Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Alasan Warner Bros Pilih Netflix Ketimbang Paramount

    Alasan Warner Bros Pilih Netflix Ketimbang Paramount

    Bisnis.com, JAKARTA — Warner Bros. Discovery Inc. berencana menolak tawaran pengambilalihan paksa atauhostile takeover dari Paramount Skydance Corp. karena kekhawatiran terhadap skema pendanaan dan sejumlah persyaratan lain.

    Menurut sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (17/12/2025), setelah melakukan kajian dan pertimbangan atas proposal Paramount, dewan direksi Warner Bros. akan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menolak penawaran tender tersebut. 

    Para sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dewan menilai kesepakatan Warner Bros. yang sudah ada dengan raksasa streaming Netflix Inc. menawarkan nilai, kepastian, dan ketentuan yang lebih baik dibandingkan proposal Paramount.

    Respons resmi Warner Bros. terhadap penawaran tender Paramount berpotensi diajukan paling cepat pada Rabu waktu setempat. Kendati demikian, keputusan final belum ditetapkan dan situasi masih dapat berubah. 

    Adapun, hingga saat ini baik juru bicara Warner Bros. maupun Paramount menolak memberikan komentar.

    Salah satu ganjalan utama adalah kekhawatiran Warner Bros. terhadap struktur pendanaan yang diajukan Paramount, yang dipimpin oleh David Ellison. Pendanaan ekuitas tersebut ditopang oleh sebuah trust yang mengelola kekayaan ayahnya, miliarder perangkat lunak Larry Ellison.

    Namun, karena trust tersebut bersifat dapat dicabut (revocable trust), aset di dalamnya dapat ditarik kapan saja. Kondisi ini dinilai berisiko karena Warner Bros. berpotensi tidak memiliki perlindungan hukum jika penarikan aset terjadi.

    Masalah pendanaan kian mengemuka setelah salah satu pendukung Paramount mundur dari transaksi pada Selasa. Affinity Partners, perusahaan investasi yang dipimpin menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, menyatakan menarik diri dari rencana akuisisi tersebut dengan alasan keterlibatan “dua pesaing kuat.”

    Masih pada hari yang sama, Presiden Trump mengkritik Paramount melalui media sosial. Dia menyebut perlakuan terhadap dirinya oleh divisi CBS milik Paramount memburuk sejak keluarga Ellison mengambil alih kendali perusahaan itu awal tahun ini. 

    Keluarga Ellison selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan Trump.

    Dewan direksi Warner Bros. juga menyoroti potensi terganggunya operasional perusahaan selama proses persetujuan regulator yang bisa memakan waktu satu tahun atau lebih. Menurut sumber, Paramount dinilai tidak memberikan fleksibilitas yang memadai bagi Warner Bros. untuk menjalankan bisnis maupun mengelola neraca keuangan selama periode tersebut.

    Paramount, dalam keterbukaan informasi pekan lalu, mengklaim telah menjawab kekhawatiran Warner Bros., termasuk terkait fleksibilitas pembiayaan ulang utang serta pembayaran break-up fee senilai US$5 miliar yang akan dijamin oleh keluarga Ellison.

    Selain itu, Paramount juga telah menyesuaikan sejumlah ketentuan penawarannya. Sekitar US$1 miliar pendanaan dari Tencent Holdings Ltd. asal China ditarik karena kekhawatiran pendanaan tersebut dapat memicu isu keamanan nasional dengan regulator AS.

    Sementara itu, Warner Bros. bulan ini menyepakati penjualan unit studio, bisnis streaming, dan HBO kepada Netflix dengan harga US$27,75 per saham, atau sekitar US$83 miliar termasuk utang. 

    Kesepakatan tersebut mengakhiri persaingan penawaran selama beberapa pekan antara Netflix, Paramount, dan Comcast Corp. Secara terpisah, Warner Bros. juga berencana memisahkan jaringan televisi kabel seperti CNN dan TNT kepada pemegang saham sebelum transaksi dengan Netflix rampung.

