Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Hari Ini Buruh Batal Demo, Tunggu Pengumuman UMP 2026

    Hari Ini Buruh Batal Demo, Tunggu Pengumuman UMP 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membatalkan aksi demonstrasi yang semula akan digelar pada hari ini, Senin (24/11/2025), karena menunggu pemerintah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa unjuk rasa sebelumnya direncanakan menjelang tenggat pengumuman UMP 2026 pada 21 November lalu, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

    “Akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa buruh tetap akan menggelar unjuk rasa pada satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah apabila kenaikan UMP 2026 nanti tidak sesuai dengan harapan buruh. 

    KSPI disebutnya tetap mendorong kenaikan UMP 2026 minimal sama seperti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

    Tuntutan lainnya adalah kenaikan UMP sebesar 7,77% yang didapatkan dari indeks tertentu sebesar 1,0 dalam formula UMP, serta kenaikan hingga 10,5% apabila menggunakan indeks tertentu 1,4.

    Apabila tuntutan itu tak terpenuhi, maka pihaknya juga merencanakan mogok nasional pada Desember nanti.

    “Jadi bilamana Menaker memutuskan rancangan peraturan pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” ujar Said.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

  • IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Saat Pertumbuhan Melempem

    IMF Ingatkan Ketahanan Ekonomi Global Saat Pertumbuhan Melempem

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menilai perekonomian dunia lebih tangguh dari perkiraan, namun belum cukup kuat untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

    Georgieva menegaskan perekonomian dunia menunjukkan ketangguhan terhadap serangkaian guncangan, mulai dari tensi perdagangan hingga ketidakpastian geopolitik. 

    Ketangguhan tersebut didorong oleh sektor swasta yang dinamis serta penguatan kebijakan dan institusi selama beberapa tahun terakhir.

    “Perekonomian global berjalan lebih baik dari yang kita khawatirkan, tetapi masih lebih buruk dari yang kita butuhkan,” ujarnya saat berbicara pada KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, dikutip Senin (24/11/2025).

    Meski tetap tumbuh, IMF menilai ekspansi ekonomi global masih tertahan karena pertumbuhan yang rendah—di bawah tingkat pra-pandemi Covid-19—serta beban utang yang sangat tinggi, terutama di negara-negara berpendapatan rendah. 

    Georgieva menuturkan, lonjakan tensi geopolitik, perubahan teknologi dan demografi, serta meningkatnya kejadian iklim ekstrem juga terus menekan prospek pertumbuhan.

    Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, Georgieva menekankan pembangunan ketangguhan harus dimulai dari dalam negeri masing-masing. 

    Dia menuturkan, pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang kredibel dan berkelanjutan, memulihkan ruang fiskal, menjaga kekuatan institusi, serta mengatasi ketidakseimbangan domestik yang turut memperlebar ketimpangan global.

    “Reformasi struktural menjadi krusial untuk memanfaatkan potensi sektor swasta sebagai pendorong pertumbuhan, sekaligus merapikan aturan yang sudah tidak relevan,” katanya.

    Pada sisi lain, Georgieva juga mengatakan tindakan domestik saja tidak cukup. Georgieva mendorong negara-negara G20 memperkuat kerja sama kebijakan, terutama untuk memastikan perdagangan global tetap menjadi mesin pertumbuhan yang efektif melalui aturan yang lebih sesuai dengan era digital.

    IMF juga mendorong peningkatan pembiayaan segar bagi negara-negara yang membutuhkan. Georgieva mengatakan, IMF kini tengah menaikkan sumber daya kuota permanen sebesar 50% untuk meningkatkan kapasitas dukungan kepada negara anggota.

    Di sisi lain, isu utang global membutuhkan tindakan yang lebih tegas dan cepat. Dia mengapresiasi kemajuan yang dicapai melalui skema Common Framework, tetapi menilai restrukturisasi utang harus lebih cepat dan prediktif. Dia menuturkan, IMF sendiri telah mengubah kebijakan internal agar lebih aktif membantu negara-negara mengurangi beban utang.

