Category: Bisnis.com

Bobby Nasution Dorong ASN Pemprov Sumut Menjadi Investor Pasar Modal

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk terlibat menjadi investor pasar modal. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan literasi agar ASN memahami investasi yang aman dan produktif.

“Saya minta dalam kesempatan ini kalau boleh para ASN kami bisa diajari atau diberi literasi tentang pasar modal sehingga bisa membuka peluang ASN juga bisa terlibat atau menjadi bagian investor pasar modal di Sumut,” kata Bobby, pada acara Medan Sharia Investor City di Hotel JW Marriott Medan, Jumat (21/11/2025).

Bobby menilai pemahaman pasar modal akan membantu ASN meningkatkan kondisi ekonomi sekaligus mencegah tindakan negatif seperti judi online dan korupsi.

“Yang main pasar modal ini tadi saya lihat ada yang dari Ojol, pedagang dan ASN. Daripada main Judol, bagus belajar pasar modal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyoroti potensi besar industri halal di Indonesia, termasuk Sumut, yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal. Meski Indonesia menjadi negara dengan jumlah konsumen produk halal terbesar, mayoritas produk yang dikonsumsi masih berasal dari negara lain seperti Tiongkok dan Australia.

“Produk halal kita yang dikonsumsi masyarakat Indonesia kebanyakan diproduksi bukan dari Indonesia,” kata Bobby.

Sementara itu, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan bahwa jumlah investor pasar modal di Sumut merupakan salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa, dengan sekitar 736 ribu investor dan nilai transaksi mencapai Rp21,7 triliun. Ia menyebut pertumbuhan tersebut tidak hanya dari sisi pembukaan rekening, tetapi juga aktivitas pengelolaan portofolio yang cukup tinggi.

Untuk pasar modal syariah, pertumbuhan investor secara nasional mencapai 142%, sedangkan di Sumut meningkat hingga 270% dalam lima tahun terakhir.

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Bappelitbang Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.

21/11/2025 19:32
Ngeri! Wagub Rano Sebut Kemang Terancam Tenggelam Gegara Hal Ini

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, normalisasi Kali Krukut menjadi penting apabila tak ingin wilayah Kemang, Jakarta Selatan tenggelam dalam waktu dekat.

Rano Karno menuturkan, banjir yang rutin terjadi setiap hujan di wilayah Kemang sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Untuk itu, dia menyatakan normalisasi Kali Krukut yang melintasi wilayah Jakarta Selatan, tepatnya Kemang, Cilandak Timur, dan Cipete Selatan perlu segera dilakukan.

“Kali Krukut itu kalau enggak lakukan normalisasi, daerah Kemang akan tenggelam,” kata Rano dalam acara tanam pohon yang digelar Bisnis Indonesia Group di Taman Menteng, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Pasalnya, Kali Krukut telah mengalami penyempitan dari yang semula memiliki lebar 20 meter, kini sebagian kali hanya tersisa tiga meter. Tak ayal bila air di kali tersebut meluap di wilayah Kemang.

Rano Karno menegaskan pihaknya akan mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan tahunan di kawasan Kemang dan sekitarnya tersebut.

Bukan hanya Kemang, banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Baik banjir karena air laut atau banjir rob, hujan lokal, serta hujan kiriman. Sekalipun pemerintah telah menyiagakan mesin pompa untuk mengatasi banjir, tetapi pembuangan air pun menjadi masalah.

“Sekarang mesin pompa kami sediakan. Mau buangnya juga kemana? Air laut naik, sungainya wah udah [sempit], itulah Jakarta,” terangnya.

Belum lagi, Jakarta dilewati oleh 13 kali—termasuk Kali Krukut. Rano Karno memandang pembenahan dan normalisasi kali perlu segera ditindak agar banjir tak lagi terjadi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek normalisasi Kali Krukut di Jakarta Selatan kembali diprioritaskan oleh pemprov setelah insiden banjir besar di kawasan Kemang pada akhir Oktober 2025.

Pramono menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan sepanjang 1,3 kilometer, dimulai dari Kelurahan Petogogan hingga Jembatan Tendean.

Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak bangunan berdiri di atas atau di badan kali, sehingga menyebabkan penyempitan aliran dan genangan saat hujan deras.

Rencananya, proses pembebasan lahan dan penetapan lokasi (penlok) dimulai tahun 2026, dengan pendekatan dialog, kompensasi, dan relokasi jika diperlukan. Normalisasi akan dilakukan secara bertahap, didukung Dinas Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR.

Dengan normalisasi ini, harapannya banjir di wilayah terdampak seperti Kemang dan Kebayoran Baru bisa berkurang hingga 50% dalam 3–5 tahun ke depan.

