Category: Bisnis.com

  • Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Tim Reformasi Polri Diusulkan jadi Mediator Kasus Roy Suryo Cs Vs Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mendapatkan usulan terkait dengan penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui mediasi.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faizal Assegaf dalam audiensi di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Jimly mengatakan mediasi ini dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo Cs sebagai terlapor.

    “Pak Assegaf tadi mengusulkan, bagaimana bisa tidak mediasi? ‘Oh bagus itu’, coba tanya dulu mau tidak mereka dimediasi. Baik pihak jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dkk, mau ga di mediasi,” ujar Jimly.

    Jimly menekankan status tersangka dari Roy Suryo Cs ini tetap melekat saat mediasi itu. Namun, jika nantinya menemukan titik temu maka pidananya bisa gugur dengan penyelesaian restorative justice.

    “Jadi status tersangkanya tetap, tapi di mediasi dulu, kalau misalnya ada titik temu, bisa tidak dilanjutkan pidananya, tetapi kalau seandainya tidak berhasil ya lanjut,” imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Jimly menekankan bahwa tim reformasi Polri bukanlah wadah untuk menyelesaikan proses hukum yang ada. 

    Pasalnya, tim reformasi hanya mengambil contoh kasus yang ada untuk merumuskan kebijakan untuk diterapkan terhadap Polri ke depannya.

    “Kasus-kasus itu boleh disampaikan, tapi kita tidak menangani kasus. Jadi kasus itu dijadikan evidennce untuk menawarkan kebijakan-kebijakan reformasi ke depan,” pungkas Jimly.

  • Ekonom Sebut Impor LPG dari AS Lebih Menguntungkan Ketimbang Minyak

    Ekonom Sebut Impor LPG dari AS Lebih Menguntungkan Ketimbang Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai rencana Indonesia mengimpor minyak mentah dan LPG dari Amerika Serikat (AS) membawa konsekuensi ekonomi yang tidak sederhana. Rencana itu berpotensi menguntungkan dan juga bisa merugikan. 

    Adapun, wacana impor migas yang bakal dilakukan melalui PT Pertamina (Persero) itu merupakan bagian dari negosiasi penurunan tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia. 

    Pemerintah juga tengah menyiapkan peraturan presiden baru yang memperbolehkan Pertamina mengimpor energi langsung dari perusahaan-perusahaan asal AS tanpa proses lelang atau bidding.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak berpendapat rencana impor migas berada dalam posisi dilematis. Sebab, kebijakan tersebut memunculkan potensi distorsi pasar. Namun, sekaligus membuka peluang keuntungan strategis bagi Indonesia.

    Ishak menjelaskan, peningkatan pembelian energi dari AS berpotensi mengurangi kompetisi yang adil di antara para pemasok global, terutama dari kawasan Timur Tengah. Dia juga mengingatkan adanya risiko markup harga yang bisa membuat ongkos impor menjadi lebih tinggi dari harga pasar.

    “Ini memang dilematis sebab akan mengurangi fair competition dari pemasok non-AS, selain itu juga ada potensi markup harga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025).

    Kendati demikian, di balik potensi kerugian tersebut, Ishak menyebut, langkah itu sebenarnya merupakan bagian dari strategi negosiasi dagang yang lebih luas.

    Menurutnya, pembelian energi dari Negeri Paman Sam diperkirakan menjadi ‘biaya diplomatik’ yang perlu dibayar Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif impor AS. Ini khususnya penurunan tarif terhadap sejumlah komoditas ekspor unggulan RI, seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik.

    “Tarif impor rendah pada produk-produk tersebut memberi dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia,” tuturnya.

    Impor LPG Lebih Menguntungkan daripada Minyak

    Dari sisi bisnis, Ishak menekankan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk meminimalkan potensi kerugian. Ruang itu salah satunya dengan memprioritaskan impor LPG dibandingkan minyak mentah.

    Menurutnya, harga LPG asal AS relatif lebih kompetitif dibandingkan LPG dari Timur Tengah, meskipun biaya pengiriman dari Timur Tengah lebih murah. Kombinasi harga komoditas dan efisiensi rantai pasok membuat harga akhir LPG dari AS tetap bersaing.

    “Ini berbeda dengan minyak mentah yang akan cenderung lebih mahal. Dengan memprioritaskan LPG, harga pokok pengadaan [HPP] BBM bisa tetap stabil sehingga tidak mengganggu harga BBM dalam negeri maupun skema subsidi,” jelasnya.

