Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Operator Seluler Berbondong-bondong Beralih ke Jaringan 5G Standalone

    Operator Seluler Berbondong-bondong Beralih ke Jaringan 5G Standalone

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah operator telekomunikasi yang memanfaatkan jaringan 5G standalonne (SA) meningkat signifikan pada November 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menurut laporan Ericsson Mobility Report 2025. 

    5G standalone adalah jaringan 5G yang berjalan di atas spektrum frekuensi khusus 5G saja. Dalam satu pita, misal 700 MHz yang memiliki lebar 90 MHz, seluruhnya digunakan untuk 5G saja dan tidak ditempel dengan jaringan lainnya seperti 4G.

    Sementara itu NSA atau nonstandalone 5G adalah jaringan 5G yang berjalan dengan jaringan lain seperti 4G dan 2G pada pita yang sama. 

    Dalam laporan terbaru Ericsson disebut lebih dari 90 operator telekomunikasi kini telah meluncurkan jaringan 5G Standalone (5G SA), meningkat sekitar 30 operator telekomunikasi  dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan 20 operator telekomunikasi dibandingkan laporan EMR Juni 2025.

    Peneliti EMR juga mengidentifikasi 118 kasus di 56 operator telekomunikasi, di mana dilakukan slicing jaringan untuk menyediakan layanan konektivitas yang terdiferensiasi. 

    Dari 118 kasus, sebanyak 65 kasus yang tersebar di 33 CSP telah melewati tahap proof of concept dan kini sudah masuk ke layanan komersial.

    Layanan tersebut hadir dalam bentuk paket berlangganan atau paket add-on yang dapat digunakan oleh pelanggan konsumen maupun bisnis. Dari 65 penawaran komersial, hampir sepertiga di antaranya (21 penawaran), diluncurkan pada tahun 2025 saja.

    Penerbit EMR sekaligus Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekudden mengatakan bahwa penyedia layanan telekomunikasi di seluruh dunia makin siap untuk mengadopsi dan menerapkan 5G SA guna menghadirkan konektivitas yang terdiferensiasi berdasarkan layanan berbasis nilai. 

    “Bukan sekadar paket berbasis volume data,” kata Erik, dikutip Jumat (21/11/2025). 

    Sementara itu, President Director Ericsson Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei Daniel Ode mengatakan laporan ini menekankan bagaimana konektivitas yang terdiferensiasi, yang dimungkinkan oleh 5G SA dan network slicing, akan berperan penting ketika operator telekomunikasi menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi industri dan masyarakat. 

    “Namun, ketersediaan spektrum yang cukup dengan harga yang terjangkau tetap menjadi faktor penting. Dengan ekosistem digital yang semakin kuat, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong transformasi digital nasional,” kata Daniel.

    6G

    EMR November 2025 mencakup rentang proyeksi yang baru, mulai tahun 2025 hingga akhir 2031. Periode pelaporan EMR yang baru juga mencakup perkiraan peluncuran awal layanan komersial 6G.

    Berdasarkan pola adopsi langganan pada siklus generasi seluler sebelumnya, para peneliti EMR memperkirakan bahwa peluncuran komersial pertama akan dipimpin oleh penyedia layanan terdepan di pasar-pasar maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan beberapa negara di kawasan Gulf Cooperation Council.

    Langganan 6G global diperkirakan akan mencapai 180 juta pada akhir 2031, belum termasuk adopsi awal perangkat Internet of Things berbasis AI. Jumlah langganan tersebut dapat meningkat secara signifikan apabila 6G diluncurkan lebih awal dari yang ditunjukkan oleh siklus generasi sebelumnya.

    Peluncuran komersial 6G di Eropa diperkirakan akan berlangsung sekitar satu tahun lebih lambat dibandingkan negara-negara lain, berbeda dengan 5G sebelumnya, terutama karena penerapan 5G SA di kawasan tersebut relatif lebih lambat.

    Sebagai salah satu use case utama 5G yang terus berkembang, enhanced mobile broadband diperkirakan akan mencapai 6,4 miliar langganan 5G pada akhir 2031, atau sekitar dua pertiga dari seluruh langganan seluler pada saat itu. Sekitar 4,1 miliar dari jumlah tersebut—sekitar 65 persen—diperkirakan akan berbasis 5G SA.

