Category: Bisnis.com

  • Tim Reformasi Beri Kisi-kisi “Gugat” Perpol 10/2025 yang Diteken Kapolri Listyo Sigit

    Tim Reformasi Beri Kisi-kisi “Gugat” Perpol 10/2025 yang Diteken Kapolri Listyo Sigit

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkapkan metode gugatan peraturan polri alias Perpol No.10/2025 yang dinilai kontroversi.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan ada sejumlah pihak yang berwenang mereview aturan itu bisa dari Polri sendiri hingga Mahkamah Agung (MA).

    “Kan bisa Polri akan melihat, evaluasi, ya sudah, cabut ini. Misal itu. tapi ini kan tidak bisa dipaksa. Orang dia yang meneken. Maka ada yang kedua, Mahkamah Agung,” ujar Jimly di Kantor Kemensetneg, Jakarta, dikutip Kamis (18/12/2025).

    Dia menjelaskan, MA memiliki kewenangan menguji peraturan jika bertentangan dengan Undang-undang (UU).

    Menurutnya, dalam perpol yah diteken okeh Kapolri Listyo Sigit itu ada pertimbangan yang tidak tepat.

    Salah satunya, pada Perpol No.10/2025 tidak ada penyantuman putusan MK soal aturan jabatan sipil yang bisa dijabat anggota Polri sebagai pertimbangannya.

    “Mau nyari kesalahan, gampang, apa contohnya, lihat pertimbangan menimbang dan mengingatnya, Itu ada yang tidak tepat. Menimbangnya itu, tidak ada sama sekali menyebut putusan MK,” imbuhnya.

    Selain MA, menurut Jimly, kepala negara atau Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengubah Perpol No.10/2025.

    “Nah, ini pejabat ketiga boleh, yaitu Presiden. Pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan Perpres atau PP, yang PP itu misalnya itu mengubah materi aturan yang ada di perpol, itu boleh, nah itu lebih praktis. Itu pilihannya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, salah satu tokoh yang mempersoalkan Perpol No.10/2025 adalah Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD.

    Menurutnya peraturan tentang Polri yang bisa melakukan tugas di luar struktur Polri sudah bertentangan dengan dua Undang-Undang yaitu UU No.2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

    Kedua, dia mengatakan bahwa Perpol terbaru yang dirilis 2025 itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

    Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan MK nomor 114 tahun 2025. 

    “Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutipMinggu (14/12/2025).

  • Akademisi Kritik soal Penambahan Kuota PTN, Potensi Diskriminasi bagi PTS

    Akademisi Kritik soal Penambahan Kuota PTN, Potensi Diskriminasi bagi PTS

    Bisnis.com, JAKARTA – Akademisi sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menilai penambahan kuota bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berpotensi mendiskriminasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

    Didik menjelaskan PTN telah mendapatkan pendanaan dari negara untuk kegiatan akademik mulai dari lab, pembangunan gedung, hingga gaji dosen. 

    “Negara harus menjalankan asas kesamaan (equality) dengan membagi sumberdaya dari negara, dipecah dengan porsi yang sama antara PTN dan PTS,” katanya dalam rilis yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025).

    Didik menyampaikan peluang menambah kuota juga memicu pembengkakan biaya negara dan menimbulkan ketidakadilan bagi PTS.  

    Menurutnya, pembiayaan negara kepada PTS harus berjalan proporsional guna menciptakan persaingan yang adil. Didik mengusulkan agar sebagian anggaran negara untuk PTN disalurkan ke PTS.

    “Usul saya yang pertama adalah anggaran negara di PTN masing-masing PTN dipotong 50 persen. Kemudian total hasilnya dibagi proporsional kepada PTS. PTN bebas mengambil mahasiswa dan menarik dana dari masyarakat,” jelasnya.

    Dia juga meminta DPR merancang dan memutuskan bagi PTN yang telah menerima 70-80% pendanaan, maka mendapatkan pemotongan dana 10-15%.

    Didik menyampaikan bahwa PTS juga berperan dalam bidang pendidikan dan investasi secara mandiri. Oleh sebab itu, dia menilai jika negara tidak mampu melakukan skema tersebut, maka kuota bagi PTN perlu dibatasi.