    Selain strategi pemilihan komoditas, Ishak menyarankan agar Pertamina mencantumkan formula penetapan harga berbasis indeks global, seperti Platts WTI, dalam kontrak pembelian.

    Dia menilai, langkah ini krusial untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya markup harga oleh pemasok.

    “Apalagi mekanisme jual belinya nanti dilakukan B2B [business to business]. Klausul formula harga berbasis benchmark membuat kontrak lebih adil dan sulit di-mark-up,” ujarnya.

  • Kementan Pastikan Harga Telur dan Ayam Stabil, Pasokan untuk Program MBG Aman

    Kementan Pastikan Harga Telur dan Ayam Stabil, Pasokan untuk Program MBG Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga telur dan daging ayam tetap stabil serta tidak melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah strategis bersama para pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan mengendalikan harga komoditas unggas.

    Amran mengatakan, peternak petelur yang tergabung ke dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) berkomitmen untuk memasok telur bagi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Mereka [Pinsar] bersedia menyiapkan telur untuk MBG dan cukup. Mereka sepakat meningkatkan produksi dan harga kita jaga, jangan melewati HAP yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” kata Amran dalam konferensi pers, di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Ke depan, Amran memastikan pasokan telur dan daging ayam untuk beberapa bulan ke depan akan terjaga. Untuk itu, pemerintah akan terus mengawal pelaku usaha agar produksi meningkat dan harga tetap berada dalam batas kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Jadi harga ayam tidak naik turun-naik turun. Kenapa? Kita sudah tetapkan adalah HPP dan juga HAP. Jadi ini tidak naik turun lagi. Sistemnya kami atur pelan-pelan, karena ini persoalan lama,” imbuhnya.

    Secara rata-rata nasional, Amran menuturkan produksi telur nasional berada di angka 6,5 juta ton per tahun. Ke depan, akan ada penambahan terhadap kebutuhan tambahan produksi untuk program MBG mencapai 700.000 ton telur dan 1,1 juta ton ayam per tahun.

    Lebih lanjut, Amran menambahkan setidaknya 9 juta petani dan peternak akan terdampak langsung. “Bayangkan petani jagung itu 5 juta. Peternak 3,7 juta. Ini menggerakkan kurang lebih 9 juta. Katakanlah [dibulatkan menjadi] 10 juta, itu 40 juta,” ujarnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat harga telur ayam ras mengalami peningkatan di 157 kabupaten/kota pada pekan kedua November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan bergulirnya program MBG.

    BPS mencatat, telur ayam ras mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 43,61% wilayah di Indonesia. Pada pekan kedua November 2025, terdapat 157 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Jika dibandingkan dengan pekan pertama November 2025, jumlahnya naik 1 kabupaten/kota.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan telur ayam ras terus mengalami tren peningkatan harga. Pada pekan kedua November 2025, rata-rata harga telur ayam ras secara nasional telah berada di atas harga acuan penjualan (HAP). Adapun, HAP untuk telur ayam ras adalah Rp30.000 per kilogram.

    Secara rata-rata nasional, telur ayam ras naik 0,32% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp31.646 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    “Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG,” ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025).

    Meski demikian, Amalia menyebut peningkatan harga telur ayam ras ini menjadi peluang bisnis agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan yang tengah meningkat, terutama dalam hal kebutuhan MBG. Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras juga dipengaruhi faktor distribusi. Dalam hal ini, adanya kenaikan harga di tingkat distributor.

    Amalia menuturkan, tidak stabilnya stok yang disebabkan hambatan atau kurang lancarnya pasokan daerah penghasil ke wilayah yang bukan menjadi sentra produksi telur ayam ras.

    “Tentunya kalau kita lihat perlu juga diimbangi dengan ketersediaan stok di pasaran karena memang meningkatnya permintaan telur ayam ras dan ada di beberapa tempat yang distribusinya yang perlu diperhatikan,” imbuhnya.

    Pada pekan kedua November 2025, BPS mengungkap harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Mamberamo Tengah.

    Mengekor, kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Intan Jaya yang di level Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras terendah berada di level Rp23.320 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

  • Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewaspadai adanya perilaku masyarakat menahan belanja rumah tangga kelompok tersier, alias liburan, pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena momen Nataru dengan puasa dan Lebaran cukup berdekatan. 

    Tak heran bila nantinya banyak masyarakat yang akan mengurungkan niatnya untuk berlibur pada Nataru, dan lebih memilih untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran. 

