Category: Bisnis.com

  • Roblox Kini Batasi Fitur Chat untuk Lingungi Anak-anak dari Pengaruh Buruk

    Roblox Kini Batasi Fitur Chat untuk Lingungi Anak-anak dari Pengaruh Buruk

    Bisnis.com, JAKARTA – Roblox kini membatasi fitur chat atau pesan dari pengguna di bawah umur. Pihaknya meminta adanya pemeriksaan usia untuk bisa mengakses fitur chat tersebut.

    Selain itu, Roblox juga meminta pengguna untuk sukarela menjalani langkah verifikasi berupa “Estimasi Usia Wajah” untuk mengamankan akses mereka ke fitur komunikasi.

    “Selama minggu pertama bulan Desember, kami akan mulai memberlakukan persyaratan pemeriksaan usia di beberapa pasar tertentu, termasuk Australia, Selandia Baru, dan Belanda. Persyaratan tersebut akan diperluas ke seluruh dunia di mana pun fitur obrolan tersedia pada awal Januari,” tulis Roblox di situs resminya dikutip Kamis (20/11/2025).

    Pengetatan fitur chat ini dijalankan Roblox sebagai bagian dari perluasan langkah-langkah keamanannya.

    Hal ini juga disebabkan karena Roblox telah menghadapi kritik karena mengizinkan anak-anak mengakses konten yang tidak pantas dan berkomunikasi dengan orang dewasa.

    Bahkan Roblox sedang dituntut atas masalah keamanan anak di beberapa negara bagian AS, dikutip dari BBC.

    Peluncuran ini juga terjadi tepat sebelum larangan media sosial Australia untuk anak di bawah 16 tahun – pemerintah berada di bawah tekanan untuk memasukkan platform game seperti Roblox.

    Pada bulan Maret, CEO Roblox, Dave Baszucki, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC bahwa perusahaan telah berupaya keras untuk menjaga keamanan anak-anak.

    Namun, ia juga mendesak orang tua untuk mengikuti naluri mereka sendiri.

    “Pesan pertama saya adalah, jika Anda tidak nyaman, jangan biarkan anak-anak Anda bermain Roblox. Kedengarannya agak berlawanan dengan intuisi, tetapi saya selalu percaya bahwa orang tua dapat membuat keputusan mereka sendiri,” katanya.

  • CTI Group Mempersiapkan Generasi Siap Digital Melalui Program DIGIForward

    CTI Group Mempersiapkan Generasi Siap Digital Melalui Program DIGIForward

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah percepatan transformasi digital nasional, kebutuhan akan talenta teknologi kian mendesak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pengembangan talenta digital merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Tahun ini, Komdigi menargetkan mencetak 100.000 talenta digital berkualitas, seiring proyeksi kebutuhan hingga 9 juta talenta digital pada 2030.

    Sejalan dengan upaya tersebut, PT Computrade Technology International (CTI Group) melalui program DIGIForward terus berkomitmen meningkatkan literasi digital dan penerapan teknologi cloud bagi guru serta siswa SMK guna mendukung percepatan pemenuhan talenta digital Indonesia.

    Menghubungkan Dunia Pendidikan dan Industri

    Setelah resmi diluncurkan pada Juli 2025 lalu, DIGIForward kini memasuki tahap akhir melalui kompetisi inovasi cloud yang mempertemukan ide-ide kreatif siswa SMK di Surabaya dan Sidoarjo. Kompetisi ini menjadi puncak perjalanan panjang para peserta dalam mengasah keterampilan berpikir kritis, berinovasi, dan berkolaborasi.

    Program ini diawali dengan sesi pemaparan dan pengenalan program pada 15 Juli 2025 di Surabaya, yang menghadirkan para guru SMK dari wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi langkah awal kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri untuk memperkuat kapasitas guru dalam mengintegrasikan teknologi cloud ke dalam proses pembelajaran.

    Selama empat bulan, para peserta program mengikuti pelatihan intensif yang mencakup pendekatan Problem-Oriented Education (POE), Design Thinking, dan Question Formulation Technique (QFT). Melalui metode tersebut, peserta didorong mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Para guru kemudian berperan sebagai fasilitator dalam proyek siswa untuk merancang solusi digital berbasis cloud untuk menjawab tantangan di sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga ketahanan pangan.