21/11/2025 19:30
Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

“Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar.

“Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.

21/11/2025 19:20
Produsen Pulp-Kertas Minta Cukai Popok Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkritik rencana pengenaan cukai terhadap produk popok (diapers) yang disebut masuk dalam kerangka kebijakan fiskal nasional.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan bahwa industri popok merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan pada industri sekaligus membebani masyarakat.

Menurut dia, masalah lingkungan yang menjadi dasar wacana pengenaan cukai tersebut tidak hanya dapat diselesaikan lewat pengenaan biaya tambahan.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut,” kata Liana dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

Dia menerangkan bahwa sektor ini berkontribusi 3,92% terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari US$8 miliar pada 2024. Namun, saat ini kondisi industri diapers juga belum sepenuhnya pulih.

Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces. Kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces.

Dengan kondisi ini, secara kapasitas industri sebenarnya mampu memenuhi pasar, namun sejumlah produsen tetap tertekan oleh tingginya biaya produksi serta persaingan pasar yang ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018.

Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

Namun, dia menilai pendekatan tersebut kurang tepat. Sebab, persoalan besarnya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya.

“Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Di sisi lain, industri diapers di Indonesia juga telah disebut telah berkolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menegaskan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah.

Dengan demikian, Liana menyebut penerapan cukai atas diapers berpotensi menimbulkan double taxation yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

APKI juga menilai bahwa kebijakan cukai harus mempertimbangkan tidak hanya pada kondisi industri, namun juga dampaknya terhadap konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” jelasnya.

APKI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

21/11/2025 19:12
DOKU Ekspansi ke Pasar Sumatra 2026, Incar Bisnis Enterprise dan UMKM Digital

Bisnis.com, JAKARTA — DOKU, perusahaan fintech pembayaran yang menyediakan layanan payment gateway, e-wallet, pembayaran lintas negara dan manajemen risiko, berencana memperluas bisnisnya dengan masuk ke pasar Sumatra pada tahun depan. Perusahaan akan terlibat lebih dalam mendorong UMKM Digital berkembang.

Co-Founder & Chief Marketing Officer DOKU Himelda Renuat mengatakan perusahaan yang memiliki posisi cukup kuat di segmen enterprise, rencananya akan memperluas jangkauan pasar dan segmen.

DOKU akan masuk ke Sumatra dan mengincar segmen UMKM Digital pada tahun depan, mengingat ruang pertumbuhan di pasar tersebut masih terbuka lebar.

“Sumatra provinsi yang sangat menjanjikan dengan kultur dan juga kemampuan ekonomi yang terus meningkat, jadi kami rasa sudah waktu yang cukup tepat untuk masuk ke wilayah berikutnya setelah Bali dan Nusra,” kata Himelda kepada Bisnis di sela-sela acara Aksi Tanam Pohon, Jumat (21/11/2025).

Himelda mengatakan saat ini DOKU telah menjadi pemimpin pasar di Bali dengan menguasai sekitar 70% dari pangsa pasar di Pulau Dewata. DOKU ingin solusi inovatif mereka dapat diduplikasi ke wilayah lain sehingga makin banyak perusahaan dan UMKM Digital yang terdigitalisasi pembayarannya dan berkembang.

“Keberhasilan tersebut akan kita lakukan di daerah-daerah lain,” kata Himelda.

Diketahui, DOKU mencatat kinerja positif pada semester pertama 2025 dengan pertumbuhan transaksi pembayaran mencapai 80–85% secara tahunan (year-on-year/YoY). DOKU memproses lebih dari 500 juta transaksi sepanjang 6 bulan pertama tahun ini.

Lonjakan tersebut terutama didorong oleh kontribusi segmen korporasi besar hingga UMKM Digital serta inovasi produk seperti DOKU PayChat dan integrasi teknologi Wallet as a Service (WaaS) yang banyak digunakan oleh merchant hingga komunitas.

Dari sisi bauran transaksi, sebanyak 38% berasal dari transaksi game dan digital, 25% dari marketplace, 11% ritel dan 26% sektor lainnya.

QRIS Tap

Himelda mengatakan DOKU juga menjadi salah satu perusahaan yang akan terlibat untuk melakukan uji coba di awal QRIS Tap, sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication) untuk memproses transaksi secara nirkontak atau “tap”, dimana saat ini tim internal DOKU masih dalam proses persiapan untuk sistem pembayarannya.

