Category: Bisnis.com

Risalah FOMC: The Fed Dorong Suku Bunga Stabil di Sisa 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak pejabat Federal Reserve (The Fed) menilai suku bunga acuan sebaiknya dipertahankan stabil di sisa 2025.

Hal tersebut terungkap melalui risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 28—29 Oktober 2025 yang dirilis di Washington pada Rabu (19/1/2025) waktu setempat.

Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa pembuat kebijakan menolak pemangkasan suku bunga acuan pada pertemuan tersebut.

“Banyak peserta menyarankan bahwa berdasarkan proyeksi ekonomi mereka, rentang target suku bunga kemungkinan tetap tidak berubah sepanjang sisa tahun ini,” demikian kutipan isi risalah sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Kamis (20/11/2025).

Meski demikian, sejumlah peserta menyatakan bahwa pemangkasan lanjutan pada Desember 2025 masih mungkin sesuai jika kondisi ekonomi berkembang seperti yang mereka perkirakan sebelum pertemuan berikutnya.

Dalam hierarki istilah teknis yang digunakan dalam risalah The Fed, kata “many” berada di bawah “most/majority”. Artinya, kelompok yang menilai pemangkasan suku bunga Desember 2025 tidak perlu masih berada dalam posisi minoritas pada saat pertemuan Oktober 2025 berlangsung.

Risalah tersebut menegaskan masih tingginya ketidakpastian mengenai peluang penurunan suku bunga bulan depan, seiring perbedaan pandangan internal The Fed terkait risiko terbesar bagi ekonomi AS—apakah inflasi atau pengangguran.

Mayoritas panel pemungutan suara menyetujui pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin untuk kedua kalinya secara beruntun, meski dua pejabat menyampaikan perbedaan pendapat (dissenting vote).

Gubernur Stephen Miran, pejabat yang baru ditunjuk Presiden Donald Trump, memilih pemangkasan setengah poin. Adapun, Presiden Fed Kansas City Jeff Schmid mendukung penahanan suku bunga.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Ketua The Fed Jerome Powell mengejutkan pasar dengan menegaskan bahwa pemangkasan Desember bukan sesuatu yang sudah pasti.

Tiga minggu setelah pertemuan tersebut, pejabat Fed yang lebih khawatir terhadap inflasi—dan kurang mendukung penurunan suku bunga pada Desember—lebih mendominasi percakapan publik mengenai arah kebijakan moneter.

Ekspektasi investor terhadap pemangkasan suku bunga pada Desember 2025 pun kini turun menjadi sekitar 30%, berdasarkan harga kontrak federal funds futures.

Dalam pembahasan mengenai risiko stabilitas keuangan, sejumlah pejabat menyoroti penilaian aset yang terlalu tinggi di pasar keuangan. Beberapa di antaranya memperingatkan potensi penurunan tajam harga saham, terutama jika terjadi perubahan persepsi secara mendadak terhadap prospek teknologi berbasis artificial intelligence (AI).

Risalah juga menunjukkan bahwa “hampir semua peserta” menilai tepat untuk menghentikan pengurangan neraca (balance sheet runoff) The Fed pada 1 Desember 2025, atau setidaknya mendukung keputusan tersebut.

The Fed telah mengurangi neracanya sejak pertengahan 2022 dan pada pertemuan Oktober sepakat untuk mengakhiri proses itu mulai bulan depan.

Di sisi lain, sebagian pelaku pasar khawatir The Fed terlalu lama menunggu untuk menghentikan runoff, sehingga tekanan likuiditas berpotensi memicu volatilitas pada suku bunga pendanaan overnight.

20/11/2025 05:38
Momen Menarik Kala Prabowo Terpincut Pianis Cilik saat Peresmian RS KEI di Solo

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat momen menarik yang mencuri perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh rombongan saat peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (KEI) di Surakarta, Rabu (19/11/2025).

Pematik suasana itu muncul dari penampilan seorang pianis cilik berusia 10 tahun yang memainkan musik di area lobi rumah sakit. Saat itu, Presiden Ke-8 RI itu tengah meninjau fasilitas di lantai dua.

