Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • 1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut

    1.030 Personel Polri Diterjunkan Tangani Bencana Banjir di Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menerjunkan 1.030 personel untuk menangani bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Utara (Sumut) sejak 24 hingga 27 November 2025.

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko ribuan anggota itu terdiri dari 545 personel Satwil, 121 personel Ditsamapta, 345 personel Satbrimob, 8 personel Bid TIK dan 11 personel Biddokkes. 

    “Polri mengerahkan 1.030 personel dalam operasi kemanusiaan untuk menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Ribuan personel bakal melakukan operasi pembersihan akses jalan, evakuasi korban, operasi pencarian, pelayanan kesehatan, pemasangan jaringan komunikasi darurat Starlink, hingga pengaturan lalu lintas.

    Trunoyudo menambahkan sejauh ini total ada 221 kejadian bencana yang terdiri 119 longsor, 90 banjir, 10 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Peristiwa tersebut tersebar di 12 kabupaten atau kota.

    Akibatnya, total sudah ada 212 orang yang menjadi korban dari peristiwa bencana ini. Dari ratusan korban ini tercatat ada 43 orang dinyatakan meninggal dunia.

    “Dampak bencana mengakibatkan 212 korban jiwa, dengan rincian 43 meninggal dunia, 81 luka-luka, dan 88 masih dalam proses pencarian, serta 1.168 warga mengungsi,” Imbuhnya.

    Adapun, Trunoyudo menekankan bahwa penanganan bencana ini harus dilakukan bersama. Khusus Polri, dia memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mempercepat pemulihan masyarakat.

    “Kami mengajak pemerintah daerah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Operasi kemanusiaan ini membutuhkan kolaborasi penuh,” pungkasnya.

  • DPRD Sulsel Bakal Usut GMTD Terkait Dugaan Manipulasi Operasional Usaha

    DPRD Sulsel Bakal Usut GMTD Terkait Dugaan Manipulasi Operasional Usaha

    Bisnis.com, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Kadir Halid mengatakan ada dugaan manipulasi operasional usaha yang dilakukan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD)

    Perusahaan tersebut, dikatakannya, melakukan pengembangan yang tidak sesuai atau telah melenceng dari izin operasinya. Oleh sebab itu pihaknya bakal segera mengusut dan menindak tegas apabila GMTD terbukti melakukan manipulasi operasional usaha.

    Kadir Halid menjelaskan bahwa izin prinsip GMTD beroperasi berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan di awal pendiriannya, dengan luas lahan 1.000 hektare untuk melakukan pengembangan pariwisata.

    Akan tetapi dalam pelaksanaannya, GMTD malah berjualan rumah dan tanah kavling. Hal ini lah yang disebut Kadir telah melenceng dari izin operasinya.

    Kemudian, setelah Lippo Group masuk sebagai pemegang saham, dia menambahkan, GMTD membentuk perusahaan lagi yang dinamai PT Makassar Permata Sulawesi. Perusahaan ini bekerja di luar GMTD, yang terkadang menjual lahan milik GMTD.

    “Inilah yang akan kami telusuri sebagai fungsi pengawasan kami di DPRD. Karena di GMTD kan ada sahamnya Pemprov Sulsel,” ungkap Kadir Halid melalui keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, saham Pemprov Sulsel sejak awal pendirian GMTD sebanyak 20%, sementara Pemkot Makassar 10%, Pemkab Gowa 10% dan Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan 10%.

    Namun seiring berjalannya waktu, besaran saham tersebut dikatakan Kadir makin tergerus. Bahkan dividen ke Pemprov Sulsel selama ini juga disebutkannya sangat kecil. 

    Berdasarkan laporan keuangan GMTD yang didapatkan Kadir, keuntungan GMTD per tahun sudah menyentuh angka triliunan. Namun dividen ke Pemprov Sulsel yang selama ini diterima baru Rp6 miliar, Pemkot Makassar baru Rp3 miliar, dan Pemkab Gowa baru Rp3 miliar.

