Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • BGN Soroti Minimnya SPPG di Jakarta, Lebih Banyak di Wilayah 3T

    BGN Soroti Minimnya SPPG di Jakarta, Lebih Banyak di Wilayah 3T

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan kondisi perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta, yang perkembangannya dinilai tidak sepesat daerah-daerah lain.

    Penjelasan tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal perkembangan SPPG di luar Jawa yang dinilai lebih cepat dibandingkan Jakarta, Nanik membenarkan bahwa jumlah SPPG di Jakarta memang masih terbatas 

    “Jumlah SPPG maksudnya? Oh, ya. Memang ada di beberapa wilayah ini, lucunya di Jakarta ini memang cukup sedikit, enggak-enggak begitu besar. Mungkin ini berkait dengan masalah harga tanah, ya,” ujarnya kepada wartawan.

    Dia mengatakan bahwa BGN sudah menyiapkan opsi kebijakan apabila ketersediaan SPPG di Jakarta tidak meningkat sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah menerapkan skema yang selama ini dipakai di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

    “Nah, ini kalau toh nantinya ternyata pada saatnya, pada saatnya berkurang, ya kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh eh BGN,” jelasnya.

    Ketika ditanya mengenai peluang antisipasi lain melalui pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan SPPG di Jakarta, Nanik menegaskan bahwa persoalan terbesar tetap berada pada tingginya harga tanah dan biaya sewa. 

    Oleh karena itu, dia mengatakan pola sewa dianggap solusi realistis jika investor bersedia membangun fasilitas. 

    “Saya lihat malah enggak banyak, terutama misalnya kayak di wilayah Cengkareng itu belum ada. Karena persoalan kan biasanya persoalan tanah yang mahal, sewa pun mahal ya kan. Kalau itu, ya berarti kita perhitungkan kayak di wilayah 3T, nanti disewa. Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN,” ujarnya.

    Kendati demikian, Nanik menegaskan bahwa apa pun mekanisme yang dipilih, BGN memastikan seluruh anak tetap mendapatkan manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    “Tapi kan intinya enggak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG kan. Jadi pasti kita cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu,” tandas Nanik.

  • Daftar Startup Tutup Imbas Terjerat Masalah, Crowde hingga eFishery

    Daftar Startup Tutup Imbas Terjerat Masalah, Crowde hingga eFishery

    Bisnis.com, JAKARTA— Industri startup terus diguncang masalah tata kelola dan dugaan pelanggaran yang merugikan publik. 

    Setelah gelombang kasus di sektor agritech dan fintech sepanjang 2024–2025, kini giliran platform pendanaan agrikultur Crowde kehilangan izin usahanya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Kasus Crowde menambah panjang daftar startup yang tersandung masalah mulai dari gagal bayar, penyelewengan dana, hingga dugaan manipulasi laporan keuangan. Berikut rangkumannya: 

    1. Crowde 

    OJK resmi mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa pada 6 November 2025 melalui keputusan KEP-68/D.06/2025.

    Regulator menyebut pencabutan dilakukan karena pelanggaran ekuitas minimum, memburuknya kinerja operasional, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sebagaimana diatur dalam POJK No. 40/2024.

    Sebelum dicabut, Crowde telah dikenakan sanksi bertahap mulai dari peringatan hingga pembekuan kegiatan usaha. Pemegang saham dan pengurus dinilai gagal memenuhi kewajiban perbaikan sesuai tenggat waktu. 

    OJK juga menyatakan tengah menindak dugaan pelanggaran pidana sektor jasa keuangan, termasuk penilaian kembali pihak utama kepada pendiri Yohanes Sugihtononugroho yang dinyatakan tidak lulus dan dilarang menjadi pihak utama di lembaga jasa keuangan. Proses penegakan hukum dilakukan bersama aparat penegak hukum.

    Dengan pencabutan izin, Crowde wajib menghentikan operasional, menyelesaikan hak lender dan borrower, serta menggelar RUPS pembentukan tim likuidasi selambatnya 30 hari kerja.

    2. eFishery

    Startup aquatech eFishery diterpa dugaan manipulasi pendapatan dalam laporan internal yang dikaji Bloomberg News. Pendapatan disebut digembungkan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun pada Januari—September 2024, sementara realisasinya hanya US$157 juta.