    Di sisi lain, Paramount—pemilik MTV dan layanan streaming Paramount+—menawarkan pembelian seluruh saham Warner Bros. dengan harga US$30 per saham, atau lebih dari US$108 miliar termasuk utang. Tiga hari setelah Netflix dan Warner Bros. mengumumkan kesepakatan mereka, Paramount langsung membawa tawaran itu ke pemegang saham melalui penawaran tender publik.

    Paramount menegaskan penawaran US$30 per saham tersebut bukanlah harga terbaik dan final, yang mengindikasikan masih ada ruang untuk menaikkan nilai penawaran. Saham Warner Bros. ditutup pada level US$28,90 di New York, mencerminkan ekspektasi sebagian investor bahwa valuasi perusahaan masih bisa meningkat.

    Berdasarkan perjanjian dengan Netflix, Warner Bros. dilarang secara aktif mencari penawaran dari pihak lain, namun tetap diperbolehkan mempertimbangkan proposal yang masuk. 

    Jika muncul penawaran yang dinilai lebih unggul, Warner Bros. wajib memberikan kesempatan kepada Netflix untuk menyamai tawaran tersebut guna mempertahankan kesepakatan yang telah disepakati.

  • Nadiem Diduga Kantongi Rp809 Miliar di Kasus Chromebook, Ini List 25 Pihak yang Memperkaya Diri

    Nadiem Diduga Kantongi Rp809 Miliar di Kasus Chromebook, Ini List 25 Pihak yang Memperkaya Diri

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menyebutkan 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri.

    Sidang berlangsung pada Selasa (16/12/2025) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang yang sejatinya untuk empat terdakwa, tetapi dibacakan untuk tiga terdakwa karena terdakwa eks Mendikbudristek, Nadiem Makarim sakit sehingga berhalangan hadir.

    Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan. 

    Jaksa, Roy Riady menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

    Para terdakwa membuat kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan)

    “Bahwa terdakwa Sri bersama-sama dengan Nadiem dan Jurist Tan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 direktorat SD tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management (CDM) yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan tahun 2022,” ujar Jaksa.

    JPU menjelaskan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun, berdasarkan hasil hitung akumulasi dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1.567.888.662.716,74 (Rp1,56 triliun). Kemudian dalam pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621.387.678.730,00 (atau Rp621,38 miliar).

    Jaksa mendakwa Sri bersama dengan Nadiem, Jurist Tan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui e-Katalog maupun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga.

    Berikut 25 pihak yang disebut memperkaya diri dalam kasus ini:

    1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000

    2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

    3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,

    4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000 

    5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000 

    6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

    7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000

    8. Nia Nurhasanah sebesar Rp 500.000.000

    9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000

    10. Jumeri sebesar Rp100.000.000

    11. Susanto sebesar Rp50.000.000

    12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000

    13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000

    14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

    15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) Rp819.258.280,74

    16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48 

    17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

    18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25

    19. PT Hewlett-Packard Indonesia (Hp) sebesar Rp2.268.183.071,41

    20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp 101.514.645.205,73

    21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercross) sebesar Rp 341.060.432,39

    22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

    23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

    24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05 

    25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

  • Prabowo Mau Papua Swasembada Pangan dalam 3 Tahun, Cetak Sawah dan Bangkitkan Sagu

    Prabowo Mau Papua Swasembada Pangan dalam 3 Tahun, Cetak Sawah dan Bangkitkan Sagu

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

    “Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

    Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

    “Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

    Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

    Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

    “Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

    Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

    “Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

  • Wamenkomdigi Waswas Bias Asing di AI Indonesia, Ajak Akademisi Bikin SLM Lokal

    Wamenkomdigi Waswas Bias Asing di AI Indonesia, Ajak Akademisi Bikin SLM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong para akademisi dan pengembang teknologi di Tanah Air untuk menangkap peluang pengembangan model kecerdasan buatan (AI) sendiri. Model AI yang dimaksud ialah Small Language Model (SLM).

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan masifnya dominasi Large Language Model (LLM) dari pihak asing dapat berisiko terhadap output yang bias budaya serta minimnya kedaulatan digital Indonesia.

    “AI memiliki preferensi, cultural values yang dibawa dari lingkungannya, sehingga LLM yang dibentuk adalah refleksi dari pengetahuan yang relevan dengan budayanya, ketika mereka dipakai di tempat lain ya enggak nyambung, banyak biasnya,” jelas Nezar dikutip dari Siaran Pers Komdigi Rabu (17/12/2025).

