Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Beda dengan Asabri, Ini Alasan Uang Rp883 miliar Kasus Taspen Tidak Masuk Kas Negara

    Beda dengan Asabri, Ini Alasan Uang Rp883 miliar Kasus Taspen Tidak Masuk Kas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif kepada PT Taspen sebesar Rp883 miliar. 

    Perlu diketahui, korupsi dilakukan oleh eks Dirut PT Taspen Antonius N.S Kosasih pada tahun anggaran 2019 yang saat ini ditetapkan terdakwa. Sehingga terjadi di periode yang berbeda. Kosasih melakukan investasi fiktif ke PT Insight Investments Management (PT IIM) yang turut menyeret Dirut PT IIM, Ekiawan Heri Primaryanto.

    Adapun Rp883 miliar berasal dari Ekiawan dari total kerugian negara Rp1 triliun. Sisanya masih menunggu status inkrah dari Kosasih yang saat ini mengajukan banding.

    Lantas mengapa uang tersebut tidak diberikan ke kas negara?

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan bahwa uang tersebut diberikan ke PT Taspen dan terhitung masuk ke negara.

    “Putusannya dirampas untuk negara cq Taspen persero dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Terhadap putusan aquo Jaksa telah melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan kembali atau redemption untuk mendapatkan net asset value atau nilai aktiva bersih sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 12 November 2025,” ujar Asep, Kamis (20/11/2025).

    Cq sendiri bermakna bahwa suatu arahan dalam surat ditujukan untuk pihak tertentu melalui perantara atau struktur kepengurusan yang tepat. Sehingga dalam hal ini, negara memberikan penunjukan pelimpahan rampasan negara harus diterima oleh PT Taspen.

    Pelimpahan uang ke PT Taspen dari Ekiawan karena status perkara hukum telah inkrah atau tetap. Lalu kerugian negara telah sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/XXI/04/2025 tanggal 22 April 2025.

    Penyerahan uang dilakukan pada tanggal 20 November 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Selain itu KPK juga mengembalikan 6 unit efek pada 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen.

    Kepada publik, KPK menyerahkan secara simbolis Rp300 miliar dari Rp883 miliar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk 

    membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000.

    Sedangkan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara. 

  • Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 10,5% di 27 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 10,5% di 27 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik sekitar 6,5% hingga 10,5%. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5% sesuai tuntutan buruh?

    Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 6,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

    Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Belanja Pemerintah Lambat: Baru Terserap 70,6%, MBG Masih di Bawah 60%

    Belanja Pemerintah Lambat: Baru Terserap 70,6%, MBG Masih di Bawah 60%

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun. 

    Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024. 

    Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025. 

    Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik. 

    Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook. 

    Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif. 

    “Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember,” papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025). 

    Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track. 

    Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

    Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya. 

    “Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia,” pungkasnya.

    Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%). 

    “Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB,” terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama. 

  • Danantara Guyur SPPG Makan Siang Gratis Prabowo Kredit Khusus

    Danantara Guyur SPPG Makan Siang Gratis Prabowo Kredit Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM resmi menyalurkan pembiayaan khusus untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan siang gratis (MBG). 

    Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (20/11/2025), guna mempercepat dan memperluas akses layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa program MBG merupakan fondasi penting bagi kualitas generasi mendatang. Untuk itu, diperlukan dukungan pembiayaan yang terstruktur dan akuntabel.

    “Melalui dukungan pembiayaan yang terstruktur dan akuntabel, Danantara Indonesia berkomitmen memperkuat ekosistem layanan gizi nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rosan dalam siaran pers.

    Sebagai pengelola investasi dan aset negara, Danantara mendukung program MBG dengan menyediakan skema pembiayaan yang terarah dan dapat diakses pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan SPPG. 

    Melalui akses kredit dengan syarat yang seragam di seluruh perbankan pelat merah, proses pembangunan SPPG dinilai dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan menghasilkan layanan gizi yang lebih konsisten. 

    Menurut Rosan, kolaborasi ini mencerminkan sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program MBG memiliki infrastruktur pendukung yang kuat. 

    “Skema pembiayaan yang disepakati hari ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dan dilakukan oleh tim yang profesional,” pungkasnya. 

    Dia menambahkan, dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inklusif, percepatan pembangunan SPPG dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan mutu layanan gizi, serta memberikan dampak bagi kualitas hidup. 

    Dari perspektif ketahanan gizi nasional, pembangunan SPPG disebut menjadi aspek krusial untuk memastikan layanan gizi dapat disalurkan secara rutin.

