Category: Bisnis.com

  • Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (TPD), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa situs “coretaxdjp.go.id” merupakan situs dengan alamat palsu.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Komdigi Mira Tayyiba menyampaikan informasi yang terdapat di coretaxdjp.go.id adalah tidak benar dan menyesatkan

    Berdasarkan pemeriksaan pada sistem domain pemerintah, alamat “coretaxdjp.go.id” juga tidak terdaftar dan tidak pernah menjadi bagian dari domain pemerintah. 

    Ditjen TPD telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memastikan hal ini.

    “Keamanan domain .go.id adalah prioritas kami. Setiap informasi yang tidak akurat perlu segera diluruskan agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Mira dikutip Rabu (19/11/2025).

    TPD mengapresiasi langkah cepat rekan-rekan DJP dan mendorong koreksi atas informasi yang terlanjur beredar di media maupun media sosial.

    Pelurusan ini penting untuk menjaga kredibilitas domain pemerintah sebagai ruang digital yang aman.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax. Bahkan, terdapat situs dengan domain resmi pemerintah, yakni berakhiran .go.id.

    Berdasarkan unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menyebut belakangan ini banyak beredar situs-situs Coretax palsu. Rupanya, situs itu bisa jadi berbahaya bagi masyarakat.

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs-situs palsu atau tiruan itu acapkali digunakan penjahat untuk mencuri data pribadi maupun uang. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi Coretax DJP.

    “Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (19/11/2025).

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs resmi Coretax menggunakan akhiran resmi situs pemerintah, yakni go.id, bukan dengan akhiran atau domain seperti .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

    Otoritas pajak melampirkan sejumlah contoh website Coretax palsu dalam unggahan tersebut agar masyarakat waspada dan tidak membuka laman-laman tersebut.

    Berikut sejumlah situs Coretax palsu menurut Ditjen Pajak:

    coretaxdjp.go.id
    coretaxonline.com
    coretaxdjp.co.id
    pajakonline-coretax.online
    coretaxpelayananonline.com

  • DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Siap Dibahas di Paripurna Terdekat

    DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Siap Dibahas di Paripurna Terdekat

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR menggelar rapat pleno pada hari ini, Rabu (19/11/2025) dengan agenda pengambilan keputusan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030.

    Wakil Ketua Komisi III sekaligus pemimpin sidang rapat pleno, Sari Yuliati lebih dulu membuka rapat tersebut karena telah partisipan telah memenuhi syarat.

    Kemudian 8 fraksi lebih menyampaikan pandangan terhadap para calon anggota KY. Masing-masing fraksi menyatakan bahwa KY memiliki peran sentral untuk mengawasi kinerja para hakim.

    KY juga diminta memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota Komisi III menginginkan para calon anggota KY bertanggung jawab dan amanah selama menjalankan tugasnya.

    Kedelapan fraksi partai menyetujui 7 calon anggota KY untuk dibahas di tingkat II atau di sidang paripurna terdekat.

    “Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2025-2030 yaitu 8 fraksi memberikan persetujuan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial,” kata Sari, Rabu (19/11/2025).

    Berikut daftar calon anggota KY yang diajukan yakni:

    1. F. Williem Saija – unsur mantan hakim

    2. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim

    3. Anita kadir – unsur praktisi hukum

    4. Desmihardi – unsur praktisi hukum

    5. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum

    6. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum

    7. Abhan – unsur tokoh masyarakat

    Sekadar informasi, tujuh calon nama tersebut telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan fit and proper test dan menyingkirkan lebih dari 200 peserta. 

    Mereka dipilih berdasarkan Hasil pemilihan panitia seleksi melalui surat nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

  • Polri Pastikan Tak Ada Duplikasi Hak Anggota yang Jabat di Luar Struktur

    Polri Pastikan Tak Ada Duplikasi Hak Anggota yang Jabat di Luar Struktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menegaskan tidak ada anggota yang rangkap jabatan bagi yang bertugas di luar struktur kepolisian.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penegasan ini dilakukan agar menghindari praktik rangkap jabatan di kementerian/lembaga (K/L) dan internal Polri.

