Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Lencana Polri di Mobil Pengangkut Ekstasi Palsu, Bareskrim: Yang Asli Ada Nomor Seri

    Lencana Polri di Mobil Pengangkut Ekstasi Palsu, Bareskrim: Yang Asli Ada Nomor Seri

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memastikan lencana Polri yang ditemukan dalam mobil pengangkut ekstasi adalah palsu.

    Wadirtipid Narkoba Bareskrim Polri Kombes Sunario mengatakan lencana tersebut memang tidak ada perbedaan jika dilihat secara sekilas. Namun, apabila dilihat secara mendalam maka akan ditemukan perbedaan yang signifikan.

    “Kalau kita lihat lencana itu, kita teliti bahwa lencana yang ada di mobil sama lencana dengan polisi itu sangat berbeda,” ujar Sunario di Bareskrim, Selasa (25/11/2025).

    Kemudian, dia menjelaskan bahwa lencana asli milik Polri memiliki ciri khusus. Meskipun tak dijelaskan secara detail, Sunario mengatakan lencana asli Polri memiliki nomor seri yang sudah teregister. Selain itu, terdapat juga perbedaan dari ukuran dan warna antara lencana Polri palsu dan asli.

    “Lencana polisi itu ada ciri-ciri khusus yang mungkin orang tidak mengetahuinya. Dan juga ada nomor serinya, yang teregister,” Imbuhnya.

    Adapun, berdasarkan keterangan kurir narkoba yang sudah ditetapkan tersangka yakni Muhammad Raffi, lencana itu sudah berada di dalam mobil sejak dibeli sekitar Juni 2025.

    “Lencana ini ada di dalam mobil, yang mana mobil ini dibeli 6 bulan yang lalu oleh MR. Dan lencana ini sudah ada di dalam dashboard mobil tersebut,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Raffi merupakan sopir Nissan X Trail. Mobil itu mengalami kecelakaan di Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung pada Kamis (20/11/2025). 

    Berdasarkan hasil temuan petugas, mobil SUV itu mengangkut narkoba yang disimpan dalam sejumlah tas. Pil ekstasi itu memiliki berbagai macam warna yang mencapai 207.529 butir.

    Barang bukti ini pun kini telah diserahkan ke Mabes Polri usai penanganan kasusnya ditangani oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri. 

  • Beda Suara Apindo-Buruh soal Kenaikan UMP 2026, Prabowo Pilih Siapa?

    Beda Suara Apindo-Buruh soal Kenaikan UMP 2026, Prabowo Pilih Siapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha dan buruh masing-masing menyodorkan opsi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Keduanya menawarkan beragam skema yang dapat menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Muhammad Rusdi menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan selama ini hanya menghasilkan kenaikan upah yang kecil akibat indeks tertentu alias alfa yang juga rendah, yakni 0,1 hingga 0,3.

    “Keputusan untuk tidak lagi menggunakan PP No. 51/2023 merupakan langkah progresif menuju sistem pengupahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan riil pekerja,” kata Rusdi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, pemerintah mesti menyusun formula kenaikan UMP dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, yang mengamanatkan kebijakan pengupahan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan terhadap pekerja, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak. Aspek menyodorka tiga opsi terkait hal itu.

    Opsi pertama yang diajukan Aspek Indonesia adalah kenaikan UMP 2026 tak boleh berada di bawah 6,5% sebagaimana keputusan pemerintah pada tahun sebelumnya. 

    Rusdi menilai bahwa kenaikan di bawah angka tersebut hanya akan semakin menekan daya beli dan memperlambat pemulihan ekonomi rumah tangga pekerja.

    Kedua, pihaknya juga menolak pendekatan satu angka upah minimum karena setiap daerah memiliki karakteristik tingkat inflasi, biaya hidup, dan laju pertumbuhan ekonomi yang beragam.

    Aspek Indonesia pun mengusulkan formula UMP 2026 yang mempertimbangkan indeks tertentu berada pada kisaran 0,8, serta angka pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi tingkat daerah. Harapannya, penyesuaian upah lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi setempat.

