Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Telkomsel Optimalisasi Jaringan 4G & 5G di 437 Titik Keramaian NARU 2025/2026

    Telkomsel Optimalisasi Jaringan 4G & 5G di 437 Titik Keramaian NARU 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) melakukan optimalisasi jaringan 4G dan 5G  di 437 titik keramaian pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (NARU). Anak usaha Telkom Indonesia itu memperkirakan terjadi lonjakan trafik yang signifikan.

    Telkomsel memprediksi lonjakan trafik data selama periode NARU, terutama untuk layanan video streaming, social media, dan online gaming.

    Untuk mengantisipasi kenaikan data payload tersebut, Telkomsel telah melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan jaringan 4G dan 5G di 437 titik keramaian seperti pusat perbelanjaan, jalur mudik, bandara, pelabuhan, area residensial, dan rumah ibadah, serta melakukan pemantauan melalui sebanyak 15 Posko Siaga Network.

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan selama momen penuh arti seperti Natal dan Tahun Baru, perusahaan ingin setiap pelanggan merasakan bahwa jaringan Telkomsel selalu siap dan dapat diandalkan.

    “Dengan penguatan jaringan dan teknologi terdepan, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas konektivitas agar setiap momen kebersamaan dapat dinikmati dengan lancar,” kata Indra di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Dia menambahkan adapun jaringan 5G Telkomsel tetap tersedia di kota-kota prioritas, akan didukung dengan total lebih dari 5.000 BTS 5G pada akhir 2025, dan diperkuat dengan teknologi AI Autonomous Network.

    Telkomsel juga berupaya menjaga kualitas layanan internet rumah, di antaranya melalui modernisasi perangkat dan perbaikan proaktif.

    Untuk memberikan kemudahan akses layanan, Telkomsel telah menyiapkan berbagai produknya, layanan migrasi kartu SIM/eSIM, bantuan layanan MyTelkomsel, sampai dengan penukaran Telkomsel POIN, melalui 17 Posko Utama dan 13 Posko Reguler di berbagai lokasi strategis, serta 1 Posko Digital di TikTok. Selain itu, layanan Telkomsel dapat ditemukan di 437 titik keramaian yang jaringannya telah dioptimalkan.

    Pelanggan juga tetap dapat mengakses layanan pelanggan Telkomsel di aplikasi MyTelkomsel, website telkomsel.com, GraPARI, Call Center 188, media sosial @Telkomsel, dan puluhan ribu mitra Outlet Siaga.

    Sementara itu Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo, mengatakan perusahaan berupaya memastikan pelanggan dapat dengan mudah mengakses layanan Telkomsel selama momen spesial Natal dan Tahun Baru mendatang, baik di Posko, GraPARI, digital, ataupun berbagai titik layanan.

    “Semua tim kami siaga untuk melayani, memberikan pengalaman yang nyaman dan bersahabat untuk semua kalangan,” kata Stanislaus.  (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Otto Hasibuan Ungkap Alasan Prabowo 3 Kali Berikan Ampunan pada Kasus Korupsi

    Otto Hasibuan Ungkap Alasan Prabowo 3 Kali Berikan Ampunan pada Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memberikan penjelasan terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan pengampunan yang ketiga kali dalam kasus korupsi.

    Menanggapi penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemberian pengampunan sebagai bentuk intervensi dan berpotensi menjadi preseden buruk, Otto mengatakan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada prinsip keadilan.

    “Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah di hukum, dan tidak mau juga ada orang yang bersalah bebas. Itu tegas tadi Bapak Presiden sampai ke tempat saya. Jadi Bapak Presiden itu betul-betul melihat rasa keadilan masyarakat itu harus ditegakkan di Republik ini,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Otto menjelaskan bahwa Presiden tidak ingin ada kekeliruan dalam proses hukum, baik menghukum orang yang tidak bersalah maupun membebaskan pelaku kejahatan.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kebijakan pengampunan bukan bentuk intervensi, melainkan pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

    “Nah soal rehabilitasi, ini juga salah satu hal mungkin yang menjadi pertimbangan walaupun tidak spesifik tadi kita bicarakan. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini, ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi,” ujarnya.