    Selain itu, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai titik distribusi makanan bergizi, tetapi juga sebagai pusat edukasi keluarga mengenai pola makan sehat serta membangun fundamental manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan inovatif.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa ketersediaan SPPG yang memadai adalah kunci keberhasilan program MBG. 

    “Kolaborasi dengan Danantara Indonesia akan memperkuat kemampuan kami untuk memperluas jangkauan layanan gizi secara terukur dan berkualitas di seluruh daerah,” ucap Dadan Hindayana. 

    Danantara Indonesia dan BGN meyakini bahwa kepastian skema pembiayaan ini akan mendukung percepatan pembangunan SPPG, serta memperkuat upaya peningkatan layanan gizi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

    —

    Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

     

  • Prabowo Siapkan Rp5 Triliun Bangun Gudang dan RMU, Serap Gabah Mulai Februari

    Prabowo Siapkan Rp5 Triliun Bangun Gudang dan RMU, Serap Gabah Mulai Februari

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen untuk mendukung penyerapan gabah dan beras nasional.

    Hal itu disampaikan Amran usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

    Menanggapi rencana pembangunan 50 gudang oleh Bulog, Amran menegaskan bahwa persiapan telah berjalan.

    “Nah sekarang itu benar. Kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog. Akan membangun RMU besar. Kemudian gudang. Di seluruh Indonesia anggarannya Rp5 triliun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan agar seluruh kesiapan penyerapan gabah dan beras tuntas sebelum Februari 2026.

    “Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah dan beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta. Karena hitungan kami, estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton,” kata Amran.

    Menurutnya, stok akhir tahun tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Upaya penyerapan tambahan pada Februari nanti membuat kebutuhan gudang meningkat.

    Amran menegaskan kebutuhan ruang penyimpanan sudah mendesak.

    “Karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran Rp5 triliun,” lanjutnya.

    Saat ditanya mengenai sumber pendanaan, Amran memastikan proyek tersebut menggunakan dana negara.

    “Dari APBN,” tegasnya singkat.

  • Mentan Lapor ke Prabowo: RI Bakal Bangun Pabrik Pakan Senilai Rp20 Triliun

    Mentan Lapor ke Prabowo: RI Bakal Bangun Pabrik Pakan Senilai Rp20 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan serangkaian capaian dan rencana besar sektor pangan nasional usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025).

    Amran mengungkapkan salah satu rencana yang bakal dilakukan pemerintah di sektor pangan ialah mendorong sektor hulu peternakan rakyat dengan membangun pabrik pakan.

    “Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya. Kami ingin membangun pabrik pakan,” kata Amran di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (20/11/2025).

    Amran menjelaskan bahwa pemerintah akan memproduksi DOC, menstabilkan harga pakan, vaksin, dan obat-obatan untuk 3,7 juta peternak di Indonesia.

    “Kami ingin memproduksi DOC. Untuk rakyat. Agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil. Obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita. Kita harus jaga mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan pemerintah menyiapkan kebijakan harga untuk melindungi peternak.

    “Kemudian kabar baik. Kita siapkan HPP. HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan. Harga pokok penjualan (HPP). Peternakan juga telur. Kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi.”

    Untuk itu, pemerintah akan membangun pabrik pakan dalam dua tahap besar. Pertama adalah 12 daerah 12 titik pabrik pakan. Kemudian tahap kedua adalah 18 titik dengan anggaran Rp20 triliun.

    “Sekali lagi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil,” tandas Amran.

  • Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Industri Waswas Permintaan Baterai EV Berbasis Nikel Cuma 20% di 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkap kekhawatiran terkait permintaan nikel yang rendah untuk baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tengah kondisi oversupply produksi smelter. 

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, permintaan nikel untuk baterai sempat meningkat 10% pada 2020-2022. Namun, pertumbuhan permintaannya turun 1% per tahun sejak 2 tahun terakhir ini. 

    “Jadi perkiraan kami bahkan di tahun 2030 itu kebutuhan nikel untuk baterai tidak lebih dari 20% saja. Itu mungkin nantinya akan menjadi tantangan dan bahan diskusi dengan pemerintah terkait produk MHP kita ke depannya,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Produk nikel MHP atau mixed hydroxide precipitate merupakan bahan baku krusial dalam rantai pasok produksi baterai EV. MHP umumnya diproduksi dari hasil pengolahan nikel kadar rendah melalui teknologi high pressure acid leaching (HPAL). 

