Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal kemunculan layanan Kereta Api Kilat Pajajaran dan potensi dampaknya terhadap Kereta Cepat Whoosh.

    Airlangga menuturkan, Kereta Cepat Whoosh akan tetap beroperasi meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengumumkan rencana layanan Kereta Api Kilat Pajajaran.

    “Silakan saja, tidak apa-apa, Whoosh [tetap] jalan terus,” ujar Airlangga singkat saat di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Kereta Api Kilat Pajajaran merupakan layanan baru hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI.

    Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

    “Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar 1,5 jam,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.

    Dia berharap sinergi antara Pemda Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

  • Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa pemusatan setoran laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah demi pengetatan pengawasan pajak.

    Purbaya menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan yang mengatur migrasi pelaporan lepkeu masih ditujukan untuk korporasi terbuka atau besar.

    Menurutnya, korporasi besar atau terbuka sudah terbiasa menyusun lapkeu yang kemudian diterbitkan secara publik. Oleh sebab itu, sambungnya, yang baru dalam PP 43/2025 hanya perpindahan pelaporan lapkeu.

    Adapun, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan terbuka memang wajib menyetor lapkeunya ke sejumlah otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).

    “Kalau Tbk [perusahaan terbuka] kan setiap triwulan juga ada [laporan keuangannya yang bisa diakses publik],” ujar Purbaya kepada wartawan usai agenda PTBI 2025, Jumat (28/11/2025).

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu malah mengkhawatirkan kesiapan perusahaan kecil atau yang belum terbiasa menyusun lapkeu secara baik. Dia pun mengaku akan berhati-hati sebelum terapkan kebijakan PP 43/2025 ke perusahaan kecil.

    “Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat,” kata Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • BLT Kesra Rp900 Ribu Anda Belum Cair? Ini Cara Mengatasinya

    BLT Kesra Rp900 Ribu Anda Belum Cair? Ini Cara Mengatasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan BLT Kesra sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober–Desember 2025 sudah resmi dimulai. Namun, masih ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan dana belum masuk ke rekening mereka.

    Bagi penerima yang mengalami keterlambatan, penting untuk memahami penyebabnya, cara mengecek status pencairan, serta langkah melaporkan kendala melalui jalur resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

    Penyebab BLT Kesra Belum Cair

    Faktor yang menjadi penyebab dana BLT Kesra belum diterima KPM antara lain:
    Penyaluran Bertahap
    Dana BLT Kesra tidak dicairkan secara serentak di seluruh wilayah. Setiap daerah memiliki jadwal berbeda, sehingga beberapa penerima harus menunggu lebih lama.
    Data Tidak Valid atau Tidak Sesuai
    Keterlambatan sering terjadi akibat ketidakcocokan data di sistem DTSEN, misalnya:

    Nama berbeda dengan e-KTP
    Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah
    Nomor rekening tidak aktif atau berbeda
    Ketidakcocokan ini membuat proses transfer bantuan tertunda.
    Jadwal Pencairan PT Pos Berbeda
    KPM tanpa rekening bank Himbara menerima BLT Kesra melalui Kantor Pos. Pencairan melalui Pos sering memiliki jadwal berbeda, sehingga waktu penerimaan bisa lebih lama.

    Cara Melaporkan BLT Kesra yang Belum Cair

    Jika Anda memenuhi syarat tapi belum menerima dana BLT Kesra, segera laporkan melalui jalur resmi Kemensos untuk verifikasi data dan penyelesaian kendala.

    Kontak resmi untuk melapor:
    Hotline Bansos Kemensos: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (Telkomsel, Indosat, 3)
    Twitter/X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id
    Tips: Siapkan data lengkap seperti NIK, nama, alamat, dan alasan pengaduan agar proses verifikasi lebih cepat. Selalu pantau informasi resmi di Instagram @kemensosri
    atau situs Kemensos untuk menghindari informasi palsu.

  • Menko AHY Bakal Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

    Menko AHY Bakal Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mempercepat upaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memantau langsung perkembangan bencana di sejumlah wilayah tersebut. Beberapa kabupaten dan kota dilaporkan masih lumpuh akibat titik longsor serta terputusnya jalur komunikasi dan distribusi logistik.