    “Masyarakat tampaknya lebih memilih mudik [Lebaran]. Ada potensi menahan jalan saat Nataru karena kondisi ekonomi belum membaik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Puasa atau Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 19 Februari 2026, sementara Lebaran atau Idulfitri akan jatuh pada 21 Maret. 

    Strategic Research Manager Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet pun melihat dinamika menjelang Nataru yang jaraknya semakin dekat dengan momentum puasa dan Lebaran tahun depan, membuat pola belanja akan cukup beragam antarkelompok pendapatan. 

    Untuk kelompok menengah atas, minat untuk bepergian relatif tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi jangka pendek. Kelompok tersebut memiliki ruang belanja yang cukup, sehingga kemungkinan besar akan tetap menikmati liburan Nataru, termasuk untuk perjalanan udara yang memang diprediksi meningkat.

    Sementara itu, untuk kelompok menengah ke bawah, perilakunya lebih beragam. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menahan sebagian pengeluaran karena mereka juga perlu menyiapkan biaya mudik Lebaran, yang biasanya menjadi prioritas utama. 

    Namun di sisi lain, sebagian masyarakat di kelompok ini juga akan menerima stimulus pada kuartal IV/2025—diskon transportasi pesawat, kereta, dan kapal—yang sedikit banyak melonggarkan ruang konsumsi sehingga dapat melakukan pengeluaran tersier. 

    “Ditambah lagi, menjelang Lebaran nanti ada faktor THR yang historis selalu menjadi pendorong tambahan bagi konsumsi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan perjalanan,” tuturnya kepada Bisnis.

    Adapun, potensi menahan belanja tetap ada dan akan berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha transportasi maupun ekonomi secara umum. 

    Meski demikian, Yusuf memandang jika minat bepergian tetap terjaga, terutama dari segmen menengah atas, maka dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. 

    Sementara bagi sektor transportasi dan pergudangan, peningkatan mobilitas menjelang Nataru berpotensi menjadi penopang awal, yang kemudian akan berlanjut ketika puncak arus mudik Lebaran tiba.  

    “Artinya, secara keseluruhan outlook pertumbuhan sektor ini masih cukup solid, meskipun sensitivitasnya terhadap sentimen harga dan pendapatan tetap harus diwaspadai,” tambahnya. 

    Pasalnya sejak 2022 atau pascapandemi Covid-19, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh cenderung melambat. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal III/2022 sebesar 25,80% year on year (YoY). 

    Sementara pada kuartal III/2025 mampu tumbuh sebesar 8,62% YoY, lebih rendah dari kuartal III/2024 sebesar 8,62% dan pada kuartal III/2023 sebesar 14,74%. 

  • KPK Sita Mobil Mazda hingga 1 Unit Rumah pada Kasus Korupsi Kuota Haji

    KPK Sita Mobil Mazda hingga 1 Unit Rumah pada Kasus Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil Madza CX-3 hingga satu unit rumah di wilayah Jabodetabek yang diduga terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

    Penyitaan dilakukan pada hari Senin (17/11/2025). Selain itu, KPK juga menyita beberapa unit sepeda motor.

    “Penyidik melakukan kegiatan penyitaan berupa 1 bidang rumah berlokasi di wilayah Jabodetabek beserta dengan surat/bukti kepemilikannya; 1 unit Mobil bermerk Madza CX-3; 2 unit sepeda motor berjenis Vespa Sprint Iget 150 dan Honda PCX,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (19/11/2025).

    Penyitaan berasal dari salah satu pihak swasta yang diduga harta-hartanya dari hasil dugaan korupsi kuota haji. Namun Budi belum bisa menyampaikan secara detail siapa sosok yang memiliki harta tersebut.

    Budi mengatakan penyitaan bertujuan untuk kebutuhan penyidikan sekaligus langkah awal optimalisasi asset recovery.

    Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 9 September 2025.

    KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

  • Liaison Officer Jadi Garda Terdepan Paviliun Indonesia di World Expo 2025

    Liaison Officer Jadi Garda Terdepan Paviliun Indonesia di World Expo 2025

    Bisnis, JAKARTA – Keberhasilan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 yang berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan business forum dan one-on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari US$28,4 miliar tak lepas dari keberadaan liaison officer. Sebagai garda terdepan, keberadaan liaison officer (LO) menjadi pemandu sekaligus duta budaya bagi 3,5 juta orang yang mengunjungi paviliun yang mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future.

