Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Pemerintah Selesaikan Formulasi UMP 2026, Ada Indeks Baru yang Digunakan

    Pemerintah Selesaikan Formulasi UMP 2026, Ada Indeks Baru yang Digunakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyelesaikan formulasi upah minimum provinsi (UMP) 2026 jelang diumumkan mendekati akhir tahun ini. Terdapat perbedaan indeks yang menjadi acuan penetapan upah minimum setiap provinsi tahun depan. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa formula penyusunan UMP 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada berbagai pemangku kepentingan sebelum nantinya diumumkan secara resmi. 

    Kendati formulasinya sama, Airlangga mengatakan bahwa terdapat indeks berbeda yang menjadi acuan penetapan UMP tahun depan. Selain perkembangan perekonomian, indeks kebutuhan hidup layak (KHL) turut disertakan. 

    “Acuannya kan perkembangan perekonomian, kemudian indeks dari kebutuhan hidup layak berdasarkan kriteria ILO [International Labor Organization],” terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    Menko Perekonomian sejak 2019 itu enggan berkomentar lebih lanjut mengenai penentuan UMP tahun depan. Namun, dia memastikan saat ini UMP tengah disosialisasikan sebelum diumumkan secara resmi ke masyarakat. 

    Adapun Presiden Prabowo Subianto kemarin, Kamis (27/11/2025), menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri salah satunya yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Salah satu pembahasan dengan Kepala Negara yakni mengenai UMP.

    Yassierli juga masih belum memerinci lebih lanjut bagaimana penetapan UMP tahun depan, termasuk apabila Presiden Prabowo akan mengumumkan langsung UMP seperti halnya tahun lalu. 

    Namun demikian, menteri berlatar belakang akademisi itu mengatakan bahwa Presiden telah menyetujui usulan untuk penetapan UMP berdasarkan kisaran (range). Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan kepada gubernur. 

    “Kan range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

    Nantinya, perubahan penetapan UMP dengan kisaran atau bukan angka tunggal bakal diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Setelah itu, baru nantinya diumumkan 

    Yassierli menjelaskan, amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yakni penetapan UMP harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Pemerintah pusat nantinya akan memberikan panduan terhadap range UMP, lalu Gubernur akan menentukan persentase kenaikan berdasarkan usulan aktif dari Dewan Pengupahan Daerah. 

    “Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri sesuai dengan satu, kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya, inflasinya, kebutuhan hidup layaknya. Dia jauh enggak dari upah sekarang dengan itu. Nah, itu yang jadi pertimbangan,” ujarnya. 

  • Prabowo Todong Purbaya Tambah Anggaran Perbaikan 60.000 Sekolah Tahun Depan

    Prabowo Todong Purbaya Tambah Anggaran Perbaikan 60.000 Sekolah Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menodong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meningkatkan anggaran perbaikan sekolah tahun depan.

    Dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025) Prabowo meminta langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah alokasi anggaran perbaikan sekolah tahun depan.

    Prabowo mengakui bahwa pada tahun anggaran ini pemerintah baru mampu melakukan renovasi terhadap 16.000 sekolah. Dia meminta maaf kepada para guru karena jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan nasional.

    “Saya sangat merasa demikian pentingnya pendidikan sehingga uang-uang yang kita hemat, uang-uang yang berhasil akibat efisiensi kita, kita realokasikan kita utamakan ke pendidikan. Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16.000 sekolah,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu kemudian menyampaikan target yang jauh lebih besar untuk 2026. Dalam momen yang mengundang sorakan para guru, Prabowo menodong langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menyampaikan rencana anggaran tahun depan.

    “Tapi tahun depan saya bertekad melipatgandakan itu. Mensesneg, kau yang aku tanya, jangan kau lihat kiri kanan, jangan kau lihat Menteri Keuangan. Kau yang aku tanya, berapa yang kita rencanakan tahun depan, berapa? Minimal 60.000,” ucap Prabowo disambut riuh tepuk tangan.

    Prabowo bahkan mengatakan tidak puas dengan angka 60.000 sekolah dan meminta agar anggaran dapat ditingkatkan lagi bila memungkinkan.

