Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kekurangan sekitar lima kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang bakal dihadapi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memenuhi kebutuhan domestik tahun depan, seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. 

    Antisipasi itu setidaknya dapat dilakukan melalui perencanaan dan manajemen portofolio energi yang lebih adaptif.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, ketersediaan LNG di pasar global sejatinya masih cukup banyak, terutama di pasar spot. Namun, kemampuan PGN untuk memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kecocokan harga dengan struktur biaya korporasi.

    “Pasar spot LNG banyak, tinggal harganya masuk apa tidak dalam struktur harga gas PGN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, situasi shortfall seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa PGN perlu melakukan reformasi internal. Perusahaan dianggap harus lebih efisien, gesit, dan mampu melakukan proyeksi kebutuhan (forecasting) yang lebih presisi agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “PGN harus mereformasi diri agar efisien dan lincah dalam mengantisipasi forecasting gas ke depan,” tegasnya.

    Di samping itu, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga menekankan perlunya langkah lebih agresif dari pemerintah dan PGN dalam membangun infrastruktur gas nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur gas harus dilakukan secara menyeluruh,mulai dari hulu hingga hilir.

    Hadi menyebut, pembangunan Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung atau FSRU, terminal gas, jaringan pipa transmisi dan distribusi, hingga infrastruktur virtual pipeline harus dilakukan secara masif untuk memperkuat ketahanan suplai.

    “Pemerintah dan PGN harus segera membangun infrastruktur gas yang masif dan agresif,” katanya.

    Lebih lanjut, Hadi menilai bahwa pasokan gas domestik sejatinya masih luas untuk digarap. Sejumlah sumber seperti Bontang, Tangguh Train 3, Kasuri, Indonesia Deepwater Development (IDD), Geng North, Masela, hingga Andaman dapat menjadi penopang utama.

    “Gas bisa diambil dari Bontang, Tangguh III, Kasuri, IDD, Geng North, Masela, dan Andaman,” ujarnya.

    Adapun jika pasokan domestik belum mencukupi, opsi impor LNG dari pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah masih terbuka lebar.

    Hadi berpendapat, jika seluruh langkah strategis tersebut telah dijalankan sejak beberapa tahun lalu, kondisi kekurangan pasokan LNG seperti yang dihadapi PGN untuk tahun depan tidak perlu terjadi.

    “Kalau itu semua dilaksanakan sejak dulu, seharusnya tidak perlu ada shortfall gas,” ujarnya.

    Kondisi kekurangan LNG untuk PGN pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Dia menyebut, kebutuhan LNG sebanyak 19 kargo untuk tahun depan. Hingga saat ini, perusahaan telah mengamankan 14 kargo LNG. 

    Dia mengatakan, masih terdapat kekurangan lima kargo LNG yang masih dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.  

    “Alhamdulillah, saat ini kita sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan juga SKK Migas yang telah memberikan alokasi-alokasi gas,” kata Arief.

    Dalam hal ini, pihaknya mengaku mendapatkan dukungan pemerintah untuk dapat memperhatikan affordability to pay atau keterjangkauan bayar bagi pelanggan PGN, utamanya industri. 

    Dengan demikian, PGN mengharapkan dukungan dari sisi ketersediaan volume atau pasokan dan dari sisi harga yang dapat diserap oleh para pelanggan.  

    “Yaitu harga yang kompetitif sehingga PGN dapat men-support secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Arief mengungkap bahwa saat ini PGN telah mengelola 95% dari keseluruhan infrastruktur gas di Indonesia. Terkait pengembangan infrastruktur gas, dia menyebut, PGN butuh dukungan khusus dalam revisi Undang-Undang Migas yang tengah digodok DPR.  

    “Yaitu yang terkait dengan bahwa infrastruktur ini harus dibangun secara terintegrasi dan juga selaras agar terjadi efisiensi dan juga efektivitas dari sisi pembangunannya maupun juga dari sisi utilisasinya,” pungkasnya. 