    “Dari sekian kabupaten kota yang terdampak, masih banyak titik longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik, serta kebutuhan mendesak untuk mengevakuasi masyarakat dari wilayah berbahaya,” ujar Menko AHY saat ditemui di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Dia menegaskan, prioritas pemerintah saat ini adalah penyelamatan warga, termasuk evakuasi medis. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan tahapan penanganan berjenjang. 

    AHY menuturkan, tahap awal difokuskan pada penanganan darurat. Kemudian, pemerintah akan segera mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak yang masih terisolasi.

    Selanjutnya, upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali jalur transportasi akan dimulai. “Tahapan pertama tetap tanggap darurat untuk penyelamatan warga. Setelah itu kita memetakan kondisi karena tidak selalu mudah langsung memulai pembangunan,” jelasnya.

    Dalam rangka percepatan pembukaan akses dan perbaikan infrastruktur, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat-alat berat ke lokasi bencana.

    “Kita men-deploy alat-alat berat untuk menangani longsor dan banjir, sekaligus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang vital dan esensial,” tegas AHY.

    AHY juga memastikan pengerjaan perbaikan infrastruktur nantinya akan dilakukan secepat mungkin. “Kita sesegera mungkin mengirimkan alat yang diperlukan, material, serta petugas di lapangan agar pekerjaan bisa segera dilakukan,” tutupnya.

    Ratusan Korban Meninggal

    Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.  

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. 

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa. 

    Kemudian, di Aceh BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. 

    Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara. Selanjutnya di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat. 

    Suharyanto membeberkan sejumlah wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK. 

    “Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

  • Kementan Kirim Bantuan Beras dan Minyak Goreng ke Korban Bencana Sumatra

    Kementan Kirim Bantuan Beras dan Minyak Goreng ke Korban Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengirimkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada korban bencana alam di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dalam penyaluran bantuan pangan ini, Kementan bersama Perum Bulog melalui penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga.

    “Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” tulis Kementan dalam unggahan di Instagram resmi @kementerianpertian, Sabtu (29/11/2025).

    Secara terperinci, bantuan beras untuk korban bencana di Provinsi Aceh disalurkan sebanyak 10.613.640 kilogram, sementara minyak goreng sebanyak 2.122.728 liter.

    Untuk Sumatra Utara, Kementan menyalurkan bantuan 16.893.920 kilogram beras dan 3.378.784 liter minyak goreng.

    Terakhir, sebanyak 6.794.960 kilogram beras dan 1.358.992 liter minyak goreng disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi para korban terus dilakukan seiring pemantauan secara berkala yang terus berlanjut.

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” kata Prabowo setelah menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • Mengenal Istilah-istilah dalam Proses Hukum

    Mengenal Istilah-istilah dalam Proses Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA — Selama pelaksanaan proses hukum, kerap terlontar istilah-istilah yang mungkin diantaranya masih asing di telinga masyarakat awam, mulai dari praduga tak bersalah, abolisi, hingga amnesti.  

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut penjelasan istilah-istilah hukum yang perlu diketahui, khususnya ketika Anda sedang mengamati atau mengikuti secara langsung sebuah proses hukum.

    1. Penyelidikan

    Penyelidikan adalah tahap awal proses penegakan hukum untuk mencari barang bukti atau informasi lainnya. Tahap ini dilakukan oleh penyelidik, mereka menindaklanjuti laporan-laporan guna menemukan suatu unsur pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyelidik merupakan anggota kepolisian.

    2. Penyidikan

    Penyidikan adalah tahapan lanjutan dari penyelidikan ketika ditemukan barang bukti yang cukup mengarah ke tindak pidana. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penyidik berasal dari kepolisian, pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

    3. Upaya Paksa

    Upaya paksa di KUHAP adalah tindakan penegak hukum berupa penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, hingga pencekalan agar tidak bisa pergi ke luar negeri.

    4. Tersangka

    Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didasarkan atas ditemukannya dua alat bukti.

    5. Terdakwa 

    Setelah ditetapkan tersangka, seseorang akan ditepakan sebagai terdakwa setelah berkas dilimpahkan ke persidangan. Selama proses di meja hijau, seseorang yang melanggar aturan disebut sebagai terdakwa.

    6. Terpidana

    Status terpidana diberikan ketika seseorang terbukti secara sah oleh pengadilan melakukan tindak pidana dengan diikuti pemberian vonis penjara, denda, dan sanksi lainnya sesuai keputusan majelis berdasarkan pertimbangan tertentu.