    Otto kemudian menjelaskan dua bentuk rehabilitasi dalam hukum, yakni yang bersifat yuridis dan yang bersifat konstitusional. Rehabilitasi yuridis, ujarnya, berlaku ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sehingga nama baiknya harus dipulihkan.

    Sementara itu, dia menegaskan bahwa rehabilitasi yang diberikan Presiden bersumber dari kewenangan konstitusional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

    Menurutnya, pertimbangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi sepenuhnya berada dalam ranah konstitusional.

    “Konstitusi mengatakan bahwa Presiden memperhatikan memberikan rehabilitasi. Nah, pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu,” ujarnya.

    Otto menegaskan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat disebut sebagai intervensi.

    “Jadi saya kira merupakan jauh daripada intervensi, justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara,” tandas Otto.

    Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, telah memberikan ampunan (baik dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi) kepada terdakwa atau terpidana kasus korupsi sebanyak tiga kali hingga November 2025.

    Ketiga pemberian ampunan tersebut adalah Amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP Ferry Indonesia atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono.

  • PGN Offtake Tandes Siaga 24 Jam, Jaga Kualitas Gas di Surabaya

    PGN Offtake Tandes Siaga 24 Jam, Jaga Kualitas Gas di Surabaya

    Bisnis.com, SURABAYA – Offtake Tandes merupakan infrastruktur strategis yang PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam menerima gas bumi transporter pemasok untuk didistribusikan ke pelanggan di wilayah Surabaya. Melalui fasilitas ini, gas bumi yang diterima juga disesuaikan tekanannya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan akhir.

    Berlokasi di kawasan Dumar Industri, Offtake Tandes memproses sekitar 10 MMSCFD (volume harian) dan menjadi salah satu infrastruktur penting dalam melayani pelanggan di Surabaya dan sekitarnya seperti rumah tangga kurang lebih 59.000 Sambungan Rumah (SR) dan 255 industri.

    “Offtake Tandes menjaga keandalan distribusi gas bumi dengan tim yang siaga 24 jam. Offtake ini juga memiliki fitur pengukuran gas bumi yang akurat. Bahkan pada saat maintenance, gas bumi tetap diukur realtime dan cermat dengan teknologi berstandar internasional, agar volume gas bumi yang mengalir ke pelanggan senantiasa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Area Head PGN Surabaya Arief Nurrachman mewakili General Manager PGN SOR III.

    Selain itu, Offtake Tandes berperan dalam melakukan filter gas bumi untuk menjaga kualitas gas bumi yang disalurkan kepada pelanggan. Mengingat gas bumi dari pemasok masih terdapat zat pengikut atau kondensat, sehingga harus difilter kembali agar gas bumi yg didistribusikan ke pelanggan menjadi lebih bersih. Komponen pengikut yang tersaring dan tidak terpakai, dialihkan menjadi limbah B3 dan diproses lebih lanjut sesuai prosedur apabila ingin dimanfaatkan kembali.

    “Terdapat juga komponen penting terkait keamanan dan keselamatan yang canggih, sehingga apabila terjadi insiden dapat ditangani dengan cepat dan aman, serta meminimalkan risiko bagi pelanggan,” jelas Arief.

    Komponen keamanan lainnya adalah penambahan zat pembau atau odorant pada gas bumi yang telah di filter. Zat pembau ini penting agar gas bumi mudah diidentifikasi, khususnya untik mendeteksi kebocoran, karena dasarnya, gas bumi tidak memiliki sehingga harus ditambahkan odorant.