Tiba-tiba terdengar alunan piano lembut yang dimainkan oleh Lasmina Andini Anjani, siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Kota Surakarta. Permainannya yang rapi membuat orang nomor satu di Indonesia itu berhenti sejenak untuk mendengarkan sebelum mendekati Anjani dan berbincang hangat.

Bahkan usai tampil, Anjani mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan Presiden.

“Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk berbicara dengan Pak Presiden. Nama saya Anjani, saya 10 tahun. Saya sekolah di SD Muhammadiyah Kota Surakarta, senang sekali,” ucapnya.

Dia juga bercerita bahwa belajar musik bukan selalu hal mudah baginya. Namun, menurutnya bisa bermain di depan Kepala negara merupakan cerita menarik baginya.

“Kadang-kadang susah, kadang-kadang juga gampang. Terima kasih [Pak Presiden Prabowo] saya sudah diberi kesempatan bermain piano di sini,” lanjutnya.

Di balik penampilan Anjani, ada peran sang ibu, Vinessa Winatesia, yang mendorong dan mengasah keberanian putrinya. Vinessa menjelaskan bahwa kesempatan tampil itu berawal dari pertemuannya dengan CEO RS Emirates–Indonesia, yang ingin menghadirkan suasana rileks di rumah sakit melalui alunan musik.

“Beliau menyampaikan bahwa di RS Emirates ada piano dan dia ingin sekali RS ini terkesan rileks. Jadi ada yang bisa memainkan piano supaya pasien pengunjung bisa rileks senang ketika berkunjung di rumah sakit ini,” jelasnya.

Tanpa disengaja, Vinessa menyebut bahwa putrinya sedang belajar piano, yang kemudian disambut antusias oleh CEO rumah sakit.

“Besok kalau pas waktu peresmian saya ingin mengundang putri Ibu untuk memainkan piano di sini,” tutur Vinessa menirukan permintaan tersebut.

Meskipun baru satu tahun belajar, tetapi Anjani telah beberapa kali mengikuti lomba untuk melatih kepercayaan dirinya.

“Baru satu tahun [belajar piano] saya melatihnya dia dengan mengikuti lomba supaya dia percaya dirinya muncul,” ujar Vinessa.

Oleh sebab itu, dia berharap bakat-bakat seperti putrinya dapat mendorong lebih banyak apresiasi terhadap musik, terutama piano.

“Harapan saya semoga ke depannya nantinya orang-orang lebih bisa mengapresiasi mengenai musik, apalagi khususnya piano,” katanya.

20/11/2025 05:04
Antisipasi Letusan Susulan Semeru, Basarnas Evakuasi Warga

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengintensifkan upaya evakuasi warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal ini sebagai langkah antisipasi bahaya dari letusan susulan Gunung Semeru.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Dalam letusan itu, Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

Erupsi sempat terekam di seismogram Pos Pemantauan Gunung Api Badan Geologi di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

Aktivitas erupsi Gunung Semeru itu kemudian dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV (Awas) untuk mengantisipasi potensi aktivitas lanjutan yang mungkin terjadi.

Dilansir Antara pada Rabu (19/11/2025) Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan personel yang diberangkatkan memperkuat upaya evakuasi warga yang berada di wilayah rawan atau dalam radius paparan material vulkanik Semeru.

“Kami sudah memberangkatkan personel dari Pos SAR Jember untuk membantu evakuasi warga karena ada juga sebagian warga yang sudah melaksanakan evakuasi mandiri,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan tugas evakuasi dilakukan personel Basarnas Pos SAR Jember bersama dengan tim gabungan dari BNPB, dan BPBD, TNI/Polri di daerah.

Petugas gabungan dibagi ke sejumlah titik untuk memastikan proses evakuasi berjalan tertib dan aman, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang tinggal dekat aliran sungai yang hulunya di Gunung Semeru.

Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan setidaknya malam ini sudah ada 300 orang warga yang dievakuasi ke pengungsian yang disiapkan oleh tim petugas gabungan di Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal, dan gedung SD 2 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.