    Nezar menjelaskan, di tengah perlombaan industri global menciptakan platform LLM yang mampu melakukan segala hal, terdapat celah strategis pada pengembangan SLM. 

    Berbeda dengan LLM yang bersifat umum, SLM dilatih dengan data-data spesifik sehingga memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk menjawab pertanyaan di bidang tertentu.

    “SLM berbeda dengan LLM, karena SLM dilatih dengan data-data spesifik dan lebih akurat dalam menjawab pertanyaan di bidang tersebut,” kata Nezar.

    Lebih lanjut, mantan jurnalis dan anggota Dewan Pers tersebut mencontohkan efisiensi yang ditawarkan oleh SLM. Dia menyebut platform AI SLM yang dilatih khusus dengan data kebijakan publik akan memudahkan pengguna, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam membedah persoalan kebijakan.

    Keunggulan teknis lainnya adalah kemudahan operasional. Pengguna tidak perlu lagi memikirkan teknik penulisan instruksi yang rumit atau prompt engineering demi mendapatkan data yang sesuai, karena model tersebut sudah memahami konteks spesifiknya.

    Untuk mengatasi persoalan bias budaya yang disebutkan sebelumnya, Nezar menawarkan konsep Sovereign AI atau kedaulatan AI. Dia menilai Indonesia perlu memiliki platform sendiri yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai budaya bangsa, seperti Pancasila.

    “Untuk mencapai sovereign AI dibutuhkan landasan nilai, norma dasar, contohnya kita punya Pancasila, saya kira ini menarik sekali untuk dikembangkan lebih lanjut,” tuturnya.

    Nezar berharap riset-riset mengenai AI yang dilakukan oleh para akademisi tidak hanya berhenti di lingkungan kampus. Dia mendorong agar hasil riset tersebut memiliki dampak nyata kepada masyarakat serta bermanfaat untuk mewujudkan tata kelola teknologi AI dan transformasi digital yang berkeadilan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Axis Communications Fokus Perkuat Ekosistem Hadapi Gempuran CCTV Murah

    Axis Communications Fokus Perkuat Ekosistem Hadapi Gempuran CCTV Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Axis Communications, perusahaan asal Swedia yang mengkhususkan diri pada teknologi pengawasan dan keamanan, menegaskan komitmennya untuk lebih fokus pada penguatan ekosistem bisnis dalam menghadapi persaingan harga kompetitif di industri pada tahun depan.

    Country Manager Axis Communications Indonesia Johny Dermawan mengatakan berfokus pada kualitas merupakan strategi kunci untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan ke depan. Axis selalu mengoptimalkan ekosistemnya untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

    “Kita melihat harga sebagai sesuatu yang sekunder dari Axis. Karena Axis lebih mengoptimalkan dengan bekerja sama melalui ekosistem kami,” kata Johny, Rabu (17/12/2025).

    Johny menekankan bahwa fokus utama Axis bukan pada penurunan harga, melainkan pada penyediaan solusi komprehensif dengan membuka kemungkinan integrasi antar vendor. Sehingga saat sistem integrator mengajukan solusi, maka solusi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan customer.

    Dia mencontohkan bagaimana Axis berperan sebagai “mata dan otak” dalam sistem pengawasan, di mana perangkat Axis dikombinasikan dengan teknologi lain untuk memenuhi kebutuhan keselamatan kerja dan efisiensi bisnis.

    Johny menambahkan bahwa dalam proyek keseluruhan, biaya perangkat CCTV dan solusi Axis hanya sebagian kecil dari total anggaran, sehingga harga bukan isu utama jika solusi lengkap terpenuhi.

    Tren efisiensi yang dilakukan oleh sejumlah korporasi seharusnya tidak menjadi masalah besar mengingat porsi yang diambil untuk pengadaan CCTV tidak terlalu besar dibandingkan dengan solusi IT lainnya.

    “Customer bukan nyari kamera, tapi solusi untuk jaga efisiensi produksi, business process, atau keselamatan kerja. Seperti bikin nasi goreng, yang penting hasilnya enak,” analoginya.

