Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • KPK Sebut Eks Mentan SYL Diduga Terima Uang Pengadaan X-Ray hingga Sapi

    KPK Sebut Eks Mentan SYL Diduga Terima Uang Pengadaan X-Ray hingga Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerima aliran dana pengadaan X-Ray, pengolahan karet, dan sapi di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Pasalnya, aliran uang dari ketiga perkara tersebut diduga berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga tengah diusut KPK. 

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan dugaan aliran dana merupakan pengembangan dari kasus pemerasan, gratifikasi, dan jual beli jabatan, di mana kasus tersebut telah berhukum tetap.

    Perkara tersebut terjadi ketika SYL masih menjabat sebagai Menteri Pertanian sehingga diduga menerima sejumlah uang.

    “Tetapi kemudian ada beberapa perkara di Kementerian Pertanian yang muncul belakangan. Tapi perkara itu di masa Pak Menterinya Pak SYL juga sehingga kami tentunya menunggu ya supaya perkara ini juga sekalian naik, sehingga TPPU-nya nanti biar sekaligus gitu,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

    Asep menyampaikan, penanganan TPPU menunggu tiga perkara tersebut dinyatakan menjadi sumber penerimaan SYL atau predikat crime 

    “Karena tentunya juga ada aliran uang dari perkara-perkara tersebut, ya dugaan kami ya, kepada saudara SYL,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lembaga antirasuah membutuhkan waktu tambahan untuk mendakwa SYL di perkara TPPU.

    Adapun SYL saat ini sudah mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus pemerasan di lingkungan Kementan dan gratifikasi. Dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) Februari 2025 lalu. 

  • Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Kunjungan Kerja 24-27 November

    Ratu Belanda Tiba di Indonesia, Bakal Kunjungan Kerja 24-27 November

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Máxima dari Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten pada Senin (24/11/2025) malam.

    Dengan menggunakan penerbangan komersial KLM 809, kedatangan Ratu Máxima ke Tanah Air untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

    Setibanya di Gedung VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Máxima disambut oleh Kepala Eksekutif PEPK OJK, Friderika Widyasari Dewi dan ⁠Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen. 

    Selain itu, Ratu Máxima turut disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja pada 24—27 November 2025.

    Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat.  

    Ratu Máxima juga diagendakan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional termasuk kementerian/lembaga keuangan terkait, serta para pelaku usaha dan masyarakat.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga  diagendakan untuk menerima Ratu Máxima di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan.

    Kunjungan kerja selama empat hari ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital.

    Rangkaian kegiatan Ratu Máxima di Indonesia juga diharapkan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam mengembangkan layanan keuangan yang aman dan  berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

  • BRIN Bakal Fokus Kembangkan Pesawat Amfibi, Otomotif, dan Teknologi Pertahanan

    BRIN Bakal Fokus Kembangkan Pesawat Amfibi, Otomotif, dan Teknologi Pertahanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mempersiapkan pengembangan pesawat amfibi atau seaplane, yang dirancang mampu beroperasi baik di darat maupun di air.

    Kepala BRIN Arif Satria menekankan bahwa program ini akan dikerjakan bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai mitra industri pesawat nasional.

    “Kami juga sedang mempersiapkan bagaimana membangun, memperkuat produksi seaplane. Jadi pesawat amfibi yang juga bisa mendarat di laut. Jadi saya kira industri pesawat dengan PT Dirgantara kita sudah berkolaborasi,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Selain proyek seaplane, BRIN juga akan terlibat dalam penguatan teknologi pertahanan melalui pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

    Arif menjelaskan bahwa kolaborasi BRIN dan PT DI sebelumnya telah menghasilkan pesawat N219, yang kini siap diproduksi dalam jumlah lebih besar.

    “Jadi, kira-kira aspek tersebut ya yang tadi sudah dibicarakan, termasuk tentu industri alutsista. Di mana BRIN juga sudah memiliki sejumlah inovasi bersama PTDI kita sudah memiliki N219 yang saat ini sudah siap untuk diproduksi lebih banyak lagi sesuai dengan pesanan pemerintah,” ujarnya.

