanan.

    Chaudhri juga menyoroti eratnya hubungan kedua negara di berbagai forum internasional. Dia menjelaskan bahwa Pakistan dan Indonesia bekerja sama sangat erat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya di Majelis Umum PBB, serta memiliki koordinasi aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D-8, hingga Asean, di mana Pakistan menjadi mitra dialog sektoral.

    Dubes Pakistan itu turut menyampaikan salam serta harapan terbaik dari pemerintah dan rakyat Pakistan kepada Prabowo, dan menyebut bahwa Presiden Ke-8 RI itu membalas dengan pesan serupa untuk rakyat Pakistan.

    Dia menegaskan bahwa hubungan persaudaraan kedua bangsa sudah terjalin bahkan sebelum masing-masing meraih kemerdekaan, dan perlu terus diperkuat.

    “Namun sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada rakyat Republik Indonesia karena memiliki pemimpin visioner, seorang negarawan, seperti Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto,” tandas Chaudhri.