Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Menag Sebut RI Bakal jadi Pusat Studi Islam Modern: Orang Arab Harus Belajar ke Indonesia

    Menag Sebut RI Bakal jadi Pusat Studi Islam Modern: Orang Arab Harus Belajar ke Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, sudah sepatutnya belajar lebih dalam mengenai studi keislaman ke Indonesia.

    Nasaruddin menjelaskan, pihaknya memproyeksikan Indonesia titik utama memperkenalkan untuk memperkenalkan lebih lanjut mengenai studi Islam kepada seluruh dunia. 

    “Jangan sampai nanti kita menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran mereka, justru kita harus menjadi produsen. Kita akan ekspos bahwa Islam di Indonesia itu seperti yang diuraikan di dalam seminar ini karena dunia Islam sekarang ini sangat tajuk,” tegas Nasaruddin di Surabaya, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, memang banyak anak bangsa memperdalam ilmu agama ke Timur Tengah. Bahkan banyak literatur berbahasa Arab yang juga banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai media pembelajaran.

    Namun, seiring berkembangnya studi agama Islam di Nusantara, Imam Besar Masjid Istiqlal ini menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia menempatkan diri sebagai pusat studi keilmuan Islam di dunia.

    “Buku-buku Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kata Pak Sekjennya itu, ‘Sekarang harus dibalik’. Justru buku-buku yang berbahasa Indonesia tentang Islam itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,” tegasnya.

    Nasaruddin juga menuturkan, terdapat berbagai cabang keilmuan Islam yang saat ini telah berkembang di tanah air. Misalnya, ilmu ekonomi modern, demokrasi hingga politik yang berkesinambungan dengan ajaran Islam.

    “Orang-orang Timur Tengah, orang Arab itu harus belajar Islam di Indonesia. Apakah itu ekonomi Islam, apakah itu demokrasi, apakah itu politik, apa itu ekonomi modern dan seterusnya, mereka itu minta supaya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Bahkan, sebut Nasaruddin, saat ini negara-negara Timur Tengah sudah menganggap Indonesia sebagai “rising star” dalam upaya pengembangan episentrum studi Islam modern di dunia.

    “Jadi mereka itu menganggap Indonesia ini adalah betul-betul the rising star untuk pengembangan episentrum Islam modern,” jelasnya.

    Nasaruddin menjelaskan, usaha pengembangan Islam Indonesia tersebut lebih lanjut bakal digaungkan dalam rangkaian konferensi internasional ini. Yang dalam waktu dekat akan digelar di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

    “Nah, seminar di UIN Jakarta akan menjadi coverage-nya. Jadi, ini akan memberikan semacam frame, bingkainya seperti apa, supaya nanti editingnya bagus. Nah, ini nanti kita expose ke dunia luar ya, termasuk dunia Timur Tengah,” pungkasnya.

  • Kakorlantas Prediksi 2,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta saat Libur Nataru

    Kakorlantas Prediksi 2,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho memproyeksikan bakal ada 2,9 juta kendaraan yang bakal meninggalkan Jakarta pada periode libur Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026.

    Agus mengatakan jumlah kendaraan tersebut meningkat 0,9% (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode liburan Nataru pada 2024.

    “Kami laporkan proyeksi volume lalin keluar Nataru. Proyeksinya 2,915.318 kendaraan. Kalau prediksi Nataru hanya ada peningkatan 12,2% terhadap [aktivitas] normal. Naik 0,9% (26,328) terhadap 2024,” ujar Agus saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan data yang ada, Agus menjelaskan jutaan kendaraan itu mengarah ke Cikupa, Merak sebanyak 888.000 kendaraan; 960.000 kendaraan mengatah ke Tol Trans Jawa; 672.000 mengarah ke Bandung termasuk Ciawi.

    Agus menambahkan perhitungan mobilitas kendaraan ini sangat menentukan pihaknya dalam menerapkan rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun arteri.

    “Traffic accounting ini sangat menentukan kondisi arus lalu lintas di jalan tol termasuk beban di arteri. Ketika nanti kita lakukan one way antar tol dan Arteri harus seimbang,” imbuhnya.

    Dengan demikian, kata Agus, penerapan atau penindakan untuk mengantisipasi penumpang kendaraan saat libur panjang Nataru 2025-2026 bisa optimal dengan adanya data tersebut.

    “Sehingga cara bertindaknya harus ada perhitungan dengan parameternya,” pungkasnya.

  • Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Subsidi LPG

    Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Istana, Bahas Subsidi LPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan Rapat Terbatas (ratas) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 14.58 WIB.

    Selain Purbaya terlihat sejumlah Menteri memasuki lingkungan Istana, mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala BUMN Doni Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Saat ditanya agenda pertemuan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam ratas tersebut.

    “Kelihatannya ada yang berhubungan dengan [subsidi] LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

    Adapun soal kemungkinan penambahan kuota LPG 3 kilogram, Purbaya membenarkan bahwa hal itu menjadi salah satu isu yang berpotensi dibahas dalam ratas.

    “3 kg ya,” katanya singkat.

    Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi agenda rapat turut membahas tapi terkait kemungkinan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Purbaya menilai hal tersebut tidak termasuk agenda.

    “Sepertinya tidak. Saya tidak tahu. Belum rapat ditanya,” katanya. 

    Saat disinggung mengenai anggaran bantuan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa alokasi tersebut umumnya ada di Kementerian Sosial.

    “Ada biasanya di Kemensos, kalau mereka kurang ya kita tambah. Biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” ujarnya.

  • Appdome Ingatkan Musim Belanja 12.12 Sasaran Empuk Serangan Siber Berbasis AI

    Appdome Ingatkan Musim Belanja 12.12 Sasaran Empuk Serangan Siber Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform layanan keamanan aplikasi seluler Appdome memperingatkan bahwa musim belanja akhir tahun menjadi periode paling rawan terhadap serangan siber, terutama yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Chief Customer Officer Appdome Jamie Bertasi menyebut para penyerang kini memanfaatkan AI untuk memperkuat teknik kejahatan di aplikasi seluler.

    “AI membuat pelaku kejahatan dapat meniru pengguna asli, membajak sesi, dan memicu transaksi penipuan,” kata Bertasi dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (27/11/2024).

    Menurut Bertasi, menghentikan serangan langsung di dalam aplikasi menjadi sangat penting guna melindungi konsumen maupun pendapatan perusahaan selama puncak musim belanja.

    Laporan tahunan kelima Appdome Consumer Expectations of Mobile App Security Report memproyeksikan rekor belanja seluler terjadi mulai Black Friday hingga 31 Desember. 

    Lonjakan transaksi ini menciptakan kondisi ideal bagi maraknya penipuan, termasuk identitas sintetis dan pengambilalihan akun (account takeover).

    Para penyerang disebut semakin agresif memanfaatkan AI untuk memperbesar skala dan kecepatan serangan, sehingga meningkatkan risiko penipuan secara signifikan.

    Laporan tersebut juga menunjukkan tingkat kepercayaan konsumen sangat bergantung pada seberapa jelas perlindungan keamanan yang diterapkan di sebuah aplikasi. 

    Pengguna lebih cenderung merekomendasikan aplikasi yang terbukti menjaga keamanan mereka, terutama pada periode belanja besar.

    Sebanyak 42,7% responden mengaku akan mempromosikan aplikasi yang aman di media sosial, 30,8% akan memberikan ulasan positif, dan 98,4% menyatakan bersedia merekomendasikan aplikasi yang mampu melindungi pengguna.

    Di sisi lain, CEO sekaligus Co-Creator Appdome Tom Tovar menegaskan AI kini memicu gelombang baru penipuan yang berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan bisnis seluler untuk merespons.

    “AI mengubah lanskap penipuan lebih cepat daripada kemampuan bisnis seluler untuk menanganinya,” ujar Tovar.

    Menurutnya, konsumen kini menginginkan bukti aplikasi mampu mencegah penipuan sebelum transaksi terjadi, bukan sekadar mengganti kerugian setelah insiden.

    Pada 2025, penipuan berbasis AI seperti persetujuan pembayaran deepfake, serangan vishing, dan pengambilalihan akun berbasis bot diperkirakan menjadi pemicu utama maraknya penipuan seluler selama musim liburan.

    Appdome mencatat 81,5% konsumen Indonesia melihat AI sebagai peluang, sementara 18,5% menganggapnya ancaman. Selain itu, 90% responden berharap aplikasi dapat memblokir ancaman berbasis AI seperti bot, deepfake, impersonation, dan pengambilalihan akun. Sebanyak 72,3% percaya aplikasi sudah memiliki kemampuan tersebut.

