Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • KPPI Selidiki Lonjakan Produk Impor Tirai hingga Barang Perabot

    KPPI Selidiki Lonjakan Produk Impor Tirai hingga Barang Perabot

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mengumumkan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (TPP) atas lonjakan jumlah barang impor tirai hingga barang perabot.

    Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan perpanjangan TPP atas impor tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

    Adapun, pengumuman KPPI itu dengan nomor 04/KPPI/PENG/11/2025. Hal itu sebagaimana pengumuman dalam Harian Bisnis Indonesia edisi Selasa (25/11/2025).

    “Penyelidikan dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia [API] tanggal 17 November 2025 mewakili produsen kepada KPPI,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

    Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan TPP atas impor tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang mencakup delapan kode HS delapan digit.

    Julia menuturkan, kode HS delapan digit tersebut di antaranya 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00. Adapun, uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

    “Setelah dilakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal yang mengindikasikan masih terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh pemohon dan perlu tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah dijanjikan sebelumnya,” tulisnya.

    Dia mengatakan, KPPI menetapkan dimulainya perpanjangan pengenaan TPP atas lonjakan jumlah barang tirai termasuk gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Hal ini berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2011 tentang tindakan antidumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan.

    KPPI juga telah menyediakan kuesioner untuk diisi oleh produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui https://kemend.ag/Tirai. Kemudian, kuesioner yang telah diisi harus disampaikan kembali kepada KPPI paling lambat 18 Desember 2025.

    Lebih lanjut, KPPI menyatakan bagi pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelidikan ini diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties paling lambat 14 hari sejak pengumuman ini.

    Setelahnya, disampaikan kepada KPPI Kementerian Perdagangan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta, 10110.

  • 70.244 Pekerja Kena PHK, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan

    70.244 Pekerja Kena PHK, Apindo Minta Pemerintah Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat 70.244 orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–Oktober 2025.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memaparkan bahwa PHK memang masih banyak terjadi, terutama di sektor padat karya dalam beberapa waktu terakhir.

    “Bahwa di industri-industri seperti industri padat karya, garmen, tekstil, itu masih ada PHK. Namun, kita tidak mau berkutat hanya kepada itu,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Dia melanjutkan, yang lebih penting bagi dunia usaha saat ini adalah mengupayakan revitalisasi industri padat karya dan mendorong berbagai stimulus dari pemerintah.

    Shinta menekankan bahwa geliat sektor padat karya amat bergantung pada aspek permintaan. Menurutnya, stimulus dapat diberikan pemerintah ketika permintaan menurun, baik dari luar negeri berupa permintaan ekspor maupun dari dalam negeri berupa daya beli masyarakat.

    “Ini berarti kan harus dibantu, di-boost dari segi daya belinya untuk pasar domestik,” ujarnya.

    Selain itu, Shinta berujar terkait adanya faktor lain seperti impor ilegal yang dinilai menggerus permintaan yang ada. Terkait hal ini, dia menekankan pentingnya peran pengusaha dalam menjaga keberlanjutan pasar.

    Menurutnya, upaya pengusaha telah mencakup peningkatan teknologi sebuah perusahaan, hingga upskilling dan reskilling bagi para pekerjanya. Namun, dia menekankan bahwa dunia usaha juga mesti menjaga efektivitas dari sisi suplai, utamanya terkait biaya logistik, biaya kerja, dan biaya industri.

    “Jadi, kita harus lihat dari dua sisi, dari supply dan dari demand. Kita mesti efektif juga dari segi supply-nya dengan kondisi seperti ini. Itulah caranya agar kita bisa mengurangi, jangan sampai ada pengangguran,” tutur Shinta.

    Adapun, Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK sebanyak 70.244 orang sepanjang Januari–Oktober 2025. Mengutip portal Satu Data Kemnaker, jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 22,29% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian keterangan data tersebut yang dikutip pada Selasa (25/11/2025).

    Menilik perinciannya, Provinsi Jawa Barat melaporkan total tenaga kerja dirumahkan sebanyak 15.657 orang sepanjang sepuluh bulan 2025. Jawa Tengah bertengger di posisi kedua PHK terbanyak dengan jumlah 13.545 orang, disusul Banten dengan 6.863 pekerja, DKI Jakarta sebanyak 5.149 pekerja, dan Jawa Timur sebanyak 4.142 pekerja.