    CCTV Axis

    Pada tahun depan, Axis juga berencana terus meningkatkan hubungan dengan partner, termasuk jalur logistik yang lebih krusial. Johny optimistis pendekatan ekosistem ini akan menjaga momentum pertumbuhan bisnis di 2026, tanpa perlu akuisisi besar-besaran atau inovasi radikal baru.

    Dia menjelaskan dalam berbisnis Axis mengadopsi pendekatan two-tier, di mana produk dijual ke distributor, yang kemudian mendistribusikannya ke sistem integrator atau pelanggan akhir. Untuk memperkuat ekosistem ini, Axis juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk konsultan desain.

    Selain itu, kolaborasi dengan teknologi partner menjadi prioritas, khususnya dalam pengembangan software analitik yang mudah diintegrasikan. Dia menuturkan banyak teknologi partner yang mengembangkan perangkat lunak analitik dan berjalan di sistem Axis.

    “Customer hanya perlu ke website mereka, beli software-nya, masukin serial number Axis, sudah bisa dipakai. Sangat mudah,” katanya.

    Target Ambisius …

  • Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026

    Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua berjumlah 2.500 unit sudah berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan makan bergizi bagi anak-anak hingga ibu hamil di Papua.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Kepala negara menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) memiliki dampak anggaran yang besar karena menyasar seluruh anak, mulai dari usia dini hingga lulusan SMA, termasuk ibu hamil.

    “MBG itu akan memberi makan ke semua anak dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun, oh iya lulusan SMA, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menanyakan progres pembangunan SPPG kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Dadan menjawab, hingga saat ini telah berdiri 179 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebarannya mencakup 65 unit di Papua, 42 di Papua Barat, 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian menanyakan target total SPPG di Papua. Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan di Papua mencapai sekitar 2.500 SPPG, termasuk wilayah terpencil, dengan total penerima manfaat sekitar 750 ribu orang.

    “Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat. Kalau 750 ribu itu kalau di Jawa kan Rp7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan akan mencapai sekitar Rp25 triliun, Pak, uang Badan Gizi akan turun ke Papua. Harga kemahalan, Pak, indeks kemahalan,” jelas Dadan.

    Prabowo pun memastikan kembali capaian saat ini dan target ke depan. Dadan menyebutkan, dengan dukungan investor, pembangunan SPPG di Papua ditargetkan rampung pada Maret 2026.

    “Sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua. Yang mendaftar di pemda itu ada 275 investor, kemudian totalnya nanti kurang lebih sekitar 300-an investor yang akan membangun di sana,” kata Dadan.

    Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan memahami tantangan kondisi geografis Papua, namun tetap menekankan pentingnya target yang jelas.

    Presiden menutup dengan menegaskan bahwa seluruh SPPG di Papua harus sudah bekerja dan berproduksi penuh pada peringatan Hari Kemerdekaan 2026.

    “Anda katakan Maret, itu sangat bagus, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah. Kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi,” tegas Prabowo.

  • KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah

    KPK Sita Dokumen Usai Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen setelah menggeledah tiga titik di Lampung Tengah. Penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

    Penggeledahan berlangsung di kantor bupati, kantor Bina Marga, dan rumah dinas bupati pada Selasa (16/12/2025). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya telah menyegel sejumlah titik di wilayah Lampung Tengah.

    “Dari penggeledahan yang dilakukan secara maraton di tiga titik tersebut, KPK mengamankan sejumlah dokumen,” jelas Budi, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Usai menyita dokumen, kata Budi, penyidik akan melakukan analisis untuk menggali informasi guna membongkar praktik dugaan suap hingga Rp5,75 miliar.

     Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tengah melakukan kajian tindak pidana korupsi di partai politik. Sebab dinilai memiliki banyak celah terjadi tindakan rasuah yang salah satu faktornya adalah laporan keuangan tidak akuntabel. 

    Hal ini dilatar belakangi oleh kasus Ardito membayar utang kampanye Pilkada 2024 sebesar Rp5,25 dari uang suap tersebut.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

    Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

    1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya 

    2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

    3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

    4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

    5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

  • KPK Telusuri Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

    KPK Telusuri Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan kerugian negara, karena transaksi jual beli kuota haji khusus dan furoda.