    Hanya pada tahun 2025 saja, langganan 5G diperkirakan akan melampaui 2,9 miliar pada akhir tahun—setara dengan sekitar sepertiga dari seluruh langganan seluler saat ini—atau meningkat sekitar 600 juta langganan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dari sisi cakupan geografis, tahun 2025 mencatat peningkatan 400 juta orang di seluruh dunia yang dapat mengakses 5G. Sekitar 50 persen populasi global di luar Tiongkok daratan diperkirakan akan memiliki cakupan 5G pada akhir 2025.

    Trafik data jaringan seluler meningkat 20 persen dari kuartal ketiga 2024 hingga periode yang sama di 2025—kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan, didorong oleh Tiongkok daratan dan India. Pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut dengan rata-rata tahunan sebesar 16 persen hingga 2031.

    Jaringan 5G diperkirakan akan menangani 43 persen dari seluruh trafik data seluler pada akhir 2025—naik dari 34 persen pada periode yang sama tahun lalu. Para ahli EMR memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 83 persen pada 2031.

    Fixed Wireless Access (FWA) broadband terus berkembang sebagai salah satu use case 5G. EMR November 2025 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan mengakses broadband FWA pada akhir 2031, dengan 90 persen di antaranya melalui 5G.

    Tim riset EMR telah mengidentifikasi 159 penyedia layanan telekomunikasi yang saat ini menawarkan layanan FWA melalui 5G, setara dengan sekitar 65 persen dari seluruh penyedia layanan FWA. Jumlah penyedia layanan yang menawarkan paket berbasis kecepatan—model monetisasi yang umum digunakan pada broadband tetap berbasis fiber atau kabel—meningkat dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR November 2024.

  • Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Tertekan Tarif AS, Singapura Ramal Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura memproyeksikan pertumbuhan ekonominya akan melambat pada 2026 akibat tekanan tarif AS, meski pertumbuhan tahun ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi sekitar 4%.

    Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) pada Jumat (21/11/2025) menyampaikan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Singapura tahun depan diperkirakan melandai ke kisaran 1%–3%, sekaligus menjadi proyeksi resmi pertama untuk 2026.

    Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Beh Swan Gin, mengatakan sejumlah risiko eksternal masih membayangi prospek ekonomi, terutama potensi kembali memanasnya tensi perdagangan global. 

    “Kami terus mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi baru dari ketegangan perdagangan,” ujarnya dalam konferensi pers sebagaimana dilansir dari Bloomberg.

    Namun, dia menambahkan pejabat umumnya memperkirakan pertumbuhan berkisar 2%–3% sesuai dengan struktur ekonomi Singapura yang sudah matang, sehingga proyeksi untuk 2026 bukanlah gambaran yang terlalu pesimistis.

    Sementara itu, revisi naik proyeksi pertumbuhan 2025—yang mengikuti peningkatan serupa pada Agustus—datang di tengah upaya Singapura menghadapi dampak tarif global yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, sekaligus memetik manfaat dari lonjakan investasi sektor kecerdasan buatan (AI).

    Pertumbuhan tahunan terutama ditopang oleh sektor manufaktur, perdagangan grosir, serta jasa keuangan dan asuransi. MTI menyebut manufaktur diperkuat oleh klaster elektronik, rekayasa transportasi, dan biomedis.

    Permintaan manufaktur dan ekspor tetap solid, didorong oleh ledakan belanja modal (capex) di sektor AI yang meningkatkan pesanan chip, server, dan komponen elektronik lainnya. 

    Momentum tersebut berlanjut hingga kuartal IV, dengan ekspor nonmigas melonjak 22% pada Oktober, hampir tiga kali lipat dari ekspektasi, didorong kenaikan ekspor elektronik sebesar 33%.

    “Pada sisa tahun ini, permintaan terhadap elektronik terkait AI diperkirakan terus menopang sektor manufaktur dan perdagangan grosir,” kata MTI.

    Perkembangan Ekonomi Terbaru

    Adapun, PDB Singapura pada kuartal III/2025 tumbuh 4,2% secara tahunan, sesuai estimasi final MTI. Angka ini sejalan dengan survei Bloomberg yang memproyeksikan 4% dan lebih rendah dari revisi 4,7% pada kuartal sebelumnya. 

    Secara kuartalan, PDB naik 2,4%, sesuai dengan konsensus dan meningkat dari 1,7% pada tiga bulan sebelumnya.