    Appdome menyebut fenomena ini sebagai “paradoks AI”, yang menempatkan tekanan besar pada aplikasi perbankan, ritel, fintech, travel, dan jasa pengiriman untuk membuktikan kemampuan perlindungan secara nyata selama puncak musim belanja.

    Tahun ini juga menjadi kali pertama konsumen Indonesia masuk dalam survei global Appdome. Hasilnya menunjukkan penipuan sintetis, pencurian identitas, dan penipuan berbasis AI merupakan alasan utama pengguna lokal meninggalkan aplikasi seluler selama Black Friday dan musim liburan.

    Data industri dari NordLayer, SEON, dan Kaspersky bahkan mengungkap upaya penipuan meningkat antara 22% hingga lebih dari empat kali lipat selama Cyber Week.

    Sebanyak 56,7% konsumen Indonesia mengaku paling takut terhadap penipuan identitas sintetis saat berbelanja lewat perangkat seluler, sementara 40,7% mengatakan akan menghapus atau meninggalkan aplikasi karena khawatir pencurian identitas. Selain itu, 75,3% responden mengaku pernah meninggalkan aplikasi akibat masalah privasi atau keamanan.

    Di tengah tingginya diskon dan volume transaksi, konsumen Indonesia kini menuntut aplikasi untuk lebih proaktif melindungi data mereka. Sebanyak 84,8% responden mengutamakan pencegahan penipuan sebelum terjadi, bukan penggantian kerugian setelahnya.

    Sementara itu, 53,7% menilai pengembang aplikasi, bukan perangkat, sistem operasi, maupun operator seharusnya bertanggung jawab menghentikan penipuan. Privasi juga menjadi perhatian utama, dengan 79,2% menyatakan perlindungan privasi sangat penting dan 8,4% menyebut tidak akan menggunakan aplikasi yang tidak memberikan jaminan privasi secara jelas.

  • Industri Seluler Peringatkan Regulasi Siber yang Tumpang Tindih Tingkatkan Beban Biaya

    Industri Seluler Peringatkan Regulasi Siber yang Tumpang Tindih Tingkatkan Beban Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi operator seluler global, GSMA, memperingatkan belanja keamanan siber operator diperkirakan melonjak lebih dari dua kali lipat pada 2030, seiring meningkatnya ancaman digital dan rumitnya regulasi yang harus dipatuhi.

    Dalam laporan terbarunya, GSMA menilai aturan yang tidak selaras justru menambah beban biaya tanpa memberikan peningkatan keamanan yang sepadan.

    Laporan bertajuk The Impact of Cybersecurity Regulation on Mobile Operators itu menyebut operator di berbagai negara kini menghadapi banyak aturan yang tumpang tindih mulai dari kebijakan lintas sektor hingga kewajiban pelaporan dari beberapa lembaga secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat biaya kepatuhan meningkat dan menyita waktu tim keamanan siber, yang seharusnya fokus mengidentifikasi serta menangani risiko.

    Head of Policy and Regulation GSMA Michaela Angonius mengatakan laporan ini menegaskan kerangka keamanan siber bekerja paling efektif saat disusun secara harmonis, berbasis risiko, dan dibangun atas kepercayaan.

    “Kerja sama erat antara regulator dan operator, dengan prinsip yang sama, dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat,” kata Michaela dikutip dari laman The Register pada Kamis (27/11/2025). 

    Ancaman siber sendiri terus meningkat secara global. Dalam lima tahun terakhir, jumlah serangan dilaporkan melonjak sekitar 75%. GSMA memperkirakan operator seluler di seluruh dunia saat ini menghabiskan US$15 miliar hingga US$19 miliar, atau sekitar Rp249,75 triliun hingga Rp316,35 triliun, per tahun untuk aktivitas keamanan siber inti. Pada 2030, angka itu diproyeksikan naik menjadi US$40 miliar hingga US$42 miliar, setara Rp666 triliun hingga Rp699,3 triliun, seiring ancaman yang semakin kompleks.

    GSMA menjelaskan biaya yang timbul dari regulasi keamanan siber umumnya berasal dari tiga jenis kewajiban. Pertama, aturan yang sejalan dengan praktik keamanan yang sudah dijalankan operator, sehingga tidak menambah beban berarti. 

    Kedua, aturan yang mengharuskan operator menerapkan proses tambahan atau teknologi tertentu, meski tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas keamanan. Ketiga, kewajiban administratif untuk membuktikan kepatuhan, yang menurut beberapa operator dapat menyita hingga setengah waktu tim keamanan siber.