    Adapun, saat ini terdapat tiga smelter HPAL di Indonesia yang telah beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 445.000 ton per tahun. Arif memproyeksi akan ada tambahan produk MHP sebanyak 30.000 ton dalam waktu dekat. 

    Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, smelter HPAL tumbuh ekspansif di mana saat ini terdapat 22 fasilitas pemurnian yang tengah dalam tahap konstruksi. Dengan proyek tersebut, pada 2027, akan ada tambahan mencapai 450.000 ton atau dua kali lipat dari kapasitas saat ini. 

    “Jadi penambahannya kurang lebih dua kali lipat sehingga di akhir tahun 2027 ini perkiraan produk MHP yang akan dihasilkan oleh Indonesia itu sekitar 940.000,” tuturnya. 

    Sementara itu, produksi nikel dari smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) mencapai 2,5 juta ton dari total 170-an perusahaan smelter di Indonesia. 

    Di sisi lain, industri nikel juga menghadapi tantangan di mana adanya ketergantungan pada sektor stainless steel sebagai penyerap utama nikel. Terlebih, terdapat persaingan dengan teknologi baterai non-nikel atau lithium ferro-phosphate (LFP). 

    “Kemudian pertumbuhan ekonomi juga perang di Timur Tengah, kemudian Rusia-Ukraina dan lain sebagainya mengakibatkan permintaan nikel dunia menurun hingga terjadi oversupply dan tekanan harga,” pungkasnya. 

  • Produksi Rokok Melesat, Tembus 35 Miliar Batang Oktober 2025!

    Produksi Rokok Melesat, Tembus 35 Miliar Batang Oktober 2025!

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi hasil tembakau atau rokok sampai dengan Oktober 2025 mencapai 258,4 miliar batang. Realisasinya meningkat apabila dibandingkan dengan produksi tahun ini sampai dengan September 2025 (year-to-date/ytd) yaitu 223 miliar batang. 

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025). 

    Apabila dibandingkan dengan produksi secara (ytd) September 2025, maka produksi rokok Oktober 2025 mencapai 35 miliar batang. Produksi rokok bulan lalu itu turut menyumbang ke penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN Oktober 2025. 

    Suahasil memaparkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun atau tumbuh 7,6% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 80,3% dari outlook laporan semester I/2025. 

    Pemasukan kepabenan dan cukai itu terbesar berasal dari penerimaan cukai, yakni Rp184,2 triliun. Realisasi itu tumbuh 5,7% (yoy) dan sudah mencapai 75,4% dari target APBN. 

    “Secara penerimaan dia lebih tinggi dari tahun lalu 5,7% (yoy) namun kami lihat bahwa produksi hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu. Jadi, tahun ini sudah diproduksi 258,4 miliar batang atau 2,8% di bawah tahun lalu,” terang Suahasil di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025). 

    Bersamaan dengan produksi rokok yang tinggi, lanjutnya, otoritas juga terus mendorong penindakan rokok ilegal. Sampai dengan Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu serta instansi terkait telah melakukan 15.845 penindakan terhadap rokok ilegal dengan total 954 juta batang. 

    Pertumbuhan jumlah rokok ilegal yang ditindak pun melambung tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 40,9% (yoy). Dia menyatakan pihaknya bakal memperkuat penindakan melalui Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang lain. 

    “Kami bandingkan dengan estimasi rokok ilegal yang ada di luar ini masih sangat di bawah karena estimasi rokok ilegal setidaknya 7-10% rokok ilegal beredar di pasar,” terang Suahasil, yang menjabat Wamenkeu sejak 2020 itu. 

    Di sisi lain, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp24 triliun. Kendati memberikan sumbangsih terkecil dibandingkan cukai dan bea masuk, penerimaan dari tarif ekspor itu tumbuh tertinggi hingga 69,2% (yoy). 

    Suahasil menyebut kenaikan itu berkat harga sawit atau CPO yang naik, kendati adanya fluktuasi, disertai oleh peningkatan volume ekspor. Kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang direstui Kementerian ESDM untuk sementara waktu ini juga disebut menyumbang penerimaan kepabenan.

    Sementara itu, penerimaan dari bea masuk adalah Rp41 triliun atau terkontraksi hingga 4,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 77,5% dari target APBN. 

    “Pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisiasi free trade agreement [perdagangan bebas],” pungkasnya. 