    Deviana, liaison officer asal Bandung, mengaku bergabung menjadi petugas di Paviliun Indonesia di World Expo 2025 karena tahu bahwa event ini hanya diadakan sekali dalam lima tahun. “Dan di tahun 2025 Expo itu diadakan di Jepang. Jadi aku tertarik untuk berpartisipasi dalam LO Indonesia Pavilion, ” ujarnya.

    Sementara Sultan dari Tangerang punya alasan yang sedikit berbeda. “Yang pertama karena menurut aku ini pengalaman besar banget. Dan juga kesempatan untuk kenalin budaya kekayaan Indonesia ke orang-orang Jepang secara langsung. Dan juga aku memang suka banget ngobrol sama orang asing, ” ungkap Sultan.

    Tugas mereka sebagai LO tidaklah mudah. Setiap hari, mereka harus memperkenalkan area-area yang ada di dalam Paviliun Indonesia kepada pengunjung dari berbagai negara, mayoritas berbahasa Jepang. Baik Deviana maupun Sultan mengakui bahwa mereka tidak bisa Bahasa Jepang sebelum berangkat. Deviana hanya menguasai dasar saja, sementara Sultan memulai dari nol dengan belajar dari YouTube dan Duolingo.

    “Cuma setelah beberapa bulan di sini, lama-lama kami terbiasa untuk ngomong bahasa Jepang. Karena materinya pun ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Dan gimana kita meng-guide pengunjung juga menggunakan bahasa Jepang,” jelas Deviana. 

    Pihak Bappenas menyediakan materi dalam bahasa Inggris dan Jepang, yang membantu para LO untuk cepat beradaptasi. “Seiring berjalan waktu, kami semua bukan aku doang makin lama makin belajar makin paham lah bahasa Jepang,” tambah Sultan. Kemampuan bahasa ini menjadi kunci penting, mengingat mayoritas dari 3,5 juta pengunjung yang tercatat adalah warga lokal Jepang.

    Ketika ditanya zona mana yang paling menarik, baik Deviana maupun Sultan kompak menyebut area Topeng. “Karena di Topeng itu area pertama dari seluruh Indonesia Pavilion yang bisa memberikan Kesan yang baik kepada para warga supaya mereka mau explore Indonesia Pavilion,” ungkap Deviana.

    Sultan menambahkan di area Topeng pengunjung juga dapat melakukan interaksi langsung, seperti bermain games maupun aktivitas lainnya. “Menurut aku itu sesi yang paling seru. Karena bisa ngebangun first impression dari para audiens yang hadir ke Paviliun Indonesia,” terangnya.

    Pengalaman paling menyenangkan Sultan adalah saat menerima hadiah dari anak-anak Jepang, seperti origami. Sementara Deviana juga merasakan perubahan sikap pengunjung dari waktu ke waktu. “Untuk awal-awal mungkin aku nggak terlalu melihat ekspresi dan maksudnya output-nya dari visitor. Cuman makin kesini mereka semua semakin lebih ekspresif lagi. Karena dari panitianya sendiri itu kita juga ekspresi. Jadi ketika mereka keluar dari pintu exit, mereka juga kayak arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu. Nah itulah yang membuat kita senang untuk kerja di Paviliun Indonesia,” jelas Deviana.

    KREATIVITAS LIAISON OFFICER

    Deviana bercerita awalnya kunjungan ke Paviliun Indonesia masih sepi. Memasuki bulan kedua dan ketiga, para LO mencoba ide untuk bernyanyi di depan paviliun dan ikut mengajak serta pengunjung yang hadir. Lagu yang mereka nyanyikan adalah “Yoyaku Nashi de Sugu Hareru” yang artinya “ayo silakan masuk tanpa reservasi”. Lagu yang awalnya hanya sebagai kalimat promosi ini justru kemudian ada yang me-remix lagunya.

    Lagu ini bahkan ikut menjadi viral bersama dengan penampilan LORO, burung beo dari Paviliun Indonesia yang turut menyanyikan lagu serupa. Fenomena ini begitu viral hingga dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di restoran, bahkan di rumah sakit.

    Sultan menjelaskan penggubahan lagu-lagu Indonesia menjadi Bahasa Jepang bertujuan untuk menarik perhatian. Strategi ini terbukti ampuh. Dari target awal 2,8 juta pengunjung, Paviliun Indonesia berhasil mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung menjelang penutupan pada 12 Oktober 2025.