  • Apple Dikabarkan Bersiap Ditinggalkan Tim Cook Tahun Depan

    Apple Dikabarkan Bersiap Ditinggalkan Tim Cook Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple dikabarkan mulai serius mengurus kepergian Tim Cook sebagai CEO mereka pada tahun depan.

    Dewan direksi dan eksekutif senior perusahaan disebut tengah mempersiapkan kemungkinan Tim Cook mengundurkan diri sebagai CEO paling cepat awal tahun depan.

    Hal ini akan terjadi setelah laporan pendapatan Apple pada akhir Januari, memberikan waktu bagi tim kepemimpinan baru untuk menyesuaikan diri dengan peran mereka sebelum acara besar Apple seperti Worldwide Developers Conference pada bulan Juni.

    Cook yang berusia 65 tahun telah menjabat sebagai CEO Apple sejak Steve Jobs mengundurkan diri pada tahun 2011.

    Di bawah kepemimpinannya, Apple telah berkembang dari kapitalisasi pasar $350 miliar menjadi $4 triliun, meskipun perusahaan tersebut tampaknya kesulitan menemukan arah yang tepat dalam pengembangan AI.

    Melansir TechCrunch, laporan FT mengatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan akhir mengenai pengganti Cook atau waktu kepergiannya.

    Namun, wakil presiden senior bidang rekayasa perangkat keras Apple, John Ternus, dilaporkan akan menjadi kandidat kuat untuk menjadi CEO menggantikan Cook.

  • Bareskrim Bongkar Kasus Pinjol Ilegal dari 2 Aplikasi, Korban Capai 400 Orang

    Bareskrim Bongkar Kasus Pinjol Ilegal dari 2 Aplikasi, Korban Capai 400 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah membongkar kasus pinjaman online (pinjol) ilegal melalui dua aplikasi Dompet Seleberiti dan Pinjaman Lancar.

    Wadirtipidsiber Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmadi mengatakan kasus ini terungkap setelah korban berinisial HFS melaporkan serangkaian ancaman, pemerasan, dan penyebaran data terkait pinjol ini. Padahal, korban sudah melunasi pinjamannya.

    Setelah didalami, Bareskrim mendapati total ada 400 korban yang telah teridentifikasi menjadi sasaran jaringan pinjol ilegal ini. Adapun, dalam perkara ini penyidik telah menetapkan tujuh tersangka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, telah diidentifikasi bahwa secara keseluruhan terdapat 400 nasabah yang menjadi korban dari kedua aplikasi pinjol ilegal tersebut,” ujar Andri di Bareskrim, Kamis (20/11/2025).

    Dia menjelaskan tersangka ini dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama yakni merupakan tim penagihan berinisial NEL alias JO, SB, RP dan STK. Sementara, klaster kedua terkait pembiayaan berinisial IJ, AB, ADS dari PT Odeo Teknologi Indonesia.

    Jaringan pinjol ilegal ini diduga telah memberikan teror melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial, bahkan sebagian korban dikirimi foto manipulasi berkonten pornografi untuk tujuan pemerasan.

    “Pinjol ilegal mengambil seluruh data pengguna dari ponsel, mengenakan bunga tidak wajar, lalu melakukan penagihan dengan ancaman dan penyebaran data pribadi. Ini adalah kejahatan yang sangat serius dan meresahkan,” Imbuhnya.

    Dalam perkara ini, penyidik juga telah memblokir dan menyita dana Rp14,28 miliar yang terkait dengan kegiatan pinjol ilegal tersebut. Adapun, kata Andri, penyidik masih memburu tersangka WNA yang berperan sebagai pengembang aplikasi LZ dan Sila.

    “Pinjol legal diawasi OJK, melindungi data pribadi, serta memiliki mekanisme penagihan yang sesuai aturan. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak terjerat layanan ilegal yang memanfaatkan data pribadi untuk pemerasan,” pungkasnya.

  • Pengumuman UMP 2026 Batal, Masih Menunggu Hilal Istana?

