Category: Bisnis.com

  • Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jatim 2026 Jika Cuma Naik 6,5% di 38 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut tengah merumuskan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bakal diikuti oleh kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Saat ini kalangan buruh juga masih menantikan pengumuman UMK Jawa Timur 2026.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih memfinalisasi peraturan pemerintah (PP) bari tentang pengupahan, yang memuat formula hingga rentang kenaikan upah minimum tahun depan.

    “Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan bulan Januari. Sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

    Ketika ditanya perihal ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026, Yassierli enggan memberikan bocoran. Dia hanya berujar bahwa kenaikan UMP tahun depan tidak ditetapkan satu angka sebagaimana UMP 2025 yang naik 6,5%.

    Sementara pada kesempatan sebelumnya, para pekerja melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Adapun, besaran UMK Provinsi Jawa Timur tahun ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025.

    Pada daftar UMK Jawa Timur 2025, Kota Surabaya masih menempati posisi tertinggi dengan Rp4.961.753,00. Sementara daerah terendah adalah Kabupaten Situbondo dengan Rp2.335.209,00.

    Berikut asumsi UMK Jawa Timur apabila posisinya dinaikkan minimal 6,5%.

    Kota Surabaya Rp5.284.267,00
    Kabupaten Gresik Rp5.190.951,65
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.187.094,22
    Kabupaten Pasuruan Rp5.183.237,85
    Kabupaten Mojokerto Rp5.171.667,696
    Kabupaten Malang Rp3.784.510,457
    Kota Malang Rp3.735.692,05
    Kota Batu Rp3.578.896,29
    Kota Pasuruan Rp3.576.864,21
    Kabupaten Jombang Rp3.340.909,26
    Kabupaten Tuban Rp3.248.676,00
    Kota MojokertoRp3.227.983,00
    Kabupaten Lamongan Rp3.207.929,66
    Kabupaten Probolinggo Rp3.183.608,46
    Kota Probolinggo Rp3.063.639,71
    Kabupaten Jember Rp3.023.153,73
    Kabupaten Banyuwangi Rp2.992.798,04
    Kota Kediri Rp2.739.564,46
    Kabupaten Bojonegoro Rp2.689.265,58
    Kabupaten Kediri Rp2.654.843,72
    Kota Blitar Rp2.642.744,25
    Kabupaten Tulungagung Rp2.631.402,00
    Kabupaten Lumajang Rp2.587.698,66
    Kota Madiun Rp2.579.551,82
    Kabupaten Blitar Rp2.570.902,31
    Kabupaten Magetan Rp2.563.175,74
    Kabupaten Sumenep Rp2.562.996,82
    Kabupaten Nganjuk Rp2.561.617,08
    Kabupaten Ponorogo Rp2.559.172,34
    Kabupaten Madiun Rp2.556.361,87
    Kabupaten Ngawi Rp2.553.813,32
    Kabupaten Bangkalan Rp2.553.410,75
    Kabupaten Trenggalek Rp2.533.415,96
    Kabupaten Pamekasan Rp2.531.105,91
    Kabupaten Pacitan Rp2.517.985,66
    Kabupaten Bondowoso Rp2.499.957,34
    Kabupaten Sampang Rp2.487.507,96
    Kabupaten Situbondo Rp2.487.026,59

  • Sekolah Diliburkan, BGN Alihkan 526.000 MBG ke Korban Banjir Sumut-Aceh

    Sekolah Diliburkan, BGN Alihkan 526.000 MBG ke Korban Banjir Sumut-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan lebih dari 526.000 paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh.

    Langkah diskresi ini diambil menyusul keputusan pemerintah daerah setempat meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang terdampak bencana, sehingga alokasi logistik yang semula diperuntukkan bagi siswa dialihkan untuk penanganan darurat warga.

    Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu (29/11/2025), total terdapat 225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diaktivasi untuk misi kemanusiaan ini, terdiri dari 173 SPPG di Sumatra Utara dan 52 SPPG di Aceh.