    Offtake Tandes merupakan satu dari enam offtake station PGN yang berada di wilayah operasional Sales Operation & Region III (SOR III), yang mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kawasan Timur Indonesia. Jumlah pelanggan SOR III sebanyak 207.292, dengan volima penyaluran gas bumi berkisar 245 BBTUD.

    PGN SOR III aktif dalam memperluas jaringan distribusi melalui pembangunan pipa baru dan optimalisasi pasokan gas dari berbagai sumber. Saat ini, jaringan distribusi PGN di wilayah SOR III mencapai 6.807 km.

  • Prabowo Minta Mahasiswa Tingkat Akhir Dilibatkan dalam Proyek Nasional

    Prabowo Minta Mahasiswa Tingkat Akhir Dilibatkan dalam Proyek Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan penyiapan sumber daya manusia (SDM) sejak mahasiswa masih berada di tingkat akhir perkuliahan.

    Hal itu disampaikan Brian usai menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Brian mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya pelatihan bagi calon lulusan perguruan tinggi agar siap memasuki dunia kerja maupun kebutuhan strategis nasional.

    “Beberapa hal tentang penyiapan SDM ya terutama bagaimana para calon apa ya, calon SDM yang dari kampus itu mulai dilatih. Pak presiden meminta sebelum lulus itu sudah bisa dilatih beberapa hal yang diperlukan oleh bangsa ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kebutuhan SDM saat ini meliputi berbagai sektor, termasuk pertanian dan industri.

    Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa  keterlibatan mahasiswa dalam proyek strategis menjadi penting untuk direalisasikan.

    “Kan sekarang kita ada beberapa hal apakah itu sektor pertanian sektor industri, jadi para SDM ini sebelum lulus para mahasiswa di tingkat akhir itu sebisa mungkin sudah dilibatkan pada berbagai proyek nasional yang terkait dengan Astacita sehingga diharapkan mereka nantinya siap ketika lulus,” kata Brian.

    Brian menyampaikan bahwa kementeriannya akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui penyusunan mekanisme pelatihan dan penempatan mahasiswa tingkat akhir pada proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

    Terkait kemungkinan arah kebijakan ini terhubung dengan program MagangHub, Brian mengakui bahwa program tersebut menjadi bagian dari penguatan pembelajaran praktik.

    “Iya termasuk itu magang juga tapi pak presiden juga meminta lebih luas lagi. Tidak hanya program magang, ketika bersekolah pun kalau magang kan sudah lulus ya sambil menunggu pekerjaan. Nah ini ketika mereka di tingkat akhir pun diharapkan sudah bisa melakukan praktik yang sesuai dengan bidangnya,” tandas Brian.

  • PLN Fokus Pemulihan Tower Listrik Terdampak Banjir Aceh, Helikopter Dikerahkan

    PLN Fokus Pemulihan Tower Listrik Terdampak Banjir Aceh, Helikopter Dikerahkan

    Bisnis, JAKARTA — PT PLN (Persero) memprioritaskan pemulihan 13 jaringan transmisi listrik di Provinsi Aceh yang mengalami gangguan struktur hingga rubuh akibat banjir dan longsor di wilayah tersebut. 

    Manajer Komunikasi & TJSL PLN IUD Aceh Lukman Hakim mengatakan bahwa laporan per Jumat (28/11/2025) didapati 10 tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV di Aceh rubuh akibat terjangan banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir. Sementara sisanya tiga tower mengalami gangguan struktur. Gangguan terjadi di jalur Bireun-Arun, jalur Brandan-Langsa dan jalur Peusangan-Bireun.

    “Kemarin sudah dikirim 4 set tower emergency. Hari ini dua pesawat hercules akan membawa 3 set tower emergency [dari Jakarta ke Aceh],” katanya kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tower emergency tersebut akan dikirim ke titik lokasi menggunakan helikopter. Langkah ini ditempuh lantaran akses darat di Aceh lumpuh total. Adapun fokus pemulihan jaringan kelistrikan ikut dibantu oleh ratusan petugas yang berasal dari luar PLN Aceh.

