Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

    Fenomena Gelombang Relokasi Pabrik, Kejar Upah Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah industri alas kaki hingga garmen disebut ramai-ramai merelokasi pabriknya ke kawasan Jawa Tengah. Gelombang relokasi pabrik ini diduga lantaran perusahaan mencari daerah dengan upah minimum yang lebih rendah.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.

    Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.

    Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.

    “Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.

    Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.

    Dalam kesempatan terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengungkapkan sejumlah pabrik sepatu jenama internasional meninggalkan kawasan Tangerang, Banten untuk berpindah ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih rendah.

    Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). / Bisnis – Rachman

    Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan sejumlah pabrik seperti PT Tah Sung Hung yang memproduksi sepatu jenama Adidas berpindah ke Cirebon, serta PT Long Rich yang hengkang ke kawasan yang sama.

    “Jadi mulai dari Cirebon, Brebes, Batang, Pekalongan, nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri,” kata Said saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2025).

    Dia lantas menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di produsen sepatu jenama Nike, yakni PT Victory Chingluh yang juga berlokasi di Tangerang.

    Menurutnya, Victory Chingluh juga akan melakukan strategi yang sama sehingga berdampak terdapat pengurangan karyawannya.

    Kendati demikian, Said memandang bahwa tak semua pabrik alas kaki di Tangerang akan bedol desa, mengingat kebutuhan yang masih tinggi dari sisi penjagaan kualitas produk.

    “Kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andai terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produsen di Tangerang ini yang tetap melakukan ekspor,” paparnya.

    Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.

    Upah dan Pungli Ormas

    Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Menurutnya, kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.

    “Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.

    Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.

    Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.

    Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.

    Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.

    “Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.

  • Kejagung Pastikan Belum Limpahkan Perkara Petral ke KPK

    Kejagung Pastikan Belum Limpahkan Perkara Petral ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya pelimpahan kasus Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan dalam perkara ini terdapat perbedaan dalam periodisasi pengusutan.

    “Yang kebetulan juga KPK juga menangani perkara yang sama. Tapi periodenya Kejaksaan Agung kan ada di 2008 sampai 2015,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan Kejagung siap apabila memang harus melimpahkan perkara Petral ini ke KPK. Namun, dia menekankan sejauh ini Kejagung belum melakukan pelimpahan perkara Petral.

    Di samping itu, Anang menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK terkait pengusutan perkara Petral ini.

    “Ya kita sih pada prinsipnya, apapun kita siap. Sesama penegak hukum, kalau itu memang diperlukan. Cuma secara resmi belum ada ya, ini baru, tapi kita sudah berkoordinasi,” Imbuhnya.

    Adapun, Anang mengungkap bahwa kasus Petral merupakan pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah. Oleh karena itu, terdapat sejumlah tersangka yang telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    Hanya saja, Anang belum mengungkap tersangka yang telah diperiksa dalam kasus pengadaan minyak mentah Petral itu.

    “Saya enggak tahu pastinya, cuma ada sebagian dari berkas perkara yang berjalan, ada beberapa diminta keterangan sebagai saksi untuk saat ini. Untuk saat ini sebagai saksi semua,” pungkasnya.

  • Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Wamentan Tepis Kabar Harga Bahan Pangan Meroket imbas Program MBG

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan nasional dalam kondisi aman di tengah kenaikan permintaan seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan dirinya menepis isu bahwa harga sejumlah komoditas pangan meroket karena stok yang menipis akibat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas nasional tersebut.

    Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Sudaryono membeberkan bahwa faktor geografis menjadi salah satu penyebab variasi harga pangan di beberapa wilayah, terutama daerah-daerah dengan medan logistik yang sulit seperti wilayah Papua.

    Namun, dia menilai lonjakan harga yang terjadi di wilayah lain yang tidak memiliki kendala distribusi serupa adalah sebagai anomali dan tidak mencerminkan kondisi stok nasional.