Dengan fitur QRIS Tap, pengguna cukup menempelkan ponsel atau kartu berteknologi NFC ke mesin pembayaran tanpa perlu membuka aplikasi e-wallet atau melakukan scan kode QR. Sistem langsung membaca data dan nominal transaksi, pengguna cukup melakukan konfirmasi, dan pembayaran pun selesai secara instan. Keterlibatan mereka dalam program tersebut diharapkan turut meningkatkan transaksi, sebagai yang terjadi pada QRIS yang tumbuh signifikan pada semester I/2025.

Asal tahu saja, DOKU mencatat lompatan jumlah transaksi pada QRIS hingga 12x lipat pada pertengahan 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh aktivitas masyarakat yang makin digital dan ketepatan DOKU dalam memilih mitra. “Jadi untuk QRIS TAP mungkin tantangannya adalah pemilihan di mana kita menerapkan [teknologi tersebut]” kata Himelda.

21/11/2025 18:45
Bos ITSEC (CYBR) Beberkan Pola Baru Serangan Siber di Sektor Manufaktur

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) melihat telah terjadi pergeseran tren serangan siber di sektor manufaktur Indonesia dari yang awalnya menyasar sektor perkantoran beralih ke pabrik, yang mengancam jalannya produksi.

Presiden Direktur & CEO, Patrick Dannacher mengatakan profil risiko bagi pelaku industri manufaktur berubah sangat cepat seiring meningkatnya konektivitas cloud, adopsi IoT, serta penyatuan sistem operational technology (OT) dan information technology (IT).

Menurutnya, serangan yang sebelumnya berfokus pada jaringan perkantoran kini mulai menyasar lini produksi dan lingkungan pabrik. Artinya, serangan kini bertujuan untuk melumpuhkan operasional, tidak lagi mencuri data krusial.

“Gangguan operasional yang berlangsung hanya selama beberapa menit dapat langsung berdampak pada hilangnya output, potensi risiko keselamatan, hingga penalti kontraktual,” kata Dannacher dikutip Jumat (21/11/2025).

ITSEC Asia, lanjutnya, menemukan pola ransomware dan serangan supply-chain yang kini telah berkembang pesat di Indonesia dan kawasan regional.

Berdasarkan catatan ITSEC, organisasi industri dan manufaktur mengalami pemantauan dan percobaan serangan setiap hari, dengan sejumlah insiden yang telah berdampak pada sistem produksi.

Sementara itu, tingkat kesiapan sektor manufaktur Indonesia masih bervariasi. Beberapa perusahaan besar telah menerapkan kontrol keamanan yang kuat, namun banyak pabrik kecil hingga menengah yang masih berada pada tahap awal perjalanan keamanan sibernya.

“Satu perangkat laptop yang terinfeksi, akun pemasok yang dibajak, atau koneksi jarak jauh yang tidak aman dapat langsung mengganggu jalur produksi dan menimbulkan dampak bisnis yang signifikan,” ujarnya.

Dia menambahkan sumber kerentanan lain muncul dari integrasi peralatan lama dengan sistem digital modern. Banyak pabrik masih mengoperasikan mesin OT berusia puluhan tahun yang tidak dirancang untuk konektivitas always-on.

Ketika perangkat ini terhubung langsung ke jaringan IT atau cloud tanpa pengaman yang tepat, risiko terbuka seperti jaringan datar (flat network), protokol industri yang tidak aman, firmware kedaluwarsa, hingga kredensial bawaan yang tidak pernah diganti dapat muncul.

Pada praktiknya, kondisi ini dapat menjadi jalur pergerakan serangan dari meja kerja menuju PLC atau HMI di lingkungan produksi, membuka peluang ransomware atau malware destruktif yang dapat menghentikan operasi.

Menurut Dannacher, pendekatan integrasi yang lebih disiplin dapat mengubah risiko ini menjadi peluang.

Dia merekomendasikan agar pabrik memisahkan lingkungan OT dan IT melalui segmentasi jaringan yang jelas, penggunaan industrial gateway, penyaringan protokol lama, kontrol akses berbasis identitas yang kuat untuk seluruh koneksi jarak jauh termasuk akses vendor, serta continuous monitoring untuk mendeteksi perilaku anomali.

Tantangan Terbesar

ITSEC Asia juga mengungkap tantangan terbesar dalam pengamanan smart factory lebih terkait tata kelola daripada teknologi. Perangkat tersedia dan SDM dapat dilatih, tetapi tanpa kepemilikan yang jelas, standar seragam, dan pendanaan berkelanjutan, upaya keamanan sering tidak terintegrasi.

Dannacher menyarankan perusahaan manufaktur menunjuk pemilik risiko yang bertanggung jawab atas keamanan siber OT dan IT secara menyeluruh, menetapkan standar kontrol dasar yang wajib diterapkan di semua pabrik, dan memantau kinerja melalui indikator seperti persentase aset teridentifikasi, kecepatan penutupan kerentanan, serta waktu pemulihan insiden.

