Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

    Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

    Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

    “Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

    Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

    Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri. 

    Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

    “Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B. 

    “Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

    Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

  • Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana. Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

    Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

  • Mukhtara Air hingga Air Borneo Siap Masuk RI, InJourney: Belum Semua Mengudara

    Mukhtara Air hingga Air Borneo Siap Masuk RI, InJourney: Belum Semua Mengudara

    Bisnis.com, TANGERANG — PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menyampaikan, saat ini telah ada sejumlah maskapai asing yang masuk ke Indonesia, salah satunya Mukhtara Air, tetapi masih belum beroperasi. 

    Direktur Utama Injourney Airports Mohammad Rizal Pahlevi tak menjelaskan lebih lanjut kapan maskapai asal Timur Tengah tersebut akan beroperasi, usai kedatangan pesawat perdana Mukhtara Air dengan seri Airbus A320 di Halim Perdanakusuma pada akhir November lalu. 

    “Beberapa maskapai sudah masuk ke kita, tetapi memang belum beroperasi,” ujarnya saat ditemui di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno—Hatta, Rabu (17/12/2025). 

    Rizal mencatat, maskapai asing yang telah beroperasi, yakni Vietjet Air asal Vietnam, yang telah mengudara dari Soekarno—Hatta (CGK) ke Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar (DPS). 

    Mantan Direktur Komersial Angkasa Pura II tersebut pun membuka lebar kolaborasi dengan maskapai-maskapai baru, bukan hanya maskapai yang telah beroperasi di 37 bandara InJourney. 

    Mendatangkan maskapai baru pun memang menjadi salah satu tugas Rizal, dalam rangka membawa masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. 

    “Penumpang hari ini yang ada di bandara kita 60% dari Asia. Kami ingin bicara untuk bagaimana konektivitas dari Amerika, China, dan Eropa akan lebih banyak,” tambahnya. 

    Kehadiran Maskapai Baru

    Sebagai informasi, Mukhtara Air berada di bawah naungan Manazil Al Mukhtara Company Holding menempatkan kantor pusat operasionalnya di Komplek Perkantoran City Business Center (CBC), dekat Bandara Soekarno–Hatta, Tangerang. Sejumlah kantor perwakilan juga disiapkan di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, dan Bali.

    Chairman Mukhtara Air Sami Al Harbi menegaskan bahwa ekspansi ke Indonesia merupakan bagian dari investasi strategis grup di sektor penerbangan nasional. 

    “Mukhtara Air adalah komitmen investasi besar kami di Indonesia, dan kami ingin menghadirkan standar layanan full service berkelas internasional bagi para jamaah dan penumpang umum,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

    Maskapai akan mengoperasikan dua tipe pesawat, yakni Airbus A320 dan Airbus A330. Airbus A330 akan digunakan untuk rute internasional, khususnya tujuan religi seperti Madinah dan Makkah, serta rencana pembukaan rute baru ke Thaif. 

    Sementara itu, Airbus A320 diproyeksikan melayani rute domestik dan berfungsi sebagai feeder untuk penerbangan internasional Mukhtara Air.

    Bukan hanya Mukhtara Air, teranyar Kerajaan Sarawak bersiap meluncurkan maskapai baru Air Borneo pada Januari mendatang. Maskapai ini akan menghubungkan Sarawak dengan sejumlah kota di Pulau Borneo, termasuk membuka jalur langsung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    “Kita dalam pulau yang sama di Borneo. Kami sangat tertarik dengan pembangunan Nusantara—ini adalah masa depan. Sesama di Borneo, kami bangga nantinya seluruh dunia akan datang ke Nusantara,” ujar Menteri Pengangkutan Sarawak YB Dato Sri Lee Kim Shin dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025). 

  • Tiga Terdakwa Kasus LPEI Divonis 4-8 Tahun Penjara, Denda Rp250 Juta

    Tiga Terdakwa Kasus LPEI Divonis 4-8 Tahun Penjara, Denda Rp250 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memvonis tiga terdakwa dalam kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Mereka adalah Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susy Mira Dewi Sugiarta.