    “Menteri keuangan bisa kita tambah. Terima kasih, kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi,” katanya, yang membuat suasana acara makin meriah.

    Prabowo menegaskan kembali bahwa esensi dari peringatan Hari Guru Nasional adalah penghargaan kepada para pendidik yang berperan besar dalam membentuk generasi bangsa.

    Usai menyampaikan instruksi anggaran, Prabowo melanjutkan pidatonya dengan gaya santai dan penuh humor. Dia sempat menyinggung naskah pidato yang telah disiapkan panitia, tetapi mengaku bosan dengan bahasa formal yang terlalu teknis.

    “Ini pidato bagus sudah disiapkan, saya bacakan ya… percepatan penelusuran pendidikan profesi guru… meningkatkan kesempatan pendidikan profesi guru… bosan nggak kalian dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan,” ujarnya disambut tawa hadirin.

  • Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Resmi Bebas dari Tahanan Usai Dapat Rehabilitasi dari Prabowo

    Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Resmi Bebas dari Tahanan Usai Dapat Rehabilitasi dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP, Ira Puspadewi resmi dinyatakan bebas usai mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak Ira keluar dari Rutan Kelas 1 Cabang KPK pada 17.17 WIB. Ira terlihat mengenakan pakaian batik berkelir pink saat keluar dari Rutan.

    Kemudian, Ira langsung disambut dengan tepuk tangan oleh keluarganya. Suasana haru pun terlihat pada momen pembebasan mantan bos perusahaan perkapalan itu.

    Sebelumnya, kabar rehabilitasi diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskan Teddy Indra Wijaya di Istana Negara pada Selasa (25/11/2025).

    Surat rehabilitasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR sejak kasus yang menjerat jajaran direksi ASDP mulai diselidiki pada Juli 2024.

    Setelah itu, DPR RI kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara untuk mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Singkatnya, hasil kajian ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Berdasarkan kewenangannya, Presiden pun membuat keputusan untuk memberikan rehabilitasi terus Ira Puspadewi dkk di kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.

    Adapun, Ira sejatinya sudah ditetapkan bersalah melakukan korupsi akuisi PT JN. Ira kemudian divonis 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta.

    Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.

  • Kebut Sosialisasi KUHAP Baru, Otto: Masih Banyak Masyarakat Tidak Mengerti

    Kebut Sosialisasi KUHAP Baru, Otto: Masih Banyak Masyarakat Tidak Mengerti

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memastikan bahwa pemerintah terus mempercepat sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2026.

    Menjawab pertanyaan mengenai arahan Presiden terkait pemberlakuan KUHAP baru, Otto mengatakan bahwa setiap isu hukum yang disampaikan Presiden harus menjadi perhatian serius.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya baru saja melakukan rangkaian kegiatan di Surabaya untuk mendukung sosialisasi regulasi tersebut.

    Hal tersebut dia sampaikan usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    “Saya sendiri kemarin ke Surabaya, dua hal saya kerjakan mulai pagi sampai malam. Satu mengenai soal seminar KUHAP, kemudian juga mengenai soal reformasi porongi,” katanya.

    Lebih lanjut, Otto menambahkan bahwa jadwal sosialisasi terus berlangsung intensif, termasuk bersama Wamenkumham.

    Menurut Otto, seluruh agenda tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemerintah dalam mengawal implementasi hukum baru.

    Menyoal kesiapan aparat penegak hukum agar dapat berjalan seragam ketika KUHAP mulai berlaku pada Januari, Otto mengakui masih banyak tantangan.

    “Setelah saya melihat kemarin saya ke Surabaya, melakukan sosialisasi KUHP, memang belum semuanya bisa mengerti. Apalagi masyarakat umum. Masyarakat tidak mengerti,” ujarnya.

    Dia menyoroti adanya kesenjangan informasi karena perubahan signifikan dalam KUHAP baru.