    “Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2025).

    Dia menjelaskan penugasan anggota di luar struktur bakal terlebih dahulu dilakukan mutasi menjadi Pamen perwira tinggi (Pati) atau perwira menengah (Pamen).

    Tentunya, kata Trunoyudo, Polri memastikan bahwa seluruh anggota ditugaskan di luar struktur tetap memperoleh hak administratif yang tidak tidak tumpang tindih.

    “Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” imbuhnya.

    Adapun, mekanisme ini dirancang untuk menjaga profesionalitas serta memastikan transparansi administrasi penugasan anggota Polri di K/L tertentu.

    Trunoyudo pun merincikan aturan soal hak yang didapat anggota yang bertugas di luar struktur. Misalnya, anggota tetap menerima gaji sesuai status kepegawaian sebagai pegawai negeri pada Polri.

    Namun, tunjangan kinerja atau remunerasi tidak akan diberikan dari Polri. Oleh karena itu, remunerasi maupun hak-hak lainnya bakal diberikan dari instansi yang menaungi anggota yang ditugaskan di luar struktur.

    “Tidak terjadi duplikasi remunerasi, karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri,” pungkasnya.

  • Tim Reformasi Terima Usul Materi Pendidikan Polri Lebih Andalkan Kepintaran Bukan Fisik

    Tim Reformasi Terima Usul Materi Pendidikan Polri Lebih Andalkan Kepintaran Bukan Fisik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkap pihaknya mendapatkan masukan agar pendidikan Polri dibedakan dengan TNI.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masukan itu berasal dari salah satu audien yang sempat diundang pihaknya, yakni Al Araf.

    Centra Initiative Al Araf, kata Jimly, merekomendasikan agar Polri bisa melatih pendidikannya secara kognitif atau pengetahuan faktual.

    “Dia bilang TNI itu pendidikannya harus mengandalkan fisik, kalau polisi mengandalkan kognitif, artinya kepintaran,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dia menambahkan, rekomendasi itu muncul lantaran Al Araf sempat melakukan ceramah dengan audiensnya adalah anggota Polri. Namun, saat ceramah berlangsung, mayoritas anggota itu malah terkantuk karena latihan fisik.

    “Ini ada satu hari dia ceramah di polisi, pada ngantuk semua, dia bilang, ya karena trainingnya fisik kayak TNI. Nah itu harus diubah,” tambah Jimly.

    Rekomendasi itu, menurut Jimly, merupakan usulan yang bagus. Pasalnya, pendidikan anggota korps Bhayangkara harus dibedakan dengan TNI yang difokuskan pada latihan fisik.

    “Jadi itu harus dibedakan pendidikan tentara dengan polisi. Polisi itu Sipil lebih kognitif daripada fisik. Itu antara lain. Jadi yang begitu begitu, terutama kami yang bukan polisi, ‘oh bagus juga itu’,” pungkasnya.

  • Pemerintah & TNI Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Bangka

    Pemerintah & TNI Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal di Bangka

    Bisnis.com, BANGKA TENGAH — Pemerintah, TNI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi menindak tegas aksi penambangan ilegal yang merusak lingkungan serta merugikan negara hingga triliunan rupiah.

    Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan mengatakan Tim Penertiban Kawasan Hutan setelah mendapatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, terus melanjutkan kegiatan menindak aksi perusakan lingkungan, terutama tambang ilegal yang mengeruk timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Pada hari ini, kita menemukan kegiatan-kegiatan ilegal terhadap pelanggaran hukum yang akan kita tindaklanjuti,” katanya di sela-sela kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025).

    Menurut dia pemerintah akan selalu mengambil sikap tegas.

    “Saya kita dalam hal ini, negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal dengan secara fisik, semua kegiatan ilegal sudah kita tutup secara geografi, tapi secara aturan dijelaskan Menteri ESDM,” kata Sjafrie

    Selain Menhan, turut hadir dalam acara tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta jajaran Pangkotama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Bangka Belitung.