    Terakhir, Rusdi mendorong pemerintah untuk memberikan diskresi khusus bagi daerah-daerah dengan upah minimum rendah agar mendapatkan kenaikan yang lebih besar dibandingkan daerah yang sudah memiliki upah tinggi. 

    “Penetapan upah minimum 2026 harus lebih baik dari tahun sebelumnya dan tidak boleh kembali pada pola satu angka yang tidak adil bagi pekerja,” ujar Rusdi.

    Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah tentang pengupahan.

    Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

    “Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

  • Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, disebut menjadi kandidat terkuat Ketua Federal Reserve (The Fed) berikutnya, seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan akhir.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), Presiden AS Donald Trump menginginkan sosok yang dekat dan dia percaya memimpin bank sentral yang independen tersebut. 

    Hassett dinilai sebagai figur yang dapat membawa pendekatan Trump dalam pemangkasan suku bunga ke dalam kebijakan The Fed — sesuatu yang sudah lama diinginkan Trump.

    Namun, sumber tersebut menekankan bahwa Trump dikenal kerap membuat keputusan mengejutkan, sehingga nama calon tidak dapat dianggap final sebelum diumumkan secara resmi.

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt belum dapat memastikan kabar tersebut. 

    “Tidak ada yang benar-benar tahu apa keputusan Presiden Trump sampai beliau mengumumkannya. Nantikan saja,” ujar Leavitt dalam pernyataan tertulis

    Kedekatan dengan Trump

    Pemilihan Ketua The Fed merupakan salah satu jalur paling langsung bagi presiden untuk memengaruhi arah kebijakan bank sentral. Trump sebelumnya menunjuk Jerome Powell pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian menyesal karena Powell tidak memangkas suku bunga secepat yang ia harapkan.

    Hassett dinilai sejalan dengan pandangan Trump bahwa suku bunga masih perlu diturunkan lebih jauh. Pada 20 November, dia mengatakan jika memimpin The Fed saat ini, dirinya akan memangkas suku bunga sekarang karena data yang mengindikasikan pelonggaran kebijakan moneter. Hassett juga mengkritik The Fed karena gagal mengendalikan inflasi pascapandemi.

    Kabar bahwa Hassett menjadi kandidat utama membuat imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun di bawah 4% untuk pertama kalinya dalam sebulan.

    The Fed selama ini kerap menjadi sasaran kritik Trump, termasuk ketika ia menuding Powell terlalu lambat memangkas biaya pinjaman. 

    Trump bahkan pernah mempertimbangkan memecat Powell dan menentang renovasi kampus The Fed. Saat ini, Gedung Putih juga tengah terlibat dalam sengketa hukum terkait upaya Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    Kondisi itu menempatkan tekanan besar pada Menteri Keuangan Scott Bessent, yang memimpin proses seleksi Ketua The Fed berikutnya, untuk menyeimbangkan calon yang pro-pemangkasan suku bunga namun tetap dipercaya pasar keuangan.

    Proses Seleksi Mengerucut

    Setelah menahan suku bunga sepanjang 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada September dan Oktober. Namun, perpecahan pandangan soal inflasi dan pasar tenaga kerja membuat keputusan penurunan suku bunga pada Desember masih belum pasti.

    Bessent mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya dalam satu bulan ke depan, sebelum libur Natal pada 25 Desember.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusannya sudah hampir final. Pada 18 November lalu, Trump mengatakan bahwa dia sudah menetapkan pilihannya tanpa menyebutkan nama. 

    Pada September, Trump menyebut Hassett, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh, dan Gubernur The Fed Christopher Waller sebagai tiga kandidat teratas.

    “Presiden Trump belajar banyak di periode pertama soal pentingnya menempatkan orang yang memahami arah dan prioritasnya, terutama di jabatan kunci seperti Direktur FBI dan Ketua The Fed. Saya tidak melihat dia akan memilih seseorang yang tidak dia kenal dekat untuk menggantikan Powell,” ujar mantan Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer.

    Lima Kandidat Terakhir

    Sejak musim panas, Bessent telah mewawancarai hampir selusin calon pengganti Powell, yang kini mengerucut menjadi lima nama: Hassett, Warsh, Waller, Wakil Ketua The Fed untuk Pengawasan Michelle Bowman, dan eksekutif BlackRock Rick Rieder.