Edy memastikan selain membantu upaya evakuasi, personelnya juga dikerahkan untuk bersiaga memantau aliran sungai yang berasal dari aliran Semeru untuk mengantisipasi potensi banjir lahar dingin saat hujan.

Basarnas menilai hal ini penting dilakukan mengingat material vulkanik dapat terbawa hingga ke daerah permukiman dan jalur akses utama bila curah hujan tinggi mengguyur bagian lereng sekitar pusat erupsi.

“Malam ini tim juga melaksanakan pemantauan antisipasi bila terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lahar dingin,” kata Edy.

Dia juga memastikan Basarnas bersama segenap kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah dan juga relawan setempat terus memantau perkembangan untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman.

20/11/2025 01:08
Kabupaten Bandung Diguncang 2 Kali Gempa Malam Ini

Bisnis.com, JAKARTA – BMKG mencatat terjadi tiga kali gempa mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat malam ini.

Dikutip dari akun twitter BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 22.54 WIB dengan magnitudo 3,2, dengan lokasi Lok:7.22LS, 107.58BT (22 km Tenggara KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:5 Km.

Kemudian gempa kedua Mag:2.3, 19-Nov-2025 23:50:36WIB, Lok:7.18LS, 107.62BT (20 km Tenggara KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:4 Km

Selain Bandung, wilayah Bantul Jawa Tengah juga diguncang gempa Mag:2.4, 19-Nov-2025 23:52:14WIB, Lok:8.72LS, 110.14BT (93 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:50 Km

20/11/2025 00:14
Ulasan Media Jepang Soal Program Makan Bergizi, Bahas Keterbatasan Infrastruktur

Bisnis.com, JAKARTA — Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan Yomiuri Shimbun, media asal Jepang. Artikel yang diturunkan berjudul ‘Makan Siang Sekolah – Tantangan Indonesia’ dimuat pada edisi Senin (17/11/2025).

Artikel tersebut mengulas tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita di Indonesia, serta mengatasi masalah stunting atau kekurangan gizi kronis.

“Di Indonesia, program makan siang sekolah [school lunch] mulai mendapatkan perhatian sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan anak serta mendukung proses belajar mereka. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi,” demikian isi rubrik tersebut.

Namun, disebutkan juga tantangan utama dari program MBG, yakni memastikan distribusi makanan bergizi dan tepat sasaran di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, serta menjaga keberlanjutan pendanaan.

“Di beberapa daerah, banyak sekolah dasar yang belum memiliki dapur khusus untuk menyediakan makanan bergizi. Oleh karena itu, makanan sering kali dibawa dari luar sekolah atau disiapkan di fasilitas sederhana,” tulisnya.

Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti peran pangan lokal dalam pelaksanaan MBG. Program ini disebut mendorong penggunaan bahan makanan yang bersumber dari petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, tulisan itu turut membandingkan MBG dengan program serupa di Jepang. Di Jepang, sistem makan siang sekolah di Jepang (kyushoku) sebagai model yang terbukti berhasil dalam menjaga kesehatan, menanamkan kebiasaan makan yang baik, dan mempromosikan pendidikan gizi.

“Banyak pihak berharap program ini dapat berkembang seperti di Jepang, negara yang sudah lama dikenal memiliki sistem makan siang sekolah yang sangat baik,” pungkasnya.

19/11/2025 22:26
Buruh Wanti-wanti Pemerintah, Pengumuman UMP 2026 Jangan Molor

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mewanti-wanti pemerintah agar tetap mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 sesuai tenggat 21 November.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI menyampaikan bahwa keterlambatan pengumuman upah minimum akan memberikan ketidakpastian bagi buruh dan dunia usaha.

“Kami meminta supaya pemerintah segera mengumumkan UMP, mengingat adanya desakan dari anggota agar segera mengambil sikap untuk turun ke jalan,” kata Rosita saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, pemerintah harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Rosita memandang bahwa pemerintah melanggar aturan yang telah ditetapkan apabila pengumuman kenaikan UMP melebihi 21 November setiap tahunnya, sebagaimana tercantum dalam beleid tersebut.