    Bank Sentral Singapura (MAS) mempertahankan kebijakan moneternya pada peninjauan terakhir tahun ini pada Oktober, seiring stabilnya ekonomi dan inflasi yang tetap jinak. MAS, yang melakukan empat kali peninjauan dalam setahun, akan mengumumkan kebijakan berikutnya pada Januari.

    Chief Economist MAS, Edward Robinson, menilai sikap kebijakan moneter saat ini masih tepat, sembari menegaskan bahwa bank sentral berada dalam posisi yang baik untuk merespons risiko terhadap stabilitas harga jangka menengah, setelah melakukan dua pelonggaran tahun ini.

    Sebagai negara dengan volume perdagangan lebih dari tiga kali lipat PDB, Singapura turut diuntungkan oleh tarif AS terhadap negara tersebut yang relatif rendah yakni 10%. Selain itu, penumpukan inventaris oleh perusahaan-perusahaan AS sejak pertengahan tahun juga membantu menopang permintaan terhadap produk Singapura.

    Prospek kuartal IV/2025 masih solid, dengan aktivitas manufaktur pada Oktober tetap berada di zona ekspansif dan indikator elektronik terus menguat.

    “Dengan proyeksi ekspor kuartal IV yang diperkirakan tetap kuat, ekonomi Singapura bergerak dengan banyak mesin pertumbuhan, ditopang lonjakan konstruksi, penurunan suku bunga, serta dukungan fiskal yang besar,” tulis ekonom Maybank Securities, Brian Lee.

    Pada Agustus lalu, MTI merevisi proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5%–2,5%.

  • Djarum Hormati Proses Hukum Usai Bosnya Dicegah Keluar Negeri Terkait Pajak

    Djarum Hormati Proses Hukum Usai Bosnya Dicegah Keluar Negeri Terkait Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Djarum angkat bicara terkait dengan pencegahan keluar negeri yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Chief Operating Officer (COO) Victor Rachmat Hartono.

    Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan pihaknya bakal patuh dan menghormati prosedur hukum yang berlangsung.

    “Kami menghormati, patuh dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” ujar Budi saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

    Dia pun memastikan bahwa saat ini Victor Hartono masih menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Djarum.

    “Pak Victor, COO PT Djarum,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Victor dicekal dalam kaitannya dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pembayaran pajak periode 2016-2020. Adapun, Victor bukan satu-satunya orang yang dicekal dalam perkara ini.

    Selain Victor, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak juga turut dicekal dalam perkara ini.

    Adapun, pencekalan kelima orang tersebut telah dibenarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Dia mengatakan, pengajuan itu telah dilaksanakan oleh Imigrasi.

    “Betul dan sudah kita laksanakan sesuai Permintaan tersebut,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Di lain sisi, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan alasan pencekalan itu karena pihaknya khawatir Ken dkk bepergian ke luar negeri.

    Dia menekankan pada intinya pencekalan ini dilakukan untuk kelancaran proses penyidikan pada kasus dugaan korupsi pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.

    “Adanya kekhawatiran dari penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau bepergian ke LN dan untuk proses kelancaran proses penyidikan,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

  • RPP Demutualisasi: Kelembagaan BEI Dirombak, Publik Bisa Jadi Pemilik!

    RPP Demutualisasi: Kelembagaan BEI Dirombak, Publik Bisa Jadi Pemilik!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.

    Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal 
    Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 
    Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dalam siaran resmi, Jumat (21/11/2025).

    Kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

    Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

    Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu 
    didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun 
    sisi permintaan (demand side).

    Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar. 

    Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi. 

    “Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

    Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik—baik 
    institusional maupun ritel—perlu terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan 
    menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya 
    lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss. 

    “Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

    Strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark
    terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

    Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India. 

  • XLSMART dan ZTE Jajaki Penerapan Antena Aktif MIMO FDD, Evolusi Jaringan 5G

    XLSMART dan ZTE Jajaki Penerapan Antena Aktif MIMO FDD, Evolusi Jaringan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — ZTE Corporation, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi, bekerja sama dengan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) melakukan uji coba jaringan Active Antenna Unit (AAU) Massive MIMO FDD yang dapat mendukung berbagai generasi teknologi All-RAT (2G/4G/5G).

    Director & CTO XLSMART Shurish Subbramaniam mengatakan hasil uji coba FDD Massive MIMO bersama ZTE menunjukkan nilai besar dari teknologi tersebut dalam mengoptimalkan potensi spektrum FDD untuk mengatasi pertumbuhan trafik data.