    Georgieva juga memuji kepemimpinan Afrika Selatan yang menghasilkan October Declaration on Debt, yang dinilai memberikan peta jalan jelas bagi penyelesaian isu utang di masa depan.

    Dia melanjutkan, IMF saat ini menyalurkan pembiayaan pada tingkat tertinggi dalam sejarah, yakni melalui 50 program aktif, termasuk 21 program di Afrika Sub-Sahara. 

    IMF juga menegaskan komitmennya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara, disertai dukungan pengembangan kapasitas.

  • Indosat (ISAT) Pastikan Tetap Stabil, Tak Terganggu Letusan Semeru

    Indosat (ISAT) Pastikan Tetap Stabil, Tak Terganggu Letusan Semeru

    Bisnis.com, MALANG— PT Indosat Tbk. (ISAT) memastikan seluruh base transceiver station (BTS) di radius zona letusan Gunung Semeru dalam kondisi normal. Pemancar internet tersebut tetap melayani masyarakat dan dapat digunakan dengan optimal. 

    EVP Head of Circle Java Indosat, Fahd Yudhanegoro mengatakan dampak erupsi Semeru ke BTS Indosat tidak ada 

    “⁠Seluruh BTS dalam radius zona letusan ada pada kondisi normal,” katanya dihubungi Senin (24/11/2025).

    Fahd menegaskan kualitas layanan Indosat juga tetap stabil, tidak terpengaruh oleh letusan gunung. 

    Namun, dia meyakinkan, Indosat juga melakukan respon proaktif dengan melakukan deploy support team via jalur Malang karena akses dari Lumajang tertutup.

    Perusahaan menjalankan preventive maintenance khusus debu vulkanik untuk menjaga reliability perangkat.

    “⁠Monitoring intensif terhadap kemungkinan listrik yang belum stabil,” ucapnya.

    Sebelumnya, Gunung Semeru dilaporkan menyemburkan asap setinggi 1.000 meter dari puncak pada Sabtu (22/11/2025) pukul 00.10 WIB.

    Dilansir dari Antara, laporan tersebut sebagaimana hasil pengamatan petugas Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Badan Geologi dalam keterangan resminya menyebutkan aktivitas visual menunjukkan gunung api itu tampak jelas hingga sempat tertutup kabut level 0–II, sedangkan asap kawah utama teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tinggi, membumbung sekitar 1.000 meter di atas puncak pada pukul 00.10 WIB.

    Cuaca di sekitar Gunung Semeru tercatat cerah hingga hujan, dengan angin lemah bertiup ke arah tenggara dan selatan, serta suhu udara berkisar 21–24 derajat Celcius. Pada aktivitas kegempaan, terekam 157 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 10–22 mm dan durasi 58–185 detik.

    Selain itu, tercatat 17 kali gempa guguran, 19 kali gempa hembusan, satu gempa vulkanik dalam, enam gempa tektonik jauh, serta satu gempa getaran banjir dengan amplitudo mencapai 43 mm berdurasi 6.499 detik.

    Badan Geologi menegaskan bahwa masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilometer dari puncak.

    Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta menjauhi sempadan sungai minimal 500 meter karena potensi awan panas dan lahar masih dapat terjadi. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius delapan kilometer dari kawah Gunung Semeru mengingat potensi bahaya lontaran batu pijar.

    Selain itu, kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap potensi awan panas guguran, aliran lava, dan lahar di sepanjang sungai berhulu puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta sungai-sungai kecil yang menjadi anak alirannya.

  • Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah strategi menghadapi lonjakan penumpang saat masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menekankan bahwa simpul transportasi tersebut menjadi titik krusial dalam arus penyeberangan, setidaknya dalam dua tahun terakhir. 

    Mengingat, kerap terjadi macet parah atau ‘horor’ di Pelabuhan Merak akibat penumpukan kendaraan. 

    “Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Nataru,” ujar Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (24/11/2025). 

    Aan menjelaskan, strategi dilakukan dengan menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan. Termasuk menyiapkan satu pelabuhan pendukung sebagai contingency plan.

    Pertama, BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Sementara satu dermaga untuk contingency planapabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, Aan akan membuka Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera). 

    Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

    Strategi lainnya, yakni akan diterapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pelaksanaan delaying system ini melalui penerapan buffer zone (zona penyangga) di rest area jalan tol serta jalan arteri. 

    “Berarti harus ada untuk parkir kendaraan ketika terjadi situasi yang tidak bisa dilangsungkan penyeberangan. Ini semua sudah disiapkan baik di Merak maupun di Bakauheni,” lanjut Aan. 

    Adapun, buffer zone di Merak yakni rest area KM 13, KM 43, KM 68, jalan arteri Cikuasa Atas yang bisa menampung total 1.050 kendaraan kecil dan 200 kendaraan roda dua. Sedangkan penerapan delaying system di Lampung tersebar di delapan titik buffer zone dengan total kapasitas parkir 1.190 kendaraan kecil. 

    Lebih lanjut, Aan juga meminta semua stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem di bulan Desember. Aan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari.

    Aan meyakini penyelenggaraan Nataru kali ini dapat berjalan lancar dan sukses berkat persiapan strategi yang matang dan koordinasi semua stakeholder. 

    Sebelumnya, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dan kepadatan di Pelabuhan Ketapang pada Nataru mendatang. 

    Salah satunya, melalui pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan Ketapang, penambahan kapal, pemberlakuan buffer zone, hingga pembatasan kuota tike

  • China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    China Gulirkan ‘Bola Panas’ Rare Earths di KTT G20, Redam Kegelisahan Negara Berkembang

    Bisnis.com, JAKARTA — China memanfaatkan pertemuan akbar KTT G20 untuk membela kebijakan pembatasan ekspor mineral kritis yang dilakukan pihaknya sekaligus menawarkan inisiatif baru guna meredakan kegelisahan negara berkembang yang bergantung pada pasokan logam tanah jarang (rare earths).

    Isu mineral kritis menjadi sorotan utama pada KTT G20 pertama yang digelar di Afrika selama akhir pekan. 

    Sejumlah sesi khusus membahas topik tersebut, ketika para pemimpin Eropa menghadapi persoalan rantai pasok dan negara-negara belahan dunia selatan (Global South) meminta dukungan agar dapat memperoleh manfaat dari industri yang tengah berkembang pesat, di mana Beijing mendominasi proses pengolahannya.

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/11/2025), dalam pidatonya, Perdana Menteri China Li Qiang membela kebijakan China yang harus mengelola secara hati-hati ekspor mineral yang digunakan untuk kebutuhan militer.

    Beberapa jam kemudian, Beijing mengumumkan rincian prakarsa pertambangan global baru bersama negara-negara mitra—langkah yang dipandang sebagai respons atas upaya Amerika Serikat membangun rantai pasok alternatif untuk tanah jarang.

    Li menegaskan China akan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan penggunaan damai mineral penting, sembari memastikan kepentingan negara berkembang terlindungi dan tetap berhati-hati terhadap penggunaan untuk keperluan militer.

    Presiden Xi Jinping selama ini menggunakan dominasi China atas pasokan tanah jarang—komponen vital untuk berbagai produk mulai dari rudal hingga ponsel—sebagai alat bertahan menghadapi tarif impor tinggi yang diberlakukan Donald Trump. 

    Ketidakhadiran Xi Jinping dan Trump di KTT G20 membuat Li menjadi figur utama yang menjawab pertanyaan mengenai respons perdagangan Beijing.

    Bahkan sebelum pertemuan dimulai, G20 sudah menyinggung China melalui deklarasi bersama yang mengkritik ‘tindakan perdagangan unilateral’ yang membatasi akses terhadap mineral kritis—masalah berulang bagi negara industri seperti Jerman dan Jepang.

    Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk menyusun cetak biru sukarela guna memastikan mineral kritis dapat menjadi pendorong kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, mencerminkan tuntutan negara berkembang.

    “Negara-negara tidak hanya ingin China atau Amerika Serikat datang dan menggali sumber daya. Mereka ingin, sebagai imbalan akses mineral, ada investasi dalam fasilitas pemurnian,” kata Kevin Gallagher, profesor kebijakan pembangunan global di Boston University.