    “Jika anggaran negara tidak bisa dibagi dan anggaran PTN dari negara tidak mau dipotong 50 persen untuk berbagi, maka PTN harus membatasi penerimaan mahasiswa dari beasiswa dari negara penuh atau campuran,” tandasnya.

  • KPK Segera Limpahkan Berkas Perkara, Eks Wamenaker Noel: Petarung Harus Siap

    KPK Segera Limpahkan Berkas Perkara, Eks Wamenaker Noel: Petarung Harus Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku siap menghadapi pelimpahan barang berkas dan tersangka terkait kasus dugaan pemerasan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Noel tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 09.18 WIB, Kamis (18/12/2025). Dia turun dari mobil tahanan dengan tangan diborgol dengan balutan rompi tahanan KPK. 

    Noel mengatakan dirinya siap menghadapi tahapan selanjutnya. 

    “P21 hari ini, ya harus siap lah. Masa tidak siap. Petarung dimanapun harus siap,” kata Noel kepada jurnalis.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik tengah merampungkan berkan penyidikan Noel dkk perihal kasus tersebut.

    Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membuat surat dakwaan agar para tersangka segera disidangkan.

    Dalam perkara ini Noel dkk, diduga melakukan penggelembungan penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Uang hasil pemerasan terkumpul hingga Rp81 miliar untuk diberikan kepada pegawai-pegawai guna mengurus sertifikat K3. Adapun tiga tersangka baru dalam kasus ini sehingga total tersangka menjadi 14.

    Berikut 3 orang tersangka baru tersebut:

    1. Chairul Fadly Harahap (CFH) selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan

    2. Kabiro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga (SMS)

    3. Eks Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang (HR)

  • Era AI dan Tantangan Bisnis di Indonesia

    Era AI dan Tantangan Bisnis di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bisnis Indonesia menghadapi percepatan teknologi yang tidak dapat lagi diabaikan. Prediksi Goldman Sachs (2025) mengenai potensi gelombang pengurangan tenaga kerja akibat artificial intelligence (AI) memang menimbulkan kekhawatiran, tetapi bagi para pemimpin perusahaan, isu ini seharusnya dibaca sebagai momentum untuk meninjau kembali arah bisnis dan kesiapan organisasi.

    Kita memasuki fase di mana kemampuan membaca tanda-tanda zaman menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola operasi. Perusahaan tidak lagi cukup hanya efisien; mereka harus adaptif, presisi, dan bergerak dengan kecepatan yang sejalan dengan perubahan teknologi.

    Klaus Schwab, melalui konsep Fourth Industrial Revolution, mengingatkan bahwa teknologi bukan lagi sekadar elemen pendukung operasional, tetapi faktor struktural yang membentuk lanskap kompetisi. Namun kenyataannya, banyak organisasi masih menempatkan teknologi sebagai alat, bukan sebagai bagian dari strategi inti.

    Situasi ini menyebabkan perusahaan hanya memperbaiki permukaan, tetapi tidak mengubah fondasi. Padahal, dalam era yang penuh ketidakpastian, ketepatan membaca arah perubahan menentukan keberlanjutan perusahaan.

    Evolusi Pemikiran Digital: Dari Perubahan Bentuk ke Perubahan Logika

    Para pemikir seperti Yoo et al. (2010) telah membedakan secara jelas antara digitizing dan digitalization: yang pertama hanya memindahkan bentuk analog menjadi digital, sementara yang kedua mengubah proses dan logika organisasi.

    Digital transformation, sebagaimana dijelaskan oleh Westerman, McAfee, dan Brynjolfsson (MIT, 2014), merupakan fase ketika teknologi bukan lagi pelengkap, tetapi menjadi pusat strategi perusahaan. Perusahaan yang berhasil bertransformasi adalah perusahaan yang memahami bahwa teknologi membentuk cara baru untuk menciptakan dan menangkap nilai.

    Memasuki era AI, Soni (2019), Holmström (2021), dan Davenport (2018) menekankan bahwa AI membawa perubahan yang jauh lebih mendasar. AI tidak hanya melakukan otomatisasi; ia menjadi cognitive enabler yang memperluas kemampuan organisasi menganalisis, memahami pola, dan mengambil keputusan.