  • ESDM Buka Suara Soal TNI Jaga Kilang dan Terminal BBM Pertamina

    ESDM Buka Suara Soal TNI Jaga Kilang dan Terminal BBM Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, wacana penugasan TNI untuk menjaga kilang Pertamina wajar saja. Sebab, kilang Pertamina termasuk dalam kategori objek vital nasional.

    “Jadi untuk penugasan TNI, ini kan merupakan objek vital nasional. Jadi objek vital nasional itu kan harus diamankan. Ya, termasuk pengamanannya dari TNI-Polri,” ucap Yuliot di sela acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).

    Adapun, aturan pengamanan objek vital nasional yang melibatkan TNI berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut aturan ini, pengamanan obvitnas adalah tanggung jawab utama Polri yang dapat meminta bantuan TNI sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

    Dengan kata lain, TNI bertindak sebagai kekuatan pendukung, bukan penegak hukum, dalam situasi darurat atau ancaman strategis, dengan pengerahan kekuatan di bawah kendali presiden. 

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan TNI untuk mengamankan kilang minyak dan terminal Pertamina. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025. 

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya. 

  • Microsoft Perluas Solusi AI dan Layanan Cloud di Indonesia

    Microsoft Perluas Solusi AI dan Layanan Cloud di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Microsoft kembali memperkuat komitmennya terhadap pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) di Indonesia dengan memperluas layanan cloud dan AI terbaru di Indonesia. Langkah ini dilakukan 6 bulan setelah perusahaan membuka cloud region perdananya di Tanah Air.

    Pengumuman ini disampaikan dalam acara Cloud & AI Innovation Summit di Jakarta. President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir menegaskan kehadiran layanan baru tersebut menjadi fondasi bagi percepatan inovasi digital di Indonesia.

    “Kami membuka peluang bagi setiap organisasi untuk berinovasi di Indonesia, untuk Indonesia. Kami mengajak perusahaan, developer, dan institusi publik untuk memanfaatkan infrastruktur lokal ini dan menghadirkan solusi yang menjawab tantangan serta peluang paling penting bagi Indonesia,” kata Dharma di Jakarta pada Selasa (25/11/2025).

    Microsoft menghadirkan sejumlah solusi untuk mendukung perusahaan frontier organisasi yang tidak hanya mengadopsi AI, tetapi secara aktif merancang ulang proses bisnisnya menggunakan teknologi tersebut. 

    Melalui Azure, perusahaan kini dapat mengakses infrastruktur AI berperforma tinggi berupa mesin virtual seri NVadsA10_v5 dan NCads_H100_v5 yang dirancang untuk pelatihan model AI tingkat lanjut, inferensi, dan komputasi intensif. 

    Infrastruktur tersebut dipadukan dengan Azure App Services untuk membangun aplikasi cerdas yang terhubung dengan data, serta Azure Databases untuk mengelola dan mengamankan data kritikal bisnis.

    Untuk produktivitas sehari-hari, Microsoft menghadirkan Microsoft 365 Copilot, yang kini tersedia secara lokal melalui Indonesia Central sehingga perusahaan dapat mengadopsi AI langsung ke dalam alur kerja mereka. 

    Bagi komunitas pengembang, GitHub Copilot membantu mempercepat proses penulisan kode dan pengembangan aplikasi melalui saran berbasis AI. Microsoft juga memperkenalkan Microsoft Fabric, platform data terpadu bertenaga AI yang menyederhanakan pengelolaan data dan analitik. 

    Fabric menghubungkan berbagai elemen seperti data lake, data engineering, data science, hingga business intelligence dalam satu lingkungan sehingga perusahaan dapat mempercepat integrasi data dan mengambil keputusan berbasis AI dengan lebih cepat dan efisien.

    Sejak cloud region Indonesia Central diluncurkan pada Mei 2025, momentum adopsinya terus meningkat. Perusahaan seperti Petrosea, Vale Indonesia, hingga tiket.com mulai memanfaatkan infrastruktur ini untuk modernisasi operasional dan peningkatan layanan. 

