Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kejagung Endus Keterlibatan Riza Chalid di Kasus Petral 2008-2015

    Kejagung Endus Keterlibatan Riza Chalid di Kasus Petral 2008-2015

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengendus adanya keterlibatan Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna mengatakan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus tata kelola minyak Riza Chalid Cs.

    “Yang Petral iya, pengembangan [dari kasus Riza Chalid dkk]. Kita pengembangan dari itu,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menyampaikan, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah tersangka di kasus tata kelola minyak mentah dalam perkara Petral.

    Sebagian saksi yang diperiksa itu merupakan pejabat yang mengetahui dengan pengadaan perkara dugaan korupsi pengadaan minyak di Petral.

    “Ada beberapa, tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa sebagian dijadikan saksi,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, kata Anang, menduga bahwa Riza Chalid telah bisa jadi terlibat dalam perkara ini. Meskipun begitu, dia belum mau menjelaskan lebih jauh ihwal perkara ini.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” pungkasnya.

  • Wilayah Padat hingga Rawan Interferensi

    Wilayah Padat hingga Rawan Interferensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan Internet Rakyat seharga Rp100.000 membutuhkan dukungan base transceiver station (BTS) yang masif untuk menjaga kualitas, terlebih kecepatan yang ditawarkan mencapai 100 Mbps.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan sebagai layanan fixed wireless acces (FWA) 5G, Internet Rakyat butuh banyak pemancar yang saling berdekatan untuk menjaga kecepatan tetap tinggi dan stabil.

    Investasi dalam pengadaan BTS ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Telemedia Komunikasi Pratama sebagai perusahaan penggelaran layanan Internet Rakyat.

    “⁠Hambatanya hanya di perluasan covarage area, karena butuh banyak BTS agar dapat melayani banyak pelanggan,” kata Tesar kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Berdasarkan informasi yang beredar, untuk membangun BTS baru membutuhkan investasi di tanah, menara, hingga radio akses. Nilai investasi beberapa hal tadi beragam, namun ditaksir menyentuh miliaran rupiah khususnya untuk membangun radio akses.

    Setelah memilki jaringan, perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan perawatan dengan nilai per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per bulan tergantung kelengkapan alat.

    Tesar menambahkan hambatan lain yang harus diantisipasi oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) adalah potensi interferensi jaringan 1,4 GHz. Kondisi di mana jaringan terganggu akibat sinyal data dari satu perangkat atau jaringan terhalangi.

    Kondisi di lapangan yang penuh dengan gedung, pohon, dan lain sebagainya berisiko menutup sinyal yang diberikan kepada pelanggan.

    “Ini menyebabkan sinyal bisa drop atau menjadi lambat, teknologi ini agak kurang cocok di daerah yang padat penduduk,” kata Tesar.

    Sebelumnya, Indonesia akan memiliki internet rumah dengan harga murah tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) 5G yang diberi nama Internet Rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan data yang inklusif dan dapat digunakan oleh siapapun. 

    “Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah deklarasi yang kuat akan visi, komitmen, dan tindakan bersama menuju Indonesia yang berdaya digital,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

    Internet Rakyat hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Nezar menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Sementara itu dilansir dari lama resmi, Telemedia membanderol layanan Internet Rakyat dengan harga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari. Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.

  • Tepis Purbaya, Kejagung Tegaskan Tak Usut Kasus Korupsi Terkait Tax Amnesty

    Tepis Purbaya, Kejagung Tegaskan Tak Usut Kasus Korupsi Terkait Tax Amnesty

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pihaknya tidak mengusut terkait dugaan korupsi program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

    “Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

    Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan maupun pemeriksaan terkait perkara ini. Hanya saja, Anang belum menjelaskan sosok maupun barang sitaan yang telah dilakukan terkait perkara ini.

  • 55% Korporasi RI Mulai Lirik Biometrik untuk Perkuat Keamanan

    55% Korporasi RI Mulai Lirik Biometrik untuk Perkuat Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — G4S, perusahaan penyedia layanan dan fasilitas keamanan multinasional, mengungkap korporasi di Tanah Air bakal mulai mengadopsi sistem keamanan biometrik untuk memperketat sistem keamanan. 