    Dengan kata lain, AI mengubah cara perusahaan berpikir, bekerja, dan berkompetisi. Bagi perusahaan Indonesia, ini berarti membangun kemampuan baru yang lebih dalam daripada sekadar membeli teknologi.

    Tiga Fondasi Strategis di Era AI

    Pertama, Data Advantage. Keunggulan bersaing hari ini bertumpu pada kualitas data. Bukan sekadar banyaknya data, tetapi kemampuan organisasi mengumpulkan, membersihkan, menghubungkan, dan menggunakan data untuk pengambilan keputusan.

    Davenport serta Brynjolfsson & McAfee menegaskan bahwa tanpa fondasi data yang kuat, AI tidak akan memberikan nilai strategis. Data bukan hanya aset, melainkan sumber augmented intelligence. Perusahaan yang menunda membangun fondasi data akan tertinggal jauh.

    Kedua, Network Effects. Ekonomi digital dibangun di atas logika jaringan. Nilai perusahaan meningkat seiring bertambahnya pengguna dan interaksi. Parker dan Van Alstyne menyebutnya sebagai “mesin pertumbuhan eksponensial.” AI pun bekerja dalam logika yang sama: semakin banyak input, semakin tajam kemampuan analitisnya.

    Pemimpin bisnis perlu memahami ini, karena network effects menjadi pengungkit pertumbuhan yang tidak mungkin dicapai oleh model linear tradisional. Keunggulan kompetitif hari ini bukan hanya soal produk, tetapi soal jejaring.

    Ketiga, Ecosystem Power. Menurut Richard Adner, keberhasilan inovasi tidak ditentukan hanya oleh kompetensi internal, tetapi oleh kemampuan perusahaan mengorkestrasi kolaborasi lintas pihak.

    Pemenang masa depan bukan lagi perusahaan yang paling kuat secara individual, tetapi perusahaan yang mampu menjadi pusat gravitasi dalam sebuah ekosistem. Dalam konteks Indonesia, kemampuan menghubungkan mitra, pelanggan, regulator, dan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi.

    Pergeseran Pola Pikir Pemimpin: Dari Alat ke Arah Strategis

    Di tengah perubahan besar ini, pemimpin perusahaan dituntut meninggalkan pemikiran lama yang melihat teknologi hanya sebagai alat efisiensi. Era AI memerlukan pemimpin yang mengintegrasikan teknologi ke dalam inti strategi yang dimulai dari perumusan visi, pemetaan model bisnis, penataan struktur organisasi, hingga pola pengambilan keputusan.

    Pertanyaan kunci bagi pemimpin hari ini bukan lagi “teknologi apa yang harus dibeli,” tetapi “bagaimana teknologi mengubah model bisnis saya?”

    Era AI tidak bergerak pelan dan bertahap. Ia bersifat eksponensial. Menunggu hingga semuanya jelas justru membuat perusahaan kehilangan momentum. Transformasi bukan lagi pilihan tambahan; ia adalah keharusan strategis. Organisasi yang mampu bergerak cepat akan memimpin. Yang ragu-ragu akan tertinggal. Keberanian untuk melakukan lompatan menjadi kunci.

    Inilah waktu bagi para pemimpin perusahaan Indonesia untuk bergerak dan berani berpikir lebih jauh, berinovasi lebih berani, dan berkolaborasi lebih luas. Karena masa depan tidak menunggu untuk terjadi; masa depan harus dipimpin agar terwujud.

    Di tengah derasnya teknologi dan melimpahnya data, kita diingatkan oleh kerangka DIKW dari Russell Ackoff bahwa data, informasi, dan pengetahuan hanya menjadi keputusan yang benar ketika dipadukan dengan wisdom dan discernment.

    Di sinilah pemimpin tetap membutuhkan hikmat Tuhan agar setiap langkah bisnis tidak hanya cerdas, tetapi juga membawa kebaikan bagi manusia dan masa depan Indonesia yang sedang kita bangun bersama.

  • Bencana di Sumbar, Prabowo Janji Hunian Sementara Tuntas Sebulan

    Bencana di Sumbar, Prabowo Janji Hunian Sementara Tuntas Sebulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meninjau salah satu lokasi bencana di Sumatra Barat, Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025). Dia mengatakan pembangunan hunian sementara dapat dituntaskan dalam satu bulan.