    Tiket.com, misalnya, membangun asisten perjalanan berbasis agentic AI melalui Azure OpenAI Service, yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai keperluan perjalanan dengan percakapan bahasa alami mulai dari menambah add-on penerbangan hingga mengelola refund.

    Selain solusi teknologi, Microsoft juga menekankan pentingnya pengembangan talenta AI. Melalui program Microsoft Elevate yang memasuki tahun kedua, perusahaan telah membekali lebih dari 1,2 juta orang dengan literasi AI dan menargetkan sertifikasi 500.000 talenta AI tambahan pada 2026, mencakup pendidik, pemimpin organisasi nirlaba, hingga inovator komunitas.

    Dharma menegaskan kombinasi infrastruktur, solusi AI, dan penguatan talenta menjadi strategi kunci dalam mendorong daya saing Indonesia di era digital.

    “Cloud dan AI bukan lagi sekadar teknologi, keduanya kini menjadi tulang punggung daya saing nasional,” ujarnya.

    Dengan investasi jangka panjang senilai US$1,7 miliar hingga 2028, Microsoft menempatkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan inovasi AI yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan, sekaligus memperkuat ekosistem digital dari lapisan infrastruktur hingga pemberdayaan pengembang.

  • 39 Perusahaan Minat jadi Mitra Pertamina Untuk Garap Sumur Minyak Tua

    39 Perusahaan Minat jadi Mitra Pertamina Untuk Garap Sumur Minyak Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas mengungkapkan 39 perusahaan tertarik berinvestasi bersama PT Pertamina (Persero) untuk memproduksi sumur-sumur minyak tua di Indonesia.

    Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf menilai hal tersebut membuktikan bahwa pengelola sumur tua menarik di mata investor. 

    Dia menjelaskan, dari 39 perusahaan yang menyatakan ketertarikannya untuk menjadi mitra Pertamina, 19 perusahaan sudah melangkah ke tahap yang lebih serius dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU).

    “Sebanyak 39 perusahaan berminat menjadi mitra sumur idle Pertamina untuk melaksanakan program reaktivasi sumur idle, dan 19 perusahaan telah menandatangani MoU,” kata Nanang dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Nanang mengaku telah menyodorkan 2.500 sumur kepada pasar. Di satu sisi, pihaknya menyiapkan regulasi pendukung untuk mewadahi minat investor tersebut.

    “Pokja [kelompok kerja] 3 telah melakukan proses penawaran kepada seluruh mitra yang berminat untuk reaktivasi sumur minyak idle sebanyak 2.500 sumur dan juga memimpin penyusunan kebijakan baru,” katanya.

    Dengan begitu, dia pun memastikan bahwa kerja sama dengan 39 perusahaan tersebut berjalan aman dan legal. Menurut Nanang, payung hukum tersebut nantinya akan mencakup teknis operasional hingga pengelolaan sumur tua.

    “Kebijakan ini mengatur kerja sama operasional dan teknologi pada lapangan dan produksi sumur idle, sumur masyarakat umum, dan kemudian kerja sama pengelolaan sumur peninggalan [legacy wells],” jelasnya.

    Asal tahu saja, Pertamina bakal reaktivasi 4.200 sumur idle hingga 2028. Dari jumlah tersebut akan ada 2.500 sumur tua yang bakal direaktivasi Pertamina dengan skema kerja sama pihak lain.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, pihaknya bakal melibatkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mengelola sumur idle tersebut bersama Pertamina.

    Dia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait kerja sama tersebut. Konsep regulasi yang dimaksud akan mencakup strategi kerja sama dan pemanfaatan teknologi. Ini termasuk pelibatan koperasi, BUMD, dan UMKM untuk mengelola sumur idle itu. 

    “Sudah kami bahas juga bahwa tidak hanya koperasi maupun BUMD, tapi juga saya katakan tadi UKM harus masuk,” kata Djoko di ICE BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu.

    Data Kementerian ESDM mencatat, dari 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

    Perinciannya, Pertamina bakal mereaktivasi 500 sumur idle dengan menggandeng mitra pada tahun ini. Kemudian, 2.000 sisanya bakal dikerjakan hingga 2028 mendatang. 

    Khusus tahun ini, 500 sumur idle yang potensial dikerjasamakan itu mayoritas berlokasi di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 60 sumur berada di offshore, sedangkan sisanya onshore.