    “Kita menjadi persoalan begini, adakah fiksi hukum mengatakan bahwa semua orang tidak mengetahui hukum walaupun dia tidak tahu. Bapak-bapak semua kan tentu juga baca KUHAP-nya, tapi mereka tidak tahu. Padahal di sana banyak sekali perubahan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Otto menegaskan pentingnya sosialisasi menyeluruh, termasuk kepada pemerintah daerah dan kepolisian di berbagai wilayah.

    “Nah ini kewajiban kami sebagai pemerintah harus menyosialisasi itu kepada masyarakat. Nah termasuk pemda-pemda di sana, kepolisian-kepolisian di sana juga, harus juga diberitahu juga karena semua seragam,” katanya.

    Tak hanya itu, dia menambahkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai karena masih ada sejumlah peraturan turunan KUHAP yang harus dirampungkan.

    “Nah ini memang kerjaan berat dan kan ada juga peraturan-peraturan turunannya daripada KUHAP ini. Nah ini juga tugas pemerintah juga harus menyelesaikan itu,” tandas Otto.

  • Prabowo Singgung Anak Jenderal yang Tidak Sopan ke Guru: Suruh Menghadap Saya

    Prabowo Singgung Anak Jenderal yang Tidak Sopan ke Guru: Suruh Menghadap Saya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketegasan guru dalam mendidik murid, termasuk menghadapi perilaku nakal hingga kurang ajar, saat memberikan pidato pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa ketegasan guru berperan besar membentuk karakter dirinya sejak kecil. 

    “Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya, saya nggak bisa berdiri di sini,” ujarnya di hadapan ribuan guru.

    Dia menyinggung fenomena murid yang tidak hanya nakal, tetapi bersikap kurang ajar terhadap guru. Menurutnya, hal seperti itu tidak boleh dibiarkan.

    “Kadang-kadang ada murid yang kurang ajar ya kan? Ditegur oleh guru dia balas. Merasa dirinya jagoan,” kata Prabowo.

    Prabowo kemudian menceritakan sebuah kasus saat dirinya menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), ketika sebuah sekolah di bawah Kemenhan melaporkan murid yang bersikap tidak sopan.

    Murid tersebut bahkan membanting pintu hingga akhirnya diberhentikan oleh kepala sekolah. Namun, keputusan itu sempat membuat kepala sekolah ragu setelah mengetahui murid tersebut adalah anak seorang jenderal.

    “Kepala sekolahnya telepon saya. Saya bilang nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu nggak datang-datang juga itu jenderal itu,” kata Prabowo sambil disambut tawa para peserta.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa anak dari pejabat atau tokoh publik justru harus menunjukkan sikap lebih sopan dan tertib.

    “Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapaknya pemimpin, anaknya harus lebih sopan lebih baik lebih tertib,” tegasnya.

    Prabowo meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga seluruh pemangku kebijakan tidak ragu mendukung guru dalam menjalankan tugas. Dia menilai guru adalah pilar masa depan bangsa.

    “Menteri Pendidikan nggak usah ragu-ragu. Guru-guru harus kita dukung, guru-guru adalah masa depan Indonesia,” ujar dia.

    Prabowo kembali mengingatkan seluruh peserta didik di Indonesia agar menghormati guru dan mencintai orang tua.

    “Makanya semua anak Indonesia saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru,” tandas Prabowo.

  • Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bagian barat, mulai dari Aceh hingga Sumatera Utara, mengalami banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis “SENYAR” atau disebut anomali.

    Siklon Tropis “SENYAR”, yang sebelumnya dikenal sebagai Bibit Siklon 95B, terbentuk di Selat Malaka pada 21 November 2025 Pukul 01.00 WIB dan langsung memengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah sekitarnya. Dampaknya terasa kuat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang mengalami hujan lebat dalam waktu berurutan.

    BMKG mencatat bahwa pada periode 25–27 November 2025 beberapa daerah di kawasan tersebut diguyur hujan ekstrem. Aceh Utara, Medan, Tapanuli Tengah, dan Padang Pariaman mencatat curah hujan harian yang berada di kategori ekstrem.

    Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang terjadi bersamaan dengan terbentuknya Siklon SENYAR turut memperkuat hujan yang terjadi. Fenomena atmosfer ini menambah suplai kelembapan dan memperbesar peluang terbentuknya awan hujan tebal.

    Selain SENYAR, Siklon Tropis “KOTO” yang terbentuk di Laut Filipina memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca Indonesia. Sistem ini meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan menyebabkan gelombang tinggi di utara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara.

    Diprediksi bahwa kombinasi fenomena atmosfer global, regional, dan lokal masih akan memengaruhi cuaca Indonesia hingga sepekan mendatang. Kondisi ini membuat potensi hujan lebat tetap tinggi di berbagai wilayah.

    Pada skala global, indeks Dipole Mode (DMI) bernilai -0.6 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan pembentukan awan hujan di bagian barat Indonesia. Bersamaan dengan itu, kondisi La-Nina lemah juga turut meningkatkan peluang hujan di kawasan timur Indonesia.

    Penguatan Monsun Asia yang terdeteksi melalui nilai West North Pacific Monsoon Index (WNPMI) memperbesar pasokan uap air dari Samudra Hindia. Aliran angin baratan yang dominan membantu memicu pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah Tanah Air.

    Fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO) diperkirakan berada pada fase 6 dan aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Kombinasi MJO, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Rossby Ekuator juga memperkuat potensi hujan di Selat Malaka, Samudera Hindia barat Aceh, serta Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur.

    Siklon Tropis “KOTO” yang berada di Laut Cina Selatan bagian timur Vietnam diprediksi bergerak stabil ke arah barat daya. Sistem ini tetap memberi dampak tidak langsung berupa hujan lebat di Kepulauan Riau dan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan sekitar Kalimantan dan Kepulauan Natuna.

    Selain itu, Ex-Siklon Tropis “SENYAR” diperkirakan bergerak melemah di daratan Malaysia dalam dua hari ke depan. Meski melemah, dalam 24 jam mendatang sistem ini masih berpotensi memicu hujan sedang hingga ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau.

    Prediksi Cuaca di Indonesia

    Prediksi pada periode 28–30 November 2025, cuaca di Indonesia secara umum didominasi oleh hujan ringan hingga ekstrem. Sejumlah wilayah juga diperkirakan mengalami peningkatan hujan intensitas sedang, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di berbagai wilayah. BMKG menetapkan tingkat peringatan dini untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang lebih ekstrem.

    Kategori Siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Sementara kategori Awas ditetapkan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tambahan potensi angin kencang di Kepulauan Riau.

    Memasuki periode 29 November–03 Desember 2025, Indonesia masih berada dalam dominasi hujan ringan hingga lebat. Peningkatan hujan intensitas sedang juga berpotensi muncul di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Pada periode ini, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang tetap berpeluang terjadi di beberapa daerah. BMKG menetapkan status Siaga untuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan, tanpa adanya catatan wilayah angin kencang tambahan. (Angel Rinella)

  • PLN Buka Lelang Penerbitan Jaminan di Lingkungan Perusahaan

    PLN Buka Lelang Penerbitan Jaminan di Lingkungan Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memberikan kesempatan kepada bank umum yang tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan bank asing yang beroperasi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam seleksi Penerbit Jaminan di lingkungan perseroan.

    Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi persyaratandalam perjanjian kerja sama akan dimasukkan dalam Daftar Penerbit Jaminan Terseleksi PLN (“DPJT”). Daftar ini akan diakui sebagai Penerbit Jaminan dalam proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan/atau pelaksanaanpembayaran pekerjaan di lingkungan PT PLN (Persero).

    Sekretariat Tim Seleksi Penerbit Jaminan PT PLN menyatakan Penerbit Jaminan Terseleksi yang dinyatakan lulus melalui tahap kualifikasi (meliputi administrasi, teknis dan finansial) harus menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PLN yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama hasil evaluasi masih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

    Bagi bank umum dan bank asing yang ingin mengikuti seleksi ini dapat mendaftar kepada Tim Seleksi Penerbit Jaminan PT PLN (Persero) dengan memperhatikan tiga ketentuan.