    Dalam amar putusan, Terdakwa I Newin divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan, Terdakwa II Susy divonis penjara 6 tahun dengan denda Rp250 juta, serta Terdakwa III Jimmy divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 4 bulan.

    Jimmy juga divonis memberikan uang pengganti dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

    “Dalam hal Terdakwa III Jimmy Masrin tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 [empat] tahun,” kata Ketua Majelis Brelly Yuniar Dien Haskori, dikutip Rabu (17/12/2025).

    Adapun, anggota majelis I Wayan Yasa, Edward Agus, Nofalinda Arianto dan Hiashinta Frensiska Manalu. Majelis hakim menyampaikan bhal yang memberatkan para terdakwa adalah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat kemajuan negara.

    “Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berterus terang dalam memberikan keterangan,” kata salah satu hakim.

    Adapun, hal yang meringankan adalah Terdakwa I berterus terang dalam memberikan keterangan dan para Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan.

    Ketiganya didakwa merugikan negara Rp958,38 miliar. Jimmy memperkaya diri Rp600 miliar dan US$22 juta dolar. Para terdakwa menggunakan kontrak fiktif untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan PT PE ke LPEI.

    Ketiganya juga didakwa menggunakan aset dasar dokumen pencairan berupa pesanan pembelian atau alias purchase order (PO) dan tagihan alias invoice yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mencairkan fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada Petro Energy. Para terdakwa memakai fasiltas pembiayaan kredit tidak sesuai dengan tujuan.

  • Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Terowongan Al-Hujun Rampung 2026, Akses Kampung Haji RI ke Masjidil Haram Kian Dekat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan adanya pembangunan terowongan atau jembatan Al-Hujun yang akan menghubungkan kawasan Kampung Haji Indonesia dengan Masjidil Haram, Makkah.

    Terowongan tersebut ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    “Sekarang sedang dibangun jembatan atau terowongan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram. Nama jembatannya Al-Hujun, dan ditargetkan selesai pada 2026,” kata Rosan.

    Dia menjelaskan, terowongan Al-Hujun berada di kawasan lahan yang telah dibeli pemerintah Indonesia untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Terowongan tersebut dibangun oleh pemerintah Arab Saudi.

    “Tunnel Al-Hujun itu berada di tanah yang sudah dibeli. Itu nyambung, jadi dia terowongan turun kemudian jalan langsung ke arah Masjidil Haram,” ujarnya.

    Menurut Rosan, keberadaan terowongan tersebut akan memangkas jarak tempuh jemaah Indonesia menuju Masjidil Haram menjadi sekitar 2,5 kilometer. Jarak ini jauh lebih dekat dibandingkan pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

    “Sekarang jarak terdekat jembatan haji kita sekitar 4,5 sampai 6 kilometer. Ini hanya 2,5 kilometer,” katanya.

    Rosan menambahkan terowongan Al-Hujun dirancang berukuran besar sehingga dapat dilalui kendaraan seperti buggy maupun pejalan kaki.

    “Tunnel itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun oleh jamaah yang berjalan kaki,” ujarnya.

    Dia menegaskan pembangunan terowongan tersebut akan menambah kenyamanan dan kemudahan akses bagi jemaah haji dan umrah Indonesia saat menuju Masjidil Haram.

    “Kalau ini sudah selesai, tentu akan menambah kenyamanan para jamaah kita,” tandas Rosan.

  • Apartemen TOD Dekat Stasiun MRT Banyak Diminati, Okupansi Capai 71,2%

    Apartemen TOD Dekat Stasiun MRT Banyak Diminati, Okupansi Capai 71,2%

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsutan properti Cushman Wakefield Indonesia mengungkap apartemen dengan konseps transit oriented development (TOD) di sekitar koridor Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta jauh lebih diminati.

    Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo menjelaskan bahwa tingkat keterisian atau okupansi apartemen yang berada di sekitar koridor MRt Jakarta mencapai 71,2% melampaui rata-rata okupansi apartemen di Jabodetabek sebesar 65,4%.