Terkait ancaman ransomware di lingkungan produksi, ITSEC Asia menekankan bahwa organisasi harus menganggap risiko ini sebagai “kapan”, bukan “jika”.

“Ketika OT dan IT terhubung, peluang pergerakan lateral dari aset IT tersebar menuju sistem OT meningkat drastis. Dampaknya berkisar dari berhentinya lini produksi hingga isu keselamatan dan kerugian reputasi,” kata Dannacher.

Dari sisi sumber daya manusia, ITSEC Asia menilai bahwa Indonesia belum memiliki jumlah profesional siber yang memadai untuk mengamankan infrastruktur industri yang berkembang pesat, khususnya dalam peran OT Security, incident response, dan governance untuk sektor teregulasi. Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan berinvestasi melalui Cybersecurity & AI Academy dan inisiatif terkait guna membangun talenta lokal dan jalur karier yang lebih jelas bagi para tenaga ahli di Indonesia.

21/11/2025 18:34
PLN Garap Listrik Tambang Emas Boy Thohir, Investasi Gardu Induk Hingga SUTT

Bisnis.com, MAKASSAR – PT PLN (Persero) memastikan menjadi pemasok listrik untuk PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), anak usaha PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS). Konglomerasi ini salah satu pengendali akhirnya adalah konglomerat Garibaldi ‘Boy’ Thohir.

Kepastian listrik PLN masuk ke proyek tambang emas Bukit Pani ini setelah merampungkan Gardu Induk (GI) 150 kV Marisa (Ekstensi) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Marisa–Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Infrastruktur ini membentang sepanjang 13,3 kilometer dengan 38 tower transmisi di Provinsi Gorontalo.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi Wisnu Kuntjoro Adi mengatakan tahapan pemberian tegangan pertama (energize) telah berjalan sejak 1 Oktober 2025 untuk Line 1 dan dilanjutkan pada Line 2 pada 30 Oktober 2025 lalu. Dengan realisasi ini, jaringan listrik PLN telah siap menyalurkan suplai listrik sebesar 30 MVA untuk memenuhi kebutuhan industri PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM).

“Dengan beroperasinya infrastruktur tersebut, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Gorontalo, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya di Kabupaten Pohuwato,” ujar Wisnu melalui keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Direktur Ritel dan Niaga PLN Adi Priyanto menambahkan, PT GSM merupakan pelanggan industri kategori tegangan tinggi (I4) dengan daya 30 MVA, setara dengan konsumsi listrik satu kabupaten. Oleh sebab itu kebutuhan listrik perusahaan seperti ini perlu didukung untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar area tersebut.

“Kehadiran pelanggan industri berskala besar ini akan menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah tambang, mulai dari sektor perdagangan, hunian, hingga industri kecil dan menengah,” jelas Adi.

Sementara itu Direktur Utama GSM sekaligus Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Poerbaya Abidin menyampaikan apresiasi atas kinerja PLN yang mampu menuntaskan proyek lebih cepat dari jadwal.

“Kami percaya pertambangan ini tidak sekadar menggali tanah, tetapi menggali masa depan. Dengan pasokan listrik andal dari PLN, kami optimistis dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi PAD Kabupaten Pohuwato,” ungkapnya.

21/11/2025 18:28
Apa Dampak Perubahan Alur Rujukan BPJS Kesehatan ke Tarif dan Iuran?

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan alur rujukan baru untuk pasen peserta BPJS, sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, seberapa efisien?

Kementerian Kesehatan menyiapkan alur rujukan peserta BPJS berbasis kompetensi dan tidak lagi berjenjang.

Nantinya, pasien bisa langsung dirujuk dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit yang kompetensinya sesuai dengan penyakitnya.

Kementerian Kesehatan mengungkapkan kebijakan tersebut bisa membuat pengeluaran pasien dan BPJS bisa lebih efisien.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Ahmad Irsan A. Moeis mengungkapkan dari pengeluaran Jaminan Sosial sendiri bisa lebih sedikit.

“Karena sebelumnya kami bisa lihat satu pasien bisa muncul biaya sampai 3-4 kali spending cost-nya, nah itu nanti jadi cukup sekali,” ujarnya dalam Temu Media di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dalam perhitungannya, Kementerian Kesehatan juga melakukan rasionalisasi tarif, atau biaya yang dibayarkan ke rumah sakit. Sehingga efisiensi-efisiensi yang dilakukan bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit.

