Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Prabowo Minta Maaf ke Menteri, Janji 2027 Tak Ada Rapat Sabtu-Minggu

    Prabowo Minta Maaf ke Menteri, Janji 2027 Tak Ada Rapat Sabtu-Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada para menteri di kabinet pemerintahannya karena kerap melakukan panggilan rapat pada akhir pekan Sabtu dan Minggu.

    Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    “Saya juga minta maaf, sering memanggil [rapat] Sabtu Minggu,” kata Prabowo.

    Prabowo mengaku bahwa dia berniat untuk berhenti melakukan panggilan rapat dan pertemuan pada akhir pekan ke menteri-menterinya mulai tahun depan, 2026. Meski demikian, niat tersebut harus tertunda untuk direalisasikan karena Prabowo kerap menerima laporan dan cuplikan video terkait permasalahan yang ada di tengah masyarakat. 

    Kemungkinan, kata dia, niat untuk tak lagi memanggil para Menteri saat akhir pekan perlu diundur menjadi 2027.

    “Kemarin saya berniat tahun 2026 tidak lagi manggil Sabtu Minggu. Tetapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung saya… Jadi terpaksa ditunda lagi, mungkin tahun 2027, tidak ada rapat Sabtu Minggu,” ujar Prabowo.

    Prabowo turut menyinggung soal pertumbuhan ekonomi nasional yang dia sebut cukup baik. Namun, dia tidak memungkiri masih ada sebagian masyarakat yang masih mengalami kesulitan. 

    Dia mencontohkan soal kesulitan akses pendidikan yang masih dihadapi sebagian anak-anak di Tanah Air. Hal ini tecermin dari keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menuju sekolah-sekolah.

    Menyikapi kondisi itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat. Kepala Negara juga telah meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mengerahkan mahasiswa teknik sipil agar terjun langsung ke desa-desa guna membantu merancang dan membuat jembatan-jembatan.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan rasa puasnya terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Dia mengaku bangga dengan prestasi para pejabat di kabinetnya. Prabowo bahkan menyatakan penghargaan kepada Menteri Koordinator, Menteri, hingga Kepala Badan yang ada.

    “Saya kira rakyat pantas dan harus bangga dengan prestasi Menteri dan Menteri Koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang. Mereka bekerja keras, saya tahu,” katanya.

  • BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?

    BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan salah satu arah bauran kebijakan pada 2026 adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial.

    Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa otoritas fiskal bakal ikut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini seperti yang dilakukan dengan memindahkan kas pemerintah di BI dengan total nilai Rp276 triliun.

    Purbaya memastikan akan melanjutkan kebijakan serupa tahun depan, tujuannya adalah untuk manajemen kas pemerintah agar tak mengendap di bank sentral.

    “Kami akan manage sedemikian rupa sehingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi optimal, dari pengelolaan cash saya aja. Saya enggak mau cash saya menganggur lagi,” ujarnya kepada wartawan usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Adapun tahun depan BI akan melanjutkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya guna mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

    Pada pidatonya di PTBI tahun ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut akan tetap mendorong kebijakan makroprudensial longgar untuk 2026. Harapannya kredit akan tumbuh lebih tinggi lagi dengan target pada kisaran 8% sampai dengan 12% tahun depan.

    “Kebijakan makroprudensial longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi,” terangnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    Perry menjelaskan bahwa likuiditas makroprudensial tahun depan difokuskan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Penaikan jumlah insentif itu bahkan sudah dimulai Desember 2025 ini.

    “Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini,” terangnya.

    Gubernur BI dua periode itu menyampaikan bahwa bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunganya.

    Di sisi lain, Perry selaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan serta Ketua Lembaga Penjamin Simpanan bakal fokus juga menangani special rate di perbankan.

    “Koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucapnya.

  • Banjir Bandang di Sumatra, Prabowo Masih Kaji Status Darurat Bencana Nasional

    Banjir Bandang di Sumatra, Prabowo Masih Kaji Status Darurat Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan dan pemantauan terus berlanjut.

    Hal itu disampaikan Prabowo setelah menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi para korban.

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat pagi (28/11/2025).

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.

  • Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Di Depan Prabowo, Bos BI Ramal Ekonomi RI Belum Akan Tembus 6% pada 2026-2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan bahwa perekonomian Indonesia belum akan menembus angka 6% pada tahun 2026 dan 2027.