  • Pengusaha Minta Kenaikan UMP 2026 Tak Pakai Satu Angka, Ini Alasannya

    Pengusaha Minta Kenaikan UMP 2026 Tak Pakai Satu Angka, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum (UMP) 2026 berdasarkan formula, bukan satu angka secara nasional sebagaimana kenaikan UMP 2025 lalu.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

    “Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

    Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

    Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

    “Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

  • Prabowo Mau Pindahkan 4.100 ASN ke IKN, Begini Tahapannya

    Prabowo Mau Pindahkan 4.100 ASN ke IKN, Begini Tahapannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini, mengungkap rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Hal tersebut disampaikannya menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki sebanyak 4.100 ASN sudah berkantor di IKN pada 2028. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

    “Sebenarnya, yang ada di Perpres 79/2025 itu kan estimasi, tetapi siapa-siapa yang harus pindah, mana yang duluan, itu kan harus diatur. Karena kementerian kita kan dulu 34, sekarang jumlahnya 48, semua ASN-nya kan tersebar,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (25/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Rini menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan ulang mengenai kementerian mana saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN. Dia menyebut prosesnya membutuhkan waktu.

    Akan tetapi, dia memastikan proses penapisan akan dijalankan secepat-cepatnya, menyesuaikan ketersediaan hunian bagi ASN di IKN.

    “Setelah itu kalau kita sudah penapisan, mungkin dalam waktu dekat kita sudah punya penapisannya seperti itu, karena kementerian dan lembaga kan sudah mantap ya sekarang. Pegawainya berapa, di mana, dan semua penempatannya kan sudah jelas,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Dalam beleid itu, guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik nantinya, Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

  • Dasco Pamerkan Surat Rehabilitasi Prabowo untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

    Dasco Pamerkan Surat Rehabilitasi Prabowo untuk Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memamerkan surat rehabilitasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto untuk mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry.

    Kepastian itu disampaikan Dasco usai menghadap Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Dasco menjelaskan bahwa rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR sejak kasus yang menjerat jajaran direksi ASDP mulai diselidiki pada Juli 2024.

    Dalam kesempatan itu, Dasco turut menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani Presiden, menandai berakhirnya status hukum terhadap tiga mantan pejabat ASDP yang sebelumnya tersangkut perkara Putusan nomor 68 Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakarta Pusat Pusat. 

    “Berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR, setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kami kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024,” ujar Dasco. 

    Hasil kajian hukum itu kemudian diteruskan kepada pemerintah dalam perkara yang menyeret tiga mantan direksi ASDP yakni Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (2017–2024), Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayaran (2019–2024), dan Harry Muhammad Adhi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan (2020–2024). 

    “Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara Putusan nomor 68 Pid.sus-TPK/2025/PN.Jakarta Pusat, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono dari hasil komunikasi dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah. Alhamdullilah,” kata Ketua Harian Partai Gerindra tersebut.

    Dasco kemudian menyampaikan kabar penting Presiden Prabowo telah menandatangani surat rehabilitasi bagi ketiga nama tersebut.

    “Presiden RI, Bapak Presiden RI telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut, untuk itu lebih jelas proses kronologi di pemerintah saya minta Mensesneg untuk menjelaskan,” tandas Dasco.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta atas kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP beberapa tahun silam. 

    Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi masing-masing dijatuhi pidana bui 4 tahun beserta denda Rp250 juta.

  • Menteri UMKM Buka-bukaan Data Impor Baju Bekas yang Banjiri RI

    Menteri UMKM Buka-bukaan Data Impor Baju Bekas yang Banjiri RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap data lonjakan impor pakaian bekas dan produk white label asal China yang kini makin membanjiri pasar dalam negeri. 

    Mantan anggota DPR RI itu menyebut kondisi maraknya thrifting dari hasil impor ini telah menekan pelaku UMKM tekstil dan fesyen lokal, termasuk perajin batik. Menurutnya, lonjakan impor pakaian bekas meningkat tajam dalam 4 tahun terakhir. 

    “Tahun 2021, baju bekas impor masuk 7 ton per tahun, 2022 sebanyak 12 ton, 2023 itu 12 ton, 2024 itu 3.600 ton masuk ke Indonesia,” kata Maman di sela-sela agenda Pertamina SMEXPO 2025, Selasa (25/11/2025). 