    “Oleh karena itu, memang ada dugaan manipulasi. Termasuk pembagian dividen yang sangat kecil untuk Pemprov Sulsel. Bisa saja ini pidana. Karena ada kerugian yang seakan-akan GMTD ini melakukan manipulasi sehingga dividen kepada Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa, kecil sekali,” ungkap Kadir.

    Lebih lanjut, DPRD dikatakannya akan melakukan penelusuran, baik melalui rapat dengar pendapat atau hak angket. Tujuannya agar masyarakat Sulsel tidak ada yang dirugikan oleh entitas Lippo tersebut

    “Saat ini, agenda di DPRD Sulsel masih padat. Ada rapat paripurna, setelah itu ada pengawasan, lalu ada rapat banggar di Jakarta. Pulang dari situ, akan kita rapatkan untuk memanggil GMTD,” ucap Kadir.

  • Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik sembilan pejabat di lingkungan Kejaksaan RI.

    Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sembilan pejabat baru Kejaksaan RI ini dilantik di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (27/11/2025).

    Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa jabatan yang baru ini kepercayaan dan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan sungguh-sungguh. 

    Menurutnya, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang agar berjalan secara profesional.

    “Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral, agar marwah institusi senantiasa terjaga,” tutur Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Daftar Nama sembilan pejabat Kejagung yang dilantik hari ini:

    1.Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.

    2. Hendrizal Husin sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

    3. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    4. Nurcahyo Jungkung Madyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

    5. Jefferdian sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

    6. Irene Putrie sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

    7. Syarief Sulaeman Nahdi sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

    8. Hari Wibowo sebagai Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

    9. I Putu Gede Astawa sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

  • Keluarga Diplomat Arya Daru Pertanyaan Luka Memar di Jenazah Almarhum

    Keluarga Diplomat Arya Daru Pertanyaan Luka Memar di Jenazah Almarhum

    Bisnis.com, JAKARTA — Keluarga Diplomat Kemlu RI Arya Daru Pangayunan mempertanyakan luka memar pada dada di jenazah Arya akibat benda tumpul.

    Pengacara Keluarga, Nicholay Aprilindo mengatakan hal tersebut diketahui dari hasil forensik dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Kemudian, Nicholay mengaku masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari penyelidik penyebab luka memar pada jenazah Arya.

    “Kami menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul itu. Apakah itu benda tumpul yang pasif atau aktif? Yang maksud kami menanyakan yang pasif atau aktif,” ujar Nicholay di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Dia menjelaskan, apabila memang luka memar itu akibat benda tumpul pasif maka ada kemungkinan Arya membenturkan dirinya ke benda tumpul.

    Sebaliknya, jika benda tumpul itu aktif maka hal itu bisa jadi disebabkan oleh seseorang yang menghantamkan benda tersebut.

    “Ini pun tidak bisa dijawab oleh pihak penyelidik. Tentang benda tumpul yang ada luka benda tumpul yang ada di dada korban. Kemudian luka-luka lain terkait kekerasan, yaitu luka memar. Itu juga tidak bisa dijelaskan akibat apa luka memar itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Dokter Forensik RSCM, Yoga Tohijiwa menyampaikan hasil lengkap autopsi terhadap jenazah Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (39).

    Yogi menjelaskan pihaknya telah menerima surat permintaan visum dari kepolisian pada (8/7/2025). Setelah itu, tim medis RSCM langsung melakukan pemeriksaan jenazah Arya.

    Hasilnya, telah ditemukan luka terbuka pada bibir bagian dalam; luka lecet pada wajah dan leher serta memar-memar pada wajah; dan memar anggota gerak atas kanan akibat kekerasan benda tumpul. 