    “Kami mohon doanya dan support agar proses ini bisa berjalan dengan mudah dan lancar,” katanya. 

    Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra menegaskan bahwa percepatan pemulihan merupakan prioritas utama PLN. 

    “Siang ini, satu kloter material tower darurat telah mendarat dengan selamat di Aceh dan akan segera dibawa menuju titik kerusakan menggunakan helikopter untuk mempercepat proses pembangunan tower darurat,” ujar Eddi, Kamis (27/11/2025). 

    Eddi menjelaskan bahwa mobilisasi cepat dan akurat menjadi langkah krusial dalam upaya pemulihan kembali jaringan transmisi utama yang terdampak.

    “Awalnya kami mendata lima tower roboh, namun akibat cuaca ekstrem yang terus berlanjut, jumlahnya bertambah menjadi total dua belas tower yang mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat kami harus meningkatkan volume material dan percepatan distribusi ke lokasi,” ujar Eddi, kemarin.

    PLN mengapresiasi dukungan dari TNI Angkatan Udara dan terus berkoordinasi untuk mengirim material pendukung yang dibutuhkan dengan lebih cepat.

    “Kolaborasi dengan TNI AU melalui pengiriman material menggunakan pesawat Hercules sangat membantu, terutama untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak dapat ditembus lewat darat. Begitu material tiba, tim langsung bergerak mengirimkannya ke titik-titik prioritas untuk pembangunan tower darurat,” jelasnya.

    PLN juga menambah jumlah personel lapangan dari unit tersebar untuk memperkuat pengamanan jaringan, penanganan gangguan, serta percepatan pembangunan struktur sementara. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah daerah, TNI–Polri, dan BPBD agar seluruh proses pemulihan berjalan aman dan terpadu.

    Prabowo Percepat Penanganan Banjir

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk terus mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan pengiriman sejumlah bantuan logistik menggunakan pesawat TNI maupun pesawat sipil. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa berbagai kebutuhan mendesak seperti tenda, perahu karet, genset, perangkat sinyal komunikasi, hingga makanan siap saji diprioritaskan untuk menjangkau korban di wilayah terdalam.

    Menurutnya, sejak hari pertama bencana pada 25 November, Presiden Ke-8 RI itu telah memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat. “Beberapa hari lalu sampai hari ini bantuan terus menuju ke sana,” kata Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa pengiriman bantuan besar-besaran pada Jumat (28/11) merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Kepala negara. 

    Dia mengatakan empat pesawat telah diterbangkan sejak pukul 07.30 WIB.

    “Telah diberangkatkan empat pesawat atas instruksi langsung Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tadi malam kepada seluruh jajaran. Tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Teddy.

    Keempat pesawat tersebut dijadwalkan mendarat di tiga titik: Padang di Sumatera Barat, Bandara Silangit di Tapanuli, Sumatera Utara, serta Banda Aceh dan Lhokseumawe di Aceh Utara. Logistik seperti 150 unit tenda, 64 perahu karet, genset listrik, dan 100 perangkat komunikasi dikirimkan guna mempercepat pemulihan akses di wilayah-wilayah terdampak.

    “Agar komunikasi bisa dimulai kembali,” tambahnya.

    Sementara itu, dukungan kesehatan juga menjadi fokus. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI mengirimkan dokter, perawat, dan obat-obatan sebagai bagian dari tim medis yang dikerahkan ke lapangan.

    “Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi, sampai daerah terdalam,” kata Teddy.

    Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyoroti pentingnya peralatan untuk membuka akses di area yang terisolasi.

    Pratikno menyebut alat komunikasi, perahu karet, dan genset sebagai unsur vital dalam tanggap darurat.

    “Itu hal-hal yang sangat diperlukan supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” ujar Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Pratikno juga menambahkan bahwa tim Kementerian Pekerjaan Umum telah dikerahkan untuk mengatasi akses yang terputus akibat longsor. “Jadi, kami fokus pada tanggap darurat,” katanya.