    Dialog Panas soal Rare Earths di G20 Afrika Selatan

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa Brasil tidak ingin sekadar menjadi pengekspor bahan mentah.

    “Kami ingin menjadi mitra dalam rantai nilai global untuk mineral kritis,” ujarnya.

    Menjelang penutupan KTT, China mengumumkan peluncuran inisiatif pertambangan hijau bersama 19 negara—termasuk Kamboja, Nigeria, Myanmar, dan Zimbabwe—bekerja sama dengan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO). Namun, Beijing tidak mencantumkan komitmen pembiayaan, dan dokumen yang dirilis minim detail.

    Media pemerintah China menyebut inisiatif itu bertujuan membangun jaringan inklusif untuk menjaga proses penambangan mineral kritis agar berjalan adil, wajar, stabil, dan lancar.

    Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan diskusi soal mineral kritis di G20 cukup meyakinkan.

    “Saya berharap lewat pertemuan ini, kita dapat menghindari situasi serupa di masa depan dan memperoleh akses yang nyata terhadap mineral tanah jarang,” ujarnya.

    Eropa menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan China yang mewajibkan izin ekspor untuk logam berfungsi militer. Serangkaian pemimpin dari Prancis, Jerman, Inggris, dan Irlandia dijadwalkan berkunjung ke China dalam beberapa bulan ke depan, dengan akses tanah jarang kemungkinan menjadi agenda prioritas.

    China dan AS saat ini tengah merampungkan negosiasi penerapan general licenses untuk memperlancar aliran ekspor tanah jarang, setelah Xi dan Trump mencapai gencatan dagang bulan lalu—yang disebut Trump sebagai kesepakatan untuk seluruh dunia.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menekankan pentingnya menjamin keamanan rantai pasok komponen esensial bagi produksi industri, menurut keterangan resmi Italia. Tidak jelas bagaimana respons Li, karena pernyataan China tidak menyinggung diskusi tersebut.

    Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan Thandi Moraka menegaskan bahwa bagi banyak negara Afrika, prioritas utama adalah meningkatkan kemampuan teknis.

    “Banyak negara berkembang yang kaya mineral, khususnya di Afrika, belum memperoleh manfaat penuh karena kurangnya investasi,” ujarnya.

  • Lengkap! Jatah Kuota Diskon Tiket Pesawat, Kapal, dan Kereta saat Nataru

    Lengkap! Jatah Kuota Diskon Tiket Pesawat, Kapal, dan Kereta saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), mencakup pesawat, kereta, dan kapal.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang optimal selama arus libur Nataru.

    Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    Dokumen tersebut mengatur penugasan kepada BUMN sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif pada angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api.

    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan stimulus ini dalam melakukan perjalanan pada masa Nataru,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/11/2025).

    Pemberlakuan stimulus dimulai serentak pada 21 November 2025 pukul 00.01. Untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara itu, untuk angkutan laut, periode pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran. Simak diskon tiket beberapa moda angkutan umum jelang Nataru: 

    1. Tiket Pesawat

    Kebijakan ini melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14% yang telah berlaku sejak akhir Oktober, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 71/2025 tentang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk jasa angkutan udara.

    Targetnya, sebanyak 3,59 juta penumpang dapat menikmati diskon tarif angkutan udara.

    Dengan cakupan stimulus yang kini meliputi seluruh moda transportasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan layanan transportasi selama puncak libur Nataru 2025/2026.

    2. Kereta Api

    Pada moda kereta api, pemerintah menetapkan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial, mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang.

    Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan minat masyarakat terhadap moda berbasis rel yang aman dan efisien, serta mengoptimalkan kapasitas jaringan kereta api untuk perjalanan jarak menengah dan jauh.

    3. Angkutan Laut

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara dengan potongan 16–18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan wilayah 3T.

    Selain meringankan biaya perjalanan, kebijakan ini juga mendukung penyediaan layanan transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara.

    4. ASDP dan Penyeberangan

    Pada moda angkutan penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, setara potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu. Kebijakan ini mencakup 8 lintasan di 16 pelabuhan, dengan target 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan.