    “Nah kalau kita lihat untuk brand di sekitar koridor stasiun MRT, itu sepanjang kinerja yang sudah terjadi itu memang memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Baik dari tingkat penjualan maupun dari tingkat huniannya,” jelasnya dalam Konferensi Pers, Rabu (17/12/2025).

    Sementara itu, dari tingkat penjualan apartemen TOD di Koridor MRT juga mencatatkan kinerja serapan lebih besar mencapai 97,2% dibandingkan dengan daya serap suplai apartemen di Jabodetabek sebesar 94,2% sepanjang 2025.

    Sejalan dengan hal tersebut, Arief menyebut bahwa tren positif penjualan dan okupansi apartemen TOD di sepanjang koridor MRT Fase 1 akan terjadi di sepanjang MRT Fase 2A yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2029.

    Kehadiran jalur baru yang menghubungkan pusat bisnis (CBD) dengan kawasan wisata sejarah ini diyakini akan meningkatkan nilai investasi melalui harga jual kembali (resale) dan harga sewa yang lebih tinggi.

    Selain itu, terbatasnya lahan kosong di sepanjang jalur MRT mendorong tren redevelopment atau renovasi bangunan lama menjadi hunian vertikal modern. 

    Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik kawasan secara keseluruhan, sekaligus memberikan kepastian bagi investor yang mencari aset dengan imbal hasil stabil di tengah dinamika pasar properti nasional.

    “Dampak positif yang akan terjadi di proyek-proyek kondominium di sepanjang jalur MRT, ini diperkirakan akan berpengaruh kepada harga, kemudian juga harga sewa yang lebih baik, dan kemungkinan juga akan terjadi redevelopment untuk memanfaatkan dari area-area yang tidak optimal dan juga peningkatan konektivitas,” tambahnya.

    Pada saat yang Sama, Cushman Wakefield memproyeksikan pasar apartemen secara umum akan mengalami perbaikan pada 2026. Hal itu terjadi seiring dengan diperpanjangnya periode pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Dalam paparannya Arief turut menjelaskan bahwa insentif pajak meningkatkan permintaan di segmen menengah dan menengah bawah. Lokasi dengan serapan paling besar akibat PPN DTP berada di wilayah Tangerang dan Bekasi.

    Seiring dengan tingginya serapan apartemen yang mencapai 94% dari total suplai, Cushman & Wakefield memproyeksi pengembang akan mulai melakukan ekspansi bisnis pada tahun depan.

    Setidaknya, sebanyak 11.300 unit apartemen diproyeksi selesai pada 2026. Mayoritas berlokasi di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta Selatan.

    “Pasokan baru diperkirakan mulai tumbuh bertahap pada pertengahan tahun 2026 dan diproyeksikan semakin meningkat di tahun 2027,” jelasnya.

  • BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75%, Kadin Ungkap Dampak ke Dunia Usaha & Investasi

    BI Tahan Suku Bunga Acuan 4,75%, Kadin Ungkap Dampak ke Dunia Usaha & Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah Bank Indonesia menahan suku bunga atau BI Rate di level 4,75% merupakan upaya menjaga permintaan modal kerja tetap produktif ditengah tekanan global. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan suku bunga sangat mempengaruhi psikologi pengusaha untuk mengajukan kredit modal kerja atau investasi.

    “Ini tentu untuk memastikan agar permintaan pinjaman modal kerja semakin produktif mengingat saat ini khususnya Bank Himbara memikili dana yang siap dikucurkan kepada dunia usaha,” kata Sarman kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025). 

    Setidaknya dana likuiditas Rp200 triliun yang telah dikucurkan ke Bank Himbara harus disalurkan menjadi kredit usaha. Hal ini merupakan arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Jika pelaku usaha menyerap dana tersebut maka akan dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026.

    “BI tentu sudah melakukan kajian dan evaluasi akan dampak menahan BI Rate di angka 4,75% dan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4%,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75% berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 16—17 Desember 2025.