  • Otto Hasibuan Menghadap Presiden Prabowo, Bahas Apa?

    Otto Hasibuan Menghadap Presiden Prabowo, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menghadap ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Otto mengaku belum mengetahui agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Tidak tahu ada rapat atau tidak, saya dipanggil Presiden untuk menghadap sekarang beliau ini, Pak Presiden. Itu saja,” ujarnya sebelum memasuki kompleks Istana.

    Otto menjelaskan bahwa dirinya baru menerima telepon pemanggilan sekitar pukul 13.00 WIB sehingga harus segera bergegas menuju Istana. 

    Dia menegaskan belum memiliki gambaran soal isu yang akan dibicarakan.

    “Belum tahu juga, belum tahu juga. Jadi saya barusan ditelepon jam satu, makanya buru-buru sekali. Jadi untuk menghadap Presiden. Nah, nanti setelah pulang nanti saya bisa jelaskan, ya,” katanya.

    Ketika ditanya apakah dirinya diminta menyiapkan materi atau data tertentu, Otto menampik.

    “Belum ada, belum ada,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia juga memastikan belum membawa data pembahasan apa pun. 

    “Belum, enggak tahu. Pokoknya Pak Presiden minta saya hadir untuk bisa bertemu dengan beliau. Ya, nanti saya minta arahan beliau lah apa yang kita mau bicarakan. Jadi sama sekali masih blank, belum tahu dong,” ucapnya.

    Salah satu pertanyaan yang muncul adalah kemungkinan pembahasan terkait dampak bencana, termasuk kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah terdampak. Namun Otto belum bisa memastikan hal tersebut.

    “Ya itu informasinya, saya enggak tahu nanti apakah informasi mengenai itu yang mau dibicarakan, ataupun memang ada mengenai soal yang lain-lain, ya kan,” imbuhnya.

    Dia menambahkan bahwa urusan teknis penanganan bencana bukan berada dalam ranah kementeriannya. 

    Meski begitu, dia menduga isu yang akan dibahas mungkin berkaitan dengan aspek hukum.

    “Jadi, [peluang pembahasan] termasuk juga pokoknya mengenai soal hukum, ya. Saya yakin mungkin berkisar persoalan-persoalan hukum yang mau ditanyakan,” tutur Otto.

  • Respons Eks Kapolri Badrodin Haiti Soal Fenomena Masyarakat Lapor Damkar

    Respons Eks Kapolri Badrodin Haiti Soal Fenomena Masyarakat Lapor Damkar

    Bisnis.com, SURABAYA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Badrodin Haiti merespons fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor kepada pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan polisi saat terjebak permasalahan.

    Menurut Badrodin, fenomena tersebut merupakan suatu kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Dia menyebut bahwa masyarakat membutuhkan kecepatan petugas dalam merespons dan meminta bantuan untuk mengatasi problem yang tengah dihadapi.

    “Tidak hanya ke polisi, mungkin lapor, ada keperluan misalnya ke balai desa, ke aparat pemerintah yang lain, kepolisian, memang memerlukan respon yang cepat,” ungkap Badrodin usai diskusi publik dan penyampaian aspirasi agenda reformasi kepolisian di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (27/11/2025).

    Mantan Kapolri periode 2015-2016 ini menyebut, salah satu penyebab polisi agak lamban merespons keluhan masyarakat karena terlalu banyak rantai birokrasi yang tumbuh di manajemen kepolisian. Sehingga, masyarakat akan memilih institusi yang lebih cepat merespons permasalahan di lapangan.

    Atas berbagai realita yang terjadi itu, Badrodin pun menyerukan kepada institusi kepolisian untuk segera berbenah.