    Dalam laporan bertajuk World Security Report 2025, yang melibatkan 2.352 Chief Security Officer (CSO) di 31 negara, terungkap bahwa 55% perusahaan di Indonesia akan menerapkan biometrik sebagai teknologi kontrol akses. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata global yang mencapai 40%. 

    Managing Director G4S Indonesia Achmad Kosasih mengatakan pemanfaatan biometrik di perusahaan umumnya digunakan untuk kontrol akses dan verifikasi identitas. 

    Perusahaan memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dengan sempurna untuk membebaskan petugas keamanan agar dapat menangani tugas-tugas yang lebih menantang, seperti analisis tingkat tinggi dan tugas respons kritis.

    “Perusahaan tidak memandang AI sebagai pengganti petugas keamanan, melainkan sebagai alat analitis dan penasihat yang dapat meningkatkan dan melengkapi kemampuan manusia,” kata Achmad kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Achmad menambahkan menurut laporan keamanan dunia, 71% perusahaan di Indonesia berencana meningkatkan anggaran keamanan fisik mereka dalam satu tahun ke depan. Prioritas anggaran utama mereka adalah melakukan asesmen risiko keamanan dan analisis intelijen ancaman.

    Kemudian, lebih dari setengah pimpinan keamanan di Indonesia menyatakan bahwa meningkatkan deteksi ancaman untuk mencegah insiden keamanan adalah prioritas utama mereka untuk ditingkatkan dalam setahun ke depan. 

    Hal ini menegaskan bahwa semakin banyak perusahaan ingin mengambil pendekatan keamanan yang proaktif, bukan hanya reaktif.

    Namun, kata Achmad, penting untuk ditekankan bahwa investasi saja tidak cukup. Eksekusi sama pentingnya, terutama ketika memperkenalkan teknologi baru. 

    “Petugas keamanan harus mendapatkan pelatihan yang memadai agar mereka merasa nyaman menggunakan teknologi tersebut, memahami tujuannya, dan mendukung penerapannya,” kata Achmad. 

    Achmad menambahkan faktor utama yang mendorong adopsi teknologi keamanan baru di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tim keamanan.

    AI menjadi salah satu teknologi yang akan banyak dilibatkan karena kemampuan untuk menganalisis data dari berbagai sudut. 

    “Dalam beberapa tahun ke depan, kita dapat melihat perusahaan memanfaatkan wawasan mendalam AI secara lebih luas untuk membuat operasional keamanan mereka semakin kuat,” kata Achmad.

  • Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Utus Gibran ke KTT G20 Afsel

    Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Utus Gibran ke KTT G20 Afsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

    “Iya betul. Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” ujar Teddy saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Jumat (21/11/2025).

    Dengan demikian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditugaskan memimpin delegasi Indonesia dalam forum para pemimpin negara ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Wapres Gibran telah bertolak ke Johannesburg pada Jumat pagi untuk mewakili Presiden Prabowo selama rangkaian pertemuan pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Wapres Gibran di G20 menjadi penegasan bahwa Indonesia tetap berkomitmen aktif dalam isu-isu global, meski Presiden Prabowo harus menangani agenda domestik yang berlangsung bersamaan.

    Selain Wapres, Prabowo juga sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramafosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir.

    Pemerintah sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mewakili Indonesia dalam forum G20 yang diselenggarakan pada 22–23 November 2025.  

  • Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Xi Jinpin, Trump, dan Putin Absen di KTT G20 Afsel, Prabowo Utus Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pemimpin negara besar dipastikan absen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 22–23 November 2025.

    Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto tercatat tidak hadir secara langsung dalam forum ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Dikutip melalui Bloomberg, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa Xi Jinping tidak akan menghadiri KTT dan akan digantikan oleh Perdana Menteri Li Qiang.