    Meski demikian, dia menekankan bahwa otoritas moneter bakal memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan sebagai arah kebijakan ke depan.

    Perry menyampaikan bahwa ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global, yang diperkirakan olehnya tetap bergejolak salah satunya karena penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS).

    Dalam paparannya, Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026, dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

    “Dengan sinergi itu insyaallah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik, pertumbuhan lebih tinggi, konsumsi dan investasi meningkat,ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia,inflasi terkendali dalam sasaran, konsistensi kebijakan moneter, fiskal dan sinergi ketahanan pangan nasional,” terangnya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Perry juga menyampaikan komitmenya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

    Selain itu, komitmennya juga meliputi stabilitas nasional terjaga, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa yang cukup, serta pertumbuhan kredit yang meningkat.

    “Ke depan mari kita semakin perkuat sinergi, transformasi struktur ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,berbasis pada sumber daya alam dan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

    Secara terperinci, sinergi dilakukan di dalam lima area penting. Pertama, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan.

    Kedua, hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Kelima, kerja sama investasi dan perdagangan internasional.

  • IUP Terancam Dicabut Jika Ormas Keagamaan Tak Penuhi Batas Kepemilikan 67% Saham

    IUP Terancam Dicabut Jika Ormas Keagamaan Tak Penuhi Batas Kepemilikan 67% Saham

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan harus memiliki minimal 67% saham dari badan usaha (BU). 

    Dia menyebut, jika saham ormas keagamaan pada BU yang dibentuk untuk mengelola tambang itu di bawah 67%, maka pihaknya bisa mencabut IUP. 

    Menurutnya, ketentuan ini sesuai dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 (Permen ESDM 18/2025) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 November 2025.

    “Ormas yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi ini kan memberikan kontribusi untuk pembinaan masyarakat dari sisi ekonomi, di situ kan juga nanti dari hasilnya itu kalau ini sahamnya sedikit itu kan maksud dari regulasinya kan tidak tercapai,” jelas Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, kata Yuliot, terdapat batasan kepemilikan saham dan juga tidak bisa dialihkan. 

    “Jadi itu mengunci di situ kalau ada pengalihan ya berarti IUP-nya dicabut,” tegasnya.

    Dalam Pasal 28 ayat 1 Permen ESDM 18/2025, dijelaskan bahwa BU ormas keagamaan dapat mengajukan WIUP mineral logam maksimal 25.000 hektar (ha) dan WIUP batu bara maksimal seluas 15.000 ha.

    Adapun, untuk memperoleh WIUP tersebut secara prioritas, badan usaha ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen.

    Syarat Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Kelola Tambang 

    Syarat administratif 

    1. badan usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal; 

    2. saham badan usaha memiliki paling sedikit 67% oleh ormas keagamaan yang terdaftar dalam sistem informasi ormas keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah; 

    3. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mineral logam atau batu bara sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon; 

    4. dimiliki oleh ormas keagamaan yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ormas; 

    5. dimiliki oleh ormas keagamaan yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; 

    6. merupakan badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam data badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan pada sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

    Syarat teknis

    1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang pertambangan dan/atau geologi; dan 

    2. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan eksplorasi.

    Syarat pernyataan komitmen: 

    1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data informasi; 

    2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain; 

    3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan 

    4. menjamin komposisi kepemilikan saham ormas keagamaan paling sedikit 67% tidak terdilusi selama menjadi pemegang IUP; 

    5.melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bobby Nasution Kirim Logistik dan Obat ke Tapteng–Sibolga yang Terisolir

    Bobby Nasution Kirim Logistik dan Obat ke Tapteng–Sibolga yang Terisolir

    Bisnis.com, MEDAN – Akses darat menuju Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) hingga kini masih terputus akibat banjir bandang dan longsor. Untuk memastikan bantuan tetap masuk, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terbang langsung menggunakan pesawat Hercules membawa logistik dan obat-obatan ke wilayah yang terisolir tersebut, Jumat (28/11/2025).

    Pesawat Hercules yang ditumpangi Bobby menuju Bandara Pinangsori, Tapteng, yang sudah beberapa hari tidak beroperasi karena bencana. Bandara itu rencananya kembali diaktifkan, dengan prioritas penyediaan bahan bakar untuk genset dan kebutuhan operasional lain. Setibanya di sana, rombongan juga akan mencoba menembus sejumlah titik yang hingga kini belum dapat dijangkau.