    Wawancara akan selesai pekan ini. Para finalis kemudian akan bertemu Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Wakil Presiden JD Vance. Calon Chairman The Fed nantinya juga harus mendapat persetujuan Senat.

    Mengerucutnya dukungan kepada Hassett terjadi seiring meningkatnya frustrasi Trump terhadap Powell. Pekan lalu Trump menyebut Powell sangat tidak kompeten dan mengatakan ingin memecatnya jika bukan karena Bessent yang menahannya. 

    Trump bahkan bercanda bahwa jika Bessent gagal mengamankan suku bunga lebih rendah, dia pun bisa ikut dipecat.

    Meski demikian, posisi Bessent masih aman. Trump bahkan menilai dirinya sebagai salah satu nama yang layak menjadi Ketua The Fed, meski Bessent menegaskan dia lebih suka tetap memimpin Departemen Keuangan.

    Neil Dutta dari Renaissance Macro Research menilai Hassett akan kesulitan mendapatkan dukungan dari anggota Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Saya tidak melihat Hassett akan mudah menjalankan tugas tahun depan jika dia jadi ketua. Dia juga terlihat sebagai sosok yang paling mudah ditekan oleh Trump. Bessent tidak begitu,” jelas Dutta

    Ketua The Fed berikutnya kemungkinan akan ditunjuk untuk masa jabatan 14 tahun sebagai gubernur yang dimulai 1 Februari. Kursi itu saat ini diisi Stephen Miran, yang sedang cuti dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. 

    Adapun masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir Mei 2026, meski ia masih dapat menjabat sebagai gubernur selama dua tahun lagi.

    Powell belum menyatakan apakah akan mundur dari dewan setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Jika dia mundur, pemerintahan Trump akan mendapatkan satu kursi tambahan untuk diisi tahun depan.

  • AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat menyatakan optimisme atas kemajuan pembicaraan damai Rusia-Ukraina, namun menegaskan masih ada sejumlah isu krusial yang harus dirundingkan di level presiden, di tengah spekulasi bahwa kesepakatan hampir tercapai.

    Menurut seorang sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), pembahasan kesepakatan damai itu, masih harus dinegosiasikan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut rencananya akan mencakup permasalahan terkait wilayah dan jaminan keamanan.

    Isu-isu tersebut diperkirakan baru bisa diputuskan pada level presiden. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena pembicaraan bersifat tertutup.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa menyatakan bahwa kedua pihak sangat dekat mencapai kesepakatan, meskipun mengakui proses tersebut tidak mudah.

    “Tapi saya rasa kita akan sampai ke sana,” ujarnya, menambahkan bahwa ia melihat adanya “kemajuan.”

    Pejabat Ukraina sebelumnya mengisyaratkan keinginan untuk mendapatkan undangan bertemu Trump. Namun, hingga Selasa (25/11/2025) belum ada jadwal pertemuan yang ditetapkan, kata seorang pejabat Gedung Putih.

    “Ada beberapa detail yang sensitif, tetapi bisa diselesaikan, yang membutuhkan pembicaraan lanjutan antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam unggahan di media sosial.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang pada Selasa menampik anggapan bahwa Kyiv telah menyetujui kesepakatan potensial untuk mengakhiri invasi penuh Rusia.

    “Komunikasi dengan pihak Amerika terus berlangsung. Saya berterima kasih atas semua upaya Amerika, terutama upaya Presiden Trump,” tutur Zelenskiy melalui X setelah melakukan panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Spekulasi bahwa kesepakatan sudah dekat menguat setelah Trump menyebut adanya kemajuan besar dalam unggahan di media sosial pada Senin. Sebelumnya, Ukraina dikabarkan telah menyetujui draf kesepakatan dengan sejumlah detail minor yang masih harus dibahas, mengutip seorang pejabat AS.

    Namun, setiap momentum menuju kesepakatan AS–Ukraina berpotensi terhambat kembali oleh Rusia.