    7. Praperadilan 

    Praperadilan adalah kewenangan pengadilan ngeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat maupun pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka.

    8. Rehabilitasi

    Menurut KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang mendapatkan pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harta martabatnya yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang karena kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan hukum.

    9. Abolisi

    Abolisi adalah penghapusan tuntutan pidana terhadap seseorang akibat penjatuhan hukuman pidana. Abolisi umumnya diberikan untuk perorangan.

    10. Amnesti

    Amnesti adalah penghapusan pidana yang diberikan secara kelompok yang masing-masing dari mereka telah dijatuhi hukuman pidana. Pemberian rehabilitasi hingga amnesti adalah hak prerogatif presiden berdasarkan pertimbangan DPR atau Mahkamah Agung.

    11. Tertangkap Tangan

    Umumnya didengar oleh masyarakat adalah Operasi Tangkap Tangan, sedangkan dalam KUHAP hanya tangkap tangan. Kegiatan ini adalah upaya aparat penegakan hukum menangkap seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidsna, beberapa saat setelah tindak pidana, sesaat setelah masyarakat mengetahui tindak pidana, atau setelah ditemukannya benda yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

    12. Asas lex superior derogat legi inferiori 

    Asas ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undsngaj yang tinggi haru didahulukan dibandingkan yang rendah saat terjadi konflik atau pertentangan anatara aturan tersebut.

    13. Delik Aduan

    Delik sendiri merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang disengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Delik aduan adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dalam hal ini adalah korban.

    14. Asa Praduga tak Bersalah

    Asas ini menyatakan bahwa seseorang memiliki hak tidak dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu sampai putusan pengadilan bersifat inkrah atau berhukum tetap.

    15. Berita Acara Persidangan (BAP)

    BAP adalah catatan yang berisi kejadian dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli, hakim, dan.

    terdakwa.

  • Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Skenario Optimistis BI: Ekonomi Tumbuh ‘Hanya’ 7,7% pada 2031, 8% Sulit Terealisasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memaparkan peta jalan ambisius pertumbuhan ekonomi nasional, yang diproyeksikan hanya mampu menembus kisaran 6,9% hingga 7,7% pada 2031 melalui skenario ‘Super Optimis’.

    Dalam dokumen Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, bank sentral menyusun tiga skenario pertumbuhan jangka menengah-panjang: Baseline, Optimis, dan Super Optimis. Skenario tertinggi ini mensyaratkan akselerasi investasi swasta yang masif dan reformasi struktural yang agresif.

    “Dengan bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2031 […] diperkirakan dapat meningkat menjadi 6,1%—6,9% pada skenario ‘Optimis’ dan bahkan lebih tinggi lagi menjadi 6,9%—7,7% pada skenario ‘Super Optimis’,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Angka tersebut jauh melampaui proyeksi skenario baseline—yang hanya mengandalkan proyek-proyek yang sudah berjalan (carry over) atau sudah groundbreaking—di mana pertumbuhan ekonomi 2031 diperkirakan hanya berada di kisaran 5,6%—6,4%.  

    Kunci Skenario Super Optimis

    Bank Indonesia menjelaskan bahwa skenario Super Optimis tidak hanya bergantung pada proyek yang sudah ada. Skenario ini memperhitungkan implementasi proyek-proyek baru yang saat ini belum berjalan atau belum groundbreaking, dengan karakteristik biaya investasi yang relatif tinggi.  

    Berbeda dengan proyek pemerintah yang mengandalkan APBN, realisasi proyek-proyek dalam skenario ini diproyeksikan akan memakan waktu pembiayaan yang lebih lama karena sangat bergantung pada sumber dana swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. 

    Selain itu, skenario ini menuntut intensitas kebijakan reformasi struktural yang jauh lebih kuat dibandingkan skenario lainnya. Reformasi tersebut mencakup tiga aspek krusial.

    Pertama, peningkatan produktivitas melalui akselerasi infrastruktur, riset dan pengembangan (R&D), adopsi teknologi, serta efisiensi pasar.  

    Kedua, peningkatan modal alias kapital melalui perbaikan iklim investasi serta peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

    Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui akses pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal.  

    Dampak dari skenario Super Optimis ini diyakini akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara signifikan. Hal ini tercermin dari proyeksi penurunan rasio modal terhadap output inkremental (Incremental Capital-Output Ratio/ICOR) yang paling tajam dibandingkan skenario lainnya.  