    Arif menambahkan bahwa BRIN akan memperluas kerja sama dengan PT Pindad dalam pengembangan sektor otomotif nasional, termasuk penguatan riset kendaraan Maung.

    Menurutnya, fokus BRIN adalah memperkokoh kemampuan riset dan pengembangan produk otomotif dalam negeri.

    “Kita juga nanti akan berkolaborasi juga dengan Pindad yang memproduksi alutsista serta industri otomotif kita. Saya kira Maung yang sudah diproduksi oleh Pindad ini terus akan diperkuat R&D-nya,” kata Arif.

    Dia menekankan bahwa BRIN juga membangun sinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi untuk memperkuat ekosistem riset nasional.

    “Dan insyaallah kita juga akan terus membangun sinergi dengan Kementerian Dikti Saintek, dan ini saya kira momentum yang sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita,” ucapnya.

    Arif menjelaskan bahwa seluruh langkah kolaboratif tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya peran BRIN dalam menghadirkan inovasi dan solusi bagi berbagai tantangan bangsa.

    “Tadi bapak presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi,” tandas Arif.

  • Penerima Beasiswa Pemda Papua Sering Nunggak Bayar Kuliah, Mendagri Minta Purbaya Ambil Alih

    Penerima Beasiswa Pemda Papua Sering Nunggak Bayar Kuliah, Mendagri Minta Purbaya Ambil Alih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya membahas isu pendidikan anak-anak Papua yang menempuh studi di luar negeri.

    Dia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat persoalan keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh pemerintah daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri. Kalau tidak salah jumlahnya 300 lebih itu ada yang di Amerika Serikat, di Australia, dan lain-lain. Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda,” kata Tito.

    Tito merinci nilai tunggakan pembayaran yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Totalnya mencapai Rp37 miliar .

    “Sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Saya melihat daripada kompleks lamban, kasihan itu tidak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” imbuhnya.

    Dia menegaskan bahwa Presiden menyetujui usulan tersebut. Oleh sebab itu, Prabowo, kata Tito, meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu) segera mendapatkan data-data pelajar yang membutuhkan bantuan oleh LPDP.

    “Beliau setuju, yang Rp37 miliar ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Di sisi lain, Tito menyampaikan bahwa pertemuan yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala BRIN Arif Satria itu juga membahas arahan khusus terkait arah pengembangan riset nasional.

    “Ya, di BRIN, Presiden menyampaikan bagaimana, intinya kalau yang tadi saya dengar, beliau ingin BRIN ini betul-betul bergerak di bidang riset dan teknologi. Mulai dari di bidang pertanian, perikanan, kemudian di bidang manufaktur, kendaraan nasional, dan lain-lain, banyak sekali,” pungkas Tito.

  • Babak Baru Sengketa Lahan Jusuf Kalla vs Lippo, Anak Buah Prabowo Turun Tangan

    Babak Baru Sengketa Lahan Jusuf Kalla vs Lippo, Anak Buah Prabowo Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada kasus sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla. Terbaru, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan investigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

    “Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan,” kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

    Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut. 

    Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

    “Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu,” jelasnya.

    Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

    “Setelah itu akan kita panggil keduanya. [Kapan manggil?] Ya nanti kalau sudah selesai,” tutupnya.

    Menteri BPN Nusron Wahid

    Klaim

    Sebelumnya,  PT Gowa Makassar Tourism Development tbk (GMTD) menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla. Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

    Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami “izin prinsip” yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

    “Kami tidak memahami ‘izin prinsip’ dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan,” tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

    Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

    Selanjutnya, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 138/II/1995 tanggal 5 Februari 1995 yang menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991.

    Yang mana kedua surat tersebut mendasari izin untuk pembangunan kawasan pariwisata, perkantoran, perdagangan, perumahan berikut fasilitasnya, termasuk izin reklamasi, fasilitas olah raga air, darat dan pantai, pembangunan perhotelan, lapangan golf, country club, heliport, pusat-pusat kesenian, jalur-jalur transportasi ferry, marina, apartemen dan kondominium serta pusat-pusat komersial lainnya. 

    Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka. 

    Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025. 