    Untuk mengurangi beban tersebut, GSMA mendorong pemerintah dan regulator menyelaraskan kebijakan dengan standar internasional seperti ISO 27001 dan NIST Cybersecurity Framework, serta memastikan konsistensi antaraturan baru. 

    Penegakan regulasi juga disarankan mengutamakan pendekatan kolaboratif, bukan semata-mata sanksi setelah terjadi insiden. GSMA menilai insentif terhadap investasi pencegahan jangka panjang akan lebih efektif dalam memperkuat perlindungan jaringan. Menurut GSMA, rekomendasi ini tidak memerlukan investasi besar, melainkan perubahan pendekatan menuju kolaborasi dan tanggung jawab bersama.

  • Telkom (TLKM) Siapkan Backup dan Fokus Percepat Pemulihan Layanan di Sumut

    Telkom (TLKM) Siapkan Backup dan Fokus Percepat Pemulihan Layanan di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia Persero Tbk. (TLKM) atau TelkomGroup melakukan langkah percepatan pemulihan layanan telekomunikasi digital pascabencana alam tanah longsor dan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Aceh sejak Rabu (26/11) dini hari.

    Bencana yang terjadi menyebabkan terganggunya sejumlah infrastruktur telekomunikasi TelkomGroup yang berdampak pada penurunan kualitas layanan mobile dan fixed broadband serta layanan digital lainnya di beberapa titik terdampak, mencakup wilayah Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias, Bukittinggi, 10 Kabupaten / Kota Aceh, dan sekitarnya.

    Adapun infrastruktur telekomunikasi digital TelkomGroup yang terdampak antara lain kantor STO Telkom yang merupakan pusat operasi perangkat layanan komunikasi terpusat, infrastruktur serat optik, menara, dan base transceiver station (BTS).

    Hingga saat ini tercatat 4 STO di wilayah Sumatera Utara dan 13 STO di wilayah Aceh down, serta serat optik yang terputus sejak bencana banjir bandang dan longsor yang melanda. Hal ini menyebabkan terjadinya blackout atau terhentinya akses telekomunikasi di beberapa area yang juga diakibatkan oleh pemadaman listrik di lokasi setempat.

    EVP Telkom Regional 1 (Sumatera) Dwi Pratomo Juniarto menyampaikan bahwa Telkom bergerak cepat untuk melakukan pemulihan layanan dan proses perbaikan.

    “Sejak kejadian bencana alam terjadi, kami dengan sigap melakukan asesmen dan mengupayakan adanya layanan backup sekaligus pemulihan bertahap,” ujar Tomi, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Saat ini, tim teknis TelkomGroup telah diterjunkan ke lapangan dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai upaya pemulihan jaringan.

    Telkom senantiasa melakukan langkah percepatan pemulihan dan mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan agar layanan telekomunikasi digital di wilayah terdampak dapat segera normal kembali.

    Telkom menargetkan STO di wilayah Sibolga sudah dapat beroperasi kembali pada hari ini, disusul dengan wilayah lainnya apoabila kondisi lokasi sudah cukup aman dan tidak berisiko tinggi.

    Sementara itu, Telkom juga mengaktifkan sejumlah backup link melalui layanan satelit dan IP radio dengan kapasitas terbatas.

    Tomi mengatakan sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami dampak langsung akibat bencana, termasuk akses transport jaringan yang terputus dan tidak stabilnya pasokan listrik. Hal ini berpengaruh pada kualitas layanan yang dirasakan pelanggan di sejumlah lokasi dan titik bencana.

    “Dengan mengutamakan keselamatan kerja, seluruh personil dan tim teknis TelkomGroup berupaya maksimal untuk mempercepat pemulihan layanan dan memastikan pelanggan dan masyarakat di wilayah Sumatra Utara dan Aceh dapat kembali mendapatkan layanan konektivitas yang optimal,” kata Tomi.

  • Ini Alasan Polisi, Sidik Jari di Lakban Diplomat Arya Tak Bisa Diidentifikasi

    Ini Alasan Polisi, Sidik Jari di Lakban Diplomat Arya Tak Bisa Diidentifikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan alasan temuan sidik jari lain pada lakban yang melilit di jenazah Diplomat Kemlu RI Arya Pangayunan (ADP) tak bisa diidentifikasi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan penyidik memang menemukan ada tiga sidik jari pada lakban tersebut.