    “Ini sederhana: tujuan Trump adalah perdamaian jangka panjang. Tujuan Putin adalah kontrol politik atas Ukraina. Kita tidak akan sampai pada titik itu kecuali Putin diyakinkan bahwa tujuannya tidak dapat tercapai,” ujar John Herbst, mantan duta besar AS untuk Ukraina dan Uzbekistan.

    Delegasi AS dan Rusia menggelar pertemuan di Abu Dhabi setelah pembahasan di Jenewa akhir pekan lalu menunjukkan kemajuan dalam meredakan penolakan keras dari Kyiv dan sekutu Eropanya terkait proposal damai 28 poin yang diajukan Gedung Putih pekan lalu.

    Draf awal itu mengejutkan Ukraina dan para sekutunya karena mencantumkan tuntutan agar Kyiv melepaskan keinginan bergabung dengan NATO dan menyerahkan wilayah di Donbas—termasuk area yang belum sepenuhnya dikuasai Rusia.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak memiliki informasi untuk dilaporkan terkait pembahasan Abu Dhabi, menurut Interfax.

    Kepala intelijen militer Ukraina, Kyrylo Budanov, juga berada di Abu Dhabi untuk menghadiri pertemuan, menurut seorang sumber yang mengetahui agenda tersebut. Pihak intelijen tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg.

    Cetak biru perdamaian itu kemudian dipersempit menjadi 19 usulan dalam pertemuan di Jenewa pada Minggu. Namun, diskusi terkait isu teritorial—yang menjadi inti potensi kesepakatan—harus dibahas langsung dalam pertemuan antara Presiden Ukraina dan Presiden AS, ujar Ihor Brusylo, Wakil Kepala Kantor Presiden Zelenskiy.

    Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menyampaikan bahwa delegasi AS dan Ukraina telah mencapai kesepahaman bersama atas substansi utama perjanjian yang dibahas di Jenewa. Ukraina tengah mempersiapkan kunjungan Zelenskiy ke AS secepatnya bulan ini, ujarnya melalui X.

  • Pendapatan Digital Mediatama (DMMX) Terkoreksi 46% Kuartal III/2025

    Pendapatan Digital Mediatama (DMMX) Terkoreksi 46% Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Digital Mediatama Maxima Tbk. (DMMX), perusahaan yang bergerak di bidang periklanan digital berbasis cloud, mengalami penurunan pendapatan kuartal III/2025. Meski demikian, perusahaan tetap berhasil mengubah rugi menjadi laba.

    Merujuk pada laporan keuangan perusahaan kuartal III/2025, dikutip Selasa (25/11/2025), DMMX mengantongi pendapatan Rp492 miliar atau turun sekitar 46,08% year-on-year (YoY). Adapun periode yang sama  tahun lalu, perusahaan mengantongi pendapatan Rp912 miliar.

    Pendapatan tersebut didapatkan dari trade marketing, penjualan produk digital, sewa pakai infrastruktur atau Infrastructure As A Service (IAAS), jasa pengelolaan, platform bursa iklan, grosir digital serta konten dan hiburan.

    Empat segmen pendapatan DMMX tumbuh negatif pada periode tersebut. DMMX menghapus bisnis grosir digital (Digital wholesale) yang pada kuartal III/2024 membukukan pendapatan Rp15,53 miliar.

    Sementara penurunan pendapatan paling besar terjadi pada segmen trade marketing yaitu Rp437,97 miliar atau turun 57,34% dibandingkan periode yang sama 2024.

    Meskipun trade marketing mengalami penurunan nilai yang sangat besar, segmen ini masih mendominasi pendapatan Grup pada tahun 2025 dengan kontribusi 66,25%. Namun, turun dari kontribusi kuartal III/2024 yang sebesar 83,72% pada 2024.

    Adapun secara total, Grup mencatat laba bersih sebesar Rp 28,48 miliar. Posisi tersebut berubah dari periode yang sama tahun lalu yang saat itu mencatat rugi bersih Rp47 miliar.