    “Dengan penurunan ICOR, perekonomian nasional menjadi lebih efisien karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi diperlukan nilai investasi yang lebih kecil,” jelas BI.  

    Sejalan dengan itu, produktivitas faktor total (Total Factor Productivity/TFP) juga diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan tertinggi. Artinya, dengan tingkat modal dan tenaga kerja yang sama, Indonesia mampu menghasilkan output ekonomi yang jauh lebih besar. 

    Lebih Rendah dari Mimpi Prabowo

    Dari tiga skenario pertumbuhan ekonomi BI, tak ada satupun yang mencapai target Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara dan pemerintah itu memimpikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, seperti yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Dalam RPJMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/menetapkan trajektori pertumbuhan ekonomi dari 2025 sampai dengan 2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sesuai mimpi Prabowo, seperti yang tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/202 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu terbaru itu menyelaraskan dengan RPJMN 2025—2029.

    Adapun Renstra Kemenkeu 2025-2029 di antaranya adalah RPJMN 2025-2029 yang mencantumkan lima sasaran pembangunan nasional: meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

    Pada 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,3% sebelum disasar ke 8% pada akhir pemerintahan Prabowo.

    Terdapat delapan strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% di 2029 itu, yakni peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi/hilirisasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi biru dan ekonomi hijau, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital, investasi, dan belanja negara untuk produktivitas.

  • Update Korban Bencana Sumut: 127 Orang Meninggal, 104 Masih Hilang

    Update Korban Bencana Sumut: 127 Orang Meninggal, 104 Masih Hilang

    Bisnis.com, MEDAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Utara (Sumut) melaporkan korban bencana yang telah ditemukan di wilayah ini mencapai 127 orang.

    “Data sementara Pusdalops PB BPBD Sumut per Sabtu (29/11/2025) pukul 08.00 pagi tadi, korban meninggal dunia se-Sumut akibat bencana mencapai 127 orang,” ujar Sri Wahyuni Pancasilawati, Kepala Bidang Penangangan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sabtu (29/11/2025).

    Sebelumnya, Kamis (27/11/2025), BPBD Sumut mencatat korban meninggal sebanyak 47 orang. Jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia terus bertambah seiring proses pencarian di lokasi tersampak bencana.

    Sementara itu, Sri Wahyuni menuturkan korban yang mengalami luka-luka sejauh ini tercatat berjumlah 152 orang, sedangkan jumlah pengungsi akibat bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem lain di Sumut lebih dari 11.100 orang.

    “Kami juga mendata masih ada 104 orang lagi yang dilaporkan hilang,” tambahnya.

    Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Sumut, bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrem lainnya di Sumut saat ini berdampak di 17 kabupaten/ kota.

    Kabupaten yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumut yakni Kabupaten Nias, Asahan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Padang Lawas.

    Lalu, kota yang terdampak bencana pada akhir November 2025 ini yakni Kota Medan, Sibolga, Binjai, Tebing Tinggi, dan Padangsidimpuan. 

    Adapun, korban meninggal dunia terbanyak ditemukan per data Sabtu yakni di Kabupaten Tapanuli Selatan, berjumlah 44 jiwa. Sementara itu, korban hilang paling banyak dilaporkan di Sibolga, mencapai 48 orang.

  • Ruang Naikkan Tarif Pajak Nihil, Purbaya Andalkan ‘Otot’ Pengawasan dan Penindakan

    Ruang Naikkan Tarif Pajak Nihil, Purbaya Andalkan ‘Otot’ Pengawasan dan Penindakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengandalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) hingga penegakan hukum dalam mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026. Hal ini menjadi opsi yang diambil di tengah terbatasnya ruang untuk menetapkan pajak baru maupun menaikkan tarif. 

    Arahan untuk tidak memungut pajak baru sejalan dengan keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Apalagi, dia kerap menyampaikan bahwa perekonomian 2025 setidaknya sampai dengan September ‘sengaja atau tidak sengaja diperlambat’. 

    Konsekuensinya, otoritas fiskal kini fokus untuk mendorong geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat sebelum bisa menetapkan pajak baru atau meningkatkan tarif. 

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Consulting Wahyu Nuryanto menilai keputusan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menaikkan tarif merupakan hal yang tepat. Menurutnya, kenaikan tarif bisa menimbulkan dampak lanjutan yang mungkin sulit untuk dikendalikan. 