    Pengumuman UMP 2026 Batal, Masih Menunggu Hilal Istana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya, yakni besok 21 November 2025. Pemerintah masih merumuskan peraturannya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman UMP 2026 pada PP sebelumnya.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

    Harapannya, alfa dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masing-masing provinsi atau kabupaten/kota, sehingga tercipta kenaikan upah yang lebih adil.

    Sementara itu, Indah Anggoro Putri selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker berujar bahwa putusan MK mengamanatkan penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Menurut Indah, dalam PP No. 51/2023, alfa ditentukan sebesar 0,1 hingga 0,3 dan hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap perumbuhan ekonomi. Setelah adanya putusan Mahkamah, maka definisi alfa itu harus diperluas dengan perhitungan KHL.

    Di samping itu, dia memastikan bahwa variabel lain yakni pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap diperhitungkan dalam formula UMP 2026.

    “Sekarang kita mempertimbangkan ada perluasan alfa sebagaimana amanat MK. Tidak lagi 0,1 sampai 0,3, naik sedikit,” kata Indah kepada wartawan.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyoroti berulangnya proses pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu, tak terkecuali pada tahun ini.

    “Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis.

    Dia juga menyinggung ketidakpastian yang timbul bagi dunia usaha akibat pengumuman besaran UMP yang mundur. Menurut Bob, kenaikan upah minimum tiap tahun semestinya lebih terukur, seiring implikasinya terhadap perencanaan keuangan perusahaan.

    “Upah minimum harusnya bisa diprediksi hingga 5 tahun ke depan, supaya perusahaan bisa menghitung biaya dan bikin kontrak-kontrak dengan bujet jangka panjang,” terangnya.

    Dirinya lantas menyebut pemerintah telah menyosialisasikan formula kenaikan UMP 2026, tetapi muncul beragam persoalan dari sudut pandang pengusaha.

    Salah satunya berkaitan dengan penentuan alfa alias indeks tertentu dan ketimpangan pertumbuhan antarsektor industri. Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel.

    “Namun, industri lainnya tidak seperti itu, bahkan ada yang minus pertumbuhannya. Nah, bagaimana mau menghitung alfa dikali pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Demo buruh

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyampaikan bahwa pihaknya belum mendengar pokok pikiran dari rancangan PP tersebut. Namun, pihaknya memandang keterlambatan pengumuman UMP akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga buruh berancang-ancang mengambil sikap.

    “Harusnya kan sekarang [UMP diumumkan]. Kami ada rencana mau turun ke jalan, kami juga menghargai teman-teman lain bahwa mereka akan turun ke jalan,” kata Elly kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Terkait kenaikan UMP 2026 yang tidak lagi satu angka, dia menyampaikan bahwa tuntutan yang diajukan buruh di daerah-daerah memang beragam, kendati wakil KSBSI di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) mengajukan angka 8,3%.

    Dia berharap agar pemerintah tetap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 bahwa perumusan UMP harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

    Elly lantas mengungkapkan kemungkinan adanya penolakan dari pengusaha apabila besaran kenaikan UMP 2026 dinilai tinggi, yang dapat berdampak terhadap status kerja buruh.

    “Jangan juga itu [kenaikan UMP] nanti jadi alasan-alasan untuk menutup perusahaan-perusahaan, terutama yang di padat karya,” ujar Elly.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa kenaikan upah satu angka hanya akan menandakan bahwa pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap pekerja di daerah dengan upah minimum rendah.

    Menurutnya, hal tersebut juga berlaku untuk pengusaha, mengingat biaya produksi yang berbeda antardaerah apabila kenaikan UMP tak memperhatikan kesenjangan yang ada.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong penerapan upah minimum yang berkeadilan dengan cara tidak memukul rata kenaikan UMP di seluruh Indonesia.

    “Yang upahnya masih rendah harus dinaikkan lebih signifikan daripada dari upah minyak sudah tinggi. Kami akan suarakan itu terus,” kata Ristadi kepada Bisnis.