    Sementara dari sisi aset lancar DMMX mengalami kenaikan hingga Rp82 miliar. Tahun lalu, perusahaan itu memiliki aset sekitar Rp430 miliar, sementara pada 2025 memiliki sekitar Rp513 miliar. Aset tersebut didominasi oleh jumlah kas dan bank yang naik sekitar Rp22 miliar.

    Selain menyediakan menyediakan platform digital trade marketing dan infrastruktur iklan berbasis cloud, perusahaan ini juga mengembangkan bisnis usaha solusi lainnya seperti pemasangan pengembangan digital marketing dan digital cloud advertising e-commerce dan marketplace untuk UMKM di Indonesia.

    Sebelumnya, melalui SMMX, DMMX dan Muhammadiyah akan mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), serta platform modern untuk mengelola dan memberdayakan berbagai unit usaha di bawah naungan Muhammadiyah.

    Fokus JV ini mencakup sektor perdagangan, industri, angkutan, jasa, hingga pengembangan aplikasi e-commerce, portal web, dan perangkat lunak yang mendukung operasional amal usaha Muhammadiyah.

    Direktur Utama DMMX, Budiasto Kusuma, mengatakan kerja sama ini merupakan peluang luar biasa untuk membuka potensi digital Muhammadiyah yang luas.

    “Ekosistem Muhammadiyah memiliki potensi yang sangat besar, dengan 60 juta anggota dan ribuan lembaga di seluruh Indonesia. Melalui PT Surya Mediatama Maxima (SMMX), kami akan menyediakan tulang punggung teknologi untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi berbasis digital di dalam komunitas,” ujar Budiasto dalam keterangan resmi Rabu (3/9/2025).

    Mukhaer Pakkanna, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menambahkan bahwa JV ini merupakan langkah strategis Muhammadiyah untuk memastikan transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi umat, terutama dalam layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

    Sementara itu, Direktur PT Surya Ahda Digital (SADIGI) Setiawan Budi Darsono menegaskan bahwa kemitraan dengan DMMX akan memperkuat visi Muhammadiyah sebagai organisasi modern dan adaptif.

    “Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mengoptimalkan pengelolaan aset,” katanya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Terdampak Shutdown, Defisit Anggaran AS Membengkak jadi US4 Miliar per Oktober 2025

    Terdampak Shutdown, Defisit Anggaran AS Membengkak jadi US$284 Miliar per Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat membukukan defisit sebesar US$284 miliar pada Oktober, yang dipicu oleh lonjakan penerimaan tarif serta penggeseran pembayaran manfaat ke bulan tersebut di tengah keterlambatan laporan akibat penutupan pemerintah (government shutdown).

    Melansir Reuters pada Rabu (26/11/2025), defisit Oktober meningkat US$27 miliar atau 10% dibandingkan dengan defisit US$257 miliar pada Oktober 2024. Kenaikan terutama dipicu oleh penggeseran pembayaran manfaat November senilai sekitar US$105 miliar untuk sejumlah program militer dan kesehatan ke bulan Oktober.

    Setelah disesuaikan dengan penggeseran tersebut, defisit Oktober diperkirakan hanya sekitar US$180 miliar, atau turun 29% dibandingkan dengan defisit Oktober 2024 yang telah disesuaikan sebesar US$252 miliar.

    Total belanja pemerintah pada Oktober, termasuk pembayaran manfaat November, mencapai US$689 miliar, naik 18% dari US$584 miliar pada periode yang sama tahun lalu. 

    Laporan anggaran untuk bulan pertama tahun fiskal 2026 itu tertunda 43 hari karena penutupan sejumlah lembaga federal, yang menyebabkan keterlambatan sejumlah pembayaran, termasuk gaji pegawai pemerintah, ujar seorang pejabat Departemen Keuangan.

    Pejabat Departemen Keuangan menyebut belum memiliki estimasi pasti terkait besaran pengurangan belanja akibat keterlambatan pembayaran karena shutdown, namun diperkirakan kurang dari 5% dari total belanja.

    Sesuai hukum federal, seluruh gaji dan kewajiban yang tertunda selama shutdown wajib dibayarkan penuh setelah pendanaan kembali dibuka.