    Uji coba juga menunjukkan kompatibilitas terhadap 2G yang selaras dengan strategi perusahaan dalam pengembangan jaringan multi-generasi.

    “Solusi ini membantu kami mencapai peningkatan ganda dalam kapasitas jaringan dan persepsi pengguna, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis di masa depan,” kata Shurish, dikutip Jumat (21/11/2025).

    Sementara itu, President Director ZTE Indonesia Richard Liang mengatakan hasil uji coba menunjukkan keunggulan solusi FDD Massive MIMO dari ZTE dalam mendukung XLSMART memaksimalkan potensi spektrum FDD  guna memenuhi kebutuhan data yang terus meningkat.

    Dengan kompatibilitas 2G yang unik, solusi ini memungkinkan evolusi jaringan multi-generasi secara mulus, membantu XLSMART meningkatkan kapasitas jaringan sekaligus pengalaman pengguna.

    “Pencapaian ini menandai langkah penting lainnya dalam upaya bersama kami membangun jaringan 5G berkualitas tinggi di Indonesia,” kata Richard.

    Diketahui ZTE dan XLSMART menggelar uji coba di Kabupaten Banjar, Indonesia. Uji coba menunjukkan bahwa solusi inovatif ini tidak hanya memastikan layanan suara konvensional yang stabil, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan untuk layanan data.

    Hasil pengujian mencatat bahwa kecepatan rata-rata pengguna data meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara total trafik sektor tumbuh sebesar 20%, menghasilkan peningkatan signifikan pada pengalaman pengguna serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan pendapatan operator.

    Seiring dengan meningkatnya trafik data seluler, khususnya di wilayah dengan kepadatan pengguna yang tinggi, operator di berbagai negara terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan spektrum FDD untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas pengalaman pelanggan.

    ZTE menghadirkan AAU Massive MIMO FDD yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi pada kebutuhan pelanggan serta dirancang agar tetap kompatibel dengan infrastruktur jaringan multi-generasi.

    Perangkat ini juga didukung kemampuan beamforming yang mampu membentuk hingga empat digital cell, sehingga secara signifikan meningkatkan kapasitas layanan data.

  • Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. 

    Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

    “Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

    Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. “Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

    Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak. 

    Kejadian Berulang

    Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak. 

    Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

    Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

    Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

    Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

    Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan ‘penindakan’ terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin,  sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

    Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

    “Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan,” ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

    Kasus Handang

    Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak. 

    Handang ditangkap KPK seusai menerima ‘angpao’ dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

    Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

    Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

    Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

    Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

    “Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan,” ungkapnya.

    Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

    Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

  • Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Daftar 20 Daerah dengan UMK Tertinggi 2025: Bekasi & Karawang Memimpin

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) untuk 2026. Namun, kenaikan upah minimum dapat diperkirakan dari daftar daerah dengan UMK 2025 tertinggi.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada hari ini, Jumat (21/11/2025).

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal [pengumuman UMP]. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

    Sementara itu, beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/771/013/2025 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2025.

    Keputusan tersebut memuat perubahan berupa kenaikan upah minimum di tujuh kabupaten/kota yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.

    Hal ini merupakan amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY Jo Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

    Kenaikan upah minimum di Jawa Timur ini dinyatakan hanya berlaku selama periode November dan Desember tahun ini dan tidak berlaku surut. Namun, ketentuan ini mengubah urutan daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2025, misalnya Kota Surabaya yang merangsek ke sepuluh besar.

    Berikut daftar 20 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kota Surabaya: Rp5.032.635
    10. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    11. Kota Batam: Rp4.989.600
    12. Kota Tangerang Selatan: Rp4.974.392
    13. Kabupaten Gresik: Rp4.943.763
    14. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.940.090
    15. Kabupaten Pasuruan: Rp4.936.417
    16. Kabupaten Mojokerto: Rp4.925.398
    17. Kabupaten Tangerang: Rp4.901.117
    18. Kabupaten Bogor: Rp4.877.211
    19. Kabupaten Serang: Rp4.857.353
    20. Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252

  • Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bom Rakitan di Online Shop, Ngaku Buat Eskul

    Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bom Rakitan di Online Shop, Ngaku Buat Eskul

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengungkap pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta Selatan membeli bahan bom rakitan di toko daring alias online shop.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan hal tersebut terkuak saat pihaknya memeriksa keluarga pelaku.