    Keputusan ini membuat G20 tahun ini kehilangan kehadiran pemimpin dua ekonomi terbesar dunia, sebab Presiden Donald Trump juga telah menyatakan boikot terhadap pertemuan tersebut KTT G20 Afsel. 

    Trump sebelumnya menyebut Amerika Serikat tidak akan mengirim delegasi resmi setelah ia melontarkan klaim keliru mengenai adanya genosida terhadap warga Afrikaans putih di Afrika Selatan. 

    Namun, pemerintah Afrika Selatan sempat mengatakan AS mengubah pikiran dan meminta berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sebelum kemudian Gedung Putih membantah dan menyatakan hanya akan mengirim acting ambassador Marc D. Dillard untuk hadir pada upacara penutupan. 

    Dikutip melalui The Guardian, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali absen akibat pembatasan perjalanan terkait surat perintah penangkapan dari International Criminal Court (ICC).

    Putin menunjuk Deputi Kepala Staf Kepresidenan Maxim Oreshkin untuk memimpin delegasi Rusia pada pertemuan tersebut.

    Absennya Xi, Trump, dan Putin menjadi pukulan bagi Afrika Selatan yang tahun ini menjadi tuan rumah, terutama karena KTT ini merupakan pertemuan G20 pertama yang digelar di benua Afrika.  

    Namun, Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa penyelenggaraan G20 tidak akan terpengaruh secara substantif. 

    “Boikot tidak pernah benar-benar berhasil. KTT G20 akan terus berlanjut. Semua kepala negara lainnya akan hadir di sini, dan, pada akhirnya, kami akan mengambil keputusan-keputusan fundamental. Ketidakhadiran mereka adalah kerugian bagi mereka,” kata Ramaphosa. 

    Namun di balik layar, sejumlah pejabat Afrika Selatan menilai absennya Amerika Serikat justru dapat mempermudah tercapainya consensus declaration, mengingat Washington disebut kerap menghambat negosiasi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Prabowo Utus Gibran 

    Dari pihak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dan menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin delegasi RI di Johannesburg. 

    Wapres Gibran bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB menuju Afrika Selatan. Setibanya di Johannesburg, Wapres disambut jajaran protokol G20 sebelum menghadiri agenda resmi pada 22–23 November 2025.

    Kehadiran Gibran mewakili Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo terhadap pemulihan ekonomi global dan penguatan kerja sama internasional.

    Dalam forum tersebut, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato atas nama Presiden Prabowo sekaligus mengikuti pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. 

    Selain Xi, Trump, dan Putin, beberapa pemimpin G20 lain juga tidak hadir, termasuk Presiden Argentina Javier Milei serta Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Meski demikian, para pemimpin dari Eropa, Brasil, dan Turki dipastikan menghadiri KTT.

  • Andi Arief: Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Korban Kezaliman Pemberantasan Korupsi

    Andi Arief: Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Korban Kezaliman Pemberantasan Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi partai Demokrat Andi Arief menilai mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi korban dari penindakan korupsi.

    Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Ira Puspadewi 4,5 tahun penjara terkait perkara akuisisi PT JN yang dilakukan saat dia menjabat sebagai Dirut ASDP.

    Andi menyatakan penilaiannya itu berdasarkan jalannya sidang yang tidak mampu membuktikan Ira menerima keuntungan dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

    “Eks Dirut ASDP, menurut saya, korban kezaliman pemberantasan korupsi. Persidangan tidak bisa membuktikan yang bersangkutan korupsi,” tulus Andi dalam postingannya di X @Andiarief_ pada Jumat (21/11/2025).

    Kemudian, dia menyarankan agara Presiden Prabowo Subianto bisa menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan abolisi seperti yang dilakukan terhadap eks Mendag Tom Lembong.

    “Sebaiknya Pak Prabowo kembali menggunakan kewenangannya seperti dalam kasus Tom Lembong,” pungkas Andi.