    Penerimaan anggaran Oktober tercatat sebesar US$404 miliar, menjadi rekor tertinggi untuk bulan tersebut dan naik 24% dibandingkan dengan US$327 miliar pada Oktober 2024.

    Penerimaan Bea Masuk Cetak Rekor Baru

    Penerimaan bea masuk menjadi salah satu pendorong terbesar kenaikan pendapatan pada Oktober, mencatat rekor bulanan baru sebesar US$31,4 miliar. Lonjakan ini didorong oleh tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari. 

    Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya di September sebesar US$29,7 miliar dan lebih dari empat kali lipat penerimaan US$7,3 miliar pada Oktober 2024.

    Trump pada Senin menyatakan bahwa penerimaan tarif akan segera melonjak ke rekor baru, menilai bahwa pelaku usaha telah menghabiskan stok barang impor yang dibeli sebelum tarif diberlakukan sehingga kini harus membeli dengan tarif lebih tinggi.

    Komentar tersebut, yang disampaikan melalui platform Truth Social, sebagian ditujukan kepada Mahkamah Agung AS yang awal bulan ini mempertanyakan legalitas tarif impor yang diberlakukan Trump berdasarkan undang-undang darurat nasional.

    “Saya sangat menantikan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait isu mendesak ini agar kita dapat terus, tanpa hambatan, Buat Amerika hebat lagi!” tulis Trump.

    Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres (CBO) pekan lalu menyatakan bahwa penurunan tarif yang terjadi melalui sejumlah kesepakatan dagang AS dengan negara mitra telah membuat lembaga tersebut memangkas proyeksi penghematan defisit dari tarif Trump selama satu dekade ke depan menjadi US$3 triliun, termasuk biaya bunga. Angka tersebut turun 25% dari proyeksi sebelumnya sebesar US$4 triliun pada Agustus.

    Pendapatan juga didorong oleh penerimaan pajak individu non-withholding sebesar US$80 miliar pada Oktober, naik US$35 miliar atau sekitar 75% dari tahun sebelumnya. 

    Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pembayaran pajak yang tertunda akibat kebakaran hutan di California, yang membuat wajib pajak di wilayah terdampak mendapatkan perpanjangan waktu hingga 15 Oktober.

    Penerimaan pajak penghasilan individu dengan pemotongan (withholding) naik US$16 miliar atau 6% menjadi US$279 miliar. Namun, penerimaan pajak korporasi stabil di level US$18 miliar, yang menurut pejabat Departemen Keuangan disebabkan oleh adanya insentif pajak bagi perusahaan dalam paket pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini.

    Biaya bunga utang pemerintah AS mencapai US$104 miliar pada Oktober, naik US$22 miliar atau 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencerminkan meningkatnya beban utang dan sedikit kenaikan tingkat bunga rata-rata menjadi 3,36%, kata pejabat Departemen Keuangan tersebut.

  • Kejar Target 1 Juta Barel, ESDM Undang Investor Eksplorasi 108 Cekungan Migas

    Kejar Target 1 Juta Barel, ESDM Undang Investor Eksplorasi 108 Cekungan Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan 108 cekungan atau basin minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia belum tergarap. Pemerintah pun mengajak investor untuk menjajal pengembangan potensi migas di Tanah Air.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, terdapat 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi di seluruh Indonesia. 

    Namun, dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi itu, hanya 20 yang telah dikembangkan. Sementara itu, 108 sisanya merupakan area yang kaya data dan peluang.

    “Pada tahun 2025 dan 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan memberdayakan Badan Geologi untuk melakukan survei 2D dan 3D tingkat lanjut, yang membuka jalan bagi eksplorasi untuk membuka potensi sumber daya ini,” ucap Yuliot dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).

    Yuliot menegaskan bahwa sebanyak 108 cekungan itu perlu dioptimalkan demi target peningkatan produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (bph) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2029.

    “Visi bersama kita jelas, pada tahun 2029, Indonesia akan mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari, memperkuat kedaulatan energi nasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Menurutnya, potensi besar ini diharapkan menarik investor migas untuk dapat melakukan investasi di Indonesia. Yuliot mengatakan bahwa untuk mendukung iklim investasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Sebagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

    Dia menilai beleid tersebut membuka jalan bagi kerja sama yang transparan dan efisien.

    Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menyiapkan 75 blok migas yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai. Seluruh blok ini telah siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler. 

    Saat ini, kata Yuliot, terdapat sembilan blok minyak dan gas bumi yang telah ditunjuk untuk dapat dikembangkan oleh badan usaha, serta sejumlah blok lainnya akan menyusul.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga menjalankan strategi untuk meningkatkan produksi minyak bumi yang berfokus pada identifikasi dan evaluasi cadangan yang belum ditemukan. Selain itu, juga diterapkan teknik enhanced oil recovery (EOR) dan waterflood di lapangan-lapangan yang menjanjikan, serta optimalisasi pemanfaatan sumur-sumur yang tidak terpakai.

    “Selain meningkatkan produksi migas, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur, meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi migas dari wilayah kerja ke kawasan industri, peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri, tangki penyimpanan minyak, serta peningkatan jumlah pengiriman kargo migas,” tutur Yuliot.

  • Jawaban Mendag soal Selisih Data Ekspor

    Jawaban Mendag soal Selisih Data Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait polemik selisih data ekspor perdagangan Indonesia yang sebelumnya disorot Presiden Prabowo Subianto. Isu ini mencuat usai Kepala Negara RI membeli data dari luar negeri.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pihaknya terus mendalami perbedaan angka tersebut sembari memperketat pengawasan arus barang ekspor, termasuk impor ilegal.

    “Kami terus pelajari ya pada prinsipnya, bagaimana kita juga yang penting mengawasi impor-impor ilegal, kemudian juga bagaimana kita mengawasi ekspor,” kata Budi saat ditemui di PPEJP Kemendag, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2025). 

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya selisih besar data ekspor Indonesia, yang diperoleh dari luar negeri.

    Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud mengatakan Kepala Negara ke-8 RI itu memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor, bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat.

    “Saya punya data ini [ekspor], kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam ratas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara.

    “Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab,” kata Mahfud mengutip Presiden.

    Bahkan, Mahfud menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah bertahun-tahun menikmati uang negara.

    Kepala Negara RI itu mengungkap ada perusahaan yang selama 25–40 tahun mengeruk kekayaan dengan kontribusi yang minim.

    “Jadi beliau [Presiden Prabowo] tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 tahun makan uang negara. Masa nggak mau nyumbang ke negara, katanya. Kita harus nasionalis,” tuturnya. 

    Selain itu, Prabowo meminta agar ada keberpihakan dari aparat kepolisian. Prabowo juga memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI.

    “Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini,” ujar Mahfud meniru ucapan Presiden.

    Presiden Prabowo, kata Mahfud, menekankan polisi dan tentara harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara. Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas. Namun Mahfud mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan.

    Dia menilai komitmen Mantan Menteri Pertahanan 2019–2024 itu akan efektif jika seluruh jajaran menggerakkan instruksi secara serempak.

    Selain itu, Presiden menyebutkan kebijakan Patriot Bond sebagai upaya memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara adil, bukan sepenuhnya dikirim ke luar negeri.

    “Dia cerita banyak. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond. Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini enggak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkapnya.

  • Penyebab Inflasi dan Deflasi, Ini Instrumen Investasi yang Aman

    Penyebab Inflasi dan Deflasi, Ini Instrumen Investasi yang Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi kembali menjadi isu penting dalam dinamika ekonomi nasional seiring meningkatnya risiko global dan ketidakstabilan harga komoditas.

    Pemahaman mengenai inflasi, penyebabnya, serta mitigasinya melalui instrumen investasi yang tepat perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi.

    Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali berdampak luas terhadap komoditas lainnya.

    Adapun kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu kondisi penurunan harga secara umum dalam periode tertentu.

    Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), Rabu (26/11/2025) inflasi bisa dipicu oleh tiga kelompok utama, yakni tekanan dari sisi penawaran, permintaan, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

    1. Tekanan dari Sisi Penawaran (Cost Push Inflation)

    Inflasi jenis ini terjadi ketika biaya produksi naik sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa. Ada beberapa faktor pemicunya mulai dari depresiasi nilai tukar, yang meningkatkan harga impor dan biaya produksi.