    Bahlil mengatakan pihaknya baru mengetahui bahwa izin tambang yang dimiliki para pengusaha nakal tersebut hanyalah untuk kegiatan penambangan pasir kuarsa.

    “Nanti saya balik ke Jakarta, kita bikin [pemberian] izin tambang pasir kuarsa akan diserahkan ke pusat,” tegasnya.

    Adapun Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan pihaknya segera memproses hukum terhadap para pelaku ilegal tersebut.

    “Nanti akan dilakukan oleh kejaksaan tingkat provinsi,” katanya.

    Sementara itu, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Ketua Tim Satuan Tugas (Kasatgas) Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang (PKH) Halilintar mengatakan keberadaan timnya membawa efek positif mulai dari penertiban tambang ilegal dalam kawasan hutan, penguasaan kembali, pemberantasan korupsi tata kelola, hingga penguatan PT Timah.

    “Saham PT Timah yaitu TINS, naik 6 bulan terakhir 171,73%, bahkan dalam sebulan terakhir sudah 23,85%,” jelasnya.

    Pada perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini Rabu (19/11/2025) saham TINS bergerak di level Rp3.120.

    Febriel mengemukakan berdasarkan hasil penertiban yang dilakukan oleh Satgas PKH Halilintar terhadap tambang ilegal di kawasan hutan di Provinsi Bangka, terungkap ada 2 lokasi tambang tanpa izin di desa Lubuk Simpang dan Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah di lokasi dengan luas 315,48 Ha di Kawasan HL & HP tersebut ditemukan 21 unit excavator, 2 unit dozer, 1 genset; dan 10 unit alat hisap pasir.

    Adapun potensi nilai kerugian bagi negara diperkirakan Rp12,9 triliun.
    Selain itu, Satgas juga menemukan 4 Lokasi tambang tanpa izin di Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dengan luas 102,37 Ha di kawasan HP.

    Di 4 lokasi tersebut ditemukan sebanyak 27 unit Excavator dan 3 unit alat hisap pasir. Adapun potensi nilai kerugian negara masih dalam proses penilaian oleh pihak penegak hukum.

  • Garudafood Edukasi Mahasiswa ITB soal Mindful People dan Keberlanjutan

    Garudafood Edukasi Mahasiswa ITB soal Mindful People dan Keberlanjutan

    Bisnis.com, BANDUNG – Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), Hardianto Atmadja, membagikan pengalaman kepemimpinan dan transformasi bisnis dalam kuliah umum bertajuk “Lead with Actions: Kepemimpinan Adaptif dan Tangguh di Industri Nyata” yang digelar di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (19/11).

    Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti sekitar 1.000 mahasiswa lintas jurusan dan fakultas, baik yang hadir langsung di Aula Barat ITB, maupun yang mengikuti secara daring dari Kampus Jatinangor dan Cirebon, Jawa Barat. Kuliah umum turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi, Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn., serta pejabat rektorat lainnya. Hadir pula M. Ikhsan Soemantoro, Vice President of Production Trans7 yang memaparkan pandangan mengenai dinamika industri kreatif di Indonesia.

    Dalam pemaparannya, Hardianto Atmadja menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif di tengah era digital yang penuh disrupsi. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut unggul secara akademis, namun juga mampu beradaptasi secara sosial dan profesional.

    “Kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau titel, namun tentang bagaimana seseorang mampu memberi arah dan makna di tengah perubahan. Pemimpin itu tidak hanya berbicara tentang visi, tetapi juga menunjukkan langkah konkret yang menginspirasi orang lain untuk ikut bergerak,” ujar Hardianto.

    Sebagai alumnus Fakultas Teknik Industri ITB, Hardianto juga menginspirasi mahasiswa untuk terus mengembangkan diri dan siap menghadapi tantangan lintas industri dengan semangat kolaboratif dan nilai-nilai keberlanjutan.