    “Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah,” jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

    Jusuf Kalla Bantah GMTD

    Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

    Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenarnya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar. 

    “Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo,” kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

    Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gubernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998. 

    Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (kanan)

    Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukkan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata. 

     Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

    Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

    “Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici’, ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi,” ungkap Subhan.

    Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici’), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

    “Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum,” tegasnya.

  • Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Pertumbuhan Ekonomi Papua Tengah Turun 8% imbas Insiden Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah menunjukkan ketimpangan, dengan Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi dan Papua Tengah mengalami kontraksi terdalam.

    Dia memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    “Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito.

    Dia merinci penyebab melemahnya ekonomi Papua Tengah karena ekspor dari PT Freeport tertahan lantaran adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor yang membuat produksi menjadi tertahan.

    “Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8%, tetapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pem-balance-nya,” ucapnya.

    Selain melaporkan kondisi ekonomi, Tito juga menyampaikan perkembangan upaya percepatan pembangunan di Papua. 

    “Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya arahan Presiden Ke-8 RI itu untuk memperkuat mandat lembaga terkait pembangunan Papua.

    “Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito.

  • Pertamina Siapkan Tambahan Impor dan Produski 1,4 Juta KL Pertalite untuk Nataru

    Pertamina Siapkan Tambahan Impor dan Produski 1,4 Juta KL Pertalite untuk Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga bakal menambah impor dan produksi Pertalite hingga 1,4 juta kiloliter (KL) sebagai tambahan stok selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, impor dilakukan demi menjaga pasokan Pertalite pada level di atas 21 hari. Selain impor, pihaknya juga bakal meningkatkan produksi dari kilang.

    “Volume untuk penambahan Pertalite kurang lebih 1,4 juta kiloliter,” ucap Mars Ega di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia tak merinci berapa volume dari impor dan berapa dari produksi kilang.

    Di sisi lain, pihaknya juga bakal memperkuat sejumlah armada untuk proses distribusi BBM selama Nataru. Khusus logistik laut, subholding Pertamina International Shipping (PIS) memastikan seluruh armada kapal siap beroperasi selama Satgas Nataru.

    Ini termasuk penyiapan kapal cadangan (backup fleet) di luar tonase reguler untuk menjaga kelancaran distribusi energi di seluruh perairan Indonesia.

    Adapun PIS telah menyiapkan 332 unit kapal baik secara domestik maupun di perairan internasional. Sementara itu, tersedia 331 kapal yang dioperasikan oleh anak usaha PIS yakni PT Pertamina Trans Kontinental, untuk menunjang jasa kegiatan perkapalan serta jasa marine di pelabuhan.  

    Selain itu, Pertamina juga menyediakan 346 unit mobil tangki BBM yang standby di sekitar SPBU.

    “Selain itu kami juga menyiapkan lokasi-lokasi mobil tangki kantong. Mobil tangki kantong ini adalah mobil tangki yang kita standbykan di wilayah-wilayah tertentu agar dia nanti akan melakukan pengisian BBM ke SPBU itu lebih cepat, tidak perlu lagi masuk ke lokasi terminal kami,” jelas Mars Ega.

    Dia juga menyebut, akan ada 1.800 SPBU beroperasi 24 jam selama masa Nataru. SPBU tersebut pun tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.

    Pertamina menegaskan bahwa periode Nataru selalu menjadi periode krusial bagi sektor energi, logistik, dan transportasi nasional. Oleh karena itu, pada periode ini, perusahaan pelat merah itu menekankan tiga fokus utama dalam pelaksanaan Satgas Nataru.

    Tiga fokus utama tersebut yaitu kesiapan infrastruktur dan personel, kecepatan penanganan gangguan di lapangan, serta kolaborasi antar unit dan instansi eksternal.

  • Mendagri Tito Beberkan Penyebab Uang Pemda Mengendap di Bank Mencapai Rp203 Triliun

    Mendagri Tito Beberkan Penyebab Uang Pemda Mengendap di Bank Mencapai Rp203 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Tito menyampaikan jika Presiden Ke-8 RI menyoroti tingginya saldo kas daerah yang masih tersimpan di perbankan.

    Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu mempertanyakan masih ada daerah-daerah yang menyimpan dana di Bank dengan total angka lebih kurang mencapai Rp203 triliun dari seluruh gabungan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    “Ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, Kepala Dinas, Sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” tuturnya

    Selain faktor transisi pemerintahan daerah, Tito menjelaskan adanya kebutuhan persiapan pembayaran di akhir tahun dan awal tahun anggaran.

    “Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional pada Januari,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Tito menegaskan perbedaan mekanisme pencairan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai salah satu penyebab saldo kas daerah harus tetap tersedia.

    “Beda dengan Pemerintah Pusat K/L, kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” tandas Tito.

    Dalam kesempatan tersebut, Tito juga melaporkan capaian realisasi APBD hingga 23 November 2025 dari total 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian dari setiap daerah memberikan hasil yang memuaskan.

    Apalagi, kata Tito, laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan rutin pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran dan menjaga perputaran ekonomi di daerah menjelang akhir tahun.

    “Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi rata-rata di angka 82, 83%. Targetnya di angka di atas 90% pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% lah supaya uang beredar di masyarakat,” ujar Tito.

  • Ratu Belanda Diagendakan Berkunjung ke Solo hingga Temui Prabowo

    Ratu Belanda Diagendakan Berkunjung ke Solo hingga Temui Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) diagendakan akan langsung berkunjung ke Kota Solo hingga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan kenegaraan di Indonesia.

    Dia mengatakan, kunjungan kenegaraan Ratu Maxima pada misi mempromosikan ketahanan dan kesejahteraan finansial selama tiga hari yakni berlangsung pada Rabu, 25 hingga Kamis 27 November 2025 ini dilakukan di beberapa kota seperti Surakarta, Solo dan Jakarta.

    “Nah beliau di sini akan ada tiga hari, besok beliau akan ke Solo untuk langsung bertemu dengan masyarakat, kemudian ada satu hari kemudian di Jakarta,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

    Kemudian pada hari terakhir, Ratu Maxima fokus bertemu dengan beberapa pejabat di lembaga terkait seperti bersama Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

    “Setelah itu ministerial meeting yang kedua adalah diskusi terkait dengan scam dan fraud. Ini sangat menarik karena topik ini adalah beliau sendiri yang memilih dan sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kita di sini melalui Indonesia Anti-Scam Center,” ujarnya.

    Dia bilang, selama kunjungan di Surakarta, Solo Ratu Maxima bertemu dengan masyarakat setempat dilanjutkan ke pabrik garmen untuk menemui para pekerja yang mengikuti program kesehatan finansial RISE (Reimagining Industries to Support Equality).

    “Jakarta kita akan mengundang sekitar mungkin seribu masyarakat yang terdiri dari kaum defable yang juga concern beliau juga untuk disabilitas kemudian UMKM yang mendapatkan inklusi dari sektor keuangan untuk permodal dan lain-lain,” jelasnya.

    Dia menambahkan, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto akan ada rapat antara Ratu Maxima dengan OJK yang akan membahas secara lebih detail dan mendalam tentang berbagai program edukasi, literasi dan inklusi serta pemberantasan scam di Indonesia.

    “Pertama tentu Indonesia satu negara yang populasinya sangat besar dimana disini beliau melihat masyarakat kita sangat beragam disini tidak mudah berbicara tentang bagaimana melakukan kegiatan edukasi, literasi karena demografi Indonesia,” kata dia.

    Diketahui, Ratu Maxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Senin malam.

    Pantauan di lokasi, Ratu Maxima berserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soetta dengan menggunakan pesawat komersil dengan nomor register KLM 809 sekitar pukul 18.46 WIB.

  • Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Investor China Serbu Gudang dan Pabrik Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Leads Property Services Indonesia mencatat permintaan sewa pabrik dan gudang di Indonesia melonjak tajam sepanjang tahun ini, dengan 90% permintaan datang dari perusahaan-perusahaan China. 

    Head of Industrial Services Leads Property Esti Susanti menilai lonjakan ini menjadi angin segar bagi pelaku kawasan industri dan pergudangan, meskipun di sisi lain menyimpan potensi risiko jangka panjang akibat dinamika geopolitik global.