    Selain itu, dipicu pula oleh inflasi global atau negara mitra dagang, sehingga harga barang impor ikut terkerek naik. Faktor selanjutnya adalah kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti energi atau bahan pangan strategis.

    Tak hanya itu, negative supply shocks akibat bencana alam atau gangguan distribusi barang juga menjadi faktor pemicu. Kondisi tersebut menyebabkan penawaran menurun sementara permintaan tetap, sehingga harga terangkat naik.

    2. Tekanan dari Sisi Permintaan (Demand Pull Inflation)

    Inflasi juga dapat terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi nasional. Dalam konteks makro, situasi ini muncul ketika output riil berada di atas output potensial, menandakan ekonomi berjalan terlalu panas.

    3. Ekspektasi Inflasi

    Ekspektasi pelaku ekonomi turut menjadi pendorong penting. Ada dua jenis ekspektasi. Pertama, ekspektasi adaptif, berdasarkan kondisi inflasi sebelumnya. Kedua, ekspektasi forward-looking, berdasarkan prediksi kebijakan atau kondisi ekonomi mendatang.

    Ekspektasi yang meningkat dapat mendorong perusahaan menaikkan harga lebih awal, sementara konsumen mempercepat pembelian, sehingga mendorong inflasi lebih jauh.

    Dalam kondisi inflasi yang berpotensi menekan daya beli, sejumlah instrumen investasi dinilai tetap mampu memberikan perlindungan nilai bahkan menawarkan potensi imbal hasil positif.

    1. Saham

    Saham dianggap sebagai instrumen yang relatif tangguh terhadap inflasi karena pertumbuhan pendapatan perusahaan umumnya berbanding lurus dengan kenaikan harga barang dan jasa.

    Selain itu, potensi capital gain dan dividen menjadi sumber keuntungan utama, meski fluktuasi pasar tetap menjadi risiko yang perlu diperhatikan.

    2. Properti

    Investasi properti, seperti rumah atau tanah, memiliki kecenderungan nilai yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain berfungsi sebagai aset yang stabil, properti juga menawarkan potensi pendapatan pasif melalui skema sewa.

    3. Logam Mulia atau Emas

    Emas menjadi instrumen klasik yang dianggap sebagai safe haven ketika inflasi meningkat. Harga emas cenderung stabil dan mampu mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Meski potensi keuntungan tidak setinggi saham, emas menjadi pilihan ideal bagi investor yang membutuhkan instrumen rendah risiko. (Angela Merici Andriani Uto Keraf)

  • BKKBN Lapor ke Prabowo, Masih 42.000 TPK Bergerak Distribusikan MBG

    BKKBN Lapor ke Prabowo, Masih 42.000 TPK Bergerak Distribusikan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BKKBN Wihaji mengatakan masih 42.163 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari 597.898 yang sudah menyalurkan program  makan bergizi gratis 

    Dia merinci bahwa Indonesia memiliki 597.898 TPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program keluarga, termasuk MBG untuk sasaran khusus yakni ibu jamil, ibu menyusui, dan balita non Paud 

    “Dari 597.898 per hari ini sudah ada 42.163 Tim Pendamping Keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non Paud yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, Ibu menyusui, dan balita Non Paud,” jelasnya, Selasa (26/11/2025).

    Di sisi lain, Wihaji juga menyampaikan dalam mendorong distribusi, kementeriannya juga melakukan koordinasi secara lintas kementerian.

    “Saya kira kita juga koordinasi dengan kementerian terkait. Baik mungkin khususnya BGN yang selain ini menjadi leading sektor. Karena untuk MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu bersama BGN,” jelasnya.

    Dia menyebut posyandu menjadi titik pelaksanaan utama, yang merupakan domain tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.

    “Karena nanti titik-titiknya adalah posyandu. Posyandu itu dari tiga kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan kita Kementerian Kemendukbangga,” tandas Wihaji.