    “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (17/12/2025).

    Dalam pengumuman suku bunga BI hari ini, bank sentral juga menahan suku bunga Deposit Facility di level 3,75% dan suku bunga Lending Facility tetap 5,5%.

    Perry mengatakan keputusan suku bunga ini sejalan dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang rendah, serta tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

    Selain itu, keputusan BI Rate Desember 2025 juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi.

  • Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

    Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

    “Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

    Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

    “Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

    Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

    Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

    “Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.

  • Setumpuk PR Registrasi SIM Card dengan Biometrik: Lansia, 3T, dan Keamanan

    Setumpuk PR Registrasi SIM Card dengan Biometrik: Lansia, 3T, dan Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetapkan registrasi SIM card dengan biometrik pengenalan wajah mulai 1 Juli 2026, namun sejumlah hambatan harus diantisipasi agar program ini berjalan lancara.

    Pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi Alamsyah Saragih, menilai masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan secara serius sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

    Menurut Alamsyah, biometrik memiliki risiko yang cukup besar. Biometrik bukanlah kata sandi yang bisa diganti apabila terjadi kebocoran data. Jika data biometrik bocor, risikonya bersifat seumur hidup.

    “Ada tiga risiko yang harus diperhatikan bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga eksklusi sosial dan mission creep,” ujarnya di acara talkshow bertajuk Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition yang digelar Komdigi di Jakarta, Rabu (17/12/2025)

    Mantan Komisioner Ombudsman RI periode 2016–2021 itu menambahkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses sistem biometrik.

    Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di sejumlah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kesiapan akses teknologi biometrik di Indonesia dinilai belum merata. Alamsyah mencontohkan potensi persoalan dalam kondisi darurat.

    “Kalau ini tidak dimitigasi, ini akan jadi sumber keributan. Tidak kebayang misalnya ada bencana, handphone hilang, lalu orang harus pakai face recognition, tapi sistemnya belum jalan,”

    Untuk menghindari berbagai risiko tersebut, Alamsyah menyarankan pemerintah melakukan simulasi kebijakan dengan berbagai skenario kasus sebelum implementasi penuh dilakukan. Simulasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan solusi yang adil bagi seluruh masyarakat.

    Alamsyah juga menekankan pentingnya pembatasan tujuan penggunaan data biometrik secara tegas. Menurutnya, tanpa pembatasan yang ketat, data biometrik yang awalnya digunakan untuk verifikasi kepemilikan SIM berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

    “Kalau tidak ada pembatasan, niscaya bisa digunakan untuk yang lain. Mau tidak mau pemerintah harus membatasi dengan sangat ketat dan membangunnya bersama pihak-pihak lain,” ujarnya.

    Selain itu, jaminan hukum atas opsi non biometrik juga dinilai penting. Opsi ini diperlukan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak memungkinkan menggunakan sistem biometrik, seperti lansia dan penyandang disabilitas.

    Alamsyah menilai mitigasi harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ini dijalankan.

    Beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan antara lain dasar hukum khusus dan pembatasan tujuan penggunaan biometrik, pemisahan database biometrik dan data komunikasi, penerapan enkripsi serta prinsip irreversibility, penguatan hak subjek data, penyediaan opsi non biometrik dan kebijakan inklusif, pengawasan independen, sanksi tegas, serta audit berkala, dan larangan penggunaan biometrik untuk surveillance massal

    Perlu diperhatikan praktik pengawasan massal selama ini justru paling banyak dilakukan oleh aparat negara.

    “Perilaku surveillance massal ini paling banyak dilakukan oleh aparat. Be careful kalau untuk tujuan itu. Kalau mau dilakukan, harus ada aturan yang jelas, sementara aturan untuk surveillance massal itu belum ada,” tegasnya.

    Alamsyah juga menguraikan sejumlah poin regulasi yang dinilai belum siap. Pertama, belum adanya pasal eksplisit yang membatasi penggunaan biometrik SIM card hanya untuk registrasi SIM, sehingga membuka risiko function creep ke ranah lain seperti perpajakan, intelijen, dan profiling.