    Kemarin, KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (16/12/2025) di Gedung Merah putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Yaqut, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa 7 pihak dari asosiasi penyelenggara ibadah haji.

    “Fokus pemeriksaan hari ini terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga dalam proses pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama antara penyidik juga dengan auditor BPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    Budi menjelaskan para terperiksa juga didalami terkait rangkaian proses penyelanggaraan ibadah haji oleh asosiasi. Di sisi lain, Yaqut telah diperiksa sekitar 8 jam oleh penyidik KPK. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pukul 20.13 WIB.

    Yaqut irit bicara ketika dicecar oleh wartawan. Dia hanya mengatakan segala meteri penyidikan diajukan kepada penyidik.

    “Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya,” kata Yaqut.

    Setelahnya, dia langsung bergegas menuju mobil untuk pulang. Adapun ini merupakan pemeriksaan ketiga kalinya dari tahap penyelidikan hingga penyidikan.

    Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • Prabowo Janji 70.000 Hektare Sawah Rusak di Sumatra Akan Dipulihkan

    Prabowo Janji 70.000 Hektare Sawah Rusak di Sumatra Akan Dipulihkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulihkan puluhan ribu hektare sawah yang rusak di wilayah Sumatra akibat bencana banjir dan tanah longsor sekaligus mendorong strategi swasembada pangan hingga tingkat kabupaten.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan kerusakan lahan pertanian yang cukup signifikan di tiga provinsi Sumatra.

    “Memang dilaporkan kalau tidak salah ada beberapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya? Semua di tiga provinsi, 70.000 hektare yang rusak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, pemerintah akan segera mengembalikan fungsi sawah-sawah tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi dengan membuka lahan pertanian baru dalam skala besar.

    “Kita akan kembalikan segera, tetapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar,” ujarnya.

    Prabowo menyebutkan, pada tahun ini Kementerian Pertanian menargetkan penyiapan sawah baru seluas sekitar 225.000 hektare. Program tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

    “Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektare dan terus akan kita siapkan tahun-tahun yang akan mendatang,” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo menekankan perubahan strategi pembangunan pangan nasional, dengan menempatkan swasembada pangan di tingkat kabupaten sebagai tujuan utama.

    “Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah akan mencari solusi khusus bagi daerah dengan kondisi geografis yang sulit, termasuk wilayah pegunungan, dengan menyesuaikan jenis benih dan sumber pangan.

    “Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Mungkin di pegunungan butuh perhatian yang khusus untuk sumber karbohidrat dan sumber protein,” pungkas Prabowo.

  • Purbaya Akui Ada Kementerian Lambat Serap Anggaran, Pengembalian APBN Bertambah

    Purbaya Akui Ada Kementerian Lambat Serap Anggaran, Pengembalian APBN Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih terdapat sejumlah kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga menyisakan dana APBN.

    Hal tersebut disinggungnya usai rapat arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Namun, Purbaya belum merinci kementerian mana saja yang memiliki serapan anggaran rendah karena proses audit belum rampung.

    “Saya belum lihat. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap,” ujar Purbaya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, jumlah kementerian dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen relatif sedikit.

    “Sedikit kok,” katanya.

    Purbaya menjelaskan, evaluasi penyerapan anggaran masih terus berjalan hingga akhir tahun, sehingga angka final belum dapat dipastikan. 

    Menurutnya, masih ada kemungkinan terjadi tambahan realisasi belanja dalam sisa waktu yang ada.

    “Ini kan belum selesai nih, masih jalan terus kan. Audit finalnya kita lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 Desember kan, mungkin ada penyerapan-penyerapan baru,” jelasnya.

    Terkait jumlah anggaran yang telah dikembalikan ke kas negara, Purbaya menyebut nilainya kemungkinan bertambah dari yang sebelumnya disampaikan.

    “Tambah lagi sedikit mungkin,” ujarnya, merujuk pada pernyataannya sebelumnya yang menyebut angka pengembalian mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

    Pemerintah akan menunggu hasil audit akhir tahun untuk memastikan total serapan anggaran kementerian/lembaga serta besaran sisa anggaran yang dikembalikan ke negara.