    “Kalau memang ada misalnya contoh di Papua, harganya jauh lebih mahal kan ada faktor yang memang betul setelah kita cek memang ada misalnya biaya angkutan yang lebih mahal, tapi kalau yang di tempat lain yang secara geografis kemudian jarak dan lain-lain tidak terlalu ya. Ini berarti sebuah anomali. Wong yang biasanya enggak lebih mahal kok ini lebih mahal?,” ujar Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, stok pangan secara nasional masih berada di level yang mencukupi, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk untuk komoditas telur, daging ayam, beras, sayur, dan buah. Dia juga memastikan bahwa para peternak tetap tertib dalam menjual komoditas garapannya sehingga tidak ada indikasi kelangkaan yang bersumber dari gangguan pasokan.

    “Jadi, secara stok kita cukup, kemudian secara ketertiban dari peternak-peternak telurnya juga menjual telurnya juga tertib. Nah, hanya memang kita sangat mengantisipasi atas lonjakan dari kebutuhan telur maupun daging ayam dan lainnya termasuk di situ ada sayuran dan lain-lain karena ada MBG,” bebernya.

    Kementerian Pertanian pun optimistis peningkatan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG masih dapat dikelola dengan baik atau manageable oleh pemerintah. Dirinya pun menegaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang dibutuhkan untuk memasok program tersebut masih berada pada tingkat ketersediaan yang aman.

    “Tapi ini Insyaallah manageable-lah. Jadi, peningkatan terkait sayur, buah, kemudian beras, kemudian kebutuhan protein ini manageable, karena ada MBG ini Insyaallah dia manageable. Jadi, bukan terus tiba-tiba langka enggak ada. Kita pastikan itu itu kita siap di situ ya,” pungkasnya. 

    Pemerintah, tegasnya, akan terus memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kelancaran program MBG sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

  • Gunung Semeru Kembali Semburkan Asap, Kali Ini Setinggi 1.000 Meter

    Gunung Semeru Kembali Semburkan Asap, Kali Ini Setinggi 1.000 Meter

    Bisnis.com, JAKARTA – Gunung Semeru dilaporkan menyemburkan asap setinggi 1.000 meter dari puncak pada Sabtu (22/11/2025) pukul 00.10 WIB.

    Dilansir dari Antara, laporan tersebut sebagaimana hasil pengamatan petugas Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Badan Geologi dalam keterangan resminya menyebutkan aktivitas visual menunjukkan gunung api itu tampak jelas hingga sempat tertutup kabut level 0–II, sedangkan asap kawah utama teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tinggi, membumbung sekitar 1.000 meter di atas puncak pada pukul 00.10 WIB.

    Cuaca di sekitar Gunung Semeru tercatat cerah hingga hujan, dengan angin lemah bertiup ke arah tenggara dan selatan, serta suhu udara berkisar 21–24 derajat Celcius. Pada aktivitas kegempaan, terekam 157 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 10–22 mm dan durasi 58–185 detik.

    Selain itu, tercatat 17 kali gempa guguran, 19 kali gempa hembusan, satu gempa vulkanik dalam, enam gempa tektonik jauh, serta satu gempa getaran banjir dengan amplitudo mencapai 43 mm berdurasi 6.499 detik.

    Badan Geologi menegaskan bahwa masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilometer dari puncak.

    Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta menjauhi sempadan sungai minimal 500 meter karena potensi awan panas dan lahar masih dapat terjadi. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius delapan kilometer dari kawah Gunung Semeru mengingat potensi bahaya lontaran batu pijar.

    Selain itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap potensi awan panas guguran, aliran lava, dan lahar di sepanjang sungai berhulu puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi anak alirannya.

    Sebelumnya, Gunung Semeru dilaporkan meletus pada Rabu (19/11) pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Dalam letusan itu, Gunung Semeru menyemburkan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Badan Geologi menetapkan status Level IV atau Awas untuk mengantisipasi aktivitas lanjutan yang masih berpotensi terjadi. Hal ini sekaligus menjadi dasar ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Alam yang berlaku aktif hingga 26 November oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

  • Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

    “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3. 

    Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

    Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

    “Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG  yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

    Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

  • Cara Daftar Internet Rakyat Rp100 Ribu, Syarat, dan Paket Harganya

    Cara Daftar Internet Rakyat Rp100 Ribu, Syarat, dan Paket Harganya

    Bisnis.com, JAKARTA – Layanan Internet Rakyat (IRA) menjadi program pemerintah yang menyediakan akses internet biaya murah namun tetap memiliki kecepatan tinggi.

    Program ini pun dianggap dapat mengatasi masalah mahalnya biaya layanan internet, yang selama ini dirasakan sebagian masyarakat.

    Inisiatif tersebut juga diharapkan dapat meratakan akses internet di Indonesia, terutama di daerah yang masih sulit memperoleh jaringan stabil.

    Di era digital saat ini, ketersediaan akses internet menjadi kebutuhan dasar bagi berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat.

    Sasaran utama layanan Internet Rakyat ditujukan untuk rumah tangga, mahasiswa dan pelajar, pekerja WFH (Work From Home), UMKM, dan wilayah yang terbatas akses kabel optik.

    Internet Rakyat merupakan layanan WiFi berbasis teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) yang beroperasi pada frekuensi 1.4 GHz dan menggunakan konsep Open Radio Access Network (Open RAN).

    Layanan internet ini termasuk jaringan komersial pertama di dunia dan di Indonesia yang menerapkan teknologi Open RAN FWA 1.4 GHz.

    Program IRA digagas oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge, berkolaborasi dengan PT OREX SAI Indonesia, perusahaan patungan dari NTT Docomo dan NEC Corporation.

    Cara daftar WiFi Internet Rakyat

    Masih dalam tahapan awal, saat ini paket WiFi Internet Rakyat baru tersedia bagi pengguna yang berada di wilayah Jawa, Maluku, dan Papua.

    Masyarakat di area tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui langkah-langkah berikut:

    Buka situs resmi mytelemedia.id.
    Pilih menu “Pra-Registrasi Sekarang” atau langsung kunjungi halaman internetrakyat.id/register.
    Di halaman tersebut, pengguna dapat melihat informasi paket yang ditawarkan, yakni layanan WiFi seharga Rp100.000 dengan masa berlaku 30 hari.
    Isi data diri awal berupa nama lengkap, alamat email, dan nomor WhatsApp.
    Klik “Kirim OTP”, kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp.
    Lanjutkan dengan mengisi data lokasi secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, hingga alamat lengkap.
    Pengguna dapat menambahkan penanda lokasi dan titik koordinat melalui peta yang disediakan.
    Centang pernyataan persetujuan terhadap “Syarat dan Ketentuan” serta “Kebijakan Privasi”.
    Klik “Registrasi” untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

    Fitur dan paket harga Internet Rakyat

    Berdasarkan informasi pada laman registrasi, Internet Rakyat saat ini hanya menyediakan satu jenis paket, yakni Paket WiFi 30 hari dengan harga Rp100.000.

    Melalui paket ini, pelanggan akan mendapatkan:

    Akses internet 5G FWA dengan kecepatan hingga 100 Mbps
    Kuota unlimited
    Gratis biaya langganan pada bulan pertama
    Gratis sewa modem (CPE)
    Perangkat yang mendukung sistem OpenWRT berupa 1 unit modem, ditambah 1 boks dan buku panduan
    Perangkat memakai antena omni dengan penguatan sinyal hingga 3,5 dBi dan teknologi WiFi 5 2+2 (AC1200).

  • Perusahaan Merger Gojek-GRAB Diramal Kuasai 90% Pasar, Tarif Ojol Melambung?

    Perusahaan Merger Gojek-GRAB Diramal Kuasai 90% Pasar, Tarif Ojol Melambung?

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumor merger antara Gojek dan Grab Indonesia menjadi sorotan sepekan terakhir. Gabungan kedua perusahaan dikhawatirkan membuat tarif transportasi online melambung karena pangsa pasar yang dimiliki sangat besar.

    Pada Juni 2025, dikabarkan tarif Gojek di Jabodetabek atau zona II sebesar Rp2.500-Rp3.400 per kilometer/KM. Tarif minimumnya sekitar Rp14.040-Rp15.525.