    Lebih dari 75% data dalam laporan keuangan disebut palsu. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius soal tata kelola startup yang sudah mendapatkan pendanaan besar dari investor internasional.

    3. TaniFund 

    Platform agritech dan P2P lending TaniFund menghadapi tuntutan dari 128 lender dengan total klaim sekitar Rp14 miliar sejak 2021. OJK mencabut izinnya pada Mei 2024 setelah perusahaan dianggap tidak lagi menjalankan fungsi secara sehat dan memiliki aset hanya Rp3 miliar. Regulator memerintahkan pembentukan tim likuidasi melalui RUPS untuk penyelesaian kewajiban kepada kreditur.

    4. KoinP2P (KoinWorks) 

    Anak usaha KoinWorks, yakni KoinP2P, disorot akibat dugaan fraud operasional yang memicu kerugian hingga Rp365 miliar. Borrower berinisial MT disebut melakukan pemalsuan dan penggelapan dana.

    OJK melakukan pemeriksaan khusus dan mengawasi negosiasi penyelesaian klaim lender yang saat ini berlangsung secara business to business.

    5. Investree 

    Investree menjadi salah satu kasus fintech terbesar setelah izin usaha dicabut pada Oktober 2024 menyusul dugaan pelanggaran ekuitas dan fraud. CEO dan Co-Founder Adrian Asharyanto Gunadi diduga menghimpun dana ilegal Rp2,7 triliun melalui perusahaan special purpose vehicle pada periode 2022—2024. 

    Adrian sempat menjadi buronan, sebelum akhirnya ditangkap Interpol di Qatar dan diterbangkan kembali ke Indonesia pada September 2025 untuk menjalani proses hukum.

    6. Octopus

    Startup daur ulang Octopus mengalami masalah finansial akibat salah kelola dan pembengkakan biaya rekrutmen. Kondisi tersebut memicu keterlambatan gaji karyawan dan mitra, serta pengunduran diri beberapa pendiri termasuk Hamish Daud. 

  • Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Polri Cecar Adik JK dengan 50 Pertanyaan

    Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Polri Cecar Adik JK dengan 50 Pertanyaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla, adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim Kalla telah dicecar 50 pertanyaan dalam pemeriksaan kemarin, Kamis (20/11/2025).

    “Selesai pemeriksaan [Halim Kalla] dengan 50 pertanyaan,” ujar Totok kepada wartawan, dikutip Jumat (21/11/2025).

    Namun, Totok tidak menjelaskan secara detail materi pertanyaan yang dilayangkan ke adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu.

    Totok hanya menyampaikan bahwa pemeriksaan Halim Kalla dimulai pada 11.00 WIB dan baru rampung pada 20.00 WIB.

    “Dari sekitar 11.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB dengan beberapa isoma ya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

    Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. 

    Kemudian, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

  • Cara Dapat Free Trial Rp0 dari Internet Rakyat, Gratis 1 Bulan Langganan

    Cara Dapat Free Trial Rp0 dari Internet Rakyat, Gratis 1 Bulan Langganan

    Bisnis.com, JAKARTA – Internet murah dengan kecepatan tinggi akan segera bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

    Kini diperkenalkan Internet Rakyat, inovasi internet cepat dengan konektivitas 5G tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) milik SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Melansir dari situs resminya, Internet Rakyat kini dibanderol dengan harga langganan Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari.

    Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.

    Paket langganan Rp100.000 akan memiliki kuota unlimited dan diberikan modem dengan biaya penyewaan gratis.

    Bagi masyarakat yang ikut dalam prapendaftaran di situs resmi Telemedia, akan mendapat promo gratis pemakaian 1 bulan pertama untuk pelanggan baru.

    Berikut ini cara mendaftar pada praregistrasi untuk mendapatkan free trial senilai Rp0.

    Cara Daftar Internet Rakyat untuk Dapat Free Trial Rp0

    Kunjungi situs resminya di https://internetrakyat.id/register 
    Lengkapi data diri anda seperti nama lengkap, email dan alamat lengkap
    Klik Syarat dan Kebijakan yang berlaku
    Kemudian klik “Registrasi”. 

  • Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa tanda-tanda gejolak harga telur dan ayam mulai muncul karena kebutuhan yang makin tinggi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah. 

    Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai potensi inflasi akibat kompetisi pembelian bahan pangan antara masyarakat umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik membenarkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas.

    “Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, sudah mulai. Misalnya ayam sama telur ya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia juga menyampaikan pesan Prabowo untuk melakukan penyesuaian sementara dalam menu MBG agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tetapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Nanik.

    Meski belum signifikan, Nanik menegaskan bahwa tanda-tanda kenaikan harga sudah mulai terlihat di lapangan. Dia menjelaskan bahwa salah satu indikatornya adalah kapasitas SPPG di daerah yang mulai penuh.

    Selain ayam dan telur, buah-buahan juga menunjukkan tren ketersediaan yang menurun.

    “Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” ujarnya.

    Untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan makanan, BGN kini mengaktifkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

    Dia merinci beberapa langkah konkret, antara lain nantinya angkatan Darat mengerahkan Kodim untuk beternak ayam dan menanam sayur. Lalu, Kementerian Koperasi membiayai koperasi yang menanam buah, sayur, dan beternak dengan alokasi awal Rp300 miliar.

    Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan para bupati untuk memastikan lahan-lahan RT/RW dimanfaatkan untuk ternak atau tanaman sayuran.

    Kendati demikian, Nanik mengakui ada kendala ketika petani ingin masuk ke sistem SPPG secara individu. Sebagai solusi, pemerintah meminta petani membentuk kelompok usaha.

    “Nah itulah, kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” tandas Nanik.

  • Eks Dirjen Pajak dan Bos Djarum di Pusaran Skandal Tax Amnesty, Ini Duduk Perkaranya

    Eks Dirjen Pajak dan Bos Djarum di Pusaran Skandal Tax Amnesty, Ini Duduk Perkaranya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi dan Bos Djarum Victor Rachmat Hartono, agar dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membenarkan terkait dengan kabar pencegahan lima orang tersebut.

    “Betul dan sudah kita laksanakan sesuai permintaan [Kejagung] tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Plt Dirjen Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman mengatakan kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025), kelima orang dicegah keluar negeri, yaitu mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, Yuldi juga membeberkan ada empat orang lain yang telah diajukan pencegahan itu, yakni Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, nama Victor Rachmat Hartono merujuk pada Direktur Utama (Dirut) PT Djarum. Selanjutnya, Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak. Adapun, Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang dan Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak.

    Kelima orang tersebut dicegah mulai dari Kamis (14/11/2025) hingga enam bulan ke depan atau pada Kamis (14/5/2025).

    Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang dalam kasus dugaan korupsi terkait pajak.

    “Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Dia menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi memperkecil pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

    Kejagung menduga perkara ini diduga dilakukan oleh oknum atau pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum/pegawai pajak,” imbuhnya.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis, Corporate Communication Djarum Budi Dharmawan belum dapat berkomentar terkait dengan pencegahan Victor Hartono.

    “Kami baru mengetahui hal tersebut dari berita,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi. JIBI/BISNIS

    Diduga Perkara Tax Amnesty

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kasus yang mejerat nama Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono dan bekas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Dia mengatakan pencegahan tersebut program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang dilakukan pemerintah beberapa tahun lalu. 

    Adapun, Vitor dan Ken menjadi dua pihak yang dicegah ke luar negeri oleh Imigrasi atas permintaan penyidik Kejaksaan Agung. Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mendapatkan laporan dari Jaksa Agung mengenai penyidikan yang dilakukan di lingkup salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dia memastikan kasus itu terkait dengan dugaan korupsi pajak yang terjadi sebelum dia menjabat Menkeu. 

    “Ini kan beda, ini kan kasus Tax Amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang gak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025). 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ada informasi yang diterima olehnya mengenai penyidikan yang bergulir di Korps Adhyaksa. Namun, dia mengaku beberapa anak buahnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik. 

    “Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan,” tuturnya. 

    Adapun, Purbaya membantah bahwa proses hukum yang dilakukan Kejagung merupakan upaya bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Apalagi, sebelum ini Kejagung juga diketahui mengusut dugaan korupsi ekspor limbah CPO yang ada di lingkungan Ditjen Bea Cukai. 