    Bocoran Formula … 

  • Ruas Tol Sinaksak-Simpang Panei Siap Beroperasi untuk Nataru 2025/2026

    Ruas Tol Sinaksak-Simpang Panei Siap Beroperasi untuk Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, MEDAN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat) mengumumkan rencana operasi segmen Tol Sinaksak – Simpang Panei pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    Direktur Utama PT Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan salah satu segmen dalam Seksi 4 Kutepat (Dolok Merawan – Pematang Siantar) tersebut telah menuntaskan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) untuk memastikan kesiapan jalan tol melayani masyarakat.

    Pelaksanaan ULF merupakan tahap penting sebelum ruas tol dapat beroperasi secara penuh.

    “Seluruh rangkaian ULF telah selesai dilaksanakan, saat ini kami tengah berupaya untuk evaluasi minor yang terdapat di lapangan,” kata Dindin dalam keterangan resmi, Kamis (20/11/2025).

    Adapun kegiatan ULF terhadap ruas tol Kutepat Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar segmen Sinaksak-Simpang Panei dilaksanakan selama tiga hari yakni mulai Senin (17/11) hingga Rabu (19/11). 

    Dindin mengatakan ULF melibatkan sejumlah instansi baik pusat maupun daerah, seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Direktorat Jalan Bebas Hambatan Subdirektorat Keselamatan Keamanan Jalan Jembatan Bina Teknik (KKJJ) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatra Utara.

    Rangkaian kegiatan ULF antara lain dengan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan teknis dan pengoperasian serta pemeriksaan administratif oleh masing-masing lembaga terkait. Sedangkan lingkup pemeriksaan pada ruas tol ini berada pada jalur A dan B km 131+078 sampai dengan km 143+400. 

    Setelah rangkaian pengujian lapangan dan pengecekan visual dilaksanakan, lanjutnya, dilakukan pembahasan terkait hasil pemeriksaan teknis dari setiap sub tim pada Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Rabu (19/11/2025).

    “Kami optimis semua proses ini dapat terlewati dengan baik, sehingga Sertifikat Laik Operasi (SLO) dapat segera terbit, dan ruas tol Sinaksak – Simpang Panei dapat segera beroperasi pada momen Nataru 2025/2026 mendatang,” ujar Dindin.

    Kepala Sub Direktorat PJBH Fahmi Aldiamar menuturkan bahwa ruas tol Sinaksak – Simpang Panei berpotensi menjadi salah satu segmen yang cukup penting karena memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan akses antar wilayah.

    Segmen Sinaksak – Simpang diketahui memiliki panjang 13 kilometer. Beroperasinya segmen ini ditarget dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Pematang Siantar, kota terbesar kedua di Sumatra Utara terutama pada momen libur panjang dan akhir pekan. 

    Di sisi lain, pengoperasian segmen Sinaksak-Simpang Panei diproyeksikan dapat meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan memangkas waktu tempuh dari Medan menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, dari sebelumnya sekitar enam jam menjadi hanya dua jam.

    “Kami berharap dengan segera beroperasinya segmen tol Sinaksak – Simpang Panei ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada pengguna jalan mengingat perannya yang signifikan dalam memperkuat dan menghubungkan berbagai kawasan strategis termasuk kawasan wisata Danau Toba,” ujar Fahmi.

    Petugas PT Hamawas tengah melakukan pemeriksaan marka jalan dalam rangkaian kegiatan uji laik fungsi (ULF) terhadap segmen Sinaksak-Simpang Panei dalam ruas Tol Kutepat jelang target pengoperasian segmen dalam Seksi 4 Kutepat, Dolok Merawan-Pematang Siantar ini pada momen Natal dan Tahun Baru 2025/2026 mendatang.

  • 21 Orang Telah Didakwa dalam Peristiwa Demo Ricuh Akhir Agustus 2025

    21 Orang Telah Didakwa dalam Peristiwa Demo Ricuh Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah mendakwa 21 tersangka dalam peristiwa aksi unjuk rasa berujung kericuhan pada akhir Agustus 2025.