    Sementara GrabBike biaya per kilometer sekitar Rp2.700-Rp3.500. Biaya minimum sama yaitu Rp14.040-Rp15.525 untuk jarak 5 kilometer pertama.

    Tarif berbeda untuk zona I yang meliputi Sumatra, Jawa (diluar Jabodetabek) serta Bali, dan zona III yang meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Untuk zona I saat ini tarif berkisar Rp1.850-Rp2.300 per kilometer. Sementara itu zona III berkisar Rp2.100-Rp2.600 per kilometer.

    Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan apabila kedua perusahaan bergabung, mereka akan menguasai pangsa pasar hingga 90%. Sementara 10% sisanya dikuasai Maxim dan lain sebagainya.

    Penguasaan pasar yang besar ini dikhawatirkan membuat perusahaan tersebut semena-mena dalam menerapkan tarif ke pengguna.

    “Artinya tidak ada lagi kompetitor yang kuat melawan mereka,” kata Tesar kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Oleh sebab itu, Tesar mengatakan regulator dalam hal ini pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut, terutama terkait fee layanan serta skema bagi hasil kepada merchant maupun driver.

    Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengomentari rencana merger antara Grab dan GOTO, yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

    “Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

    Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

    “Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

    Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

    “Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.

    Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mensyaratkan beberapa hal sebelum merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab terjadi. Salah satunya, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, yakni BPI Danantara. 

    Driver ojol menunggu penumpang

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, syarat tersebut agar ekonomi platform ini dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

    Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

    “Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus segera mengambil alih perusahaan platform karena ada ancaman halus dari perusahaan platform,” ujarnya. 

    Lily mengaku, saat ini terdapat ancaman halus bahwa platform penyedia transportasi online tersebut hanya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 17% bila status kerja diubah dari mitra menjadi pekerja. 

    Dirinya berharap, ekonomi platform nasional yang baru ini juga mensyaratkan bisnis transportasi online harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi. 

    Perusahaan platform dalam hal tersebut mengambil contoh negara Spanyol. Padahal nyatanya ekonomi platform di Spanyol masih berjalan hingga saat ini dan tidak terjadi pengangguran massal, bahkan sebaliknya para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak. 

    Usai Spanyol mengubah status pengemudi online menjadi pekerja, negara melindungi para pengemudi sehingga mendapatkan hak-hak layaknya pekerja seperti memperoleh kepastian upah minimum, batasan jam kerja serta upah lembur,  cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

    “Maka sudah saatnya Presiden segera melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mengambil alih persoalan ojol ini,” tambah Lily.

  • Ericsson Proyeksikan 180 Juta Perangkat Terkoneksi 6G pada 2031

    Ericsson Proyeksikan 180 Juta Perangkat Terkoneksi 6G pada 2031

    Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson, produsen perangkat telekomunikasi global, memproyeksikan sekitar 180 juta perangkat akan terkoneksi dengan jaringan 6G pada 2031. Negara-negara di Asia dan Amerika Serikat akan memimpin adopsi teknologi ini.

    Ericsson Mobility Report 2025, dikutip Sabtu (22/11/2025) mengungkap melihat pola adopsi langganan pada siklus generasi seluler sebelumnya, para peneliti EMR memperkirakan bahwa peluncuran komersial pertama 6G akan dipimpin oleh penyedia layanan terdepan di pasar-pasar maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, dan beberapa negara di kawasan Gulf Cooperation Council.

    Langganan 6G global diperkirakan akan mencapai 180 juta pada akhir 2031, belum termasuk adopsi awal perangkat Internet of Things berbasis AI. Jumlah langganan tersebut dapat meningkat secara signifikan apabila 6G diluncurkan lebih awal dari yang ditunjukkan oleh siklus generasi sebelumnya.

    Peluncuran komersial 6G di Eropa diperkirakan akan berlangsung sekitar satu tahun lebih lambat dibandingkan negara-negara lain, berbeda dengan 5G sebelumnya, terutama karena penerapan 5G SA di kawasan tersebut relatif lebih lambat.