    Stimulus penyeberangan menjadi salah satu yang paling strategis mengingat tingginya mobilitas masyarakat antarpulau selama periode Nataru.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Dudy.

    Dudy menegaskan bahwa seluruh operator telah siap mendukung pelaksanaan program ini melalui peningkatan kesiapan armada, pengawasan keselamatan, serta koordinasi intensif di seluruh simpul transportasi.

  • Survei INDEF: Publik Jenuh dengan Praktik Polisi Rangkap Jabatan Sipil

    Survei INDEF: Publik Jenuh dengan Praktik Polisi Rangkap Jabatan Sipil

    Bisnis.com, JAKARTA — Continuum INDEF menyampaikan hasil survei analisis big data terkait sentimen publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi melarang anggota polisi mengisi jabatan sipil. Dari hasil survei, publik sudah jenuh dengan isu rangkap jabatan.

    Business Head Continuum INDEF, Arini Astari menjelaskan survei dilakukan dengan mengamati perbincangan di YouTube sebanyak 3.471 dan X sebanyak 8.165. Survei menganalisis sentimen publik, topik perbincangan, dan eksposur perbincangan. Survei telah memfilter akun-akun buzzer dan media sehingga murni opini publik.

    “Publik sudah lama jengah melihat rangkap jabatan yang dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi orang lain dan membuka peluang konflik kepentingan,” kata Arini dilansir akun YouTube INDEF, dikutip Senin (24/11/2025).

    Arini menyebut, 16,04% publik memberikan sentimen negatif terhadap putusan MK. Sentimen yang dimaksud adalah mengkritisi putusan MK bahwa larangan rangkap jabatan seharusnya dilakukan untuk kementerian atau lembaga lain.

    Sebab, kata Arini, tidak menutup kemungkinan terjadi kecemburuan antara instansi, lembaga, maupun kementerian karena putusan tersebut. 

    “Publik juga ternyata banyak menyinggung tentang instansi lain seperti TNI, KPK, DPR, dan BNN. TNI instansi paling banyak disorot setelah kepolisian dengan tuntutan agar prinsip yang sama larangan rangkap jabgan sipil juga diberlakukan,” ujarnya.

    Survei juga menghasilkan bahwa 83,96% Publik menyampaikan sentimen positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota polisi mengisi jabatan sipil atau rangkap jabatan.

    Arini menjelaskan, putusan MK sekaligus memperkuat supermasi sipil dan mendorong putusan segera dilaksanakan.

    Publik juga menilai putusan menekan angka konflik kepentingan di tubuh lembaga atau kementerian dan memperjelas batas antara fungsi penegakan hukum dan jabatan administratif.

    “Banyak warga net mengaitkan putusan ini dengan harapan tata kelola negara yang lebih sipil, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

  • Polemik Pemakzulan Kursi Ketum PBNU, dari Tuduhan Zionis hingga Audit Keuangan

    Polemik Pemakzulan Kursi Ketum PBNU, dari Tuduhan Zionis hingga Audit Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pemakzulan kursi ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menghangat di internal organisasi para ulama tersebut.

    Polemik tersebut bermula pada Kamis (20/11/2025) saat pengurusan PBNU menggelar Rapat Harian Syuriyah PBNU di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Rapat berlangsung sejak pukul 17.00-20.00 WIB.

    Melansir nu.or.id, rapat dihadiri total peserta rapat sebanyak 37 orang dari 53 pengurus harian Syuriyah. Dalam forum membahas mengenai Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

    Rapat menghasilkan beberapa risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Salah satu isi surat memuat permintaan Gus Yahya turun dari jabatannya.

    Para pengurus menilai perihal diundangnya narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. 

    “Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan,” bunyi isi hasil risalah, Minggu (23/11/2025).

    Kepengurusan juga menyoroti tata kelola keuangan di PBNU yang diduga terjadi pelanggaran terhadap hukum syara. Hal ini berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku.

    Pelanggaran ini dinilai dapat berdampak buruk terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Atas pertimbangan tersebut, peserta rapat menyerahkan keputusan ke Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.