    CTI Group turut memberikan dukungan teknis melalui rangkaian sesi mentorship intensif yang berfokus pada pendampingan siswa dalam merancang dan membangun prototipe solusi digital berbasis cloud. Pada proses ini, perwakilan CTI Group berkolaborasi bersama tim GenED untuk memastikan setiap kelompok mampu mengembangkan ide yang relevan, layak secara teknis, serta tepat sasaran bagi kebutuhan pengguna.

    Melalui sesi mentorship yang berlangsung selama 12 minggu, para mentor telah membantu peserta memahami struktur pengembangan solusi, penyempurnaan fitur, hingga cara menyampaikan nilai manfaat produk secara efektif. Dari total 20 kelompok yang mengikuti sesi mentorship program DIGIForward, proses pendampingan ini menghasilkan 10 finalis terbaik yang terpilih untuk mempresentasikan final solution mereka pada tahap kompetisi.

    “Melalui DIGIForward, kami ingin menciptakan jembatan antara dunia pendidikan dan industri agar siswa tidak hanya memahami teknologi, tetapi mampu menggunakannya untuk menghadirkan solusi nyata,” ujar Rachmat Gunawan, CEO CTI Group.

    Mewujudkan Transformasi Digital dari Sekolah ke Masyarakat

    Puncak program yang diselenggarakan pada 14 November 2025 menjadi ajang unjuk kemampuan bagi 10 SMK finalis yang menampilkan inovasi digital berbasis cloud di hadapan dewan juri. Setiap tim mempresentasikan ide dan prototipe mereka, menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi dapat menjawab tantangan sosial secara kreatif dan berkelanjutan.

    Dari proses penjurian, EduCounsel dari SMKS Antartika 1 Sidoarjo berhasil meraih Juara 1 melalui platform online counseling yang dirancang untuk mempermudah akses siswa terhadap layanan bimbingan konseling. Solusi ini dibangun menggunakan teknologi autentikasi terintegrasi dan serverless computing yang memungkinkan sistem berjalan secara aman, fleksibel, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Didukung sesi mentorship intensif dari CTI Group dan GenED, tim ini berhasil menyempurnakan prototipe mereka, mulai dari penguatan fitur, pemetaan kebutuhan pengguna, hingga memahami bagaimana cloud dapat memperkuat keamanan dan skalabilitas aplikasi.

    Selain EduCounsel, beberapa finalis juga menampilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya, RTKita membantu pengurus RT mengelola iuran, memproses permohonan warga, dan memperlancar alur informasi di lingkungan sekitar, sementara Lapor Sidoarjo menghadirkan aplikasi digital satu pintu berbasis cloud dan AI yang memudahkan warga melaporkan masalah publik dengan cepat, aman, dan transparan.

    Bagi para peserta, DIGIForward menjadi ruang belajar yang memperluas wawasan teknologi sekaligus menguatkan kolaborasi antaranggota. Pengalaman tersebut tidak hanya memberi mereka pemahaman praktis tentang solusi digital, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri untuk terus berinovasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

    “Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa kesiapan sumber daya manusianya. Karena itu, CTI Group berkomitmen memastikan perubahan ini dimulai dari sekolah, tempat di mana generasi penerus bangsa belajar berinovasi,” ujar Rachmat Gunawan, CEO CTI Group.

    Melalui DIGIForward, CTI Group menegaskan perannya bukan hanya sebagai penyedia solusi teknologi, tetapi juga mitra strategis pendidikan yang turut berkontribusi dalam mencetak talenta digital dan mewujudkan masa depan Indonesia yang inklusif serta berkelanjutan.

  • Sritex Lelang 20 Mobil Usai Dinyatakan Pailit: Alphard, Mercy, hingga Bentley

    Sritex Lelang 20 Mobil Usai Dinyatakan Pailit: Alphard, Mercy, hingga Bentley

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex akan melelang 20 mobil dari berbagai merek setelah dinyatakan pailit bersama anak perusahaanya yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. 

    Dari dokumen yang diterima Bisnis, tim kurator dari perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta pada 19 Agustus 2025 dan 14 November 2025. 

    Pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada Kamis, 4 Desember 2025 dan waktu penawaran terhitung sejak tayang di aplikasi lelang sampai batas akhir penawaran.

    “Tempat: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta,” bunyi isi surat, dikutip Kamis (20/11/2025).

    Seluruh kendaraan roda empat yang dilelang merupakan atas nama PT Sri Rejeki Isman dengan nilai limit yang berbeda-beda.Publik bisa mengakses proses lelang dan informasi lainnya melalui www.lelang.go.id 

    Berikut daftar 20 Mobil Aset Sritex yang Dilelang

    1. Toyota Alphard 2.4G A/T tahun 2011 warna hitam

    Nilai limit: Rp245.500.000 

    Uang jaminan: Rp49.100.000

    2. Toyota Alphard 2.4G A/T tahun 2011 warna hitam

    Nilai limit: Rp232.800.000

    Uang jaminan: Rp46.560.000

    3. Toyota New Avanza 1.3G M/T tahun 2012 warna silver metalik

    Nilai limit: Rp102.500.000

    Uang jaminan: Rp20.500.000

    4. Toyota Kijang Innova G, DSL tahun 2012 warna hitam metalik

    Nilai limit: Rp213.700.000

    Uang jaminan: Rp42.740.000

    5. Mercedes Benz S500L AT tahun 2000 warna abu-abu muda metalik

    Nilai limit: Rp14.800.000

    Uang jaminan: Rp2.960.000

    6. Toyota Alphard tahun 2003 warna hitam

    Nilai limit: Rp113.800.000

    Uang jaminan: Rp22.760.000

    7. Toyota Alphard 3.0L tahun 2005 warna silver

    Nilai limit: Rp157.400.000

    Uang jaminan: Rp31.480.000

    8. Toyota Alphard 3.0 L 2WD tahun 2005 warna hitam metalik

    Nilai limit: Rp102.200.000

    Uang jaminan: Rp20.440.000

    9. Toyota Alphard 2.4 2WD A/T tahun 2007 warna hitam

    Nilai limit: Rp114.500.000

    Uang jaminan: Rp22.900.000

    10. Toyota Alphard 2.4 2WD A/T tahun 2007 warna hitam 

    Nilai limit: Rp104.200.000

    Uang jaminan: Rp20.840.000

    11. Toyota Alphard Vellfire 2.4 V AT tahun 2009 warna hitam

    Nilai limit: Rp190.700.000

    Uang jaminan: Rp38.140.000

    12. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2013 warna merah metalik

    Nilai limit: Rp44.700.000

    Uang jaminan: Rp8.940.000

    13. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna putih metalik 

    Nilai limit: Rp44.500.000

    Uang jaminan: Rp8.900.000

    14. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna merah metalik

    Nilai limit: Rp44.900.000

    Uang jaminan: Rp8.980.000

    15. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna abu-abu metalik

    Nilai limit: Rp48.900.000

    Uang jaminan: Rp9.780.000

    16. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna merah metalik

    Nilai limit: Rp48.800.000

    Uang jaminan: Rp9.760.000

    17. Tata Vista GZX 1.4 M/T tahun 2014 warna putih metalik

    Nilai limit: Rp48.900.000

    Uang jaminan: Rp9.780.000

    18. Bentley Brookland CBU tahun 1996 warna biru metalik

    Nilai limit: Rp818.000.000

    Uang jaminan: Rp163.000.000

    19. Toyota Camry ACC 30 R AT tahun 2004 warna hitam metalik

    Nilai limit: Rp77.200.000

    Uang jaminan: Rp15.440.000

    20. Honda City GM2 1.5 E AT tahun 2009 warna hitam merah

    Nilai limit: Rp87.100.000

    Uang jaminan: Rp17.420.000

  • Polisi Periksa Adik Jusuf Kalla Kasus PLTU Kalbar Hari Ini (20/11)

    Polisi Periksa Adik Jusuf Kalla Kasus PLTU Kalbar Hari Ini (20/11)

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla hari ini, Kamis (20/11/2025).