    Kepala Kantor Regional BGN Sumatera Utara, KR Agung Kurniawan menjelaskan bahwa sebanyak 341.765 paket MBG telah disalurkan kepada warga di wilayahnya. Ratusan SPPG yang terlibat tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan konsentrasi dapur terbanyak berada di Kota Medan (51 dapur), Kabupaten Serdang Bedagai (28 dapur), dan Kabupaten Deli Serdang (27 dapur).

    “Kami laporkan bahwasanya ada pengalihan penerima manfaat dikarenakan bencana alam berupa banjir, sehingga wilayah yang terdampak sekolah diliburkan dan dialihkan kepada masyarakat terdampak,” ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Sementara itu, Kepala Regional BGN Aceh Mustafa Kamal melaporkan realisasi distribusi di wilayah Serambi Mekkah mencapai 185.049 paket per Sabtu siang. Bantuan ini disebar di 11 kabupaten/kota, dengan volume penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Bireun mencapai 101.817 paket.

    Kendati demikian, Mustafa mengakui terdapat tantangan logistik yang signifikan. Sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah belum dapat terjangkau bantuan paket MBG akibat akses jaringan transportasi yang terputus total.

    “Dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir terdapat 52 SPPG yang beroperasi. Total paket MBG yang didistribusikan pada tanggal 26, 27, dan 28 November ini kepada korban banjir sebanyak 185.049 paket,” kata Mustafa dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pemulihan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Guna mengatasi kendala komunikasi yang menghambat distribusi bantuan, Prabowo mengirimkan puluhan perangkat internet satelit Starlink dan genset untuk dipasang di titik-titik krusial wilayah terdampak.

    Saat ini, pemerintah fokus membuka kembali jalur transportasi dan pemulihan jaringan komunikasi agar bantuan logistik dapat tersalurkan secara merata.

  • Bencana Sumatra-Aceh, Prabowo Didesak Terapkan Status Bencana Nasional

    Bencana Sumatra-Aceh, Prabowo Didesak Terapkan Status Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh.

    Koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan, Dina Lumbantobing, sebagai bagian dari koalisi tersebut, mengatakan penanganan bencana di Sumtra dan Aceh masih tergolong lambat sedangkan korban terus berjatuhan.

    “Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional. Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban,” jelas Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah didesak mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

    Dina menyampaikan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil menjadi prioritas utama dalam penanganan ini dengan memberikan logistik yang memadai.

    Pemerintah juga diminta segera memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Pendistribusian ini, kata Dina, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

    “Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal,” jelasnya.

    Dina menuturkan bahwa penanganan bencana turut melibatkan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang.

    Diketahui, per Jumat (28/11/2025) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. Di Aceh 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka.

    Kemudian di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka. Jumlah korban diperkirakan meningkat. Selain itu sejumlah akses darat lumpuh sehingga pemberian logistik terhambat dan diharuskan menggunakan jalur udara.

  • Cerita Warga Padang yang Menyaksikan Banjir Bandang Susulan di Batu Busuak

    Cerita Warga Padang yang Menyaksikan Banjir Bandang Susulan di Batu Busuak

    Bisnis.com, PADANG – Nazwar masih ingat betul peristiwa banjir bandang yang terjadi di wilayah Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatra Barat, pada Selasa (25/11/2025) lalu.

    Air bah seolah datang silih berganti. Belum juga selesai dampak banjir gelombang pertama, berselang dua hari kemudian, banjir bandang susulan terjadi di kawasan yang sama.

    “Banjir bandang hari Selasa itu dampak yang kami rasakan itu tidak terlalu parah, air naik dan mengalir deras ke pemukiman warga, rumah ikut terendam, tapi tidak terlalu tinggi. Di hari itu, kami sudah dievakuasi oleh BPBD,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

    Nazwar tidak pernah membayangkan peristiwa itu terjadi. Dia baru pertama kali menghadapi peristiwa banjir bandang seumur hidupnya. Banyak warga dievakuasi dan diungsikan ke posko bencana. Namun pada gelombang pertama, ada warga yang memilih untuk kembali ke rumah, karena merasa kondisi telah aman.

    Rupanya anggapan warga di luar dugaan, pada Kamis (27/11) malam sekitar pukul 23.00 Wib, banjir bandang susulan terjadi. Kondisi banjir bandang yang kedua kalinya itu, ternyata memiliki volume air yang lebih besar, luapan air tidak hanya dirasakan oleh warga di Batu Busuak saja, tapi ikut dirasakan bagi kampung lainnya.