    “Diinformasikan oleh penyidik bahwa pada saat di Kemenlu itu di rooftop-nya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat ke tembok. Nah itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan,” kata Yogi di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

  • TNI Jaga Kilang Minyak, Menteri Bahlil Bahas Soal Sabotase

    TNI Jaga Kilang Minyak, Menteri Bahlil Bahas Soal Sabotase

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan fasilitas kilang merupakan hal yang wajar dan penting dalam menjaga aset strategis negara.

    Hal itu disampaikan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (26/11/2025).

    Saat ditanya mengenai informasi dari Kementerian Pertahanan terkait penugasan prajurit TNI untuk menjaga kilang tertentu, Bahlil menegaskan bahwa seluruh institusi negara memang perlu bekerja sama dalam menjaga objek vital nasional.

    “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ujar Bahlil.

    Ketika ditanya apakah penugasan tersebut menimbulkan masalah, dia memastikan tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan.

    “Nggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” katanya.

    Bahlil juga menyebut bahwa ancaman terhadap objek vital selalu menjadi kemungkinan yang harus diperhitungkan.

    “Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya pengiriman Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik Pertamina disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.

    Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

    “Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

    Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua,” ungkapnya.

    Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

    Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

  • 5 Tahun IA-CEPA, Nilai Perdagangan Indonesia Australia Naik hampir 3 Kali Lipat

    5 Tahun IA-CEPA, Nilai Perdagangan Indonesia Australia Naik hampir 3 Kali Lipat

    Bisnis.com, SYDNEY —Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Australia tercatat mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dalam 5 tahun terakhir atau selama implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sejak 5 Juli 2020. 

    Austrade mencatat perdagangan dua arah antara Indonesia dengan Australia meningkat dari 12,91 miliar dolar Australia pada 2020 menjadi 35,38 miliar dolar Australia pada 2024. Artinya, nilai perdagangan Indonesia-Australia melonjak 174,05% dalam periode 2020—2024. 

    Dengan capaian tersebut, Indonesia menjadi mitra dagang dua arah terbesar ke-9 bagi Australia berdasarkan nilai perdagangan 16,13 miliar dolar Australia pada 2024.

    Sementara itu, Atase Perdagangan RI di Canberra mencatat nilai ekspor Indonesia ke Australia pada 2024 mencapai US$5,59 miliar dan ekspor Australia ke Indonesia US$7,88 miliar. Dengan demikian, Australia surplus dagang dengan Indonesia sebesar US$2,29 miliar. 

    Lebih terperinci, komoditas utama ekspor Indonesia ke Australia a.l. besi, baja, mesin, peralatan kelistrikan, migas, pupuk, produk kayu, hingga produk kimia. 

    Paul Grimes, CEO Austrade, menyampaikan Australia dan Indonesia telah memiliki momentum untuk mendorong keterkaitan ekonomi kedua negara. 

    “Jadi, kita ingin memanfaatkan momentum itu selagi ada, tetapi juga menyadari bahwa ini adalah kemitraan jangka panjang. Kita perlu memiliki strategi yang benar-benar berkelanjutan dari waktu ke waktu,” kata Grimes kepada delegasi media asal Indonesia di kantornya di Sydney, Australia, baru-baru ini. 

    Dalam hal perdagangan, Grimes menyampaikan Austrade berfokus pada upaya memperluas dan memperbesar ekspor Australia ke seluruh dunia. Austrade memiliki staf di lebih dari 60 kantor internasional, dengan fokus pada Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Asia Selatan, Pasifik, Amerika Utara, hingga Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika. 

    “Namun bagi kami, prioritas yang sangat, sangat tinggi tentu saja adalah Asia Tenggara,” imbuhnya. 

    Austrade, kata Grimes, berfokus pada fasilitasi, koneksi, dan mendorong perdagangan dan investasi ke seluruh dunia sebagai agensi yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.