    Sultan mengamati bahwa orang Jepang cenderung introvert. Karena itu, upaya yang dilakukan LO di Paviliun Indonesia diharapkan menjadi media bagi orang Jepang untuk menyalurkan ekspresi yang sedang mereka rasakan. ”Jadi medium juga. Dan menurut aku dengan joget, nyanyi, kita ngajak mereka untuk bersama-sama itu merupakan salah satu kiat yang kami lakukan untuk ajak mereka untuk tertarik dan belajar langsung di Paviliun Indonesia.”

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka Vivi Yulaswati mengonfirmasi fenomena ini. “Di Jepang ini ternyata budaya antreannya sangat luar biasa, walaupun hujan, panas, dan dalam kondisi apapun mereka mau mengantre. Nyanyian yang dibuat para LO mengajak secara emosional. Mereka tidak hanya puas sekali untuk datang ke Indonesia karena keceriaan, kemudian juga bisa tertawa lepas itu betul-betul bisa dirasakan oleh mereka,” tuturnya.

    Satu kata yang paling sering didengar dari pengunjung adalah sugoi yang berarti menakjubkan atau hebat. Karena itu, Sultan pun merasa senang dengan penampilan yang dihadirkan dalam Paviliun Indonesia di World Expo 2025.

    Di penghujung penyelenggaraannya, Paviliun Indonesia juga turut memperoleh penghargaan perak kategori Exhibition Design untuk Self-built Pavilion dengan luas lahan berukuran lebih dari 1.500 meter persegi dari Bureau International des Expositions. Penghargaan yang diterima secara langsung oleh Vivi Yulaswati ini juga menggambarkan perjuangan para LO seperti Deviana dan Sultan.

  • Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (TPD), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa situs “coretaxdjp.go.id” merupakan situs dengan alamat palsu.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Komdigi Mira Tayyiba menyampaikan informasi yang terdapat di coretaxdjp.go.id adalah tidak benar dan menyesatkan

    Berdasarkan pemeriksaan pada sistem domain pemerintah, alamat “coretaxdjp.go.id” juga tidak terdaftar dan tidak pernah menjadi bagian dari domain pemerintah. 

    Ditjen TPD telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memastikan hal ini.

    “Keamanan domain .go.id adalah prioritas kami. Setiap informasi yang tidak akurat perlu segera diluruskan agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Mira dikutip Rabu (19/11/2025).

    TPD mengapresiasi langkah cepat rekan-rekan DJP dan mendorong koreksi atas informasi yang terlanjur beredar di media maupun media sosial.

    Pelurusan ini penting untuk menjaga kredibilitas domain pemerintah sebagai ruang digital yang aman.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax. Bahkan, terdapat situs dengan domain resmi pemerintah, yakni berakhiran .go.id.

    Berdasarkan unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menyebut belakangan ini banyak beredar situs-situs Coretax palsu. Rupanya, situs itu bisa jadi berbahaya bagi masyarakat.

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs-situs palsu atau tiruan itu acapkali digunakan penjahat untuk mencuri data pribadi maupun uang. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi Coretax DJP.

    “Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (19/11/2025).

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs resmi Coretax menggunakan akhiran resmi situs pemerintah, yakni go.id, bukan dengan akhiran atau domain seperti .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

    Otoritas pajak melampirkan sejumlah contoh website Coretax palsu dalam unggahan tersebut agar masyarakat waspada dan tidak membuka laman-laman tersebut.

    Berikut sejumlah situs Coretax palsu menurut Ditjen Pajak:

    coretaxdjp.go.id
    coretaxonline.com
    coretaxdjp.co.id
    pajakonline-coretax.online
    coretaxpelayananonline.com

  • DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Siap Dibahas di Paripurna Terdekat

    DPR Setujui 7 Calon Anggota Komisi Yudisial, Siap Dibahas di Paripurna Terdekat

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR menggelar rapat pleno pada hari ini, Rabu (19/11/2025) dengan agenda pengambilan keputusan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030.

    Wakil Ketua Komisi III sekaligus pemimpin sidang rapat pleno, Sari Yuliati lebih dulu membuka rapat tersebut karena telah partisipan telah memenuhi syarat.

    Kemudian 8 fraksi lebih menyampaikan pandangan terhadap para calon anggota KY. Masing-masing fraksi menyatakan bahwa KY memiliki peran sentral untuk mengawasi kinerja para hakim.

    KY juga diminta memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota Komisi III menginginkan para calon anggota KY bertanggung jawab dan amanah selama menjalankan tugasnya.

    Kedelapan fraksi partai menyetujui 7 calon anggota KY untuk dibahas di tingkat II atau di sidang paripurna terdekat.