    Surat dakwaan 21 tersangka ini dibacakan di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (20/11/2025). Jaksa menjelaskan perkara ini bermula adanya aksi unjuk rasa terkait DPR pada (29/8/2025).

    Sekira 16.30 WIB, para pendemo dan terdakwa sudah membaur. Jumlah massa kala itu telah memadati lokasi hingga menutup akses kendaraan di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Adapun, sejumlah terdakwa ini mengetahui demo ini melalui media sosial, WhatsApp Group hingga pemberitaan di media massa. Setelah itu, terdakwa berdatangan.

    Saat demonstrasi mulai ricuh, Polisi melalui Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melakukan imbauan agar massa membubarkan diri. Namun, hal itu tak diindahkan oleh pelaku kericuhan.

    Massa pun masih bertahan di sejumlah wilayah seperti Penjompongan dan Petamburan. Aksi ricuh pun melebar usai adanya kejadian pelindasan ojek online Affan Kurniawan oleh mobil rantis Brimob yang berujung pada kematian Affan. 

    “Bahwa banyaknya massa unjuk rasa yang turun ke jalan dalam rangka menuntut ‘keadilan bagi korban Affan yang meninggal dunia termasuk orang-orang yang mengambil kesempatan dengan cara melakukan penyerangan kepada anggota polisi, merusak fasilitas umum seperti Bangunan Transjakarta, Gerbang Tol, Dll,” ujar jaksa.

    Singkatnya, puluhan tersangka itu di antaranya ada yang terlibat dalam aksi kericuhan hingga penyerangan terhadap anggota, meski sudah diimbau membubarkan diri.

    Mereka ditangkap di sejumlah lokasi seperti depan Polda Metro Jaya, Gedung Veteran RI, sekitar Semanggi, hingga di depan Gedung DPR/MPRI.

    “Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1) KUHPidana,” tutur JPU.

    Selain itu, sejumlah alternatif dakwaan terhadap puluhan tersangka ini mulai dari Pasal 212 KUHP juncto Pasal 214 ayat 1 KUHP tentang bersekutu melawan petugas. 

    Selanjutnya, pidana pasal 216 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tidak mengindahkan peringatan petugas secara bersama-sama. 

    Adapun, dakwaan Pasal 218 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang sengaja tidak membubarkan diri dari kerumunan setelah diperingatkan petugas.

    Sekadar informasi, 21 terdakwa ini yakni terdakwa I Eka Julian Syah Putra, terdakwa II M. Taufik Effendi, terdakwa III Deden Hanafi, terdakwa IV Fahriyansah, terdakwa V Afri Koes Aryanto, terdakwa VI Muhamad Tegar Prasetya, terdakwa VII Robi Bagus Tryatmojo, terdakwa VIII Fajar Adi Setiawan, terdakwa IX Riezal Masyudha, terdakwa X Ruby Akmal Azizi.

    Selanjutnya, terdakwa XI Hafif Russel Fadila, terdakwa XII Andre Eka Prasetio, terdakwa XIII Wildan Ilham Agustian, terdakwa XIV Rizky Althoriq Tambunan, terdakwa XV Imanu Bahari Solehat Als Ari.

    Terakhir, terdakwa XVI Muhammad Rasya Nur Falah, terdakwa XVII Naufal Fajar Pratama, terdakwa XVIII Ananda Aziz Nur Rizqi, terdakwa XIX Muhammad Nagieb Abdillah, terdakwa XX Alfan Alfiza Hadzami dan terdakwa XXI, Salman Alfarisi.

  • Paket Stimulus Jumbo Jepang Rp1.881 Triliun Berisiko Menambah Beban Keuangan Negara

    Paket Stimulus Jumbo Jepang Rp1.881 Triliun Berisiko Menambah Beban Keuangan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi akan mengeluarkan paket stimulus terbesar sejak masa pandemi, senilai ¥17,7 triliun (atau setara Rp1.881,4 triliun) yang berpotensi menambah tekanan pada keuangan negara di tengah lonjakan kebutuhan penerbitan obligasi.