    Setelah berunding, Rais Aam dan Wakil Rais Aam memutuskan Gus Yahya mundur dari jabatannya terhitung sejak 3 hari setelah diterimanya keputusan rapat harian

    “Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” bunyi putusan Rais Aam beserta para wakilnya.

    Merespons hasil Rapat Harian Syuriyah, pada Jumat (21/11/2025), Gus Yahya menyatakan dirinya tidak diberikan kesempatan untuk meluruskan poin-poin yang dituntut. Dia menilai hasil rapat merupakan keputusan sepihak sehingga munculnya justifikasi terhadap dirinya.

    Menurutnya, pemberhentian terhadap seseorang dengan cara tidak hormat ketika melakukan tindakan mencemarkan nama baik organisasi, tindak pidana, merugikan organisasi secara material, dan melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Perkumpulan. 

    ”Harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka suatu proses pembuktian yang benar dan objektif juga harus dilakukan. Itu berarti, yang bersangkutan harus diberi hak untuk memberikan klarifikasi secara terbuka,” kata Gus Yahya.  

    Menolak Mundur

    Sementara itu, Gus Yahya menegaskan dirinya tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya di tengah munculnya dinamika internal organisasi.

    Gus Yahya juga mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar, termasuk dokumen yang beredar di khalayak mengenai risalah hasil rapat harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang memintanya untuk mundur dari jabatannya.

    “Masa amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh,” kata Gus Yahya dilansir dari Antara, Minggu (23/11/2025).

    Dia menegaskan bahwa terkait dokumen yang beredar di media dan masyarakat harus kembali dicek keabsahannya, seperti melalui bukti tanda tangan digital yang kerap digunakan untuk ihwal penandatanganan surat dalam organisasi tersebut.

    Selain itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa Syuriyah PBNU juga tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan jabatan ketua umum.

    Menurut dia, Majelis Syuriyah PBNU pun tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan siapa saja anggota organisasi yang memiliki jabatan struktural.

    Meskipun demikian, dia berkomitmen untuk mencari jalan keluar yang terbaik demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan bangsa.

    “Saya sudah menjalin komunikasi dengan jajaran Syuriyah. Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur terkait,” kata Gus Yahya.

    Untuk mencari solusi polemik tersebut, Gus Yahya bakal menjadwalkan para ulama untuk bertemu di Pesantren Lirboyo, Jawa Timur untuk membahas polemik tuntutan mundur Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Gus Yahya mengatakan pertemuan para ulama untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

    “Insyaallah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya dilansir dari Antara, Senin (24/11/2025).

  • Internet Rakyat Rp100.000 Ubah Persaingan Industri Fixed Broadband?

    Internet Rakyat Rp100.000 Ubah Persaingan Industri Fixed Broadband?

    Bisnis.com, JAKARTA — Hadirnya layanan Internet Rakyat yang menawarkan harga dengan sangat murah Rp100.000 untuk kecepatan 100 Mbps dinilai tidak serta merta mengubah peta persaingan bisnis internet rumah atau fixed broadband. Selain harga, masyarakat juga kritis terhadap kualitas yang diberikan.

    Diketahui, berbeda dengan layanan internet rumah pada umumnya yang menawarkan harga Rp300.000 ke atas untuk kecepatan 100 Mbps, Telemedia Komunikasi Pratama justru menawarkan harga sepertiganya atau hanya Rp100.000 untuk kecepatan yang sama.

    Selain menawarkan harga murah, Telemedia Komunikasi Pratama sebagai pemenang lelang 1,4 GHz juga menargektan menghubungkan 25 juta rumah dengan internet dalam 5 tahun sebagai salah satu komitmen saat memenangkan pita frekuensi menengah itu.

    Dalam menjangkau puluhan juta pelanggan dalam waktu singkat Telemedia menggunakan teknologi fixed wireless access (FWA) 5G dengan lebar pita 80 MHz.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan harga murah layanan Internet Rakyat tidak menjamin produk tersebut berjalan dengan mulus di pasar. Meski secara pemasaran dan harga sudah baik, masyarakat tidak serta merta akan kepincut dan menggunakan layanan internet milik anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) tersebut.