    Dalam catatan Bisnis, belakangan ini publik menolak keras rencana penaikan tarif pajak. Misalnya, penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% akhir 2024 lalu, serta penaikan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) oleh Bupati Pati. 

    “Jadi, yang paling ideal adalah dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” terang Wahyu kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025). 

    Wahyu menyebut peningkatan kepatuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, penegakan hukum (enforcement) kepada WP yang tidak patuh atau lalai menjalankan kewajiban pajaknya. Penegakan hukum diharapkan bisa menekan ketidakpatuhan. 

    Kedua, pendekatan cooperative compliance, yaitu kepatuhan berbasis kerja sama dan saling percaya (trust) antara WP dan otoritas pajak. Pelaksanaan pendekatan ini, terang Wahyu, bisa melalui adanya Tax Control Framework (TCF). 

    Dia menjelaskan bahwa TCF adalah sebuah sistem pengendalian intern khusus untuk memastikan kepatuhan pajak. TCF diterapkan oleh WP berdasarkan persetujuan dengan otoritas pajak.  

    Menurutnya, Ditjen Pajak sedang menyusun peraturan terkait dengan cooperative compliance yang akan diterapkan utamanya untuk Wajib pajak besar dan juga wajib pajak yang sukarela untuk menerapkan. 

    “Dengan adanya trust antara wajib pajak dan otoritas pajak, maka kepatuhan akan meningkat dan harapannya penerimaan pajak juga meningkat,” ujarnya.

    Di sisi lain, lanjut Wahyu, Ditjen Pajak dinilai bisa melanjutkan perbaikan sistem administrasi perpajakan, Coretax, agar tidak ada masalah lagi. 

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto serta jajarannya juga dinilai bisa memperluas basis pajak dengan memaksimalkan potensi dari sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal.

    “Misalnya digital economy, termasuk mengimplementasikan pemungutan PPh pelaku e-commerce,” pungkasnya.

  • Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia

    Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah maskapai, termasuk dari Indonesia terdampak keputusan produsen pesawat Airbus SE yang melakukan penarikan (recall) sekitar 6.000 unit armada jenis A320. 

    Melansir Reuters pada Sabtu (29/11/2025), langkah penarikan tersebut berpotensi memicu kekacauan penerbangan, terutama pada akhir pekan tersibuk perjalanan di Amerika Serikat, serta menimbulkan gangguan operasional di berbagai negara.

    Berdasarkan buletin kepada maskapai yang dilihat Reuters, perbaikan sebagian besar dilakukan dengan mengembalikan perangkat lunak ke versi sebelumnya. Namun, pembaruan wajib diselesaikan sebelum pesawat diizinkan kembali terbang. 

    Berikut adalah daftar maskapai besar yang melaporkan potensi atau sudah mengalami gangguan operasional hingga Sabtu:

    Maskapai Indonesia 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa mengatakan sebanyak 6 maskapai Indonesia mengoperasikan pesawat Airbus A320. 

    “Kondisi penarikan ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia dan juga armada sejenis di seluruh dunia,” ujar Lukman dikutip dari keterangan resminya. 

    Lukman melanjutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 6 maskapai penerbangan di Indonesia yang mengoperasikan pesawat terbang dengan jenis A320, yaitu Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia Airasia, Pelita Air dan Transnusa. 

    Dia menuturkan, total pesawat A320 berjumlah 207 pesawat dan yang beroperasi sebanyak 143 pesawat. Adapun, pesawat yang terdampak dengan perintah penarikan tersebut berjumlah 38 pesawat, sekitar 26% dari total pesawat yang beroperasi.

    Dia menuturkan, pihak maskapai sedang melakukan perbaikan pesawat yang terdampak dalam rangka memenuhi perintah Kelaikudaraan ini dan segera melakukan mitigasi jika terjadinya penundaan maupun pembatalan penerbangan. 

    Perbaikan pesawat terdampak diperkirakan akan memerlukan waktu 3 hingga 5 hari sejak informasi ini diterbitkan.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2025, agar segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan pada masing-masing Airline,” kata Lukman.