    Jalan utama dari jalur Bypass Padang menuju arah kampus Universitas Andalas (Unand) yang dinilai aman dari jangkauan banjir, ternyata ikut merasakan dampak dari banjir bandang susulan tersebut.

    Pemandangan di jalan menuju kampus Unand ini dari sebelumnya ramai akan hiruk pikuk, berubah menjadi seperti jalan menuju perjalanan ke kawasan perkebunan. Lumpur material banjir menumpuk di badan jalan, dan kawasan jalan ini tetap dilalui pengendara.

    Tidak hanya di kawasan akses jalan, hantaman derasnya air sungai merusak banyak rumah dan bangunan toko. Lalu di Batu Busuak yang dulu banyak rumah di bagian dekat dari sungai, semuanya lenyap di seret banjir bandang. Data kecamatan Pauh bilang, akibat banjir bandang tersebut ada sekitar ratusan rumah lenyap digulung derasnya air sungai Batu Busuak.

    “Sebelumnya, padat rumah di tepi sungai ini, ada mushola juga. Semenjak dilanda banjir bandang susulan itu, bangunan-bangunan itu lenyap, dan aliran sungai kini terlihat lebih luas, dari satu jalur aliran air sungai, sekarang menjadi dua aliran,” katanya.

    Menurutnya di saat Jumat malam itu, masyarakat terlihat sibuk melakukan evakuasi, bahkan warga yang sebelumnya berada di posko bencana juga harus diungsikan ke lebih jauh dari bantaran sungai.

    “Beruntung tidak ada korban jiwa di daerah kami ini,” tegasnya.

    Nazwar menceritakan kawasan Batu Busuak ini dahulu nya memang pernah dilanda banjir bandang. Diperkirakan pada tahun 2012 silam, di mana ketika satu unit jembatan rusak parah, padahal jembatan tersebut menjadi bangunan penting, karena berfungsi sebagai penghubung masyarakat menuju perkampungan di seberang dan ada yang memiliki kebun.

    “Sekarang jembatan yang rusak dulu sudah ada dibangun yang baru oleh pemerintah, lebih bagus bahkan. Kondisi saat ini masih kokoh berdiri, hanya saja, bila dilihat dari jauh, tanah yang ada di pondasi jembatan mulai terkikis derasnya air sungai,” sebutnya.

    Kendati Nazwar tidak merasakan dampak yang begitu buruk, namun dia berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian serius ke Batu Busuak, sehingga bisa membangun jalan yang lebih layak hingga membuat batu grip di pelataran tepi sungai, sehingga runtuhan tebing akibat dihantam banjir tidak membuat aliran sungai semakin meluas.

    Banjir bandang yang terjadi pada November 2025 ini merupakan banjir terparah yang dirasakan masyarakat, ratusan bangunan rumah rusak, dan beruntung seluruh nyawa masyarakat bisa diselamatkan.

    Dashboard Satu Data Bencana Provinsi Sumatra Barat, mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana alam di 16 kabupaten dan kota terus bertambah hingga Sabtu (29/11) pukul 18.00 Wib, total korban yang terdampak mencapai 109.154 jiwa, 98 diantaranya meninggal dunia, serta 79.410 jiwa mengungsi.

  • Update Banjir Sumatra-Aceh: 174 Korban Jiwa, 79 Orang Hilang

    Update Banjir Sumatra-Aceh: 174 Korban Jiwa, 79 Orang Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

    Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan bahwa 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

    Provinsi Sumatra Utara tercatat memiliki korban jiwa terbanyak yakni mencapai 116 korban. Kemudian, korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatra Barat 23 korban, dan Aceh mencapai 35 korban jiwa.

    Selain 116 korban meninggal dunia, Suharyanto mengatakan masih terdapat 42 orang yang hilang akibat banjir di Sumut.

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

    “Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia [di Sumut] 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan sejumlah titik pengungsian masih dalam proses pendataan di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.

    Gangguan infrastruktur turut berdampak pada akses transportasi. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik.

    Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan melalui pengerahan alat berat.

    Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan.

    Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.

    Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi di lapangan. BNPB mendatangkan solusi berupa penyediaan alat penyedia jaringan internet starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat.

    “Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” kata Suharyanto.

    Korban di Aceh

    Berikutnya dari Provinsi Aceh, BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

    “Ini akan berkembang terus datanya dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.

    Pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten/kota, termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

    “Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” ungkap Suharyanto.

    Akses transportasi di beberapa wilayah Aceh mengalami kerusakan signifikan. Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.

    Selain itu, sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan. Jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

    Untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat, perangkat Starlink telah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta dalam proses mobilisasi ke beberapa wilayah lainnya. Penyaluran logistik dilakukan antara lain di Kota Lhokseumawe berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan.

    Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB serta mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules yang membawa logistik berupa beras, gula, minyak, mie instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, dan kompresor.

    Korban Banjir di Sumbar

    Berikutnya dari Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat.

    Beberapa wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK.

    “Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

    “Pengungsi terdata ada 3.900 KK. Yang terparah ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang,” imbuhnya.

    Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi, termasuk lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.

    “Jalur nasional dari Bukittinggi menuju Padang ini ada satu titik longsor di Kota Padang Panjang,” jelas Suharyanto.

    BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan logistik darurat di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi berupa paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan. Bantuan Presiden juga telah tiba berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan bahan makanan siap konsumsi untuk mendukung percepatan penanganan darurat.

    BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, serta relawan untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, distribusi logistik, dan pencarian korban. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan.

  • Mubadala dan PLN Sepakati Jual Beli Gas Blok South Andaman

    Mubadala dan PLN Sepakati Jual Beli Gas Blok South Andaman

    Bisnis.com, JAKARTA – Mubadala Energy dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah menandatangani heads of agreement (HoA) untuk jual beli gas dari lapangan gas di Laut Andaman. 

    Melalui kemitraan strategis ini, Mubadala, perusahaan energi global yang berkantor pusat di Abu Dhabi, dan PLN EPI, Sub Holding PLN di bidang penyediaan energi primer, akan bekerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan energi Indonesia dengan mengoptimalkan gas bumi yang lebih bersih dan bersumber dari dalam negeri dalam rangka memastikan keandalan pasokan listrik dan transisi energi.

    HoA ini menjadi dasar untuk memprioritaskan pasokan energi bagi wilayah Sumatra Utara dan Aceh, termasuk memanfaatkan potensi lapangan gas Tangkulo yang terletak sekitar 65 kilometer dari lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, yang memiliki cadangan gas lebih dari 2 trillion cubic feet (TCF).

    Abdulla Bu Ali, President Director Mubadala Energy Indonesia, menyampaikan bahwa kesepakatan ini mencerminkan komitmen Mubadala terhadap masa depan energi Indonesia. Dengan bekerja sama dengan PLN EPI, Mubadala bertujuan untuk menghadirkan solusi energi yang andal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan domestik serta memperkuat keamanan energi nasional.

    ”Ini merupakan langkah penting dalam rencana pengembangan proyek gas Tangkulo di Blok South Andaman,” Kata Abdulla melalui siaran pers, Sabtu (29/11/2025).

    Sektor energi khususnya kelistrikan di Indonesia tumbuh rata-rata 5,3% per tahun hingga 2034 sehingga membutuhkan pengembangan infrastruktur dan diversifikasi sumber pasokan demi memastikan ketahanan energi jangka panjang.

    Dengan menggabungkan keahlian global dan keunggulan operasional Mubadala Energy, serta rencana pertumbuhan dan kapabilitas domestik PLN EPI, kolaborasi ini bertujuan menghadirkan solusi yang menjamin energi yang andal dan berkelanjutan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan keamanan energi, mengoptimalkan sumber daya domestik, dan membangun ekosistem energi yang tangguh yang sekaligus mendorong transisi energi bersih.

    Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan, PLN EPI mendukung pengembangan lapangan gas baru di Indonesia dan menyambut baik pengembangan lapangan gas Tangkulo di Blok South Andaman oleh Mubadala Energy.

    ”Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari pengembangan portofolio pasokan gas untuk kelistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi energi di Indonesia,” ujar Rakhmad.