    Keberhasilan dari program tersebut baru akan terlihat beberapa bulan atau tahun setelah produk tersebut diluncurkan. Produk akan berhasil jika dapat memberikan harga dan kualitas yang sesuai. 

    “Karena kan bagi masyarakat pengguna bukan cuma murah tetapi kualitasnya stabil dan jika ada masalah, penanganannya kan diharapkan cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

    Pekerja memperbaikin menara pemancar sinyal

    Heru juga menambahkan tantangan lain yang harus diantisipasi adalah menghadirkan layanan ke seluruh daerah sesuai dengan izin penggunaan pita 1,4 GHz. Dengan mengantongi pita 1,4 GHz, Telemedia harus menggelar layanan Internet Rakyat di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. 

    “Apakah semua daerah bisa mendapatkan layanan yang ditawarkan atau hanya daerah tertentu saja,” kata Heru.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan sebagai layanan fixed wireless acces (FWA) 5G, Internet Rakyat butuh banyak pemancar yang saling berdekatan untuk menjaga kecepatan tetap tinggi dan stabil.

    Investasi dalam pengadaan BTS ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Telemedia Komunikasi Pratama sebagai perusahaan penggelaran layanan Internet Rakyat.

    “⁠Hambatanya hanya di perluasan covarage area, karena butuh banyak BTS agar dapat melayani banyak pelanggan,” kata Tesar kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025). 

    Berdasarkan informasi yang beredar, untuk membangun BTS baru membutuhkan investasi di tanah, menara, hingga radio akses. Nilai investasi beberapa hal tadi beragam, namun ditaksir menyentuh miliaran rupiah khususnya untuk membangun radio akses.

    Setelah memilki jaringan, perusahaan telekomunikasi juga harus melakukan perawatan dengan nilai per site sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per bulan tergantung kelengkapan alat.

    Tesar menambahkan hambatan lain yang harus diantisipasi oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) adalah potensi interferensi jaringan 1,4 GHz. Kondisi di mana jaringan terganggu akibat sinyal data dari satu perangkat atau jaringan terhalangi.

    Kondisi di lapangan yang penuh dengan gedung, pohon, dan lain sebagainya berisiko menutup sinyal yang diberikan kepada pelanggan.

    “Ini menyebabkan sinyal bisa drop atau menjadi lambat, teknologi ini agak kurang cocok di daerah yang padat penduduk,” kata Tesar.

    Pekerja memasang kabel internet

    Sebelumnya, Indonesia akan memiliki internet rumah dengan harga murah tanpa serat optik atau fixed wireless access (FWA) 5G yang diberi nama Internet Rakyat. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan layanan data yang inklusif dan dapat digunakan oleh siapapun. 

    “Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah deklarasi yang kuat akan visi, komitmen, dan tindakan bersama menuju Indonesia yang berdaya digital,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025).

    Internet Rakyat hadir setelah penandatanganan kontrak komersial antara SURGE melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama, OREX SAI Jepang, dan distributor lokal.

    Nezar menegaskan kolaborasi penyediaan layanan internet cepat menjadi terobosan nyata untuk mempercepat akses digital di seluruh Indonesia.

    Teknologi yang diadopsi dalam proyek ini berbasis Fixed Wireless Access (FWA) 5G di frekuensi 1,4 GHz. Teknologi ini memungkinkan layanan internet berkecepatan tinggi tanpa perlu menunggu pembangunan jaringan fiber optik yang selama ini menjadi kendala utama di banyak wilayah.

    Sementara itu dilansir dari lama resmi, Telemedia membanderol layanan Internet Rakyat dengan harga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps untuk 30 hari. Harga tersebut penyesuaian dari harga sebelumnya yaitu Rp29.000 untuk 7 hari, Rp49.000 untuk 14 hari dan Rp79.000 untuk 30 hari.

  • Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

    Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

    “Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

    Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

    Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

    “Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

    Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

    “Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

    Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

    “Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

    Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

    “Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

    Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

    Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. 

    Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

    Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.