    Pertama, tidak sedang menjalankan sanksi Blacklist PT PLN (Persero). Kedua, pendaftaran dilakukan oleh Pejabat Bank yang mempunyaikewenangan atau oleh perwakilan bank yang dilengkapi dengan surat kuasa. Ketiga, proses pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dapat dilakukan setiap hari kerja mulai tanggal 28 November 2025 sampai dengan 3 Desember 2025, pukul 10.00 – 15.00 WIB.

    Adapun pendaftaran dapat dikirimkan ke Sekretariat Tim Seleksi Penerbit Jaminan PT PLN (Persero) yang beralamat di Kantor Pusat PLN, Gedung Utama Lantai 6, Divisi Perbendaharaan jalan Jl. Trunojoyo Blok M1/135 – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160
     
    PLN adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

    PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi terintegrasi, melalui upaya pertumbuhan usaha, digitalisasi end-to-end, serta transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060.

  • Indosat (ISAT) Ungkap Cara Kerja AI Bantu Sektor Keuangan Hadapi Tantangan Global

    Indosat (ISAT) Ungkap Cara Kerja AI Bantu Sektor Keuangan Hadapi Tantangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) mengungkapkan rahasia dan peran teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam membantu industri keuangan menghadapi tantangan global.

    Indosat menilai industri keuangan Tanah Air saat ini dalam jalur mengejar pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di tengah upaya tersebut, perusahaan finansial dihadapkan pada kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan untuk menjaga momen pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri keuangan perlu memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI. Terlebih, di tengah kondisi global yang menantang.

    Melalui inisiatif Indonesia AI Day for Financial Industry, Indosat mengungkapkan sejumlah solusi AI yang dapat membantu perusahaan finansial bertransformasi secara lebih lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang.

    Indonesia AI Day for Financial Industry hadir sebagai langkah nyata Indosat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 menuju Digital Nation

    “Indonesia berada di tengah momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan, inilah saatnya untuk mendorong sektor keuangan dapat menghadapi tantangan global dengan solusi terkini,” kata Danny dikutip Jumat (28/11/2025).

    Dalam acara tersebut, Indosat memperkenalkan segudang solusi AI terkini yang dirancang khusus menjawab kebutuhan industri yang menuntut keamanan tinggi serta keandalan operasional.

    Danny mengatakan teknologi AI kini dapat membantu personalisasi komunikasi dan layanan berbasis AI untuk meningkatkan interaksi serta retensi pelanggan. Teknologi AI juga mampu mendeteksi penipuan finansial secara real-time serta mengurangi risiko kejahatan digital.

    “Ada juga Instant Loan Approval & Risk Scoring AI, di mana AI mempercepat proses persetujuan kredit dengan analisis risiko yang lebih akurat hingga pemantauan infrastruktur dan lingkungan untuk mendukung efisiensi operasional berskala besar,” kata Danny.

    Danny mengatakan seluruh solusi ini berjalan di atas kekuatan infrastruktur Indosat, jaringan berkualitas tinggi, cloud, data center berstandar global, AI platform, serta keamanan digital terintegrasi.

    Fondasi ini memastikan institusi keuangan mampu berinovasi lebih cepat sekaligus meningkatkan daya saing di era ekonomi digital berbasis AI.

    Adapun Indonesia AI Day menjadi momentum penting bagi Indosat dalam menegaskan perannya sebagai pionir pemanfaatan teknologi AI di berbagai sektor industri. Sepanjang 2025, rangkaian Indonesia AI Day telah diselenggarakan untuk industri Mining, Retail, Education, dan kini Financial.(Nur Amalina)

    Inisiatif ini didorong oleh temuan laporan Empowering Indonesia Report 2025 yang memproyeksikan bahwa pemanfaatan AI berpotensi menambahkan hingga US$ 140 miliar atau setara RP2,33 Kuadriliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030.