    Sebagai salah satu use case utama 5G yang terus berkembang, enhanced mobile broadband diperkirakan akan mencapai 6,4 miliar langganan 5G pada akhir 2031, atau sekitar dua pertiga dari seluruh langganan seluler pada saat itu. Sekitar 4,1 miliar dari jumlah tersebut—sekitar 65 persen—diperkirakan akan berbasis 5G SA.

    5G

    Hanya pada tahun 2025 saja, langganan 5G diperkirakan akan melampaui 2,9 miliar pada akhir tahun—setara dengan sekitar sepertiga dari seluruh langganan seluler saat ini—atau meningkat sekitar 600 juta langganan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dari sisi cakupan geografis, tahun 2025 mencatat peningkatan 400 juta orang di seluruh dunia yang dapat mengakses 5G. Sekitar 50 persen populasi global di luar Tiongkok daratan diperkirakan akan memiliki cakupan 5G pada akhir 2025.

    Trafik data jaringan seluler meningkat 20 persen dari kuartal ketiga 2024 hingga periode yang sama di 2025—kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan, didorong oleh Tiongkok daratan dan India. Pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut dengan rata-rata tahunan sebesar 16 persen hingga 2031.

    Jaringan 5G diperkirakan akan menangani 43 persen dari seluruh trafik data seluler pada akhir 2025—naik dari 34 persen pada periode yang sama tahun lalu. Para ahli EMR memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 83 persen pada 2031.

    Fixed Wireless Access (FWA) broadband terus berkembang sebagai salah satu use case 5G. EMR November 2025 memperkirakan bahwa sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan mengakses broadband FWA pada akhir 2031, dengan 90 persen di antaranya melalui 5G.

    Tim riset EMR telah mengidentifikasi 159 penyedia layanan telekomunikasi yang saat ini menawarkan layanan FWA melalui 5G, setara dengan sekitar 65 persen dari seluruh penyedia layanan FWA. Jumlah penyedia layanan yang menawarkan paket berbasis kecepatan—model monetisasi yang umum digunakan pada broadband tetap berbasis fiber atau kabel—meningkat dari 43 persen menjadi 54 persen sejak EMR November 2024.

    Di sisi lain, Penerbit EMR sekaligus Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekudden mengatakan bahwa penyedia layanan telekomunikasi di seluruh dunia makin siap untuk mengadopsi dan menerapkan 5G SA guna menghadirkan konektivitas yang terdiferensiasi berdasarkan layanan berbasis nilai. 

    “Bukan sekadar paket berbasis volume data,” kata Erik, dikutip Jumat (21/11/2025). 

    Sementara itu, President Director Ericsson Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei Daniel Ode mengatakan laporan ini menekankan bagaimana konektivitas yang terdiferensiasi, yang dimungkinkan oleh 5G SA dan network slicing, akan berperan penting ketika operator telekomunikasi menghadirkan pengalaman digital yang lebih bermakna bagi industri dan masyarakat. 

    “Namun, ketersediaan spektrum yang cukup dengan harga yang terjangkau tetap menjadi faktor penting. Dengan ekosistem digital yang semakin kuat, Indonesia akan berada pada posisi yang lebih baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong transformasi digital nasional,” kata Daniel.

  • Keberlanjutan Program Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps Diragukan

    Keberlanjutan Program Internet Rakyat Rp100.000 Berkecepatan 100 Mbps Diragukan

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi masih meragukan keberlanjutan program Internet Rakyat Rp100.000 yang menawarkan kecepatan hingga 100 Mbps.

    Harga yang ditawarkan sangat murah, di sisi lain ada ongkos yang harus ditanggung oleh penyelenggara layanan seperti biaya karyawan hingga biaya spektrum frekuensi dan rencana pengembalian investasi.

    Diketahui, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) menjadi penyelenggara layanan Internet Rakyat Rp100.000.

    Setiap tahunnya, untuk mengoperasikan pita frekuensi 1,4 GHZ, Telemedia harus membayar Rp400 miliar kepada pemerintah untuk memberikan layanan fixed wireless access (FWA) di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai program ini masih bersifat solusi sementara. Menurutnya, harga murah dapat menarik minat masyarakat, tetapi tidak serta-merta menjamin kualitas maupun keberlanjutan bisnis layanan tersebut.