    “Kami memiliki peran penting dalam bekerja secara erat dengan DFAT untuk memastikan adanya keterhubungan yang kuat antara apa yang dilihat dunia usaha, apa yang dipahami dunia usaha, apa yang dibutuhkan dunia usaha, dan bagaimana hal tersebut kemudian turut membentuk kebijakan.”

    CEO Austrade Paul Grimes./Jibi_Ana Noviani

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Matt Thistlethwaite MP menyampaikan sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Australia akan selalu saling bergantung satu sama lain dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

    “Jadi, perdagangan dan investasi dua arah antara Indonesia dan Australia kami percaya akan terus berkembang. Dan itulah inti dari CEPA,” ujarnya.

    Thistlethwaite menambahkan kerja sama untuk memperkuat kemitraan akan terus diupayakan tetapi tetap merujuk pada kepentingan nasional kedua negara.

    Khusus untuk perdagangan antara Indonesia dengan negara bagian Victoria, Australia, Konsulat Jenderal RI di Melbourne mencatat terjadi kenaikan perdagangan dua arah dari 2,09 miliar dolar Australia pada 2020 menjadi 3,45 miliar dolar Australia pada 2024. 

    Konsul Jenderal RI di Melbourne Yohannes Jatmiko Heru Prasetyo mengatakan secara tren perdagangan, neraca dagang Indonesia terhadap Victoria positif tetapi terdapat penurunan surplus dari 757,79 juta dolar Australia pada 2023 menjadi 240,14 juta dolar Australia pada 2024. 

    “Hal ini diakibatkan oleh peningkatan impor Indonesia, terutama gandum, produk hewani, dan buah-buahan,” tuturnya dalam dokumen yang disampaikan kepada delegasi media asal Indonesia saat berkunjung ke KJRI Melbourne, Victoria, Australia, baru-baru ini. 

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Victoria untuk komoditas susu, krim, whey, dan yogurt melonjak 52,19% year-on-year (YoY) menjadi 197,52 juta dolar Australia dan produk daging sapi meningkat 32,2% YoY menjadi 233,37 juta dolar Australia. 

    Yohannes menyampaikan Australia Bureau of Statistics mencatat ekspor Indonesia ke Victoria pada Januari—September 2025 teridentifikasi mencakup sejumlah komoditas bernilai tambah. Beberapa di antaranya ialah ikan tuna olahan 37,65 juta dolar Australia dan produk olahan kayu 22,89 juta dolar Australia. 

    “Beberapa produk potensial ekspor Indonesia ke Victoria yang dapat ditingkatkan antara lain kendaraan bermotor dan komponen spareparts kendaraan, pupuk urea, pakaian jadi, furnitur, hingga alas kaki,” paparnya.

    Dia menambahkan ekspor Indonesia ke Australia bersaing dengan Vietnam untuk alas kaki dan perlengkapan alas kaki. Selain itu, produk Indonesia juga bersaing dengan Singapura dan Malaysia untuk bahan bakar mineral misa—seperti batu bara dan minyak bumi.

    Indonesia juga harus bersaing dengan Singapura untuk produk olahan kakao dan olahan kelapa sawit, serta Thailand untuk produk suku cadang kendaraan bermotor dan produk olahan karet untuk masuk ke Australia. 

  • Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Menaker Buka Suara

    Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Menaker Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi fenomena perusahaan alas kaki dan garmen banyak yang melakukan relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah (Jateng).

    Dia menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan relokasi pabrik terdiri dari banyak faktor, tak terkecuali terkait dengan upah minimum.

    “Banyak faktor, ya. Bisa jadi pertimbangan yang disampaikan [upah minimum] itu salah satunya,” kata Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, dikutip pada Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya, keberlangsungan pabrik industri padat karya bergantung kepada sejumlah struktur biaya, mulai dari biaya tenaga kerja hingga biaya operasional lainnya.