    Purbaya menyebut instruksinya kepada jajaran Kemenkeu, dalam hal ini otoritas pajak, untuk kerja dengan benar dalam mengelola penerimaan negara. Apalagi, sampai dengan Oktober 2025 ini, penerimaan pajak baru 70,2% dari outlook. 

    “Itu kan [kasus] di masa lalu, bukan zaman sekarang dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” ucapnya. 

  • Penunggak Pajak Kakap Setor Rp11,4 Triliun ke Purbaya per November 2025

    Penunggak Pajak Kakap Setor Rp11,4 Triliun ke Purbaya per November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan 200 penunggak pajak besar sudah membayarkan kewajibannya ke otoritas senilai Rp11,4 triliun, dari total tagihan sekitar Rp60 triliun. 

    Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut realisasi pembayaran pajak sampai dengan Rabu (19/11/2025) kemarin melesat cukup tinggi dari data per Jumat (14/11/2025). 

    “Ada kenaikan yang cukup signifikan di minggu terakhir ini, dari minggu kemarin Jumat sampai hari Rabu [pekan ini], Rp1,3 triliun, jadi total Rp11,487 triliun,” ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025). 

    Bimo mengatakan pihaknya masih memasang target pembayaran dari penunggak pajak besar itu senilai Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025. Dia menyebut para penunggak pajak besar khususnya yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) itu telah berkomitmen melunasi kewajibannya. 

    “Khususnya untuk yang inkrah komitmen pembayarannya juga sudah disampaikan kepada kami,” terang Bimo. 

    Pada keterangan sebelumnya, Bimo memerinci bahwa dari 200 WP berkategorikan penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP dengan pembayaran termasuk dengan mengangsur. 

    Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya. Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH). 

    Selanjutnya, sebanyak 5 WP sudah dilakukan asset tracing oleh otoritas, 9 WP dicegah ke luar negeri untuk pemilik manfaat atau beneficial ownership-nya, serta 1 WP disandera atau ditahan penegak hukum. 

  • Bonnie Triyana Singgung Penundaan Peluncuran Buku Penulisan Ulang Sejarah Nasional

    Bonnie Triyana Singgung Penundaan Peluncuran Buku Penulisan Ulang Sejarah Nasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Hasil megaproyek penulisan ulang sejarah nasional yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, mengalami penundaan selama beberapa kali untuk dirilis ke publik. Hal tersebut pun mengundang sorotan dari sejumlah pihak.

    Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyebut bahwa proyek penulisan sejarah ulang yang saat ini tengah menjadi sorotan publik, seharusnya dapat dilakukan dengan mengusung prinsip kehati-hatian dan tidak bersifat diskriminatif. 

    “Ya, katanya [proyek penulisan sejarah] mau [diluncurkan] Desember kan? Ya, kita tunggu saja. Kalau kami menolak apabila karya tersebut melakukan stigmatisasi terhadap korban dari Orde Baru,” ujar Bonnie usai diskusi mengenai kepahlawanan yang diselenggarakan Laboratorium Indonesia 2045 di Universitas Airlangga, Kamis (20/11/2025) petang.

    Bonnie pun menyinggung pernyataan Menteri Fadli Zon yang menyatakan bahwa produk hasil riset para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi tersebut bersifat Indonesiasentris.

    Menurutnya, produk tulisan sejarah yang mengacu kepada karakter tersebut dianggapnya telah usang dan tidak relevan lagi dengan situasi kondisi negara yang telah berdiri selama delapan dekade lamanya.

    “Kita sudah 80 tahun jadi negara, yang dibutuhkan menurut saya adalah historiografi yang bersifat reflektif dan mungkin otokritik. Tahun 1957 kita baru naik jadi negara. Sekarang kita sudah jadi negara 80 tahun. Apa yang sudah terjadi selama 80 tahun? Itulah yang harus kita tulis. Memang setelah kita menjadi negara yang lepas dari penjajahan, menjadi negara yang berdiri sendiri, berdaulat, lebih baik enggak? Kalau enggak lebih baik, dimana? Kalau lebih baik, di mana juga?,” beber Bonnie.

    Bonnie, yang juga dikenal sebagai seorang sejarawan publik, ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga sempat kesulitan untuk memperoleh pointer ataupun draft daei proyek penulisan sejarah nasional tersebut. 