    Sekadar informasi, Ira telah divonis 4,5 tahun dan denda Rp500 juta dalam perkara akuisisi PT JN oleh ASDP. Hakim mencatat terdapat sejumlah hal yang meringankan dalam vonis itu.

    Secara terperinci, perbuatan Ira dkk dalam akuisisi ini bukan murni untuk melakukan korupsi. Namun, perbuatan yang dinilai merugikan negara ini karena dianggap lalai tanpa memperhatikan kehati-hatian dalam prosedur tata kelola aksi korporasi.

    Hal yang meringankan lainnya yakni, Ira telah memberikan warisan untuk PT ASDP; memiliki tanggungan keluarga; dan aksi korporasi dalam akuisisi ini dilakukan untuk kepentingan publik.

    Selain itu, Nur Sari menegaskan bahwa Ira Dkk tidak terbukti menerima aliran dana maupun keuntungan finansial dari perkara rasuah ini.

    “Para terdakwa tidak terbukti menerima keuntungan finansial,” ujar Hakim Anggota Nur Sari di PN Tipikor, Kamis (20/11/2025).

    Sementara itu, hal yang memberatkan vonis Ira yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi atau KKN.

    Selanjutnya, menyalahgunakan kepercayaan sebagai direksi BUMN dan perbuatan para terdakwa juga dinilai telah mengakibatkan PT ASDP terbebani hutang dan kewajiban yang besar atas akusisi PT JN.

  • Duit Rp300 Miliar yang Dipamerkan KPK dari Rekening Sitaan, Langsung Dikembalikan ke BNI

    Duit Rp300 Miliar yang Dipamerkan KPK dari Rekening Sitaan, Langsung Dikembalikan ke BNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal peminjaman uang di bank terkait sitaan dan Rp300 miliar di kasus investasi fiktif terkait PT Taspen.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan narasi KPK meminjam uang ke bank itu keliru. Sebab, sejatinya uang tersebut merupakan uang sitaan dari perkara rasuah Taspen.

    Namun, ternyata KPK tidak menyimpan uang sitaan di Gedung Merah Putih maupun di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

    “KPK tidak menyimpan uang-uang sitaan maupun rampasan di gedung Merah Putih ataupun di Rupbasan,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Oleh karena itu, aset sitaan khususnya dalam bentuk uang, maka dititipkan ke bank melalui rekening penampungan.

    “Maka KPK menitipkannya ke Bank, ada yang namanya rekening penampungan. Jadi jangan sampai keliru, karena ada yang masih sebut KPK pinjam uang Bank,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPK resmi menyerahkan uang Rp883 miliar dari terdakwa kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero), yakni mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto.

    Uang tersebut diberikan secara simbolis sebesar Rp300 miliar ke PT Taspen. Alasannya, penyerahan fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai sitaan itu karena alasan keamanan.

    Adapun, Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu sempat menyatakan bahwa uang yang ditampilkan dalam konferensi pers itu merupakan pinjaman dari BNI Mega Kuningan.

    “Tapi kita tadi pagi masih bisa komunikasi dengan BNI Mega Kuningan, mohon dipinjamin uang Rp300 miliar. Jadi uang ini kami pinjam dari BNI Mega Kuningan,” ujar Leo di KPK, Kamis (21/11/2025).

    Setelah dipinjam, Leo mengaku bahwa pihaknya langsung mengembalikan pada sore harinya. Pengembalian itu pun dibantu dengan aparat keamanan, yaitu kepolisian.

    “Jadi kalau masalah pengamanan kita sudah amankan dari perjalanan dari sini ke sini. Sebentar mungkin jam 4 sore kita akan kembalikan lagi uang ini,” Imbuhnya.

    Sementara itu, Leo memastikan bahwa uang rampasan negara itu sudah dikirimkan kepada PT Taspen melalui metode transfer.

    “KPK sudah mentransfer uang sebesar Rp883 miliar ke PT Taspen,” pungkasnya.

  • Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Gibran Gantikan Prabowo Hadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 09.30 WIB atau 04.30 waktu setempat.