    Transformasi dan Strategi Garudafood

    Hardianto turut membagikan perjalanan panjang Garudafood, perusahaan asli Indonesia yang bermula dari bisnis keluarga di Pati, Jawa Tengah, hingga menjadi salah satu perusahaan publik terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Garudafood mencatat pertumbuhan penjualan dan laba yang konsisten dan sehat hingga menembus lebih dari Rp 12 triliun pada fiscal year (FY) 2024, sebuah tonggak baru bagi perusahaan.

    Pencapaian tersebut tidak lepas dari strategi “open platform and collaboration” yang dikedepankan Hardianto, dengan semangat inovasi yang tidak hanya menyentuh pengembangan produk, namun juga proses bisnis dan sistem operasional secara menyeluruh. Garudafood juga terus mempercepat transformasi digital dan menerapkan teknologi tepat guna untuk memperkuat efisiensi, ketepatan proses, dan daya saing perusahaan di pasar yang kian kompetitif.

    Meski telah mencatat berbagai prestasi, Garudafood menyadari bahwa perjalanan menuju perusahaan global masih terus berlanjut. Dalam proses tersebut, perusahaan berkomitmen menjaga tata kelola yang baik (good corporate governance), mengedepankan praktik bisnis berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan mitra lokal maupun internasional.

    “Di balik keberhasilan Garudafood, manusia menjadi elemen utama. Melalui konsep Mindful People, kami berupaya membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki kesadaran, kepedulian, dan nilai-nilai keberlanjutan,” jelasnya.

    Hardianto menjelaskan bahwa Garudafood mengusung strategi berorientasi konsumen yang dirumuskan melalui prinsip 3B, 3G, dan 3V. Ketiga prinsip ini dirancang saling berkaitan dan menjadi landasan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Prinsip 3B meliputi best brand, best value, dan best network, yang menjadi dasar terciptanya pertumbuhan bisnis yang sehat.

    Sementara itu, prinsip 3G memastikan peningkatan (growth) arus kas, laba, dan penjualan. Untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang, Garudafood menyeimbangkan prinsip 3B dan 3G dengan prinsip 3V. Prinsip 3V menekankan environment & social value, employee value, dan shareholder value.

    Prestasi dan Komitmen Garudafood terhadap Prinsip Keberlanjutan

    Garudafood meraih sejumlah penghargaan penting berkat kepemimpinan Hardianto. Pada tahun 2024, Garudafood masuk dalam daftar “Fortune Southeast Asia 500” sebagai salah satu perusahaan dengan performa keuangan terbaik di kawasan ASEAN. Garudafood juga dinobatkan oleh Newsweek dan Statista sebagai salah satu perusahaan paling terpercaya di dunia melalui penghargaan “World’s Most Trustworthy Companies”. Pada 2025, Garudafood kembali masuk dalam “Fortune Indonesia 100”, yang mengapresiasi perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia.

    Selain menjaga pertumbuhan bisnis, Garudafood konsisten menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program “Sahabat Inspirasiku”. Salah satu wujud nyata program ini adalah penyelenggaraan kuliah umum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang interaksi antara dunia akademik dan industri, tetapi juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, membangun kesiapan profesional, serta memahami dinamika dunia kerja secara langsung.

    Melalui kuliah umum ini, Garudafood menghadirkan materi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja masa kini. Para mahasiswa mendapatkan pembekalan berupa pengalaman praktis, inspirasi kepemimpinan, serta perspektif bisnis langsung dari para pemimpin perusahaan nasional.

    Inisiatif ini sekaligus menegaskan komitmen Garudafood dalam mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia. Perusahaan berharap kegiatan ini dapat mendorong lahirnya lulusan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan era digital dan disrupsi industri yang terus berkembang.

  • Ucapkan Terima Kasih ke Presiden MBZ Sudah Bangun RS Kardiologi, Prabowo: We Are Very Grateful

    Ucapkan Terima Kasih ke Presiden MBZ Sudah Bangun RS Kardiologi, Prabowo: We Are Very Grateful

    Bisnis.com, SOLO — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), atas kontribusi besar dan perhatian yang diberikan kepada Indonesia, khususnya dalam pembangunan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (KEI) di Solo.