    Dia tampak menyapa warga sekitar yang terdampak di lokasi. Dalam kesempatan itu, dia meminta kepada Kepala BNPB dan pejabat kabupaten setempat agar hunian sementara Segeran dituntaskan dalam waktu satu bulan.

    “Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Hunian sementara [tuntas] sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu tinggal di tenda,” katanya dikutip akun YouTube @Sekretariat Presiden.

    Prabowo menyampaikan setelah itu akan dibangun hunian tetap. Selain itu, menurutnya kondisi sudah mulai membaik meskipun masih memperihatinkan.

    “Saya bersyukur kehadiran saudara membaik walaupun kita semua masih prihatin tapi kita bekerja keras memulihkan keadaan,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, serta meminta warga agar tidak pesimis menghadapinya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk membantu korban yang terdampak.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025), Presiden akan menuju tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, Prabowo akan mendarat di helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun.

    Lokasi Posko Pengungsian SD 05 juga terlihat mulai tertata rapi dan sudah ada tenda pengungsian dan juga umbul-umbul tulisan Polri Untuk Masyarakat. Ada beberapa tenda Polri yang berada di lokasi tersebut.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

  • Tips Facebook Pro agar Cuan dan Cepat Monetisasi

    Tips Facebook Pro agar Cuan dan Cepat Monetisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak pengguna Facebook yang mengalihkan akunnya menjadi Facebook Pro untuk menghasilkan cuan dan keuntungan.

    Facebook Pro tidak lagi sekadar platform media sosial untuk berbagi foto, status, atau berinteraksi dengan teman dan keluarga. Facebook dengan fitur Profesional memungkinkan akun pribadi beralih ke mode profesional untuk menjangkau audiens lebih luas sekaligus membuka peluang monetisasi dari konten.

    Fitur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna yang ingin membangun audiens, memperkuat personal branding, serta memperoleh penghasilan tanpa harus membuat Halaman (Page) terpisah. Dengan satu akun, pengguna dapat mengelola identitas pribadi sekaligus profesional secara lebih efisien.

    Apa Itu Facebook Pro?

    Dikutip dari laman Facebook, Kamis (18/12/2025), Facebook Pro adalah mode profesional pada akun Facebook pribadi, sehingga profil ditampilkan secara publik, dengan fitur khusus kreator. Mode ini memberikan akses ke statistik performa konten, jumlah pengikut, serta fitur monetisasi tertentu apabila syarat terpenuhi.

    Berbeda dengan Halaman Facebook, FB Pro tidak memisahkan identitas pengguna. Semua aktivitas tetap dilakukan melalui akun pribadi, tetapi dengan kontrol audiens yang lebih luas. Oleh karena itu, Facebook Pro banyak dipilih oleh individu yang ingin tampil profesional tanpa harus mengelola banyak akun sekaligus.

    FB Pro cocok digunakan oleh:

    Influencer, yang ingin memperluas jangkauan dan meningkatkan engagement.
    Pengguna yang membangun personal branding, seperti profesional, pembicara publik, atau edukator.
    Konten kreator, yang aktif membagikan video, Reels, atau konten informatif.
    Pebisnis kecil, yang ingin mempromosikan produk atau jasa secara personal.

    Seluruh aktivitas tersebut dapat dilakukan dari satu akun pribadi, tanpa perlu akun bisnis tambahan atau pengelolaan Page terpisah.

    Cara Daftar dan Aktivasi Facebook Pro

    Aktivasi Facebook Pro merupakan langkah paling penting dalam proses perubahan akun. Tanpa aktivasi ini, seluruh fitur profesional dan monetisasi tidak akan tersedia. Berikut langkah-langkah mengaktifkan Facebook Pro:

    Buka aplikasi Facebook dan login ke akun pribadi.
    Langkah ini memastikan bahwa perubahan dilakukan langsung dari akun yang akan diubah ke mode profesional.
    Masuk ke halaman profil pribadi (bukan Page).
    Facebook Pro hanya dapat diaktifkan dari profil individu, bukan dari halaman bisnis atau komunitas.
    Ketuk ikon tiga titik (…) atau menu pengaturan di bawah foto profil.
    Menu ini berisi berbagai pengaturan akun, termasuk opsi mode profesional jika tersedia.
    Pilih opsi “Aktifkan Mode Profesional” atau “Turn On Professional Mode”.
    Jika opsi ini belum muncul, kemungkinan fitur belum tersedia untuk akun tersebut atau aplikasi perlu diperbarui.
    Konfirmasi aktivasi dan ikuti petunjuk yang ditampilkan.
    Setelah dikonfirmasi, akun akan langsung berubah ke mode profesional.
    Lengkapi profil profesional.
    Pengguna disarankan memperbarui bio, foto profil, dan informasi publik agar terlihat lebih kredibel di mata audiens.