    Hal tersebut menurutnya telah menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menggarap proyek ambisius tersebut, yang dikabarkan menelan biaya hingga Rp9 miliar untuk 11 jilid buku tersebut. 

    “Ternyata saya sudah baca beberapa pointer-nya [proyek penulisan sejarah ulang] gitu ya. Pointer-pointer penulisan sejarah ini ya. Kami baca, itu pun susah payah dapatinnya,” ungkapnya.

    Politikus PDIP ini juga menyatakan penolakannya apabila penulisan sejarah ulang yang akan diluncurkan tersebut ternyata tidak bersifat inklusif dan justru menunjukkan sikap impunitas negara terhadap kaum marjinal. 

    “Sampai saat ini kami masih menolak. Kemudian kalau misalkan nanti akan diluncurkan Desember 2025, ya mari kita periksa sama-sama,” katanya.

    Bonnie juga mempertanyakan transparansi dan latar belakang mengenai sosok-sosok yang menjadi tim anggota penyusunan ulang sejarah nasional tersebut.

    “100 sejarawan yang nulis itu saya enggak tahu siapa. Nah, jadi kan sangat tidak informatif ya, enggak tahu siapa,” tegasnya.

    Menurutnya, penundaan peluncuran proyek itu menunjukkan adanya ketidaksiapan dari pihak-pihak terkait yang terlibat di dalamnya. Bonnie pun menyatakan, dengan waktu riset yang tergolong sempit serta alokasi anggaran yang minim, ia yakin bahwa produk penulisan sejarah yang dihasilkan tidak akan memiliki mutu tinggi.

    “Kalau mau serius, kalau saya [anggarannya] Rp50 miliar, tapi ngerjainnya empat tahun, risetnya beneran. Kenapa saya bilang gini? Saya empat tahun jadi kurator di Rijksmuseum. Teman-teman di KITLV, NIOD bikin proyek untuk dekolonisasi Rp60 miliar, dikerjakan selama empat tahun. Hasilnya bagus, melibatkan banyak ilmuwan. Nah, kalau cuman Rp9 miliar dikerjakan terburu-buru, ditunda lagi, ditunda lagi, bukti bahwa ini terburu-buru,” bebernya.

    Untuk itu, dirinya pun mendorong megaproyek penulisan sejarah nasional tersebut dapat lebih bersifat terbuka ataupun open-minded terhadap fakta-fakta ilmiah yang telah terjadi di masa lampau. Misalnya, sebut Bonnie, dengan mengkaitkan peran Indonesia dalam percaturan politik global hingga kritik terhadap para penyelenggara negara di masa lampau.

    “Seringkali bapak-bapak pejabat itu kan bilang, di sini saya lagi ngomong ini sebagai seorang sejarawan ya, bilang ‘Generasi muda harus belajar sejarah’, itu salah. Yang harus belajar sejarah itu pertama itu adalah penyelenggara negara. Kenapa gagal terus? Ya, karena enggak pernah belajar sejarah. Kenapa enggak pernah belajar sejarah? Karena enggak pernah ditulis dengan cara yang jujur,” pungkasnya. 

  • PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kekurangan sekitar lima kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang bakal dihadapi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memenuhi kebutuhan domestik tahun depan, seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. 

    Antisipasi itu setidaknya dapat dilakukan melalui perencanaan dan manajemen portofolio energi yang lebih adaptif.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, ketersediaan LNG di pasar global sejatinya masih cukup banyak, terutama di pasar spot. Namun, kemampuan PGN untuk memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kecocokan harga dengan struktur biaya korporasi.

    “Pasar spot LNG banyak, tinggal harganya masuk apa tidak dalam struktur harga gas PGN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, situasi shortfall seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa PGN perlu melakukan reformasi internal. Perusahaan dianggap harus lebih efisien, gesit, dan mampu melakukan proyeksi kebutuhan (forecasting) yang lebih presisi agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “PGN harus mereformasi diri agar efisien dan lincah dalam mengantisipasi forecasting gas ke depan,” tegasnya.

    Di samping itu, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga menekankan perlunya langkah lebih agresif dari pemerintah dan PGN dalam membangun infrastruktur gas nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur gas harus dilakukan secara menyeluruh,mulai dari hulu hingga hilir.