    Penugasan ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam kancah global, khususnya dalam upaya memperkuat pemulihan ekonomi dunia serta memperdalam kerja sama internasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    Setelah penerbangan hampir 11 jam, rombongan Wapres tiba di Bandar Udara Internasional O.R. Tambo, Johannesburg. G20 Afrika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 22–23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre dan akan mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global prioritas.

    Selama KTT G20 Afrika Selatan, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dia juga dijadwalkan mengadakan beberapa pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat. 

    “Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan Kepala negara sekaligus memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara,” pungkas Gibran.

    Putin, Xi Jinping, dan Trump juga Tak Hadir

    Tak hanya Prabowo yang absen dalam agenda tersebut, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga mengambil langkah serupa.

    Trump menyatakan bahwa AS tidak akan mengirim pejabat mana pun ke KTT G20 di Afrika Selatan, sebagai protes terhadap apa yang dia sebut “pelanggaran HAM” terhadap petani kulit putih Afrikaner di Afrika Selatan. 

    Setali tiga uang, Presiden China Xi Jinping juga dipastikan tidak hadir di KTT G20 di Johannesburg. Sebagai gantinya, China mengutus Perdana Menteri Li Qiang untuk mewakili negara tersebut. 

    Sedangkan, Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. 

    Salah satu alasan utamanya adalah surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang aktif, karena tuduhan terkait deportasi paksa anak-anak Ukraina. 

    Pemerintah Afrika Selatan, sebagai negara penandatangan Statuta Roma (ICC), dianggap berkewajiban menahan Putin jika dia datang ke negara tersebut. 

    Kremlin menyatakan bahwa Rusia akan tetap diwakili pada tingkat tinggi, meski Putin tidak hadir secara langsung.

  • 4 Cara WhatsApp Disadap Jarak Jauh oleh Orang Lain

    4 Cara WhatsApp Disadap Jarak Jauh oleh Orang Lain

    Bisnis.com, JAKARTA – Perkembangan digital yang semakin pesat tak hanya membuat keuntungan saja. Kemajuan teknologi juga bisa berdampak secara negatif.

    Salah satunya yakni penyadapan yang bisa dilakukan dengan mudah menggunakan berbagai cara. Aplikasi perpesanan seperti WhatsApp bisa menjadi korbannya.

    WhatsApp sering kali dianggap sulit untuk disadap, namun kenyataannya ada berbagai metode yang membuat WhatsApp bisa disadap jarak jauh tanpa verifikasi.

    Dengan beberapa langkah sederhana, isi percakapan di WhatsApp dapat dipantau, baik pesan yang masuk maupun keluar.

    Dengan menggunakan browser dan nomor telepon, pelaku penyadapan WhatsApp dapat menjalankan aksinya untuk menyadap WhatsApp dari jarak jauh. Cara ini juga memungkinkan pesan WhatsApp terbaca secara real-time tanpa harus menyentuh ponsel target.

    Sebagai salah satu aplikasi buatan META, WhatsApp telah menjadi media komunikasi penting. Namun, tidak jarang muncul penyalahgunaan yang membuat aplikasi ini akhirnya ikut disadap.

    Berikut ini empat cara bagaimana WhatsApp bisa disadap dari jarak jauh oleh orang lain.

    Cara WhatsApp Disadap Jarak Jauh

    1. Menggunakan WA Web

    WhatsApp sering kali disadap jarak jauh tanpa aplikasi melalui WhatsApp Web di browser desktop. Proses ini memungkinkan akun diakses dari perangkat lain, berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/), di layar akan langsung muncul kode batang atau barcode untuk di-scan.
    Lalu buka aplikasi WhatsApp yang ingin Anda sadap, klik titik tiga di pojok kanan atas.
    Klik menu ‘WhatsApp Web > Link a Device’, lalu scan QR Code di layar desktop.
    Layar komputer atau laptop akan otomatis berubah menjadi tampilan WhatsApp.