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu sudah memenuhi panggilan polisi. “Barusan dilaporan penyidik bahwa HK sudah datang,” ujar Totok saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

    Totok mengatakan pemeriksaan Halim dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    Selain Halim Kalla, Totok mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa memeriksa Direktur PT Praba Indopersada Hartanto Yohanes Lim (HYL) dengan 57 pertanyaan pada Rabu (19/11/2025). “Tersangka HYL kemarin sudah diperiksa,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

    Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

  • Meta Bakal Nonaktifkan Akun Facebook & Instagram Anak di Bawah 16 Tahun di Australia

    Meta Bakal Nonaktifkan Akun Facebook & Instagram Anak di Bawah 16 Tahun di Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Meta mulai mengirimkan pemberitahuan penonaktifan kepada pengguna Facebook dan Instagram berusia di bawah 16 tahun. 

    Langkah ini dilakukan menjelang penerapan aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia tersebut menggunakan media sosial.

    Melansir TechCrunch, Kamis (20/11/2025), Meta akan menutup akses akun yang sudah ada ketika kebijakan mulai berlaku pada 10 Desember 2025. 

    Selain itu, mulai 4 Desember, pengguna baru berusia di bawah 16 tahun tidak lagi bisa membuat akun.

    Meta menyatakan akun yang dinonaktifkan akan tetap tersimpan dan dapat diakses kembali setelah pengguna berusia 16 tahun. Namun, tantangan terbesar bagi perusahaan adalah memverifikasi usia pengguna, mengingat banyak orang tidak memasukkan data umur secara akurat ketika mendaftar.

    Celah keamanan sekecil apa pun berpotensi membahayakan data pribadi pengguna, termasuk dokumen resmi yang tersimpan dalam sistem. Kasus kebocoran data verifikasi pernah terjadi sebelumnya. 

    Pada tahun lalu, 404 Media mengungkap AU10TIX, perusahaan penyedia layanan verifikasi identitas yang digunakan TikTok dan Uber meninggalkan kredensial administratif terbuka di internet selama lebih dari setahun, sehingga data sensitif pengguna dapat diakses pihak tidak berwenang.

    Aturan baru pemerintah Australia yang melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial merupakan turunan dari amandemen Online Safety Act yang disahkan pemerintah federal Australia pada 29 November 2024. 

    Aturan ini mewajibkan platform media sosial melakukan upaya yang dinilai memadai untuk menegakkan larangan, dengan risiko denda hingga 50 juta dolar Australia bagi perusahaan yang tidak mematuhi. 

    Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi dampak buruk media sosial terhadap anak, mengembalikan masa kecil mereka, serta memberi ketenangan bagi orang tua.

    Dorongan regulasi ini didukung berbagai faktor. Pada Mei 2024, pemerintah membentuk Joint Parliamentary Select Committee untuk menyelidiki dampak media sosial terhadap masyarakat. 

    Pada periode yang sama, News Corp bersama gerakan 36months mengampanyekan peningkatan batas usia minimum menjadi 16 tahun dengan mengaitkan penggunaan media sosial pada peningkatan masalah kesehatan mental remaja. 

    Kampanye tersebut mendapat dukungan luas dari orang tua, politisi, pendidik, tenaga kesehatan, serta ditandatangani lebih dari 127.000 pendukung. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari 140 akademisi domestik dan internasional serta sejumlah organisasi kesehatan mental yang menilai larangan usia terlalu simplistis dan membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih struktural. 

    Kelompok pegiat HAM juga menyatakan kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak anak atas akses informasi dan privasi. Meski demikian, larangan ini mendapat dukungan bipartisan. Survei pada November 2024 menunjukkan 77% publik Australia mendukung kebijakan tersebut. 

    Menariknya, laporan akhir komite parlemen di bulan yang sama tidak merekomendasikan larangan usia, namun pemerintah tetap meloloskan aturan tersebut secara cepat dengan ruang konsultasi publik terbatas. Kebijakan ini akan berlaku penuh pada akhir 2025.

  • Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara pada Kasus Korupsi Akuisisi PT JN

    Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara pada Kasus Korupsi Akuisisi PT JN

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor) telah memvonis eks Dirut PT ASDP Ira Puspadewi selama 4,5 tahun di kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN).

    Ketua Majelis Hakim, Sunoto menilai bahwa Ira dinilai telah berdalah dalam kasus rasuah tersebut sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ira Puspadewi oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan,” kata Sunoto membacakan amar putusannya, di PN Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Selain pidana badan, Ira divonis untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta. Namun, jika tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

    Sementara itu, hakim juga telah memvonis mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi.