    “Ada 3 sidik jari yang ditemukan,” ujar Budi saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, dari tiga sidik jari itu hanya milik Arya Daru yang bisa diidentifikasi. Alasannya, dua lainnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi sidik jari.

    “Akan tetapi hanya 1 yang memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kuasa hukum keluarga Arya, Nicholay Aprilindo menyatakan ada empat sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melekat pada jenazah Arya.

    Dia mengatakan informasi tersebut berasal dari hasil audiensi yang dilakukan bersama dengan penyidik di Polda Metro Jaya.

    Nicholay mengemukakan dari empat sidik jari yang ditemukan, hanya satu yang bisa dilakukan identifikasi. Satu sidik jari yang bisa diidentifikasi yakni milik Arya Daru.

    Dia menambahkan, pihaknya juga sempat bertanya soal alasan tiga sidik jari lainnya tidak bisa teridentifikasi. Namun, berdasarkan klaim Nicholay, penyidik tidak bisa menjawab temuan sidik jari itu.

    “Oleh karena itu saya tanya apakah yang tiga itu tidak bisa teridentifikasi Itu milik siapa? Almarhum Atau orang lain? Penyidik mengatakan mereka tidak bisa menjawab itu,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).

  • Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Daftar Negara yang Larang Anak di Bawah Umur Akses Media Sosial, Terbaru Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah negara memperketat akses anak di bawah umur terhadap platform digital termasuk media sosial.  Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembatasan ini menguat dan semakin banyak negara yang mengadopsi regulasi ketat, mulai dari verifikasi usia hingga larangan penuh bagi anak di bawah 16 tahun. 

    Australia menjadi salah satu pemicu perhatian global setelah pada November 2024 pemerintah di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

    Jika perusahaan platform tidak mematuhi aturan ini, mereka dapat dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia.

    Berikut Daftar Negara yang Telah Menerapkan atau Sedang Menyiapkan Pembatasan Medsos:

    Australia

    Australia mengusulkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Rancangan undang-undang ini menuntut platform memperketat verifikasi usia dan mematuhi kebijakan pemerintah, dengan ancaman denda besar bagi pelanggar. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejahatan daring dan paparan konten berbahaya bagi anak.

    Australia

    Prancis

    Prancis telah mewajibkan verifikasi usia dan izin orang tua bagi pengguna media sosial di bawah 15 tahun sejak 2023. Setelah insiden penikaman yang melibatkan seorang remaja pada Juni 2025, Presiden Emmanuel Macron bahkan menyatakan rencana untuk menerapkan larangan penuh bagi anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Negara ini juga memberlakukan denda yang cukup besar bagi platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut.

    Spanyol

    Pada Juni 2024, Spanyol menaikkan batas usia perlindungan data dari 14 menjadi 16 tahun untuk pembuatan akun media sosial. Aturan ini disusun di tengah meningkatnya kekhawatiran soal penyalahgunaan data anak dan maraknya konten deepfake. Pemerintah juga melarang akses ke gim dengan loot boxes bagi pengguna di bawah 18 tahun karena dianggap memberi dampak serupa perjudian terhadap anak.

    Norwegia

    Norwegia tengah memfinalisasi rencana menaikkan batas usia pembuatan akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun. Rencana ini muncul setelah temuan sebagian besar anak berusia 9 hingga 11 tahun di negara tersebut telah memiliki akun media sosial. Pemerintah menilai regulasi baru diperlukan untuk membatasi paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia.

    Italia

    Italia telah mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 14 tahun yang ingin membuka akun media sosial sejak 2018. Meski belum ada pembaruan berarti sejak aturan tersebut diberlakukan, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan negara terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan memberikan kontrol lebih besar kepada orang tua.

    Korea Selatan

    Berbeda dengan negara lain, Korea Selatan tidak secara langsung membatasi akses media sosial, namun memperketat penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2026, negara ini akan melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital di ruang kelas untuk mengurangi kecanduan gawai serta meningkatkan fokus belajar. Kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perangkat sebagai alat bantu.

    Denmark

    Pemerintah Denmark tengah menyiapkan kebijakan yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Aturan ini tetap memberi ruang bagi orang tua untuk mengizinkan anak berusia 13 hingga 14 tahun setelah melalui penilaian tertentu. Pemerintah menilai pembatasan ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi.