    Maman menegaskan bahwa thrifting sejatinya tidak menjadi masalah jika barangnya berasal dari sisa industri dalam negeri. Namun, yang menjadi masalah ketika barang bekas impor diperjualbelikan di pasar domestik. 

    Padahal, larangan impor pakaian bekas telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40/2022 yang mulai berlaku pada Juli 2022. Namun, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

    Selain pakaian bekas, Maman menyoroti maraknya produk white label—yakni barang manufaktur massal dari luar negeri yang masuk tanpa merek, lalu diganti label atau tag di Indonesia seolah-olah produk lokal. 

    “Belum lagi baju yang namanya white label, baju dari China, itu bukan cuma baju, ada sepatu, sandal, jam tangan, itu masuk semua sampai ke Indonesia ganti merek/label-nya. Itu menghabisi pasar domestik,” tuturnya.

    Dia menyebut, dampaknya sudah terasa langsung kepada UMKM fesyen nasional, terutama pada merek dan perajin kain lokal. Untuk meredam serbuan barang impor ilegal, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah tegas. 

    “Tapi jangan khawatir, kemarin sudah ada arahan dari Presiden Prabowo, ada arahan jelas agar hulunya ditutup semuanya. Jadi biarin dulu semua ditutup, jadi di lapangan kan steril tuh,” jelasnya.

    Dengan pembersihan jalur hulu impor ilegal, Maman optimistis pasar dalam negeri dapat kembali memberi ruang tumbuh bagi pelaku UMKM. 

    “Baru nanti teman-teman pengusaha baju lokal bisa penuhi pasar. Ini bisa bikin omzet penjualannya teman-teman UMKM bisa lebih bagus,” pungkasnya.

  • MyRepublic Wajib Gelar Layanan Internet Murah seperti Internet Rakyat WIFI

    MyRepublic Wajib Gelar Layanan Internet Murah seperti Internet Rakyat WIFI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan para pemenang lelang 1,4 GHz diwajibkan untuk menggelar layanan internet dengan harga terjangkau.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama telah terlibat dalam penggelaran Internet Rakyat Rp100.000, sementara itu MyRepublic belum mengumumkan. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan para pemenang seleksi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan layanan internet dengan harga per bulan yang terjangkau.

    Perluasan layanan internet murah diarahkan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi Rp17.000 sampai Rp180.000 per bulan.

    “Ini tidak hanya wajib dilaksanakan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, namun juga wajib dilaksanakan oleh PT Eka Mas Republik selaku pemenang seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

    Dia mengatakan langkah tersebut salah satu upaya pemerintah menghadirkan internet di rumah dengan kecepatan akses sampai dengan (up to) 100 Mbps dengan harga layanan yang terjangkau dan andal.

    Sebelumnya, Komdigi menargetkan penetrasi internet tetap  berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) dapat menyentuh 30% pada 2026. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan layanan internet tetap yang stabil dibutuhkan sebagai menjadi fondasi utama pembelajaran digital, serta untuk memberdayakan UMKM. 

    “Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Pendidikan dan UMKM memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” kata Meutya.

    Komdigi resmi menutup lelang frekuensi 1,4 GHz dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan regional I dan PT Eka Mas Republik mendapat regional II dan regional III.

    Dengan berakhirnya lelang ini, Komdigi juga akan berkontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp805,5 miliar per tahun, dengan tahun pertama 2x dari angka yang disetorkan. 

    Mengutip laman resmi, Selasa (25/11/2025),  sesuai ketentuan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) resmi memenangkan lelang regional I yang meliput Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Telemedia menang dengan harga penawaran Rp403,7 miliar.

    Sementara itu Eka Mas Republik, perusahaan telekomunikasi milik Sinar Mas, mendapat regional II dengan harga penawaran Rp308,8 miliar, dan regional III dengan harga penawaran Rp100,8 miliar.

    Adapun regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara regional III meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) menetapkan kemenangan mereka melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital no.489/2025, 490/2025, dan Kepmen no.491/2025 tanggal 24 November 2025.

    “Penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat final dan mengikat,” tulis Komdigi dalam websitenya.