    Harry dan Yusuf divonis 4 tahun penjara dengan masing-masing denda Rp250 juta.

    “Pidana penjara selama selama 4 tahun dan denda sebesar Rl250 juta dengan ketentuan apbila denda tersebut tidak dibayar akan berganti dengan pidana hubungan selama 3 bulan,” pungkasnya.

    Adapun, vonis Ira Cs ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta agar Ira divonis selama 8,5 tahun. Sementara, Yusuf dan Harry 8 tahun.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Ira bersama dengan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi telah didakwa merugikan negara Rp1,25 triliun dalam proses akuisisi PT JN itu.

  • Pohon Tumbang Timpa Atap Konstruksi MRT di Senayan, Tidak Ada Korban Jiwa

    Pohon Tumbang Timpa Atap Konstruksi MRT di Senayan, Tidak Ada Korban Jiwa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pohon tumbang kembali terjadi di Jakarta tepatnya di depan Kantor Departemen Luar Negeri atau dekat Bundaran Senayan, Kamis (20/11/2025). 

    Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengatakan tidak ada korban jiwa dalam tragedi itu dan hanya kerusakan atap MRT. 

    “Sejauh ini tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan materiil saja itu pohonnya mengenai pagar Deplu sama konstruksi dari MRT. Konstruksi dari atapnya MRT,” kata Robby, Kamis (20/11/2025).

    Robby menjelaskan satu mobil sedan yang terimbas hanya terkena ranting dari pohon tersebut sehingga tidak mengalami kerusakan fatal.

    “Iya tapi aman, mobilnya aman. hanya kena di ranting2 tapi aman, tidak ada korban jiwa gitu,” ujarnya.

    Melansir akun X TMC Polda Metro Jaya, pada pukul 11.02 WIB petugas dinas terkait mengevakuasi pohon tumbang. Sebab, selain merusak atap MRT, pohon menghalau jalur Bus Transjakarta.

    Polisi mengimbau agar pengendara hendak berhati hati saat melintas Bundaran Senayan arah Semanggi. Sebelumnya, pada Oktober 2025 pohon tumbang di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, mengakibatkan salah satu driver meninggal dunia.

    Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait tengah rutin memotong pohon-pohon yang berpotensi tumbang.

  • Dampak AI Terhadap Pertumbuhan dan Pekerjaan

    Dampak AI Terhadap Pertumbuhan dan Pekerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang mulai bereksperimen dengan AI (kecerdasan buatan) dan bagaimana teknologi ini mungkin bisa meningkatkan keuntungan mereka, perdebatan mengenai dampak bagi para pekerja semakin memanas.

    Di Amerika Serikat, kesenjangan yang tampak jelas antara valuasi pasar saham dan menurunnya total lowongan pekerjaan (yang bukan pertanian) sudah memicu narasi media tentang hilangnya lapangan kerja yang didorong oleh teknologi.     

    Hampir setiap minggu selalu ada berita tentang perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI untuk melakukan pekerjaan kerah putih, khususnya yang biasanya diisi oleh mereka yang baru lulus dan yang berada di jenjang karier yang lebih rendah.

    Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat AS pada awal bulan ini, AI dan otomasi bisa menghilangkan hampir 100 juta pekerjaan di AS pada satu dekade mendatang.

    Mereka yang menyuarakan ketakutan tersebut bahkan bisa merujuk ekonom terkemuka yang berargumentasi bahwa revolusi AI hanya akan mempunyai dampak moderat pada pertumbuhan produktivitas, tapi jelas akan berdampak negatif pada ketenagakerjaan, yang diakibatkan oleh otomasi banyak tugas dan pekerjaan.

    Kami tidak setuju dengan kedua pernyataan tersebut. Penelitian kami baru-baru ini menunjukkan bahwa situasinya jauh lebih rumit, dan tidak separah yang disiratkan oleh narasi-narasi pesimis ini. Sehubungan dengan pertumbuhan produktivitas, AI bisa beroperasi melalui dua saluran yang berbeda: otomasi tugas-tugas produksi barang dan jasa, dan otomasi tugas dalam produksi ide-ide baru.