    Dalam sambutannya saat meresmikan rumah sakit tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan salam hormatnya kepada Presiden MBZ melalui Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan yang merupakan anak dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

    “Mohon sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed. Sahabat baik saya dan saudara yang sangat baik bagi Indonesia. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi perhatian, kepedulian, dan komitmen beliau untuk membantu Indonesia dalam pembangunan nasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Prabowo menegaskan bahwa hibah pembangunan RS KEI merupakan bentuk persahabatan yang kuat antara kedua negara, serta bukti komitmen UEA mendukung pembangunan sektor kesehatan Indonesia.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan harapannya agar RS KEI dapat menjadi tolok ukur baru dalam layanan kesehatan, khususnya dalam perawatan penyakit jantung. 

    Dia menekankan pentingnya fasilitas berstandar internasional ini untuk menekan angka fatalitas penyakit kardiovaskular dan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas.

    “Dengan fasilitas ini, kita berharap menjadi benchmark, menjadi tolok ukur. Kita bisa mengurangi fatalitas, mempercepat akses, dan menjadi pusat inovasi, edukasi, dan riset,” ujarnya.

    Kepala negara juga meyakini bahwa kehadiran rumah sakit ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap layanan medis di luar negeri.

    “Saya kira ini akan memberi harapan baru bagi pasien jantung, tidak usah jauh-jauh berobat ke luar negeri. Kita punya fasilitas yang bagus, yang terbaik, dan kita akan mengejar pelayanan kesehatan yang terbaik yang mampu kita berikan,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan rasa terima kasihnya kepada pemerintah dan rakyat UEA atas bantuan yang diberikan.

    “Dan sekali lagi saya terima kasih kepada saudara-saudara kita di Emirates [UEA],” katanya.

    Prabowo kemudian menutup sambutannya dengan mengumumkan peresmian RS Kardiologi Emirates–Indonesia.

    “Saya kira itu dari saya. Dan hari ini kita akan resmikan segera Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Terima kasih,” tandas Prabowo.

  • Tim Reformasi Polri Buka Layanan Hotline, Siap Tampung Masukan Masyarakat

    Tim Reformasi Polri Buka Layanan Hotline, Siap Tampung Masukan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri membuka hotline bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan soal rekomendasi untuk Polri.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masyarakat yang ingin memberikan rekomendasi atau masukan bisa dikirim melalui WhatsApp maupun email.

    Nomor WA hotline tim reformasi Polri itu adalah 0813-1797-771. Kemudian, untuk email bisa dikirim ke Sekretariat.reformasikepolisian@gmail.com. 

    “Jadi kami bikin WA sendiri WA sekretariat untuk menampung masukan baik yang tertulis, kan setebal-tebalnya kan bisa ditulis sekarang baik melalui email maupun melalui WA,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Di samping itu, Jimly menjelaskan bahwa dalam satu bulan ini pihaknya bakal terus menampung tiap masukan dari sejumlah pihak terkait dengan Polri ke depannya.

    Setelah itu, pihaknya bakal merumuskan kebijakan untuk nantinya bakal diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya bulan pertama kami buka telinga dulu, buka mata. Nanti kami 10 orang punya ini punya pendapat sendiri-sendiri, mulai kasak-kusuk ini. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi. Belum. Kita denger aja dulu,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, sejauh ini tim reformasi Polri telah menerima audiensi dengan sejumlah pihak. Salah satunya, dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diprakarsai istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid pada Kamis (13/11/2025).

  • Usut Kasus Petral, KPK Gandeng Lembaga Korupsi Singapura

    Usut Kasus Petral, KPK Gandeng Lembaga Korupsi Singapura

    Bisnis.com, BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan gencar bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau lembaga antikorupsi Singapura untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidik untuk berkoordinasi dengan lembaga tersebut.

    “Sekarang sedang berproses, bahkan sudah melakukan koordinasi dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) ya, jadi lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Singapura,” kata Setyo kepada jurnalis, Selasa (18/11/2025).