    “Masih terisolir (Tapteng dan Sibolga), makanya kita coba nanti sampai dan kita coba tembus sore ini,” ujar Bobby sebelum keberangkatan dari Lanud Soewondo Medan.

    Bobby menyebut pihaknya terus berupaya membuka akses darat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki jalur yang rusak.

    “Masih ada longsoran. Jalur putus ini ada yang karena tertutup material, ada yang memang putus karena jalan amblas,” kata Bobby.

    Adapun logistik yang dibawa meliputi paket sembako, beras, air mineral, makanan ringan, pakaian, handuk, minyak goreng, sabun, mi instan, ikan sarden kaleng, dan berbagai kebutuhan harian lainnya.

    Selain bantuan logistik, Bobby juga membawa tim penyedia layanan komunikasi untuk memperbaiki jaringan di wilayah terdampak. Dalam tahap awal akan digunakan Starlink sebagai solusi komunikasi sementara, sebelum jaringan permanen diperbaiki secara menyeluruh. **(H17/DISKOMINFO SUMUT)

  • Mukhtara Air Resmi Mengudara di Langit Indonesia, Simak Rutenya

    Mukhtara Air Resmi Mengudara di Langit Indonesia, Simak Rutenya

    Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan Mukhtara Air resmi beroperasi di Indonesia. Operasional tersebut juga ditandai dengan kedatangan pesawat perdananya, Airbus A320, yang mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab.

    Maskapai yang berada di bawah Manazil Al Mukhtara Company Holding, perusahaan berbasis di Madinah, Arab Saudi ini berkantor di  Komplek Perkantoran City Business Center (CBC), dekat Bandara Soekarno–Hatta, Tangerang, dengan sejumlah kantor perwakilan di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Medan, Surabaya, dan Bali. 

    Chairman Mukhtara Air, Sami Al Harbi, menegaskan bahwa kehadiran Mukhtara Air merupakan bentuk investasi besar Manazil Al Mukhtara Company di Indonesia. Selama ini, perusahaan tersebut dikenal sebagai penyedia layanan haji, umrah, dan perhotelan di Madinah.

    “Mukhtara Air adalah komitmen investasi besar kami di Indonesia, dan kami ingin menghadirkan standar layanan full service berkelas internasional bagi para jamaah dan penumpang umum,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025).

    Rute Penerbangan Mukthara Air

    Di sisi lain, Managing Director Mukhtara Air, Winarso, menjelaskan bahwa maskapai itu akan mengoperasikan dua tipe pesawat, yakni Airbus A320 dan Airbus A330.

    Airbus A330 akan difokuskan untuk melayani rute internasional, termasuk Madinah dan Makkah, serta membuka rute baru ke Thaif dalam waktu dekat. Sementara itu, Airbus A320 akan digunakan untuk rute domestik dan berfungsi sebagai feeder bagi penerbangan internasional.

    “Rute domestik Mukhtara Air juga akan sangat banyak, untuk memperkuat konektivitas ke bandara-bandara pengumpan menuju penerbangan internasional kami,” ujar Winarso.

    Adapun, Airbus A320 pertama yang tiba di Jakarta memiliki konfigurasi 152 kursi, terdiri atas 8 kursi kelas bisnis dan 144 kursi kelas ekonomi. Pesawat tersebut diklaim menawarkan kenyamanan premium sesuai standar layanan full service.

  • Prabowo Sebut MBG Capai 44 Juta Penerima Manfaat: Sudah 2 Miliar Porsi Dibagikan

    Prabowo Sebut MBG Capai 44 Juta Penerima Manfaat: Sudah 2 Miliar Porsi Dibagikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    Kepala negara menyampaikan bahwa program unggulan pemerintah tersebut telah menjangkau puluhan juta warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

    “Saudara-saudara saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), kita sudah mencapai hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat diberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini setiap hari menerima makan,” ujar Prabowo.

    Menurut Presiden, hingga saat ini pemerintah telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 2 miliar porsi makanan kepada para penerima manfaat. 

    Dia menilai pencapaian tersebut sebagai langkah besar dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.

    “Sudah 2 miliar porsi makanan kami produksi dan kami sudah sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” tambahnya.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. 

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan MBG merupakan hasil kerja bersama antarlembaga yang bahu-membahu memastikan distribusi berjalan merata.

    “Saya kira terima kasih kepada menteri-menteri yang lain,” tandas Prabowo.

  • Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

    Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat baru saja mengirimkan bantuan dalam jumlah besar untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat.