“Kalau begini, bisa dikatakan pemerintah melanggar aturan yang telah ditetapkan untuk mengumumkan kenaikan UMP,” tegasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran UMP 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.

“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).

Nurjaman lantas menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung di tingkat kementerian oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Pihaknya berharap agar penetapan UMP tahun depan tetap mengikuti mekanisme tersebut, bukan lagi berdasarkan diskresi presiden seperti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

19/11/2025 21:14
Pedagang Senen Ngadu ke DPR, Minta Thrifting Dilegalkan

Bisnis.com, JAKARTA — Para pedagang thrifting di Pasar Senen meminta agar perdagangan pakaian bekas di Indonesia dilegalkan. Pelarangan thrifting dinilai dapat merugikan jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.

Pedagang thrifting Pasar Senen, Jakarta, Rifai Hilalahi, menyebut pelarangan thrifting tidak hanya menyasar aktivitas perdagangan pakaian bekas, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat yang telah menekuni usaha ini secara turun-temurun.

Rifai berharap pemerintah segera merumuskan regulasi yang mengakui thrifting sebagai sektor usaha legal. Menurutnya, legalisasi thrifting di Indonesia akan memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

“Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju, thrifting dilegalkan. Kalau dilarang, secara tidak langsung akan mematikan kurang lebih 7,5 juta orang yang bergantung pada usaha ini,” kata Rifai saat menghadiri pertemuan dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Rifai menjelaskan bahwa thrifting sudah menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat. Banyak keluarga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha ini, termasuk biaya pendidikan anak-anak.

Dia juga menegaskan bahwa pelarangan total dapat berdampak signifikan pada aspek sosial-ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan menengah.

Lebih lanjut, Rifai menyoroti pentingnya regulasi terkait kuota impor untuk barang thrifting. Menurutnya, jika legalisasi penuh sulit diwujudkan, pemerintah setidaknya dapat mengatur kuota dan larangan terbatas (lartas) sehingga usaha ini tetap dapat berjalan tanpa dihentikan sepenuhnya.

“Kami juga berharap diberi lartas, artinya ada barang larangan terbatas, sehingga usaha ini tidak dimatikan. Yang utama, kami ingin bayar pajak dan legal,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan substitusi pakaian thrifting yang dijual para pedagang, termasuk di Pasar Senen, dengan produk lokal.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari penjualan barang thrifting ke produk lokal secara bertahap, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pemerintah, lanjut Maman, memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

Meski begitu, pemerintah menegaskan tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha. Pemerintah berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

“Tapi kan lama-lama kan pasti kan supply pasokan produknya kan pasti akan menipis. Nah itu kan nggak boleh kita biarkan. Makanya nanti kita ganti dengan produk brand lokal,” tandasnya.

19/11/2025 20:30
Komdigi Berharap PP TUNAS Dapat Diimplementasikan 100% Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) dapat berlaku penuh pada tahun depan.

Dia mengatakan saat ini regulasi sudah diterbitkan, namun pelaksanaannya masih menunggu kesiapan teknologi dari para platform digital.

“Kami menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Meutya usai acara Anugerah Jurnalistik Komdigi pada Rabu (19/11/2025).

PP TUNAS mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi keamanan digital.

Meutya mengatakan regulasi ini diterbitkan pada Maret 2025 dan lahir dari kesadaran bahwa paparan media sosial, termasuk gim dengan fitur komunikasi, dapat berdampak buruk bagi anak.

Karena itu, pemerintah menilai penundaan akses anak usia 13–18 tahun masuk platform digital perlu diterapkan. Meutya menambahkan ancaman di ruang digital bersifat sama dengan dunia fisik, mulai terorisme hingga perjudian dan narkoba.

“Karena itu sekali lagi kenapa pemerintah merasa perlu mengatur atau menunda akses anak masuk ke dalam platform-platform digital,” katanya.