    Dari hasil koordinasi memberikan hasil positif karena nantinya KPK dan CPIB mengusut perkara ini yang diduga melibatkan beberapa negara. Setyo mengatakan penyidikan ini berbeda dari sebelumnya dan bertujuan untuk mengungkapkan tersangka baru.

    Kerja sama juga bertujuan untuk mempermudah penyidik memeriksa saksi-saksi baik di dalam maupun luar negeri yang dianggap mengetahui terkait perkara, serta memudahkan dalam pertukaran dokumen atau informasi lainnya.

    “Kemudian kami minta untuk bisa mengakses, memberikan atau mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, bahkan nantinya mungkin ada saksi-saksi dari beberapa negara yang kami butuhkan,” ujarnya.

    Dia menyebut kerugian negara cukup besar, namun dia belum merinci nominal kerugian negara.

    Di sisi lain, Setyo mengatakan perkara Petral akan dilimpahkan ke pihaknya, yang sebelumnya ditelisik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) 

    Sebab, kejaksaan mengetahui bahwa proses penanganan dilakukan secara bersama dan KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan.

    “Dari pihak kejaksaan itu nanti akan, karena kan mereka juga ternyata informasi mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, tapi karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari kejaksaan dilimpahkan,” pungkas Setyo.

  • Ketua Reformasi Polri Jimly Beberkan Alasan Tolak Roy Suryo Cs Ikut Audiensi

    Ketua Reformasi Polri Jimly Beberkan Alasan Tolak Roy Suryo Cs Ikut Audiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menjelaskan soal alasan menolak Roy Suryo Cs dalam audiensi di STIK-PTIK, Jakarta, hari ini Rabu (19/11/2025).

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan alasan pihaknya menolak Roy dkk diikutkan dalam audiensi tim Reformasi karena berstatus tersangka.

    Jimly mengungkap nama yang diajukan oleh Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun berbeda dengan nama yang diajukan dengan nama yang akan mendatangi audiensi.

    “Nah, tapi khusus untuk pak Refly dan kawan-kawan, nama yang datang tadi ternyata tidak sama dengan daftar surat yang diajukan kepada kami,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dia menceritakan, saat menemukan perbedaan itu dirinya langsung menggelar rapat tim reformasi secara internal. Dalam rapat itu, tim reformasi sepakat bahwa orang yang berstatus tersangka tidak bisa ikut dalam audiensi itu. Setelahnya, Jimly langsung menghubungi Refly agar Roy Suryo Cs tidak perlu diikutsertakan. 

    Di samping itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengakui bahwa orang yang berstatus tersangka belum terbukti bersalah. Namun, pelibatan tersangka dalam audiensi ini dinilai telah melanggar etika yang ada.

    “Kami harus menghargai menghormati proses hukum yang sudah jalan. [Memang] Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika,” tutur Jimly.

    Senada dengan pernyataan Refly Harun, Jimly juga menyatakan bahwa Roy Suryo Cs juga telah diberikan dua pilihan. Bisa hadir tapi tidak bisa ikut terlibat dalam audiensi atau keluar dari ruang audiensi.

    Diberikan pilihan itu, Roy Suryo Cs memilih keluar dari ruangan. Sikap itu pun juga dilakukan oleh Refly Harun Dkk. Dalam hal ini, Jimly menyatakan bahwa dirinya menghargai sikap Refly dkk.

    “Saya sebagai ketua komisi menghargai sikap dari Refly Harun. Itu aktivis sejati mesti gitu, dia tegas. Tapi kita juga mesti menghargai juga bahwa forum ini telah sepakat yang tersangka jangan, walaupun aspirasi tetap kita dengar kita bicarakan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, rombongan Refly Harun yang turut WO dalam audiensi ini diantaranya Roy Suryo; Rismon Sianipar; Tifauzia Tyassuma; M. Said Didu; Edy Mulyadi; Yanuar Aziz; hingga Nur Sam.