    “Polisi sudah ada mengaktifkan [layanan hotline] kembali, harapannya bisa lebih cepat merespon. Mungkin juga bisa, beberapa kota itu dilakukan digitalisasi dengan sistem,  sehingga secara online itu bisa dilihat responnya itu berapa lama sih. Kalau orang lapor terus di responnya itu berapa menit, itu bisa diukur,” paparnya.

    Walau begitu, Badrodin menyebut bahwa respons cepat polisi atas laporan masyarakat juga tidak melulu dihitung dengan waktu. Menurutnya, sifat keikhlasan, jiwa “civilian police” dari masing-masing aparat juga penting untuk dilaksanakan.

    “Kalau dia melayani dengan grundel, dengan muka yang tidak bersahabat kan, juga masyarakat juga tidak nyaman dengan seperti itu. Oleh karena itu, keikhlasan dia meneladani itu juga perlu gitu buat polisi,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui minimnya respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar). 

    Berdasarkan data yang ada, respons cepat aduan masyarakat di Polri rata-rata masih di atas 10 menit. Sebaliknya, Damkar justru lebih cepat merespons aduan masyarakat dibandingkan dengan Polri.

    “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat,” ujar Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).

  • PBNU Bantah Isu Kelola Tambang Penyebab Pemberhentian Gus Yahya

    PBNU Bantah Isu Kelola Tambang Penyebab Pemberhentian Gus Yahya

    Bisnis.com, JAKARTA – Katib Syuriyah Sarmidi Husna menepis isu kelola tambang menjadi penyebab diberhentikannya Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Menurutnya, pemberhentian Gus Yahya didasarkan pada keputusan risalah Syuriyah pada 20 November 2025. 

    “Nah kalau isu tambang itu sebenarnya bukan bagian dari dasar dari masalah ini, itu isu yang lain, saya kira isu tambang itu berbeda saya kira itu ya,” kata Sarmidi saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengklaim isu yang beredar mengenai kelola tambang hingga memicu desakan Gus Yahya mundur adalah hoaks.

    Isu tambang yang memengaruhi Gus Yahya didesak mundur sempat disinggung oleh mantan Menkopolhukam, Mahfud MD. Menurutnya, terdapat konflik internal mengenai pengelolaan tambang.

    “Saya sudah bicara ke dalam itu asal muasalnya soal pengelolaan tambang,” kata Mahfud di akun YouTube pribadinya, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Mahfud mengimbau kepada seluruh pengurus PBNU segera membenahi jalan keluar agar kepengurusan PBNU kembali solid. Terlebih PBNU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia.

    Diketahui, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025. 

    Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nadhlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

    Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya menolak putusan tersebut.

  • Putusan MK Larang Polisi Rangkap Jabatan Sipil, Badrodin: Eksekusinya Ada di Tangan Kapolri

    Putusan MK Larang Polisi Rangkap Jabatan Sipil, Badrodin: Eksekusinya Ada di Tangan Kapolri

    Bisnis.com, SURABAYA — Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Badrodin Haiti angkat suara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang larangan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian atau jabatan sipil selama masih berstatus aktif.

    Badrodin menjelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan atas putusan yang menghapus Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002–yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945 tersebut menjadi kewenangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sepenuhnya

    “Ini [Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025] sangat tergantung dari pada penilaian Kapolri,” ungkap Badrodin kepada Bisnis usai diskusi publik dan penyampaian aspirasi agenda reformasi kepolisian di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (27/11/2025).

    Mantan Kapolri periode 2015-2016 ini juga menegaskan bahwa putusan MK tersebut sudah sepatutnya untuk segera dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi kepolisian. Dia menyebut, sudah banyak pakar hukum yang telah membahas mengenai putusan MK tersebut, hingga mendesak agar kepolisian aktif untuk segera menanggalkan jabatannya di institusi sipil.

    “Kalau secara hukum kan sudah ada banyak pakar-pakar yang sudah berbicara tentang keputusan MK itu, dan sudah memang bunyinya seperti itu, dan harus dilaksanakan, tetapi dilaksanakan atau tidak, bukan dari kami, tapi dari Kapolri sendiri,” tegasnya.