    Ketika Erik Brynjolfsson dan rekan-rekan penulisnya meneliti dampak AI generatif pada agen-agen layanan pelanggan di perusahaan peranti lunak AS, mereka menemukan bahwa produktivitas di antara para pekerja yang memiliki akses ke asisten AI meningkat hampir 14% pada bulan pertama penggunaan, kemudian stabil di sekitar 25% lebih tinggi setelah tiga bulan.

    Penelitian lain menemukan peningkatan produktivitas yang serupa di antara beragam kelompok pekerja yang berbasis pengetahuan, dengan pekerja yang memiliki produktivitas rendah mengalami dampak awal yang paling kuat, sehingga mengurangi ketimpangan di dalam perusahaan.           

    Beralih dari tingkat mikro ke makro, dalam sebuah makalah tahun 2024, kami (Aghion dan Bunel) mempertimbangkan dua alternatif untuk memperkirakan dampak AI terhadap potensi pertumbuhan selama dua dekade mendatang. Pendekatan pertama menganalisis persamaan antara revolusi AI dan revolusi teknologi di masa lalu, sementara yang kedua mengikuti kerangka kerja berbasis tugas menurut Daron Acemoglu, yang kami pertimbangkan berdasarkan data yang tersedia dari penelitian-penelitian empiris yang ada.     

    Berdasarkan pendekatan pertama, kami memperkirakan bahwa revolusi AI akan meningkatkan agregat pertumbuhan produktivitas sebesar 0.8-1.3 poin persentase per tahun selama satu dekade mendatang.

    Demikian pula dengan formula berbasis tugas dari Acemoglu, tapi dengan pembacaan literatur empiris terbaru dari kami sendiri, kami memperkirakan bahwa AI akan meningkatkan agregat pertumbuhan produktivitas antara 0.07 hingga 1.24 poin persentase per tahun, dengan perkiraan median sebesar 0.68. Sebagai perbandingan, Acemoglu hanya memproyeksikan peningkatan sebesar 0.07 poin persentase.       

    Selain itu, median estimasi kami sebaiknya dilihat sebagai batas bawah, karena tidak memperhitungkan potensi AI untuk melakukan otomasi produksi ide-ide. Di sisi lain, estimasi kami tidak memperkirakan potensi hambatan pertumbuhan, terutama kurangnya persaingan di berbagai segmen rantai nilai AI, yang sudah dikuasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa revolusi digital.                               

    Bagaimana dampak AI terhadap ketenagakerjaan secara keseluruhan? Dalam sebuah penelitian data di tingkat perusahaan di Perancis yang dilakukan antara tahun 2018 dan 2020, kami menunjukkan bahwa adopsi AI berkorelasi positif dengan peningkatan total ketenagakerjaan dan penjualan di tingkat perusahaan.

    Temuan ini konsisten dengan studi terbaru tentang dampak otomasi di tingkat perusahaan terhadap permintaan tenaga kerja, dan hal ini mendukung pandangan bahwa adopsi AI mendorong peningkatan produktivitas dengan membantu perusahaan memperluas cakupan bisnis mereka.      

    Dampak produktivitas ini tampaknya lebih kuat dibandingkan potensi dampak penggantian AI (dimana AI mengambil alih tugas-tugas yang berkaitan dengan jenis pekerjaan dan pekerja tertentu, sehingga mengurangi permintaan tenaga kerja).

    Kami menemukan bahwa dampak AI terhadap permintaan tenaga kerja bersifat positif bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sering kali digolongkan sebagai rentan terhadap otomasi, seperti akuntansi, telemarketing, dan pekerjaan kesekretariatan. Memang benar bahwa meskipun beberapa penggunaan AI (seperti untuk keamanan digital) menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja, penggunaan lain (proses administrasi) cenderung mempunyai dampak negatif yang kecil.

    Tapi perbedaan-perbedaan ini tampaknya berasal dari berbagai penggunaan AI, dibandingkan dari karakteristik-karakteristik yang melekat pada pekerjaan-pekerjaan yang terkena dampak tersebut.     

    Secara keseluruhan, risiko utama bagi pekerja adalah mereka akan digantikan oleh pekerja di perusahaan lain yang menggunakan AI, dibandingkan digantikan langsung oleh AI. Memperlambat laju adopsi AI kemungkinan akan merugikan lapangan kerja domestik, karena banyak perusahaan yang akan berkompetisi secara internasional dengan perusahaan-perusahaan yang mengadopsi AI.   