    Hadi menyebut, pembangunan Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung atau FSRU, terminal gas, jaringan pipa transmisi dan distribusi, hingga infrastruktur virtual pipeline harus dilakukan secara masif untuk memperkuat ketahanan suplai.

    “Pemerintah dan PGN harus segera membangun infrastruktur gas yang masif dan agresif,” katanya.

    Lebih lanjut, Hadi menilai bahwa pasokan gas domestik sejatinya masih luas untuk digarap. Sejumlah sumber seperti Bontang, Tangguh Train 3, Kasuri, Indonesia Deepwater Development (IDD), Geng North, Masela, hingga Andaman dapat menjadi penopang utama.

    “Gas bisa diambil dari Bontang, Tangguh III, Kasuri, IDD, Geng North, Masela, dan Andaman,” ujarnya.

    Adapun jika pasokan domestik belum mencukupi, opsi impor LNG dari pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah masih terbuka lebar.

    Hadi berpendapat, jika seluruh langkah strategis tersebut telah dijalankan sejak beberapa tahun lalu, kondisi kekurangan pasokan LNG seperti yang dihadapi PGN untuk tahun depan tidak perlu terjadi.

    “Kalau itu semua dilaksanakan sejak dulu, seharusnya tidak perlu ada shortfall gas,” ujarnya.

    Kondisi kekurangan LNG untuk PGN pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Dia menyebut, kebutuhan LNG sebanyak 19 kargo untuk tahun depan. Hingga saat ini, perusahaan telah mengamankan 14 kargo LNG. 

    Dia mengatakan, masih terdapat kekurangan lima kargo LNG yang masih dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.  

    “Alhamdulillah, saat ini kita sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan juga SKK Migas yang telah memberikan alokasi-alokasi gas,” kata Arief.

    Dalam hal ini, pihaknya mengaku mendapatkan dukungan pemerintah untuk dapat memperhatikan affordability to pay atau keterjangkauan bayar bagi pelanggan PGN, utamanya industri. 

    Dengan demikian, PGN mengharapkan dukungan dari sisi ketersediaan volume atau pasokan dan dari sisi harga yang dapat diserap oleh para pelanggan.  

    “Yaitu harga yang kompetitif sehingga PGN dapat men-support secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Arief mengungkap bahwa saat ini PGN telah mengelola 95% dari keseluruhan infrastruktur gas di Indonesia. Terkait pengembangan infrastruktur gas, dia menyebut, PGN butuh dukungan khusus dalam revisi Undang-Undang Migas yang tengah digodok DPR.  

    “Yaitu yang terkait dengan bahwa infrastruktur ini harus dibangun secara terintegrasi dan juga selaras agar terjadi efisiensi dan juga efektivitas dari sisi pembangunannya maupun juga dari sisi utilisasinya,” pungkasnya. 

  • Apple Dikabarkan Bersiap Ditinggalkan Tim Cook Tahun Depan

    Apple Dikabarkan Bersiap Ditinggalkan Tim Cook Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple dikabarkan mulai serius mengurus kepergian Tim Cook sebagai CEO mereka pada tahun depan.

    Dewan direksi dan eksekutif senior perusahaan disebut tengah mempersiapkan kemungkinan Tim Cook mengundurkan diri sebagai CEO paling cepat awal tahun depan.

    Hal ini akan terjadi setelah laporan pendapatan Apple pada akhir Januari, memberikan waktu bagi tim kepemimpinan baru untuk menyesuaikan diri dengan peran mereka sebelum acara besar Apple seperti Worldwide Developers Conference pada bulan Juni.

    Cook yang berusia 65 tahun telah menjabat sebagai CEO Apple sejak Steve Jobs mengundurkan diri pada tahun 2011.

    Di bawah kepemimpinannya, Apple telah berkembang dari kapitalisasi pasar $350 miliar menjadi $4 triliun, meskipun perusahaan tersebut tampaknya kesulitan menemukan arah yang tepat dalam pengembangan AI.

    Melansir TechCrunch, laporan FT mengatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan akhir mengenai pengganti Cook atau waktu kepergiannya.

    Namun, wakil presiden senior bidang rekayasa perangkat keras Apple, John Ternus, dilaporkan akan menjadi kandidat kuat untuk menjadi CEO menggantikan Cook.