    “Ketersediaan material, kemudian terkait biaya transportasi, kemudian dia gudangnya di mana. Itu kan banyak faktor,” pungkas Yassierli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

    “Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

    Dia lantas menggarisbawahi faktor dukungan dari pemerintah daerah setempat. Menurutnya, pengurusan perizinan dan kebutuhan industri di Jawa Tengah yang lebih mudah turut menjadi daya tawar relokasi pabrik.

    Dari kacamata buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwa kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

  • Investor Ramai-Ramai Relokasi Pabrik, Cek Daftar UMK Jateng 2025

    Investor Ramai-Ramai Relokasi Pabrik, Cek Daftar UMK Jateng 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai tujuan relokasi pabrik dalam beberapa waktu terakhir. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jateng yang lebih murah menjadi salah satu faktor pendorong fenomena tersebut.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menjelaskan bahwa relokasi pabrik banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, tepatnya koridor industri seperti Bekasi menuju kawasan lain seperti Batang, Jawa Tengah.

    “Jadi ini banyak dipengaruhi selain tadi masalah tinggi rendahnya upah dan khususnya berhubungan dengan produktivitas manusianya,” kata Sanny dalam temu media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Selain itu, dia menyebut bahwa kawasan Jawa Tengah, dalam hal ini tenaga kerja setempat, relatif lebih menjamin adanya stabilitas sosial dan politik. Apabila loyalitas karyawan tinggi, Sanny menilai produktivitas perusahaan dapat meningkat.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melihat bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.

    Presiden KSPN Ristadi memaparkan bahwakawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.

    “Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).

    Adapun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berancang-ancang mengumumkan UMK pada 15 Desember 2025, didahului oleh pengumuman upah minimum provinsi (UMP) sepekan sebelumnya.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tengah menunggu kebijakan resmi pemerintah, kendati draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan tanggal tersebut.

    “Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

    Berikut daftar UMK Jateng 2025:

    Kota Semarang: Rp3.454.827
    Kabupaten Demak: Rp2.940.716
    Kabupaten Kendal: Rp2.783.455
    Kabupaten Semarang: Rp2.750.136
    Kabupaten Kudus: Rp2.680.485
    Kabupaten Cilacap: Rp2.640.248
    Kabupaten Jepara: Rp2.610.224
    Kota Pekalongan: Rp2.545.138
    Kabupaten Batang: Rp2.534.383
    Kota Salatiga: Rp2.533.583
    Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.653
    Kabupaten Magelang: Rp2.467.488
    Kabupaten Karanganyar: Rp2.437.110
    Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560
    Kabupaten Boyolali: Rp2.396.598
    Kabupaten Klaten: Rp2.389.820
    Kota Tegal: Rp2.376.683
    Kabupaten Sukoharjo: Rp2.359.488
    Kabupaten Banyumas: Rp2.338.410
    Kabupaten Purbalingga: Rp2.338.283
    Kabupaten Tegal: Rp2.333.586
    Kabupaten Pati: Rp2.332.350
    Kabupaten Wonosobo: Rp2.299.521
    Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140
    Kota Magelang: Rp2.281.230
    Kabupaten Purworejo: Rp2.265.937
    Kabupaten Kebumen: Rp2.259.873
    Kabupaten Grobogan: Rp2.254.090
    Kabupaten Temanggung: Rp2.246.850
    Kabupaten Brebes: Rp2.239.801
    Kabupaten Blora: Rp2.238.430
    Kabupaten Rembang: Rp2.236.168
    Kabupaten Sragen: Rp2.182.200
    Kabupaten Wonogiri: Rp2.180.587
    Kabupaten Banjarnegara: Rp2.170.475

  • 7 Anak Usaha Hulu Pertamina Kuasai Produksi Minyak Nasional

    7 Anak Usaha Hulu Pertamina Kuasai Produksi Minyak Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,032 juta barel setara minyak (boe) sampai dengan Oktober 2025. 

    Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya terus memperkuat sektor hulu dengan mendorong peningkatan kinerja produksi anak usaha yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding hulu. 

    Menurutnya, realisasi tersebut merupakan angin segar di tengah tekanan parameter global dan penurunan laju produksi migas alami (declining natural rate).

    “Di sisi operasional produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak. Ini tentunya menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Baron melalui keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

    Dia menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen terus meningkatkan produksi migas untuk mendukung target swasembada energi nasional.

    Hal ini terbukti dengan masuknya tujuh anak usaha hulu Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia yang dirilis oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) beberapa waktu lalu. 

    “Seluruh program strategis Pertamina dirancang untuk selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam memperkuat swasembada energi melalui penerapan dual growth strategy,” ujar Baron.

    Menurut Baron, strategi ganda yang dijalankan Pertamina fokus pada memaksimalkan bisnis legasi migas dan mempercepat transisi energi rendah karbon. Dia menyebut, bisnis migas tetap menjadi andalan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

    Oleh karena itu, Pertamina terus melakukan inovasi dan improvisasi untuk meningkatkan kinerja hulu migas.   

    Secara nasional, Pertamina mengelola 24% blok migas yang berkontribusi terhadap produksi minyak sebesar 69% dan gas 37% dari total produksi nasional.

    Dalam daftar SKK Migas tujuh anak usaha Pertamina yang masuk dalam 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia sebagai berikut:

    Exxon Mobil Cepu Ltd (participating interest/PI Pertamina 45%) 153.900 bph
    Pertamina Hulu Rokan (151.020 bph)
    Pertamina EP (68.497 bph)
    Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph)
    Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph)
    Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph)
    Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph) 

  • Pengembang Curhat Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Ekspansi Properti

    Pengembang Curhat Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Ekspansi Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengungkap keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan yang akan mengganjal pengembangan bisnis properti pada beberapa waktu mendatang.

    Direktur CTRA, Budiarsa Satrawinata, mengungkap, dalam rangka menambah suplai unit perumahan, pengembang dihadapi oleh tantangan terbatasnya lahan yang tersedia.

    “Tantangannya ya, tentu dalam upaya meningkatkan suplainya ini, tentu semuanya kan ada misalnya keterbatasan lahan ataupun aksesibilitas terhadap lahan yang akan dikembangkan,” kata Budiarsa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meskipun demikian, Budiarsa menyebut tantangan tersebut tidaklah terlalu signifikan sejauh memang prosesnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Dia menambahkan, persoalan lahan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, apabila ketersediaan lahan di dekat perkotaan kian menipis, hal itu membuat suplai rumah bakal menjauh dari pusat kota.

    Hal itu nantinya akan merugikan konsumen karena harus kembali mengeluarkan ongkos yang besar untuk berangkat dari rumah menuju kantornya.

    “Jadi, hal-hal ini yang kita harapkan pemerintah juga bisa betul-betul sinkron dengan memberikan insentif dari segi pembiayaan dan lain-lain, tapi juga dari segi fisik support kepada proyek itu sendiri,” imbuhnya.

    Sebelumnya, hal senada turut disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) yang menyebut terdapat rencana investasi properti senilai Rp34,5 triliun yang belum terealisasi akibat terhambat masalah perizinan.

    Joko merinci, masalah perizinan yang dihadapi saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), tata ruang, hingga upaya pemerintah memperketat cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

    Sejalan dengan hal itu, Joko mengaku akan bersurat ke berbagai kementerian dan lembaga mengenai keterlambatan realisasi investasi tersebut. Mulai dari bersurat langsung ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    “Jadi gini, kita juga akan berkirim surat kepada pemerintah, ada Kementerian PKP, ada Kementerian ATR/BPN, Kementerian BKPM, Kementerian Menteri Keuangan, semuanya, kita laporkan bahwa kita punya [investasi] Rp34,5 triliun yang tertunda,” ujarnya.