    Dari total potensi tersebut, sektor keuangan dan asuransi diprediksi menjadi kontributor terbesar dengan sekitar 13%. (Nur Amalina)

  • Hutama Karya (HK) Pastikan Beri Diskon Tarif Tol Saat Nataru, Ini Bocorannya

    Hutama Karya (HK) Pastikan Beri Diskon Tarif Tol Saat Nataru, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memastikan bakal memberikan diskon tarif tol selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menyebut komitmen pemberian diskon tarif itu dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.

    “Tapi poin pentingnya [dari pemberian diskon tarif] adalah kami turut ingin membantu meningkatkan expenses daripada masyarakat di high traffic season,” jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Saat dikonfirmasi mengenai berapa besaran diskon tarif yang akan diberikan, Mardiansyah belum merinci. Dia mengatakan, rumusan besaran tersebut masih menunggu persetujuan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meski demikian, manajemen HK memberi bocoran bahwa besarannya akan meningkat 5% dibandingkan dengan periode Nataru 2024/2025.

    “Persentasenya saya belum bisa jawab, saya belum punya data, ini nanti di kesempatan terpisah kami kasihkan,” imbuhnya.

    Meski demikian, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap detail pemberian diskon tarif jalan tol pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Airlangga menuturkan diskon tarif tol tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025. Kebijakan ini diharapkan mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menopang konsumsi akhir tahun.

    Dia menjelaskan diskon tarif tol akan berlaku selama 3 hari, yakni pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, dengan besaran potongan 10% hingga 20% di 26 ruas jalan tol. 

    “Perinciannya, 2 ruas tol Jabodetabek, 9 ruas Transjawa, 3 ruas non-Jawa serta 12 ruas Trans-Sumatra,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

  • Prabowo Beri Pengampunan pada Kasus Korupsi, Otto: Putusan Pengadilan Bisa Tidak Benar

    Prabowo Beri Pengampunan pada Kasus Korupsi, Otto: Putusan Pengadilan Bisa Tidak Benar

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan pengampunan kepada terpidana korupsi.

    Menjawab pertanyaan mengenai apakah pemberian pengampunan tersebut menjadi sinyal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan introspeksi, Otto menilai hal itu dapat saja dimaknai demikian.

    Hal itu disampaikan Otto usai dipanggil Presiden untuk menghadap ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    “Secara umum kita mungkin bisa menafsirkan demikian, tetapi dari situlah dalam bernegara ini kan kita harus melihat apakah dengan demikian para penegak hukum harus melihat bahwa sinyal yang diberikan Presiden ini kayak apa, maka penegak hukum harus benar,” ujar Otto.

    Dia menjelaskan bahwa perbedaan pandangan antara jaksa dan pihak pembela sering kali menjadi bagian dari proses peradilan. Menurutnya, jaksa bisa saja menilai tuntutannya benar berdasarkan bukti yang dimiliki, sementara terdakwa atau kuasa hukum memiliki pandangan sebaliknya.

    “Tetapi jadi soal kadang-kadang begini ya, ada tuntutan hukum yang menurut jaksa benar, kemudian menurut pembela atau terdakwa tidak benar. Nah ini kan diuji oleh pengadilan. Nah, memang di sini benteng terakhirnya itu pengadilan, dia benteng terakhir,” jelasnya.

    Otto menegaskan bahwa tidak serta-merta jaksa dapat disalahkan apabila putusan pengadilan berbeda dengan tuntutan mereka. Proses pembuktian, kata dia, menjadi kunci dalam menentukan benar atau tidaknya suatu dakwaan.

    “Nah jadi bisa saja terjadi umumnya jaksa menganggap benar berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi di pengadilan ternyata terbukti sebaliknya. Nah inilah proses hukum yang diatur. Jadi artinya keadilan itu bisa kita capai berdasarkan artinya putusan pengadilan,” ujarnya.

    Meski begitu, dia tidak menutup kemungkinan adanya putusan pengadilan yang keliru. Dalam kondisi seperti itu, menurut Otto, Presiden dapat mengambil sikap berdasarkan penilaian yang menurutnya paling tepat.

    “Nah, kalau ternyata putusan pengadilan yang tidak benar, nah ini menjadi subjektivitas. Nah di sini mungkin Presiden melihat mana yang baik, mana yang tidak,” tandas Otto.