  • Tingkatkan Tata Kelola Nikel, IMI Sebut Empat Faktor Kunci

    Tingkatkan Tata Kelola Nikel, IMI Sebut Empat Faktor Kunci

    Bisnis.com, JAKARTA – Tata kelola pertambangan menjadi tulang punggung dari keberlangsungan industri, termasuk dalam upaya penghiliran sektor nikel. 

    Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif menerangkan poin utama dalam melakukan transformasi pertambangan nikel Indonesia, yakni tata kelola pertambangan nikel. 

    Pertama, terkait data penemuan dan pengembangan pertmabangan. Menurutnya, informasi yang diterbitkan pemerintah harus bisa memberi kepastian bagi pemodal yang akan mengucurkan investasinya. 

    Kedua, penerimaan negara didapatkan dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan mempersempit ruang korupsi.

    Ketiga, untuk meningkatkan daya saing hilirisasi nikel, Indonesia juga perlu mendorong pengembangan teknologi manufaktur di dalam negeri. Pasalnya, sejauh ini sektor nikel masih banyak ‘tergantung’ teknologi dari China. 

    “Kalau pemerintah punya kemauan untuk mengembangkan teknologi dan punya manufacturing di pengolahan smelter untuk hilirisasi, terapkan seperti proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Saya yakin (penghiliran) itu berhasil,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk Hilirisasi Nikel: Menyeimbangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan Industri, Kamis (20/11/2025).

    Keempat, Irwandi juga menyebut pembentukan aset ini harus melalui investasi domestik. Dia menyoroti bagaimana teknologi permesinan yang dipakai pelaku industri pertambangan dan smelter merupakan produk asing, sehingga membuat kucuran dana banyak keluar untuk hal ini.

    Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan return of investment (ROI) yang lebih besar. 

    Di sisi lain, Komisaris PT Antam Tbk ini juga menekankan pentingnya penerapan good mining dalam tata kelola pertambangan. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan efisien, aman, dan secara bersamaan meminimalisir dampak lingkungan.

    Irwandy memperkenalkan konsep good mining dengan tiga lapisan atau yang dirinya sebut lingkaran yang saling tumpang tindih. Tiga lingkaran dalam praktik good mining ini mencakup tahap pertambangan, lingkungan hidup, konservasi sumber daya, hingga evaluasi.

    “Kalau itu semua dilakukan baru bisa dikatakan menerapkan good mining. Sepertinya perusahaan menengah ke atas, sebagian besar sudah menerapkan. Tetapi harus dipertanyakan pertambangan menengah ke bawah atau yang kecil,” katanya.

    Praktik ini juga seiring dengan pentingnya implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG). Penerapan ESG bisa mendorong investor untuk menanamkan modal sekaligus melawan stigma nikel kotor. 

    Apalagi, Indonesia sendiri sudah berkomitmen mewujudkan transisi energi menuju yang lebih bersih, minim emisi, serta ramah lingkungan. Ditambah, untuk meningkatkan daya saing di tingkat global, Indonesia harus mengikuti standar United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). 

    Dalam pendekatan SDGs, terdapat 17 isu dan beberapa di antaranya berdampak langsung terhadap pertambangan, seperti energi bersih dan terjangkau, serta air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk hal ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. 

    Irwandy menjelaskan hampir 90% PLTU batu bara digunakan untuk menyokong smelter nasional. Artinya, 1 ton nikel yang dihasilkan dari bijih nikel itu membutuhkan 2–3 ton batu bara. Di sisi lain, RI butuh sekitar 20 ribu megawatt (MW) untuk menghidupkan seluruh smelter di Indonesia.

    “Kemudian yang beroperasi membutuhkan sekarang hampir 8.000 MW. PLN menyediakan, kalau jadi semua sekitar 20.000 MW, itu kurang lebih lebih 14.000 MW dan kebutuhan listrik untuk smelter yang ada sekarang dari PLN itu sekitar 6.000 MW,” rincinya.

    Berdasarkan, kalkulasi tersebut, dia memperingatkan emisi yang dihasilkan bisa mencapai lebih dari 20 juta ton. “Bagaimana kita (bisa) menuju energi bersih? Ini juga jadi satu tantangan berat buat kita,” pungkasnya.

  • Prabowo dan Dasco Bertemu 4 Mata, Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Layanan Haji 2026

    Prabowo dan Dasco Bertemu 4 Mata, Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Layanan Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad guna membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kami (20/11/2025)

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu bersama Dasco membahas berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek online (ojol).

    “Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” tulis Teddy dikutip melalui akun instagram @sekretariat.kabinet.

    Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

    Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” tandas Teddy.