    Lukman juga menyampaikan agar seluruh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian operasional secara cermat apabila terjadi penundaan (delay) dan pembatalan (cancel) penerbangan dengan tetap memprioritaskan keselamatan penerbangan sebagai aspek utama serta memastikan seluruh prosedur mitigasi risiko dijalankan secara konsisten. 

    Maskapai Luar Negeri

    American Airlines

    Maskapai operator A320 terbesar di dunia ini menyatakan sekitar 340 dari 480 unit pesawat A320 miliknya membutuhkan pembaruan. American menargetkan sebagian besar proses selesai pada Sabtu dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar dua jam per pesawat.

    Lufthansa

    Maskapai Jerman ini memperkirakan terjadi sejumlah kecil pembatalan atau keterlambatan penerbangan selama akhir pekan, mengingat pembaruan membutuhkan waktu beberapa jam pada tiap pesawat.

    Avianca

    Maskapai Kolombia tersebut menyebut lebih dari 70% armadanya terdampak, yang tak terelakkan memicu gangguan operasional signifikan selama 10 hari ke depan. Avianca menutup penjualan tiket untuk jadwal penerbangan hingga 8 Desember.

    Wizz Air

    Sejumlah pesawat Wizz Air memerlukan pembaruan perangkat lunak. Maskapai telah menjadwalkan perawatan segera untuk memenuhi ketentuan Airbus, sehingga sebagian jadwal penerbangan akhir pekan diperkirakan terkendala.

    British Airways

    Hanya tiga unit A320 rute jarak pendek yang terdampak. Maskapai menegaskan tak memperkirakan adanya gangguan operasional.

    easyJet

    Maskapai ini menyatakan telah merampungkan pembaruan pada banyak pesawat yang membutuhkan perbaikan dan tetap berencana menjalankan jadwal penerbangan normal pada Sabtu.

    Air France

    Maskapai nasional Prancis tersebut telah membatalkan 35 penerbangan pada Jumat menyusul pemberitahuan dari Airbus.

    Air New Zealand

    Seluruh pesawat A320neo akan menjalani pembaruan perangkat lunak sebelum kembali dioperasikan. Langkah ini diperkirakan mengganggu sejumlah jadwal penerbangan pada Sabtu, termasuk potensi pembatalan layanan.

    Air India

    Maskapai menyebut instruksi Airbus akan memicu penyesuaian perangkat lunak maupun perangkat keras pada sebagian armadanya, menyebabkan waktu putar pesawat lebih lama dan keterlambatan operasional.

    Air India Express

    Anak usaha berbiaya rendah Air India menyatakan sebagian besar armadanya tidak terdampak langsung. Namun, karena aturan berlaku global, potensi keterlambatan dan pembatalan tetap ada.

    Indigo

    Maskapai bertarif rendah terbesar di India ini mengaku melakukan pembaruan secara proaktif. Sejumlah penerbangan kemungkinan mengalami “sedikit perubahan jadwal” selama proses perawatan pencegahan.

    Volaris

    Maskapai asal Meksiko ini mengatakan pembaruan Airbus akan menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dalam 48 hingga 72 jam ke depan.

    Latam Airlines

    Pembaruan hanya berlaku pada sebagian kecil armada anak usaha di Kolombia, Chile, dan Peru. Pesawat yang dioperasikan afiliasi di Brasil dan Ekuador tidak terdampak.

    Turkish Airlines

    Sebanyak delapan unit A320 akan dikembalikan ke layanan setelah proses perbaikan selesai. Maskapai menegaskan seluruh operasional tetap berjalan aman tanpa gangguan besar.

    Viva

    Maskapai Meksiko ini menyatakan armadanya ikut terdampak pembaruan perangkat lunak Airbus, meski belum dapat memastikan kapan pesawat-pesawat tersebut siap kembali beroperasi.

    Delta Air Lines

    Maskapai AS tersebut memperkirakan dampak operasional dari arahan Airbus akan terbatas.

    Aer Lingus

    Maskapai asal Irlandia menyebut hanya sejumlah kecil pesawat terdampak dan proses instalasi perangkat lunak sedang dilakukan. Tidak diantisipasi gangguan operasional signifikan.

    United Airlines

    Maskapai ini, yang mengoperasikan keluarga A320, menyatakan tidak terdampak oleh rencana aksi perbaikan Airbus.

    Azul SA

    Maskapai Brasil itu menegaskan tidak satu pun pesawat A320 miliknya termasuk dalam cakupan recall Airbus.