    Malaysia

    Malaysia menjadi negara terbaru yang bersiap menerapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme yang digunakan Australia dan negara lain untuk memastikan efektivitas aturan tersebut. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya perundungan siber, penipuan digital, dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Pemerintah berharap platform dapat mematuhi pembatasan usia ini segera setelah regulasi ditetapkan.

    Indonesia

    Indonesia juga mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi mengenai keamanan digital.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan penuh pada tahun depan.

    Saat ini regulasi telah diterbitkan, namun penerapannya masih menunggu kesiapan teknologi dari platform digital.  PP TUNAS, yang diterbitkan pada Maret 2025, lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak paparan media sosial dan gim dengan fitur komunikasi terhadap anak. Pemerintah menilai perlu adanya penundaan akses bagi anak usia 13–18 tahun ke platform digital untuk mengurangi paparan terhadap risiko seperti perundungan, penipuan, perjudian, hingga konten ekstrem.

  • OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai apabila merger antara layanan ride hailling Gojek dan Grab terjadi, maka layanan pembayaran digital GoPay dan OVO sebaiknya tetap berjalan secara paralel.

    Tesar menyebut kedua layanan dompet digital tersebut telah memiliki basis pengguna dan segmen pasar yang sama kuat. 

    “Kalau menurut kami, biarkan mereka tetap menjalankan bisnisnya as ussual. Jadi tetap berjalan pararel,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (27/11/2025). 

    Tesar menambahkan penggabungan kedua layanan pembayaran digital itu justru berpotensi membuat pengguna merasa gamang karena mereka sudah terbiasa dan memiliki kesetiaan pada aplikasi yang selama ini digunakan. 

    Menurut Tesar, meski sistem internal memungkinkan dilakukan konsolidasi, merek kedua layanan itu sebaiknya tetap berdiri sendiri seperti contoh penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat) menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). 

    “Tetap brandnya berjalan masing-masing walau sudah merger,” katanya.

    Lebih lanjut, Tesar juga menilai skala besar yang akan dimiliki Grab dan Gojek pascamerger berisiko menghadirkan dominasi pasar yang tidak ideal bagi ekosistem. 

    “Grab dan Gojek akan menjadi pemain besar. Bisa dikatakan akan memonopoli pasar, ini sebenarnya tidak sehat, karena kompetisi sehat menjadi tidak berjalan,” katanya. 

    Sebelumnya, isu merger GoTo–Grab sempat menyita perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan regulasi terkait transportasi daring, termasuk skema komisi mitra dan kemungkinan penggabungan perusahaan aplikasi, masih dalam tahap penyempurnaan dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

    Namun, Prasetyo kemudian mengklarifikasi pemerintah belum memulai pembahasan khusus mengenai merger antara GOTO dan Grab. Dia menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam. 

    Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

    Dari sisi investor, BPI Danantara Indonesia juga belum mengambil sikap. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses negosiasi yang disebut sedang berjalan antara kedua perusahaan. Dia juga tidak memerinci kemungkinan keterlibatan Danantara dalam rencana merger tersebut.

    “Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” kata Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

  • Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Prabowo Terima Ratu Belanda Maxima di Istana sebagai Utusan UNSGSA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta yang hadir sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Financial Health, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Ratu Maxima tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.03 WIB dengan pengawalan lima sepeda motor.

    Setibanya di depan tangga Istana, dia langsung disambut oleh Presiden Ke-8 RI. Suasana penyambutan tampak meriah dengan penampilan singkat tarian tari Indang asal Sumatra Barat yang juga dikenal sebagai Tari Dindin Badindin sebagai bagian dari tradisi penyambutan tamu kenegaraan.

    Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan Ratu Maxima berjalan berdua menaiki tangga menuju area dalam Istana sebelum menuju Ruang Kredensial.

    Di ruangan tersebut, keduanya melakukan salam kehormatan dan sesi foto bersama.

    Agenda kemudian berlanjut dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan Ratu Maxima untuk membahas isu-isu prioritas terkait financial health, inklusi keuangan, dan penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada masyarakat rentan.

    Setelah pertemuan bilateral singkat itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan working lunch yang dihadiri jajaran delegasi dari kedua pihak.

    Dalam kesempatan tersebut, diskusi diperluas ke topik kerja sama teknis, salah satunya program pemberdayaan keuangan dalam mendorong kesehatan finansial.

    Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.