    “Iya seperti itu, karena kan orang tuanya yang menerima,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan pelaku yang saat ini berstatus anak berkonflik hukum (ABH) itu memesan bahan untuk menjadi bom rakitan dengan modus keperluan sekolah alias ekstrakurikuler (ekskul). 

    Dengan demikian, orang tua pelaku tidak pernah menaruh curiga terhadap paket yang diterima atas pesanan anaknya itu.

    “Terus kalau barang-barang paket yang diterima itu, itu kan untuk ekstrakurikuler sekolah. Jadi tidak ada kecurigaan dari keluarga juga,” Imbuhnya.

    Di samping itu, Budi menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa meminta keterangan terhadap pelaku peledakan SMAN 72. Sebab, pelaku masih belum dinyatakan pulih sepenuhnya secara psikis.

    “Dari dokter menyatakan itu belum karena dia masih bengong, terus ngomong sebentar kadang masih kayak masih belum pulih sepenuhnya,” pungkasnya.

  • Kejagung Endus Keterlibatan Riza Chalid di Kasus Petral 2008-2015

    Kejagung Endus Keterlibatan Riza Chalid di Kasus Petral 2008-2015

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung mengendus adanya keterlibatan Riza Chalid dalam kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna mengatakan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus tata kelola minyak Riza Chalid Cs.

    “Yang Petral iya, pengembangan [dari kasus Riza Chalid dkk]. Kita pengembangan dari itu,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menyampaikan, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah tersangka di kasus tata kelola minyak mentah dalam perkara Petral.

    Sebagian saksi yang diperiksa itu merupakan pejabat yang mengetahui dengan pengadaan perkara dugaan korupsi pengadaan minyak di Petral.

    “Ada beberapa, tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa sebagian dijadikan saksi,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, kata Anang, menduga bahwa Riza Chalid telah bisa jadi terlibat dalam perkara ini. Meskipun begitu, dia belum mau menjelaskan lebih jauh ihwal perkara ini.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” pungkasnya.

  • Wilayah Padat hingga Rawan Interferensi

    Wilayah Padat hingga Rawan Interferensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan Internet Rakyat seharga Rp100.000 membutuhkan dukungan base transceiver station (BTS) yang masif untuk menjaga kualitas, terlebih kecepatan yang ditawarkan mencapai 100 Mbps.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan sebagai layanan fixed wireless acces (FWA) 5G, Internet Rakyat butuh banyak pemancar yang saling berdekatan untuk menjaga kecepatan tetap tinggi dan stabil.

    Investasi dalam pengadaan BTS ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Telemedia Komunikasi Pratama sebagai perusahaan penggelaran layanan Internet Rakyat.

    “⁠Hambatanya hanya di perluasan covarage area, karena butuh banyak BTS agar dapat melayani banyak pelanggan,” kata Tesar kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Berdasarkan informasi yang beredar, untuk membangun BTS baru membutuhkan investasi di tanah, menara, hingga radio akses. Nilai investasi beberapa hal tadi beragam, namun ditaksir menyentuh miliaran rupiah khususnya untuk membangun radio akses.

    Setelah memilki jaringan, perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan perawatan dengan nilai per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per bulan tergantung kelengkapan alat.

    Tesar menambahkan hambatan lain yang harus diantisipasi oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) adalah potensi interferensi jaringan 1,4 GHz. Kondisi di mana jaringan terganggu akibat sinyal data dari satu perangkat atau jaringan terhalangi.

    Kondisi di lapangan yang penuh dengan gedung, pohon, dan lain sebagainya berisiko menutup sinyal yang diberikan kepada pelanggan.

    “Ini menyebabkan sinyal bisa drop atau menjadi lambat, teknologi ini agak kurang cocok di daerah yang padat penduduk,” kata Tesar.

    Sebelumnya, Indonesia akan memiliki internet rumah dengan harga murah tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) 5G yang diberi nama Internet Rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan data yang inklusif dan dapat digunakan oleh siapapun. 

    “Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah deklarasi yang kuat akan visi, komitmen, dan tindakan bersama menuju Indonesia yang berdaya digital,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

    Internet Rakyat hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Nezar menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Sementara itu dilansir dari lama resmi, Telemedia membanderol layanan Internet Rakyat dengan harga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari. Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.