    Namun ketika WhatsApp dibuka melalui WhatsApp Web, biasanya akan muncul pop-up message di ponsel yang disadap. Pesan ini berisi pemberitahuan bahwa akun sedang terhubung dengan perangkat lain. Inilah yang bisa menjadi tanda awal adanya penyadapan.

    2. Menggunakan WhatWeb Cloner

    Pesan WhatsApp kerap disadap menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti WhatWeb Cloner. Dengan aplikasi ini, akun dapat digandakan ke perangkat lain sehingga isi percakapan bisa diakses dengan mudah.

    Unduh aplikasi WhatWeb Cloner dari Google Play Store atau toko aplikasi resmi lainnya.
    Setelah mengunduh, buka aplikasi WhatWeb Cloner dan tekan tombol WhatWeb hingga QR Code muncul.
    Buka aplikasi WhatsApp yang akan disadap di perangkat yang dituju. Kemudian, pada aplikasi WhatsApp, ketuk opsi titik tiga yang terletak di pojok kanan atas layar.
    Setelah itu, pilih opsi ‘WhatsApp Web’ dan kemudian klik ‘Link a Device’. Gunakan ponsel Anda untuk memindai QR Code yang muncul di aplikasi WhatWeb Cloner.
    Setelah proses pemindaian QR Code selesai, akun WhatsApp yang dituju akan terhubung ke ponsel Anda. Dengan demikian,
    Anda dapat memantau dan melihat pesan WhatsApp dari akun tersebut sesuai keinginan.

    3. Menggunakan Spyic

    Unduh dan instal aplikasi Spyic di perangkat target atau gunakan versi web untuk akses jarak jauh.
    Buat akun dan ikuti petunjuk untuk menyetel aplikasi.
    Setelah diinstal, aplikasi ini akan berjalan di latar belakang dan memungkinkan Anda memonitor percakapan WhatsApp target dari dashboard online tanpa terdeteksi.

    4. Menggunakan mSpy

    Instal mSpy di perangkat target dengan terlebih dahulu mengakses perangkat fisik.
    mSpy memungkinkan akses ke pesan, panggilan, dan lokasi target secara real-time melalui dashboard online.
    Aplikasi ini bekerja di latar belakang dan tidak menampilkan ikon di layar utama perangkat target.

    Di era serba digital ini, risiko WhatsApp disadap jarak jauh semakin nyata. Karena itu, jangan lengah. Aktifkan verifikasi dua langkah, periksa perangkat yang terhubung secara berkala, dan jangan sembarangan klik tautan mencurigakan. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa melindungi privasi sekaligus terhindar dari upaya penyadapan.

    Ingatlah, keamanan akun adalah tanggung jawab pribadi. Mari lebih berhati-hati agar kita tidak menjadi korban sadap WhatsApp, dan tetap gunakan aplikasi ini sebagai sarana komunikasi yang aman dan nyaman.

    Risiko dan Akibat Hukum

    Penting untuk memahami risiko dari tindakan menyadap WhatsApp. Selain melanggar privasi, aktivitas ini juga dapat melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 56, menyebutkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi pelaku penyadapan ilegal. Penggunaan aplikasi penyadap juga berpotensi membawa risiko keamanan data pribadi pengguna, karena ada kemungkinan malware atau pencurian data.

    Meskipun ada berbagai aplikasi yang diklaim dapat menyadap WhatsApp, penting untuk diingat bahwa tindakan ini dapat melanggar hukum dan privasi. Lebih baik membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka dalam hubungan daripada menggunakan cara-cara yang merusak privasi dan memiliki dampak yang merugikan secara hukum. Gunakan informasi ini dengan bijak dan pertimbangkan dampaknya dengan hati-hati sebelum melakukan tindakan yang melanggar privasi atau hukum.

    Demikian informasi lengkap mengenai cara sadap WhatsApp jarak jauh menggunakan aplikasi dan tanpa aplikasi. Meski demikian, Bisnis.com tidak merekomendasikan untuk melakukan penyadapan dengan cara apapun dan atas alasan apapun.