    Bencana alam yang dipengaruhi oleh siklon tropis senyar itu memicu banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut. 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari. 

    “Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan. 

    Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak. 

    Selanjutnya, pemerintah turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya yang diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025. 

    “Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” terang Teddy.

    Berapa Kesiapan Anggaran Pemerintah? 

    Adapun anggaran terkait dengan kebencanaan yang disiapkan di dalam APBN tersebar di anggaran kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun dana-dana lainnya termasuk dana penanggulangan bencana alam. 

    Apabila berdasarkan belanja K/L, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran BNPB sejak 2021-2025 menurun. 

    Pada 2021, saat masih terjadi pandemi, BNPB memiliki anggaran berdasarkan LKPP 2021 sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh BNPB yang leading dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai 2022, anggarannya turun drastis ke Rp5 triliun, kemudian naik lagi ke Rp5,4 triliun pada 2023. 

    Pada 2024, anggaran BNPB turun semakin drastis ke Rp4,9 triliun. Outlook APBN 2025 anggaran BNPB yakni Rp2 triliun, dan pada 2026 dianggarkan hanya Rp491 triliun. 

    Namun demikian, anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB juga masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Pada 2025, outlook anggaran perlinsos yakni Rp465,1 triliun, dan dianggarkan Rp508,2 triliun pada APBN 2026. 

    Selain anggaran yang disiapkan tahunan dalam APBN, pemerintah turut menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan tersebut dalam periode 2014-2024 sekitar Rp4,2 triliun per tahun.  

    Penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN), serta dapat digunakan saat kejadian tanggap darurat atau on-call. Alokasi dana itu juga bisa digunakan pada tahap rehabilitasi serta konstruksi melalui pemberian hibah dari pusat ke daerah. 

    Selama 2021-2025, dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan Rp5 triliun. Realisasinya fluktuatif, dengan tingkat realisasi tertinggi pada 2024 yaitu 106,6% atau Rp5,33 triliun. Kemudian, outlook sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp950 miliar. 

    Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2025. 

    Adapun alokasi anggaran kebencanaan ini masih kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan program prioritas pemerintah 2025. Pagu tahun ini disiapkan yakni Rp929 triliun, dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 yaitu Rp611,7 triliun. 

    Pagu terbesar yakni untuk subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun, subsidi nonenergi (pupuk hingga KUR) Rp104,5 triliun serta Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Tahun depan, khususnya MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo mencapai melonjak ke Rp335 triliun. 

    Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa anggaran Rp335 triliun terbagi ke fungsi anggaran pendidikan sampai dengan fungsi ekonomi. 

    “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

  • MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Menurutnya, maraknya tambang ilegal tak lepas dari lemahnya pengawasan. Ini termasuk kurang sigapnya inspektur tambang dalam merespons berbagai modus pelanggaran.

    Eddy berpendapat, kondisi itu membuat praktik pertambangan ilegal terus menjamur dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan.

    “Kami melihat begitu banyak terjadi pelanggaran dan minimnya pengawasan khususnya dari aspek inspektur-inspektur pertambangan yang terlihat kalah lihai, kalah cepat bergeraknya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan kegiatan dan pelanggaran di sektor pertambangan,” ucap Eddy kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, Eddy menekankan bahwa pemecahan masalah pertambangan ilegal harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tata kelola minerba juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum.

    Karena itu, Eddy mendorong agar upaya penegakan hukum tidak hanya mengandalkan satuan tugas (satgas) semata. Menurutnya, perlu ada komando tunggal yang memimpin koordinasi antar instansi terkait.

    “Penanganan ini harus dikomandoi oleh Menteri Koordinator Hukum, dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra, agar beliau bisa secara lebih koordinatif dan aktif menjadi komandan dari upaya penegakan hukum di bidang minerba,” jelasnya.

    Eddy menilai, penguatan komando penegakan hukum akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menjaga potensi penerimaan negara.

    Kedua, menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketiga,  memastikan kegiatan penambangan ke depan berjalan secara berkelanjutan.

    “Dengan koordinasi yang kuat dan kelembagaan yang tepat, tata kelola pertambangan kita dapat menjadi lebih tertib dan memberi manfaat optimal bagi negara,” kata Eddy.

    Maraknya tambang ilegal belakangan tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo menggelar rapat terbatas pada Minggu (23/11/2025) khusus untuk membahas pertambangan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara.

    Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.