    Dalam sebuah dokumen yang dikutip dari Bloomberg pada Jumat (21/11/2025) menunjukkan paket stimulus tersebut mencakup belanja sebesar ¥17,7 triliun atau sekitar US$112 miliar melalui anggaran tambahan. Angka tersebut meningkat tajam dari paket ¥13,9 triliun yang diluncurkan mantan PM Shigeru Ishiba tahun lalu.

    Menurut seorang sumber, dengan nilai yang lebih besar, penerbitan obligasi tambahan juga diperkirakan meningkat dibandingkan tahun lalu, sehingga menambah tekanan terhadap kondisi fiskal Jepang.

    Total nilai paket stimulus, termasuk sejumlah pos yang telah dianggarkan sebelumnya, mencapai ¥21,3 triliun. Adapun, hingga saat ini Kementerian Keuangan Jepang, belum memberikan komentar terkait kabar itu

    Jika digabung dengan belanja sektor swasta, dampak total paket tersebut diperkirakan membesar hingga ¥42,8 triliun, seiring pemerintah berupaya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, pendanaan sektor strategis, hingga penguatan diplomasi dan pertahanan.

    Akhir pekan lalu, media lokal memberitakan bahwa anggaran tambahan akan berada di kisaran ¥14 triliun, mengindikasikan adanya negosiasi menit terakhir untuk menambah belanja. Dalam beberapa hari terakhir, laporan baru juga menyebutkan bahwa pemerintahan Takaichi merencanakan tambahan bantuan tunai senilai ¥20.000 per anak.

    Kohei Okazaki, Kepala Ekonom Pasar Nomura Securities, mengatakan ukuran paket stimulus tersebut berpotensi memanaskan ekonomi secara berlebihan. 

    “Namun, menurut penasihat dekat Takaichi, ekonomi justru seharusnya berada pada tingkat yang sangat panas. Jadi, angka sebesar ini tidak mengejutkan bagi mereka,” jelasnya.

    Awal pekan ini, data menunjukkan produk domestik bruto (PDB) riil Jepang menyusut 1,8% secara tahunan pada kuartal III/2025, kontraksi pertama dalam enam kuartal. Kondisi ini memberi alasan tambahan bagi pemerintahan Takaichi untuk meningkatkan belanja.

    Meski total biaya paket berada di kisaran ¥21,3 triliun, lebih rendah dari tahun lalu, sebagian pos akan didanai dari cadangan anggaran sebelumnya. Anggaran tambahan menjadi indikator utama seberapa besar belanja baru yang benar-benar akan dikucurkan.

    Peningkatan belanja ini berpotensi memperburuk beban utang terbesar di antara negara maju. IMF memperkirakan utang pemerintah Jepang akan setara 230% dari PDB tahun ini. Dengan Bank of Japan telah menaikkan suku bunga tiga kali sejak Maret 2024, biaya layanan utang diperkirakan semakin meningkat dan memberi tekanan lebih lanjut pada fiskal Jepang.

    Kekhawatiran atas kenaikan utang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah tenor 5 dan 10 tahun menyentuh level tertinggi sejak 2008 pada Kamis, sementara imbal hasil jangka panjang terus merangkak naik. Yen melemah melewati level ¥157 per dolar AS, terlemah sejak Januari, memicu peringatan verbal dari pejabat senior pemerintah.

    Sejumlah ekonom mempertanyakan kebutuhan stimulus sebesar ini, mengingat kondisi ekonomi saat ini. Meski PDB Jepang terkontraksi pada kuartal III, konsumsi rumah tangga dan investasi korporasi masih bertahan dibandingkan kuartal sebelumnya, menunjukkan permintaan domestik yang relatif solid meski tertekan tarif AS.

    “Paket ekonomi ini hanya peluncuran awal dari sejumlah kebijakan kunci. Strategi pertumbuhan yang lebih luas, mencakup 17 sektor prioritas, masih akan diumumkan. Jadi, kemungkinan ini bukan akhir dari rangkaian belanja besar Takaichi,” ujar Okazaki. 

  • Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps, Pengamat: Tahan Berapa Lama?

    Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps, Pengamat: Tahan Berapa Lama?

    Bisnis.com, JAKARTA— Hadirnya layanan Internet Rakyat dengan tarif sekitar Rp100.000 per bulan dan kecepatan hingga 100 Mbps dinilai dapat membuka akses internet lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, sejumlah tantangan dinilai menghadang implementasi jangka panjang layanan tersebut.

    Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai program ini masih bersifat solusi sementara. Menurutnya, harga murah dapat menarik minat masyarakat, tetapi tidak serta-merta menjamin kualitas maupun keberlanjutan bisnis layanan tersebut.

    “Pengembalian investasinya berikut teknologi ke depannya menjadi tantangan tidak mudah, bisa saja penyesuaian tarif atau ada subsidi dari regulatornya, sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” kata Kamilov kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025). 

    Kamilov menilai tarif murah dalam layanan Fixed Wireless Access (FWA) seperti Internet Rakyat merupakan strategi promosi untuk memperkenalkan produk, namun harus dibatasi waktu. 

    Dia menambahkan layanan ini berpotensi meningkatkan pemerataan akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber. Namun, menurutnya keberlanjutan operasional tetap menjadi pertanyaan.

    “Untuk pemerataan akses internet dapat membantu wilayah non- fiber  tetapi berapa lama bisa bertahannya [penting dukungan Komdigi ],” katanya.

    Kamilov juga menilai persaingan layanan FWA belum akan terasa dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun, dia memprediksi kompetisi justru akan semakin ketat pada sektor penyedia layanan internet (ISP) dibanding langsung di ranah FWA.

    Lebih lanjut, dia menilai pengembangan model investasi ke depan membutuhkan kolaborasi multipihak antara penyedia layanan, pemerintah daerah, hingga Komdigi dan Kementerian/Kelembagaan terkait.

    “Model investasi kedepannya penting peran komdigi dan pemda bersama danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA menjadi nyata,” katanya. 

    Internet Rakyat merupakan layanan internet berbasis jaringan 5G FWA dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol sekitar Rp100.000 per bulan. Layanan ini dihadirkan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge. Saat ini, cakupannya tersedia di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat harus melakukan pra-registrasi terlebih dahulu melalui laman resminya, kemudian mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor ponsel, serta alamat domisili, dan menandai lokasi kediaman di peta sebelum data dikirimkan.

  • Wall Street Ditutup Melemah Tertekan Saham Teknologi dan Data Tenaga Kerja AS

    Wall Street Ditutup Melemah Tertekan Saham Teknologi dan Data Tenaga Kerja AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup melemah pada Kamis (20/11/2025) waktu setempat, dipicu tekanan pada saham teknologi dan data tenaga kerja AS yang menimbulkan ketidakpastian baru.

    Melansir Reuters pada Jumat (21/11/2025), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 272,72 poin atau 0,59% ke level 45.867,80. Indeks S&P 500 melemah 73,63 poin atau 1,10% menjadi 6.568,53, sedangkan Nasdaq Composite anjlok 357,60 poin atau 1,58% ke posisi 22.206,63.

    Sektor consumer staples memimpin penguatan S&P 500 dengan kenaikan 1,1%, sementara sektor teknologi menjadi pemberat terbesar.

    Saham Nvidia berbalik turun 2,5% setelah sempat melesat hingga 5% pada awal sesi. Sebagian besar emiten semikonduktor juga jatuh, dengan indeks Philadelphia SE Semiconductor merosot 3,4%.

    Investor kian khawatir terhadap valuasi tinggi saham teknologi di tengah meningkatnya belanja kecerdasan buatan (AI), membuat Nasdaq menjauh tajam dari level tertingginya pada Oktober.

    Di sisi lain, data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran AS meningkat pada September meski pertambahan lapangan kerja melampaui ekspektasi ekonom. Kondisi itu mendorong pelaku pasar memprediksi peluang pemangkasan suku bunga Federal Reserve pada Desember semakin besar.