    “Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2025-2030 yaitu 8 fraksi memberikan persetujuan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial,” kata Sari, Rabu (19/11/2025).

    Berikut daftar calon anggota KY yang diajukan yakni:

    1. F. Williem Saija – unsur mantan hakim

    2. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim

    3. Anita kadir – unsur praktisi hukum

    4. Desmihardi – unsur praktisi hukum

    5. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum

    6. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum

    7. Abhan – unsur tokoh masyarakat

    Sekadar informasi, tujuh calon nama tersebut telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan fit and proper test dan menyingkirkan lebih dari 200 peserta. 

    Mereka dipilih berdasarkan Hasil pemilihan panitia seleksi melalui surat nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

  • Polri Pastikan Tak Ada Duplikasi Hak Anggota yang Jabat di Luar Struktur

    Polri Pastikan Tak Ada Duplikasi Hak Anggota yang Jabat di Luar Struktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menegaskan tidak ada anggota yang rangkap jabatan bagi yang bertugas di luar struktur kepolisian.

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penegasan ini dilakukan agar menghindari praktik rangkap jabatan di kementerian/lembaga (K/L) dan internal Polri.

    “Setelah dialihkan dari jabatannya di Polri, mereka hanya menerima remunerasi dari instansi tempat bertugas. Tidak ada rangkap jabatan dan tidak ada duplikasi hak,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2025).

    Dia menjelaskan penugasan anggota di luar struktur bakal terlebih dahulu dilakukan mutasi menjadi Pamen perwira tinggi (Pati) atau perwira menengah (Pamen).

    Tentunya, kata Trunoyudo, Polri memastikan bahwa seluruh anggota ditugaskan di luar struktur tetap memperoleh hak administratif yang tidak tidak tumpang tindih.

    “Polri memastikan seluruh hak personel tetap terpenuhi sesuai ketentuan, namun tetap mengedepankan integritas dan profesionalitas dalam setiap penugasan,” imbuhnya.

    Adapun, mekanisme ini dirancang untuk menjaga profesionalitas serta memastikan transparansi administrasi penugasan anggota Polri di K/L tertentu.

    Trunoyudo pun merincikan aturan soal hak yang didapat anggota yang bertugas di luar struktur. Misalnya, anggota tetap menerima gaji sesuai status kepegawaian sebagai pegawai negeri pada Polri.

    Namun, tunjangan kinerja atau remunerasi tidak akan diberikan dari Polri. Oleh karena itu, remunerasi maupun hak-hak lainnya bakal diberikan dari instansi yang menaungi anggota yang ditugaskan di luar struktur.

    “Tidak terjadi duplikasi remunerasi, karena anggota Polri yang melaksanakan tugas di instansi pusat tidak lagi menerima tunjangan kinerja Polri,” pungkasnya.

  • Tim Reformasi Terima Usul Materi Pendidikan Polri Lebih Andalkan Kepintaran Bukan Fisik

    Tim Reformasi Terima Usul Materi Pendidikan Polri Lebih Andalkan Kepintaran Bukan Fisik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkap pihaknya mendapatkan masukan agar pendidikan Polri dibedakan dengan TNI.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan masukan itu berasal dari salah satu audien yang sempat diundang pihaknya, yakni Al Araf.

    Centra Initiative Al Araf, kata Jimly, merekomendasikan agar Polri bisa melatih pendidikannya secara kognitif atau pengetahuan faktual.

    “Dia bilang TNI itu pendidikannya harus mengandalkan fisik, kalau polisi mengandalkan kognitif, artinya kepintaran,” ujar Jimly di PTIK, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Dia menambahkan, rekomendasi itu muncul lantaran Al Araf sempat melakukan ceramah dengan audiensnya adalah anggota Polri. Namun, saat ceramah berlangsung, mayoritas anggota itu malah terkantuk karena latihan fisik.

    “Ini ada satu hari dia ceramah di polisi, pada ngantuk semua, dia bilang, ya karena trainingnya fisik kayak TNI. Nah itu harus diubah,” tambah Jimly.

    Rekomendasi itu, menurut Jimly, merupakan usulan yang bagus. Pasalnya, pendidikan anggota korps Bhayangkara harus dibedakan dengan TNI yang difokuskan pada latihan fisik.

    “Jadi itu harus dibedakan pendidikan tentara dengan polisi. Polisi itu Sipil lebih kognitif daripada fisik. Itu antara lain. Jadi yang begitu begitu, terutama kami yang bukan polisi, ‘oh bagus juga itu’,” pungkasnya.