    “Pengembalian investasinya berikut teknologi ke depannya menjadi tantangan tidak mudah, bisa saja penyesuaian tarif atau ada subsidi dari regulatornya, sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” kata Kamilov kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/11/2025). 

    Kamilov menilai tarif murah dalam layanan Fixed Wireless Access (FWA) seperti Internet Rakyat merupakan strategi promosi untuk memperkenalkan produk, namun harus dibatasi waktu. 

    Dia menambahkan layanan ini berpotensi meningkatkan pemerataan akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber. Namun, menurutnya keberlanjutan operasional tetap menjadi pertanyaan.

    “Untuk pemerataan akses internet dapat membantu wilayah non- fiber  tetapi berapa lama bisa bertahannya,” katanya.

    Kamilov juga menilai persaingan layanan FWA belum akan terasa dalam satu hingga dua tahun ke depan. Namun, dia memprediksi kompetisi justru akan semakin ketat pada sektor penyedia layanan internet (ISP) dibanding langsung di ranah FWA.

    Lebih lanjut, dia menilai pengembangan model investasi ke depan membutuhkan kolaborasi multipihak antara penyedia layanan, pemerintah daerah, hingga Komdigi dan Kementerian/Kelembagaan terkait.

    “Model investasi kedepannya penting peran komdigi dan pemda bersama danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA menjadi nyata,” katanya. 

    Internet Rakyat merupakan layanan internet berbasis jaringan 5G FWA dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol sekitar Rp100.000 per bulan. Layanan ini dihadirkan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge. Saat ini, cakupannya tersedia di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

    Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat harus melakukan pra-registrasi terlebih dahulu melalui laman resminya, kemudian mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor ponsel, serta alamat domisili, dan menandai lokasi kediaman di peta sebelum data dikirimkan.

  • Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Permintaan Sawit Domestik Melonjak untuk Biofuel, Ekspor Diproyeksi Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA — Porsi ekspor sawit Indonesia ke depan diproyeksikan mengalami penurunan seiring dengan utilisasi domestik yang meningkat 

    Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai industri minyak sawit dinilai masih menunjukkan perannya sebagai penopang ekspor Indonesia di tengah dinamika permintaan global.

    Dia melanjutkan meski pasar dunia mengalami fluktuasi, permintaan dari Uni Eropa dinilai ikut terangkat setelah tercapai sejumlah kesepakatan dagang, sementara permintaan dari kawasan Asean, India, Pakistan, hingga Amerika Serikat tetap konsisten.

    Namun, di tengah stabilnya pasar global, permintaan domestik menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pasokan sawit kini semakin banyak dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya sebagai campuran bahan bakar B40. 

    Kondisi ini diproyeksikannya mengubah porsi ekspor sawit Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

    “Jika utilisasi domestik terus meningkat, maka porsi ekspor sawit ke depan kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (21/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa kebutuhan dalam negeri untuk program biofuel memberikan penyerapan besar yang semakin mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

    Dari sisi harga, dia juga memproyeksikan tren cenderung melemah tanpa potensi kenaikan drastis dalam waktu dekat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta arah kebijakan energi nasional.

    Meski peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sawit tetap terbuka, ekspansi lahan baru tidak dapat dilakukan secara agresif. 

    Rencana pembukaan lahan di kawasan Indonesia Timur, misalnya, menghadapi tantangan besar terkait isu lingkungan dan keterbatasan lahan.

    “Ini buah simalakama. Di satu sisi produksi ingin ditingkatkan, tapi di sisi lain isu lingkungan dan keterbatasan lahan menuntut industri berhati-hati,” katanya

    Oleh karena itu, optimalisasi lahan yang sudah ada menjadi strategi yang lebih realistis sekaligus berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menilai tidak khawatir terhadap prospek sawit ke depan. Selain tetap menjadi komoditas ekspor andalan, sawit juga semakin penting dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatannya dalam program biofuel.