    Meskipun interpretasi kami terhadap data menunjukkan bahwa AI bisa mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja, mewujudkan potensi ini memerlukan reformasi kebijakan yang tepat. Misalnya, kebijakan persaingan harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan raksasa yang mendominasi segmen atas rantai nilai tidak menghambat masuknya inovator-inovator baru.

    Penelitian kami sendiri menunjukkan bahwa mereka yang mengadopsi AI sebagian besar adalah perusahaan yang berukuran lebih besar dan lebih produktif dibandingkan mereka yang tidak mengadopsi AI, hal ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah berada di atas berada di posisi untuk menjadi pemenang terbesar dalam revolusi AI.     

    Untuk menghindari peningkatan konsentrasi pasar dan kekuatan pasar yang semakin mengakar, kita harus mendorong adopsi AI oleh perusahaan-perusahaan yang berukuran lebih kecil, yang bisa dicapai melalui kombinasi dari kebijakan persaingan dan kebijakan industri yang lebih sesuai yang meningkatkan akses terhadap data dan kekuatan komputasi.

    Untuk meningkatkan potensi ketenagakerjaan dari AI dan meminimalkan dampak-dampak negatif terhadap pekerja, maka akses yang luas terhadap pendidikan berkualitas tinggi, beserta program pelatihan dan kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif, akan menjadi sangat penting.        

    Revolusi teknologi berikutnya sudah mulai berlangsung. Masa depan negara-negara dan perekonomian akan bergantung pada kemauan dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan revolusi teknologi tersebut.              

  • Pendapatan Nvidia Tumbuh 62% Kuartal III/2025, Tembus Rp954,47 Triliun

    Pendapatan Nvidia Tumbuh 62% Kuartal III/2025, Tembus Rp954,47 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia meraih pendapatan US$57 miliar atau sekitar Rp954,47 triliun pada kuartal III/2025, naik 62% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Laba bersih berdasarkan laporan GAAP mencapai US$32 miliar atau sekitar Rp535,84 triliun, tumbuh 65% secara tahunan. Kinerja tersebut melampaui ekspektasi analis Wall Street.

    Lonjakan pendapatan terutama berasal dari bisnis pusat data yang menyumbang US$51,2 miliar atau sekitar Rp857,34 triliun, naik 25% dari kuartal sebelumnya dan meningkat 66% secara tahunan. Bisnis gaming menyumbang US$4,2 miliar atau sekitar Rp70,33 triliun, sedangkan sisanya berasal dari segmen visualisasi profesional dan otomotif.

    Chip GPU Blackwell yang diumumkan pada Maret dan kini menjadi produk unggulan mendorong peningkatan penjualan. CEO sekaligus pendiri Nvidia Jensen Huang menyebut penjualannya melebihi ekspektasi.

    “Penjualan Blackwell benar-benar luar biasa, dan GPU berbasis cloud sudah habis terjual,” kata Huang dikutip dari laman TechCrunch pada Kamis (20/11/2025).

    Dia menilai permintaan komputasi AI terus meningkat untuk pelatihan dan inferensi, serta ekosistem AI kini berkembang di berbagai negara dan industri.

    Sementara CFO Nvidia Colette Kress mengatakan pertumbuhan didorong percepatan komputasi, kemunculan model AI yang semakin kuat, serta aplikasi AI berbasis agen. Dia menyebut selama kuartal tersebut, Nvidia mengumumkan proyek infrastruktur dan pabrik AI dengan total kapasitas 5 juta GPU.

    Permintaan berasal dari berbagai sektor, mulai penyedia layanan cloud, lembaga pemerintah, perusahaan teknologi modern, hingga pusat superkomputer.

    Meski kuat di banyak lini, Nvidia mencatat kendala pada chip pusat data H20 yang hanya terkirim 50 juta unit akibat pembatasan penjualan ke China dan meningkatnya persaingan. Kress menyebut pesanan besar yang diantisipasi tidak terwujud karena tensi geopolitik.