    Kedua, belum terdapat larangan tegas terkait integrasi database biometrik dengan data komunikasi.

    Ketiga, opsi nonbiometrik belum dijamin secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    Keempat, hak warga sudah diatur dalam UU PDP, namun mekanisme implementasinya masih lemah dan penegakannya belum teruji.

    Terakhir, pengawasan independen masih menjadi persoalan. Otoritas pelindungan data pribadi saat ini masih berada di bawah eksekutif dan belum setara dengan Data Protection Authority (DPA) di Eropa yang bersifat independen.

    Diketahui, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah,mengatakan sistem biometrik akan ditetapkan mulai 1 Juli 2026 dan wajib digunakan untuk seluruh pendaftaran kartu baru.

    Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kondisi keamanan digital Indonesia yang dinilai memprihatinkan.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kerugian akibat kejahatan digital atau digital scam telah mencapai Rp8,7 triliun. Sebanyak 399.780 konsumen tercatat telah melaporkan kasus penipuan digital kepada OJK. (Nur Amalina)

  • UMP Jatim 2026 Diproyeksikan Rp2,4 Juta, Buruh: Seharusnya Rp3,5 Juta

    UMP Jatim 2026 Diproyeksikan Rp2,4 Juta, Buruh: Seharusnya Rp3,5 Juta

    Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyebut bahwa formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto tidak selaras dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi tersebut.

    Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa perumusan aturan pengupahan disebutnya mulai berbelit-belit pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Jadi kalau merujuk kembali untuk pengupahan tahun ini berbelit-belit pasca putusan MK Nomor 168, kami selaku penggugat dan saya selaku saksi kami mengikuti setiap rangkaian persidangan kalau formula [Undang-Undang] Ciptaker dan PP turunannya itu tidak berlaku,” ungkap Jazuli saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Dirinya juga menjelaskan bahwa standar minimum kebutuhan pokok seorang pekerja lajang untuk hidup layak atau KHL Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebesar, yakni Rp3,5 juta per bulannya.

    Sedangkan, upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur pada 2025 berada pada kisaran Rp2,3 juta per pekerja per bulan. Bila mengacu pada formula perhitungan UMP 2026 yang telah diterbitkan Presiden Prabowo, maka besaran UMP Jawa Timur 2026 hanya sebesar Rp2,4 juta.

    “KHL Jawa Timur sebesar Rp3,5 juta. Namun, untuk UMP yang akan ditetapkan bila mengacu pada formulasi dan kisaran alpa tertinggi, yakni 0,9, maka [UMP Jatim] hanya sebesar Rp2,4 juta,” ucapnya.

    Jazuli pun menegaskan bahwa proyeksi besaran UMP Jawa Timur 2026 berdasarkan formula terbaru, berbanding jauh dengan angka KHL Jawa Timur. Nominal proyeksi UMP Jawa Timur 2026 hanya mencapai 64% dari KHL. Kalangan buruh Jatim pun mempertanyakan dasar dari penetapan formula tersebut.

    “Itu masih jauh dari KHL. Pencapaiannya masih 64% jauh dari 100%, maka UMP Jatim terendah keempat se-Indonesia. Formula itu tidak tepat, kenapa tidak disesuaikan dengan KHL?,” bebernya.

    Ia bahkan membeberkan bahwa besaran UMP Provinsi Jawa Timur baru akan menyentuh nominal KHL yang telah diperhitungkan pemerintah tersebut pada tahun 2030 mendatang. Padahal, lanjut Jazuli, kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga barang (inflasi) selalu dinamis.

    “UMP yang sebentar lagi ditetapkan gubernur itu masih 64%, dan bila mengacu pada formulasi pemerintah, UMP baru dapat setara dengan KHL pada 2030, padahal KHL tahun 2030 juga akan berubah. Bagaimana kita bicara tentang Indonesia Emas, kalau pendapatan perkapita kita tidak jelas,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam. 

    “Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9. 

    Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.