    Setelah aktivasi berhasil, pengguna akan melihat status profesional, jumlah pengikut (followers), serta insight atau statistik konten di profil mereka.

    Cara Mengubah Facebook Biasa ke Facebook Pro

    Mengubah Facebook biasa ke Facebook Pro pada dasarnya sama dengan mengaktifkan mode profesional. Tidak ada proses pendaftaran ulang atau pembuatan akun baru. Setelah diaktifkan:

    Akun tetap menjadi akun pribadi.
    Konten dapat ditampilkan ke publik.
    Pengguna bisa mendapatkan pengikut tanpa harus berteman.
    Profil dapat diakses sebagai kreator.

    Perubahan ini bersifat fleksibel. Artinya, pengguna juga dapat menonaktifkan Facebook Pro kapan saja melalui menu yang sama jika ingin kembali ke akun pribadi biasa.

    Pengertian Monetisasi di Facebook Pro

    Monetisasi Facebook Pro adalah kemampuan menghasilkan uang dari konten yang dibagikan melalui profil profesional. Namun, penting untuk dipahami bahwa aktivasi FB Pro tidak otomatis membuka monetisasi.

    Monetisasi hanya tersedia bagi akun yang dinilai layak oleh sistem Meta berdasarkan kebijakan dan performa akun. Oleh karena itu, pengguna perlu membangun aktivitas dan reputasi akun secara bertahap.

    Syarat Monetisasi Facebook Pro

    Agar bisa mengakses fitur monetisasi, akun Facebook Pro harus memenuhi syarat umum berikut:

    Berusia minimal 18 tahun.
    Ketentuan ini berkaitan dengan kebijakan hukum dan finansial Meta.
    Akun aktif dan mematuhi kebijakan komunitas Facebook.
    Konten yang melanggar aturan dapat menyebabkan pembatasan atau penolakan monetisasi.
    Konsisten mengunggah konten publik.
    Aktivitas konten menjadi indikator utama kelayakan monetisasi.

    Tanpa memenuhi kriteria tersebut, fitur monetisasi tidak akan muncul meskipun akun sudah menggunakan mode profesional.

    Tips Supaya Monetisasi Lebih Cepat Aktif

    Agar peluang monetisasi terbuka lebih cepat, pengguna Facebook Pro disarankan untuk:

    Konsisten mengunggah konten berkualitas.
    Konten yang relevan dan menarik akan mendorong pertumbuhan audiens.
    Menggunakan format populer seperti Reels dan video.
    Format ini memiliki jangkauan lebih luas di algoritma Facebook.
    Mendorong interaksi dengan pengikut.
    Komentar, reaksi, dan bagikan meningkatkan performa konten.
    Selalu mematuhi kebijakan Facebook.
    Kepatuhan menjadi faktor utama agar akun tidak dibatasi oleh sistem.

  • KPK Gelar OTT di Banten, 5 Orang Diamankan

    KPK Gelar OTT di Banten, 5 Orang Diamankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir 2025. Tim penindakan lembaga antirasuah menggelar operasi senyap di Banten dan mengamankan 5 orang.

    “Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (18/12/2025).

    Budi menjelaskan sampai saat ini 5 orang yang diamankan masih diperiksa intensif. 

    Budi belum dapat menyampaikan secara rinci identitas pihak yang diamankan dan perkara apa yang tengah ditangani.

    Namun, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.

    OTT kali ini tercatat menjadi yang kesembilan kalinya dilakukan KPK pada tahun ini. KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 10 Desember 2025, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya pada kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

     

  • Presiden Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Sumbar

    Presiden Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Posko Pengungsian SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat untuk melihat korban bencana alam.