    Tingginya minat investor China terlihat merata di sejumlah sektor, mulai dari elektronik, komponen otomotif terutama kendaraan listrik, hingga fashion premium.

    “Sampai akhir tahun ini saja, 90% permintaan itu masih dari China. Sisanya sekitar 10% datang dari Eropa,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Senin (24/11/2025).

    Alih-alih membeli tanah atau pabrik bekas, investor China umumnya memilih sewa bangunan siap pakai agar produksi dapat segera berjalan. Tingginya kebutuhan mendadak ini ikut mengerek permintaan gudang berukuran fleksibel, dari 2.000 meter hingga lebih dari 10.000 meter persegi.

    Data Leads Property mencatat hingga akhir tahun 2025, permintaan sewa gudang dan pabrik di Jawa mencapai 310.000 meter persegi. 

    Sementara itu, pasokan pergudangan dan pabrik sewa di Jakarta dan sekitarnya hingga akhir tahun ini mencapai total lebih dari 2,5 juta meter persegi.

    Tingkat hunian pasokan gudang dan pabrik sewa berkisar di antara 90%-92%.

    Lonjakan investor China ini tak hanya

    karena Indonesia sebagai pasar konsumsi besar, sehingga mendorong China untuk mendekat ke pasar/pelanggan utama.

    Selain itu juga pasar domestik negeri Tirai Bambu serta tekanan ekspor akibat perang dagang dengan AS dan negara maju lainnya.

    “Secara umum, kita memang diuntungkan perang dagang ini juga,” ujarnya.

    Melihat peluang yang besar, pengembang kawasan industri Indonesia, paparnya, tak tinggal diam. Banyak dari mereka kini aktif melakukan promosi langsung ke China, memetakan sektor-sektor yang belum punya basis produksi di Indonesia, lalu mendatangi perusahaan-perusahaan tersebut dengan jemput bola.

    Menariknya, permintaan dari Eropa, meski kecil, datang dari sektor elektronik yang sebelumnya pernah memiliki basis produksi di Indonesia. Setelah tersingkir akibat kompetisi inovasi dengan China, sejumlah pemain Eropa kini kembali melirik Indonesia sebagai lokasi produksi.

    Namun demikian dibalik derasnya arus investasi, pelaku kawasan industri mengingatkan adanya karakteristik unik dari investor China, yakni kemampuan memindahkan pabrik secara cepat.

    Dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dan investasi yang relatif kecil dibandingkan pabrik tradisional, mereka dapat berpindah lokasi hanya dengan kontrak sewa lima tahun.

    “Karena inovasi teknologi mereka tinggi, mereka bisa produksi di lahan 5.000 meter yang dulu butuh 10.000 meter. Mereka efisien dan sangat mudah pindah kalau ada lokasi yang lebih murah,” jelasnya.

    Hal ini membuat pengembang kawasan industri perlu mengantisipasi potensi investasi yang tidak menetap dalam jangka panjang.

    Senada, Managing Director Asia Tenggara JLL Michael Glancy memperkirakan sektor logistik dan industri tetap menjadi area dengan potensi pertumbuhan besar. 

    Tercatat pasokan gudang logistik modern di wilayah Jabodetabek telah meningkat tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dengan tingkat hunian mencapai 94% (dibandingkan 86% di kawasan APAC), serta permintaan baru yang diperkirakan mendekati 1 juta meter persegi dalam tiga tahun ke depan. 

    Berdasarkan data JLL, sekitar setengah dari total permintaan berasal dari perusahaan China. Tren permintaan pabrik juga bergeser dari fasilitas yang dibangun khusus menjadi solusi sewa siap pakai. 

    Menurutnya lonjakan permintaan dari perusahaan-perusahaan asal China adalah tren signifikan, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk seluruh Asia Tenggara, dan mencerminkan evolusi strategi diversifikasi properti yang dilakukan oleh China. 

    Produsen berpengalaman dari China, tekannya, kini aktif mendiversifikasi rantai pasokan mereka, dan sektor industri serta logistik Indonesia yang kuat semakin memantapkan posisinya sebagai tujuan utama dalam jaringan manufaktur dan distribusi yang terus berkembang ini.