    “Kami kecewa tidak bisa mengirim produk kompetitif dalam jumlah lebih besar ke China, namun tetap berkomitmen berdialog dengan pemerintah AS dan China,” ujarnya.

    Untuk kuartal IV, Nvidia memproyeksikan pendapatan US$65 miliar atau sekitar Rp1.088,43 triliun, mendorong saham perusahaan naik lebih dari 4% pada perdagangan setelah jam bursa.

  • Gerak Cepat Reformasi Polri Tersandung Pengesahan UU KUHAP

    Gerak Cepat Reformasi Polri Tersandung Pengesahan UU KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah untuk lakukan reformasi Polri tengah tersandung usai Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan.

    Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim yang dinamakan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 7 November 2025 melalui melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Tim tersebut dibentuk tak lain ditugaskan untuk membawa perubahan bagi wajah Polri yang belakangan citranya tidak terlalu positif.

    Namun, di tengah langkah memperbaiki citra Polri, pengesahan UU KUHAP baru dinilai justru bertolak belakang dengan langkah pembenahan lembaga penegak hukum tersebut.

    Pasalnya, sejumlah pihak menyoroti sejumlah pasal yang dinilai dapat membuat polisi justru semakin kuat dan sewenang-wenang.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah jika pasal-pasal yang dipersoalkan bakal membuat polisi menjadi semakin kuat tersebut tidak benar.

    Dia menyebut poster-poster yang diunggah di media sosial soal jika RKUHAP disahkan, aparat kepolisian dapat melakukan penyadapan, penyitaan, hingga penangkapan tanpa izin hakim adalah produk hoax.

    “Ada semacam poster di media sosial yang isinya tidak benar. Disebutkan kalau RKUHAP disahkan, polisi bisa melakukan (hal-hal tertentu) ke kamu tanpa izin hakim. Ini tidak benar sama sekali,” tegas Habiburokhman.

    Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi Undang-Undang yang menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman.

    Pernyataan itu dia sampaikan saat menyampaikan pandangan pemerintah atas pengesahan RUU tersebut, Senin (18/11/2025), di Kompleks Parlemen.

    “Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi III DPR RI yang terhormat,” kata Supratman.

    Menurutnya, KUHAP menjadi tonggak kemandirian hukum bangsa Indonesia, serta menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    Penjelasan dalam KUHAP dinilai relevan dengan perkembangan zaman saat ini dan dinamika sosial masyarakat. Menurutnya, pembaharuan KUHAP juga mampu membantu mengatasi kejahatan lintas negara, kejahatan siber, hingga meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

    “RUU KUHAP memuat sejumlah pembaharuan mendasar yang disusun untuk menyesuaikan sistem hukum acara pidana dalam perkembangan zaman,” ujarnya.

    Kontradiksi Reformasi Polri

    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai alih-alih melakukan reformasi kepolisian, pemerintah bersama DPR justru tengah merancang dan mempercepat proses pengesahan produk legislasi, yakni KUHAP yang akan memperkuat monopoli kewenangan dan diskresi kepolisian sehingga semakin menjadikannya lembaga superpower.

    Sementara mekanisme check and balances atau pengawasan terhadap kepolisian kian diperlemah. Situasi ini justru berlangsung belum lama berselang pasca komite yang bertujuan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kepolisian ini ditetapkan.

    Dalam laporannya disebutkan, kegagalan praktik penangkapan pelaku yang profesional dan akuntabel serta gagalnya upaya reformasi kepolisian selama ini, tidak dapat dilepaskan dari kegagalan dalam mengatur kewenangan kepolisian dan mendesain mekanisme pengawasan terhadap kepolisian yang selama ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Dengan ketentuan KUHAP sebelumnya, berbagai kasus penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus, kriminalisasi, penyalahgunaan kewenangan, penelantaran perkara, hingga diskriminasi dalam penegakan hukum kerap terjadi dan dilakukan oleh kepolisian menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya dalam penegakan hukum, hal mana kerap dipotret dalam berbagai catatan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara independen.

    “Sementara dengan Rancangan KUHAP saat ini justru memperkuat kendali dan monopoli kewenangan serta memperluas diskresi polisi, justru akan melanggengkan berbagai praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power), kegagalan penegakan hukum, hingga praktik impunitas oleh kepolisian,” tulis laporan tersebut.