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Kamis (18/12/2025), Presiden akan menuju tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, Prabowo akan mendarat di helipad Lapangan Sepak Bola Ipensi Ngungun.

    Dalam kunjungan Prabowo ke Agam, tampak seorang pria tua dengan pakaian lusuh berusaha menyalam orang nomor 1 di Indonesia ini. Pria tersebut mengadukan segala keluh kesahnya langsung kepada presiden sambil menangis.

    Presiden Prabowo menepuk pundak pria tersebut berkali-kali untuk memberikan penguatan kepada korban bencana alam. 

    Lokasi Posko Pengungsian SD 05 juga terlihat mulai tertata rapi dan sudah ada tenda pengungsian dan juga umbul-umbul tulisan Polri Untuk Masyarakat. Ada beberapa tenda Polri yang berada di lokasi tersebut.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

  • Transaksi Judi Online 2025 Turun 57%, Menkomdigi: Capaian Kolektif

    Transaksi Judi Online 2025 Turun 57%, Menkomdigi: Capaian Kolektif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap penurunan transaksi judi online di Indonesia yang cukup signifikan terjadi berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan. 

    Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa pada 2025 perputaran uang judol turun drastis hingga 57% dibandingkan tahun lalu.

    Menurut laporan terbaru PPATK, pada 2025 dana judi online di Indonesia sebesar Rp155,4 triliun, sementara pada 2024 sebesar Rp359,8 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjelaskan data penurunan itu adalah dampak dari kebijakan dan komitmen pemerintah dalam menekan praktik judi online.

    Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa akan berusaha melindungi masyarakat dari jerat destruktif judi online. 

    “Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” jelas Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, dikutip Kamis (18/12/2025).

    Secara teknis, upaya pemerintah dalam membasmi dan mencegah judi online yang sudah menjamur di masyarakat Indonesia adalah dengan memutus akses konten yang terkena pelanggaran mempromosikan judol, serta mengawasi infrastruktur digitalnya.

    Aliran dana dari transaksi judol juga jadi salah satu metode pemerintah guna melacak dan menghentikan bandar industri tersebut. 

    Pemerintah juga berjanji bahwa capaian saat ini tidak akan melambatkan upaya mereka dalam melambatkan laju judol di Indonesia. Setiap laporan dari masyarakat dan temuan di sistem akan segera ditindaklanjuti dengan cepat agar terlaksana ruang digital yang aman dan sehat, ujar Meutya.

    Di sisi lain, PPATK juga menghitung penurunan dari jumlah pemain judi online di Indonesia pada 2025. Pemain judol di Indonesia turun 68,32% dibandingkan tahun lalu. Di 2025, pemain judol terhitung sebanyak 3,1 juta orang, sementara di 2024 sebanyak 9,7 orang.

  • Wapres Gibran Janji Pasang Starlink untuk Pengungsi di Gayo Lues Aceh

    Wapres Gibran Janji Pasang Starlink untuk Pengungsi di Gayo Lues Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji bakal memasang perangkat Starlink ini untuk pengungsi Gayo Lues, Aceh.

    Gibran memastikan pemerintah akan segera merespons keluhan masyarakat dengan menyiapkan Starlink agar komunikasi warga tetap terjaga.

    “Nanti kita pasangkan Starlink supaya internet bisa segera digunakan. Listrik, BBM, dan jaringan komunikasi kita percepat semuanya,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

    Selain fasilitas komunikasi, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk merenovasi rumah rusak untuk percepatan pemulihan bencana di Sumatra.

    Mantan Wali Kota Solo itu memastikan pembangunan rumah warga terdampak bakal dilakukan di lokasi yang lebih aman. Oleh sebab itu, lokasi pembangunan bakal ditentukan pemerintah.

    “Pak Presiden sudah beberapa kali turun langsung ke lokasi bencana dan berkomitmen membangun kembali rumah-rumah warga. Lokasinya nanti ditentukan bersama pemerintah daerah, yang penting aman bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, peninjauan Gibran ke sejumlah titik di Aceh dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pascabencana tertangani secara cepat dan tepat.

    Adapun, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini di antaranya Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma’aruf, hingga Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Gibran Rakabuming juga menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

    Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

    “Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

    Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

    “Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.