“Jadi efisiensi yang kita lakukan itu juga kita upayakan untuk meningkatkan kualitas layanan ke rumah sakit. Sehingga RS untuk layanan-layanan masalah kompleks selama ini diinformasikan tarifnya kurang, itu bisa lebih rasional, dan rumah sakit lebih punya motivasi lebih untuk melayani pasien JKN dengan meningkatkan kualitas layanan mutunya,” tambahnya.

Irsan mengungkapkan, dampak dari efisiensi tersebut menghasilkan kenaikan pembayaran tarif ke rumah sakit antara sekitar 0,64% sampai 1,69%, dibandingkan dengan data pada 2023-2024.

“Itu baru diperkirakan, untuk sekarang belum dapat datanya [penghematan]. Klaim itu kan dari tanggal 15 ke 15 jadi baru sebulan sehingga kita sekarang baru tarik sebulan ini seperti apa perubahan perilakunya dan dampak biayanya. Nanti kami secara reguler setiap bulan akan menyampaikan hasil evaluasinya, dan kita lihat mungkin dalam waktu 2-3 bulan kita bisa langsung dapat kira-kira berapa nanti dampak realnya,” jelas Irsan.

Adapun, terkait dengan kenaikan iuran BPJS dari para peserta karena perubahan alur rujukan ini, Kemenkes belum memberikan penjelasan.

Lebih lanjut, Irsan mengatakan, perubahan pada alur rujukan dan efisiensi yang dilakukan tadi tidak akan otomatis menghemat.

“Tapi kan ada tarif-tarif yang diterima rumah sakit laporannya selalu kurang. Nah ini kita untuk kompleksitas yang tinggi-tinggi itu kita rasionalisasikan, sehingga rumah sakitnya tidak kurang tarifnya. Karena kalau tarif rumah sakitnya mendapatkan tarifnya kurang itu kan akan berdampak pada layanan juga,” imbuhnya.

21/11/2025 18:19
Prabowo Siapkan Aturan Rombak Kelembagaan BEI, Ini Poin-poinnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam skema demutualisasi, struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik—baik ritel maupun institusi—menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal.

Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Disebutkan, kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi.

Lebih lanjut, Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” tutup Masyita.

21/11/2025 17:53
Kenaikan UMP 2026 Batal Diumumkan Hari Ini, Begini Respons Buruh & Pengusaha

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah batal mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada hari ini, Jumat (21/11/2025). Kalangan pengusaha dan buruh pun memberikan respons beragam.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyampaikan bahwa pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu kembali berulang pada tahun ini, seiring formula yang disebutnya terus berubah-ubah.

“Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis, dikutip pada Jumat (20/11/2025).

Menurut Bob, kenaikan upah minimum semestinya lebih bisa diprediksi hingga jangka waktu 5 tahun, mengingat perusahaan perlu menghitung biaya dan mengalokasikan bujet jangka panjang.

Dia menjelaskan bahwa penentuan alfa alias indeks tertentu dalam formula UMP menjadi perdebatan kalangan pengusaha. Hal ini dikarenakan timpangnya pertumbuhan industri yang menopang perekonomian suatu daerah.

Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel. Menurutnya, industri lain tidak demikian, bahkan ada yang bertumbuh negatif.

“Lebih baik upah minimum threshold saja, batas bawah. Nanti silahkan masing-masing perusahaan bipartit, tentukan upah sesuai kondisi perusahaan,” ujarnya memberi masukan.

Respons berbeda disampaikan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan bahwa keterlambatan pengumuman UMP menimbulkan ketidakpastian bagi buruh.

Elly berharap pemerintah tetap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 bahwa perumusan UMP harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Dia lantas mengungkapkan adanya ancaman terhadap status kerja buruh apabila pengusaha menilai kenaikan UMP 2026 nanti terlalu tinggi.

“Jangan juga itu [kenaikan UMP] nanti jadi alasan-alasan untuk menutup perusahaan-perusahaan, terutama yang di padat karya,” ujar Elly.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong penerapan upah minimum yang berkeadilan dengan cara tidak memukul rata kenaikan UMP di seluruh Indonesia.

Dia berpandangan bahwa kenaikan upah satu angka hanya akan menandakan bahwa pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap pekerja di daerah dengan upah minimum rendah.

Menurutnya, hal tersebut juga berlaku untuk pengusaha, mengingat biaya produksi yang berbeda antardaerah apabila kenaikan UMP tak memperhatikan kesenjangan yang ada.

“Yang upahnya masih rendah harus dinaikkan lebih signifikan daripada dari upah minyak sudah tinggi. Kami akan suarakan itu terus,” kata Ristadi kepada Bisnis.

21/11/2025 17:50