Meski demikian, dia mengakui implementasi PP TUNAS memiliki tantangan, antara lain tingginya tingkat adiksi digital dan resistensi dari platform besar yang harus mengubah cara mereka memfasilitasi akses pengguna anak. Namun, dia meyakini perusahaan teknologi akan mematuhi regulasi Indonesia.

“Tapi kami selalu meyakini Insya Allah mereka semua mau dan akan mematuhi aturan di Indonesia. Jadi mohon dukungan untuk semuanya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan PP TUNAS dirancang sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat menjadi acuan global.

Dalam aturan tersebut, seluruh PSE diwajibkan mengambil langkah aktif melindungi anak, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses pengguna, hingga menjamin proses penanganan laporan secara cepat dan transparan. Selain itu, platform digital juga harus menerapkan verifikasi usia serta pembatasan akses agar anak tidak terpapar konten negatif.

Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran bagi platform yang tidak patuh. Menurut data terbaru, 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang menguatkan urgensi implementasi PP TUNAS secara penuh.

19/11/2025 20:08
Komdigi Sebut 76% Situs Judi Online RI Menggunakan Cloudflare

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

Cloudflare juga tercatat sebagai salah satu dari 25 perusahaan yang belum mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

“Tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang seperti judol jadi lebih sulit dilakukan,” kata Sabar, dikutip dari laman resmi Komdigi pada Rabu (19/11/2025).

Alexander menambahkan temuan mengenai tingginya jumlah IP situs judi online yang berada di balik layanan Cloudflare telah disampaikan kepada perusahaan tersebut.

Komdigi juga telah memanggil Cloudflare untuk memberikan klarifikasi dan meminta komitmen agar segera melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat.

“Jika sebuah platform mengabaikan notifikasi dan tetap tidak melakukan pendaftaran, maka sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Sabar menjelaskan penegakan ini dilakukan secara proporsional, mengingat banyak layanan publik maupun komersial yang bergantung pada infrastruktur Cloudflare.

Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan kewenangan pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi bermuatan terlarang.

Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 96), serta Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik tunduk pada hukum Indonesia.

Komdigi juga menegaskan ruang kolaborasi selalu terbuka bagi platform global selama mereka menunjukkan itikad baik terkait kepatuhan dan perlindungan masyarakat digital.

“Kami terbuka dan selalu siap untuk kerja sama, tapi kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang tetap jadi garis merah. Menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman adalah tanggung jawab bersama,” tutup Sabar.

Daftar 25 PSE Lingkup Privat yang Telah Diberi Notifikasi

    • Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)

    • Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)

    • Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)

    • OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)

    • Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)

    • Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)

    • PT Duit Orang Tua (roomme.id)

    • Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)

    • InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)

    • PT HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)

    • PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)

    • Fashiontoday (fashiontoday.co.id)

    • PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)

    • Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)

    • Getty Images, Inc. (gettyimages.com)

    • PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)

    • Fine Counsel (finecounsel.id)

    • PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)

    • PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)

    • PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)

    • Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)

    • PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)

    • PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)

    • airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)

    • PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

19/11/2025 20:03
Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri telah mendapatkan usulan terkait pembentukan Kementerian Keamanan untuk menaungi Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan muncul setelah melakukan audiensi dengan pengamat politik Faizal Assegaf.

Dia menjelaskan, ide itu muncul karena berkaca pada TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam urusan anggaran hingga rekrutmen.

“Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan,” ujar Jimly di PTIK, Rabu (19/11/2025).

Selanjutnya, Jimly juga mendapatkan ulusan soal penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar melakukan urusan seperti Kemenhan.

Selain itu, ada juga usulan soal koordinasi Polri yang dibagi ke beberapa kementerian. Misalnya, urusan hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) dan koordinasi lainnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ada lagi usul lain ‘Ini dibagi aja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri’,” imbuh Jimly.

Namun demikian, Jimly memastikan bahwa hingga saat ini belum ada usulan yang dieksekusi. Dia hanya mengatakan tim reformasi Polri masih melakukan belanja masalah alias menampung sejumlah masukan dari seluruh pihak.

“Itu alternatif. Tidak apa apa, nanti kami bahas. Sabar-sabar,” pungkasnya.

19/11/2025 19:58