    Jed Ellerbroek, manajer portofolio di Argent Capital Management, St. Louis, mengatakan sulit menentukan pemicu pasti dari pembalikan arah pasar.

    “Saya memperkirakan pasar menguat hari ini berdasarkan kuatnya kinerja Nvidia dan keraguan terbaru terkait investasi AI. Laporan Nvidia jelas meredakan sebagian besar kekhawatiran tersebut. Kita berada dalam pola perdagangan defensif selama dua pekan terakhir, jadi bisa jadi ini merupakan kelanjutan dari tren itu,” ujarnya.

    Nvidia, perusahaan publik dengan valuasi terbesar di dunia, memproyeksikan penjualan kuartal IV di atas perkiraan analis dan membukukan pendapatan kuartal III yang lebih baik dari ekspektasi.

    CEO Nvidia Jensen Huang juga menepis kekhawatiran soal AI dalam panggilan dengan analis, dengan menyatakan pihaknya melihat sesuatu yang sangat berbeda.

  • Prabowo Ingin Becak Listrik Terus Digenjot, Target 5.000 Unit Akhir Tahun

    Prabowo Ingin Becak Listrik Terus Digenjot, Target 5.000 Unit Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Becak Listrik Indonesia Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan perkembangan distribusi becak listrik usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Nanik yang juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), menjelaskan bahwa GSN terus menyalurkan becak listrik kepada para pengemudi lansia.

    “Saya sebagai wakil ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. GSN ini kan sekarang bagi becak listrik ya, kan. Itu sudah 2.303 becak listrik ditambah kita bagikan. Itu dari uang pribadi Bapak Prabowo, Bapak Presiden, ya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa selama ini distribusi becak listrik sudah dimulai sejak sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.

    “Sebarannya di, sekarang ini di, itu kita mulai sebelum Pak Presiden belum jadi presiden lho ya, tahun 2024, Bapak waktu itu masih menjadi Menhan,” jelasnya.

    Untuk saat ini, penyaluran masih terfokus di Pulau Jawa dan diprioritaskan bagi pengemudi lanjut usia.

    “Nah, sebarannya itu di Pulau Jawa saat ini, tapi nanti insyaallah di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini lansia dulu yang kita kasihkan, mereka yang usianya di atas 60 tahun, ya itu yang kita berikan,” tuturnya

    Dia menyebutkan bahwa dampak ekonomi bagi para penerima sangat signifikan. Bahkan, dia mengklaim kenaikan pendapatan bisa mencapai tiga kali lipat dari biasanya.

    “Dan alhamdulillah pendapatan mereka itu meningkat lho, minimal bisa tiga kali ini. Dan saya juga kaget sekarang jadi pada bersemangat,” ucapnya.

    Nanik menyoroti bahwa becak listrik memberikan harapan baru bagi para pengemudi senior yang sebelumnya kalah bersaing dengan transportasi modern.

    Menurut Nanik, Presiden Prabowo juga memberi arahan terkait potensi dukungan usaha bagi para pengemudi.

    “Memang tadi Pak Presiden sempat gini, ‘Jangan becak dong, kalau perlu kita kasih modal usaha.’ Tapi tidak semua kan punya jiwa entrepreneur, kan. Jadi mungkin nanti yang mau berdagang ya kita berikan modal. Tapi yang terus becak ya kita berikan becak listrik,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, dia menyampaikan bahwa GSN telah menyiapkan pengadaan besar untuk memenuhi kebutuhan nasional. Menurutnya, ada peluang 10.000 unit akan diberikan

    Meski begitu, Nanik mengakui bahwa target tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan produksi.

    “Kita kan pesan di dua tempat. Yang di LEN itu 1.000, yang di Pindad 10.000. Nah, ini kita belum, agak lama. Ini kan becak listrik ini pertama lho di dunia, baru di Indonesia. Jadi ya akhir tahun ini paling enggak 5.000 lah, ya,” jelas Nanik.