    Badrodin juga menerangkan, pasca Reformasi 1998 saat institusi TNI dan Polri secara resmi dipisahkan, pada tahun 2000 terbit beleid yang menyatakan bahwa polisi merupakan bagian dari sipil.

    Walau polisi sudah dinyatakan sebagai bagian dari sipil sejak 25 tahun silam, tetapi Badrodin menegaskan bahwa jajaran aparat kepolisian belum sepenuhnya menunjukkan sifat sebagai seorang “civilian police”. 

    Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih kentalnya kultur militeristik yang terjadi pada tubuh kepolisian hingga saat ini. Apalagi, sebut Badrodin, budaya tersebut yang justru menghambat usaha pelayanan dan pengayoman yang dilakukan polisi kepada masyarakat. 

    “Kalau tadi ada penilaiannya bahwa polisi itu memang sudah sipil sejak tahun 2000, tetapi perilakunya yang masih belum menunjukkan civilian police. Jadi, masih kultur militernya itu masih cukup kental, sehingga ini yang seringkali menjadi problem yang dihadapi oleh masyarakat,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri mengungkap data anggota polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil mencapai 300 orang. 

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan ratusan orang itu menduduki jabatan manajerial di kementerian maupun lembaga. Hanya saja, Sansi tidak memerinci ratusan orang yang menjabat di luar struktur itu. 

    “Ada sekitar 300 orang yang [anggota duduki jabatan sipil],” ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

    Dia menambahkan, ratusan orang itu berasal dari 4.132 anggota yang terdiri dari staf, ajudan, pengawal hingga pendukung di Kementerian/Lembaga terkait.

    Adapun, kata Sandi, ribuan orang ini tidak dilibatkan dalam manajerial pada struktur kementerian maupun lembaga. “Sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial. Seperti yang saya sampaikan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sandi menegaskan bahwa selama ini penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan permintaan dari kementerian maupun lembaga terkait. 

    Setelah permintaan itu, Kapolri menunjuk AS SDM untuk melakukan asesmen pejabat yang relevan dengan permintaan kementerian/lembaga. Selanjutnya, Kapolri mengeluarkan surat perintah terkait penugasan itu. 

    Khusus anggota Polri dengan pangkat bintang dua ke atas, maka harus diusulkan terlebih dahulu ke Presiden. Sementara, anggota Polri di bawah bintang dua maka akan diusulkan ke pejabat setingkat menteri.

    “Selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur didasarkan pada mekanisme yang ditentukan undang-undang. Jadi, penentuan untuk penugasan di luar struktur, itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait,” pungkasnya.

  • Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

    Pemerintah Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Antisipasi Bencana Susulan di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan dua strategi dalam mengintensifkan langkah tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menjelaskan dua strategi itu ialah percepatan distribusi bantuan dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko bencana susulan. 

    Dia menyebut bahwa pada Jumat (28/11), empat pesawat dikerahkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, membawa bantuan skala besar menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Pratikno menegaskan bahwa sejak awal seluruh elemen pemerintah telah bergerak cepat di bawah arahan langsung presiden.

    “Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” jelas Pratikno.

    Selain penanganan korban, pemerintah juga melakukan upaya untuk mengurangi intensitas hujan di daratan. 

    “Kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban),” kata Pratikno.

    Di sisi meteorologis, Pratikno menjelaskan bahwa Siklon Tropis Senyar—yang sebelumnya memicu hujan ekstrem di wilayah Sumatera—mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. 

    Namun, dia mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati karena ada potensi cuaca ekstrem dari sistem lain.

    Sama seperti Senyar, Siklon Koto berpotensi memengaruhi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara. Sistem siklon ini dapat memicu hujan deras disertai angin kencang yang dapat memperburuk situasi di wilayah terdampak.

    “Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” tandas Pratikno.