    Penandatanganan HoA ini disaksikan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kolaborasi antara pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

    Djoko menuturkan, dengan ditandatanganinya HoA ini selanjutnya Mubadala segera mengajukan plan of development (PoD) untuk pengembangan lapangan gas Tangkulo Blok South Andaman kepada SKK Migas.

    SKK Migas, kata Djoko, berkomitmen akan menyelesaikan PoD kurang dari 1 bulan atau pada Desember dan selanjutnya SKK Migas segera menyampaikan ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan.

    “Dengan diselesaikannya PoD ini maka RRR [reserve replacement ratio] 2025 yang merupakan salah satu KPI SKK Migas, telah mencapai target lebih dari 100% sebagaimana yang ditugaskan kepada SKK Migas oleh Komwas [Komisi Pengawas] SKK Migas di bawah pimpinan menteri ESDM selaku ketua Komwas SKK Migas.”, pungkas Djoko.

    HoA ini menjadi landasan untuk pembahasan lebih lanjut terkait kerangka teknis dan komersial. Komitmen Mubadala Energy untuk mendukung kebutuhan domestik menegaskan perannya sebagai mitra jangka panjang terpercaya di Indonesia, serta PLN EPI yang terus memimpin inisiatif untuk menjamin pasokan energi yang andal dan berkelanjutan bagi bangsa.

  • Bulog Bakal Salurkan 1.245 Ton Beras ke Korban Banjir Aceh-Sumatra

    Bulog Bakal Salurkan 1.245 Ton Beras ke Korban Banjir Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog bakal menyalurkan 1.245 ton beras untuk membantu warga yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 1.245.255 kg beras atau 1.245 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan pangan selama 14 hari bagi warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

    “Total untuk dukungan beras 14 hari ke depan di tiga provinsi adalah 1.245.255 kilogram beras,” kata Rizal dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menuturkan, jumlah beras yang akan disalurkan itu berdasarkan pengajuan yang diusulkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, sehingga perhitungan kebutuhan beras dilakukan berdasarkan jumlah jiwa terdampak dan standar jatah konsumsi harian yang telah ditetapkan pemerintah.

    Untuk Provinsi Aceh, tercatat 158.752 jiwa terdampak banjir dan membutuhkan pasokan sebesar 555.632 kilogram beras selama 14 hari, yang seluruhnya telah mulai disalurkan Bulog.

    “Permohonan bantuan beras dampak banjir untuk Provinsi Aceh yang diajukan 158.752 jiwa, dikalikan 250 gram per hari, dikalikan 14 hari, sehingga total beras untuk masyarakat Aceh di tahap awal 14 hari ke depan ini adalah 555.632 kilogram beras,” ujarnya.

    Sementara untuk Sumatra Barat ditujukan bagi 101.805 jiwa dengan kebutuhan mencapai 356.318 kilogram beras, yang pendistribusiannya segera diperkuat melalui jaringan gudang regional.

    Kemudian untuk Sumatra Utara menerima alokasi 333.305 kilogram beras bagi 95.230 jiwa, sehingga seluruh wilayah terdampak dipastikan memperoleh pasokan sesuai perhitungan kebutuhan dua pekan. 

    Bulog menyiapkan seluruh stok bantuan melalui kantor wilayah dan cabang di setiap kabupaten dan kota, memastikan distribusi dilakukan cepat, tepat jumlah, dan aman hingga ke titik-titik bencana.

    “Ini yang disiapkan Bulog di masing-masing Pinwil (Pimpinan Wilayah) ataupun Pinca (Pimpinan Cabang) yang ada di daerah kabupaten/kota masing-masing, yang tersedia di masing-masing gudang,” ucapnya.

    Rizal menegaskan, seluruh laporan pendistribusian telah diterima dari tim Bulog daerah, memastikan bahwa bantuan berjalan lancar sebagai wujud kehadiran negara mendukung masyarakat di tengah bencana.

    “Dan ini sudah terdata dan sudah terlaporkan oleh rekan-rekan Bulog yang ada di masing-masing kabupaten/kota yang terdampak bencana,” imbuhnya.

    Sebelum adanya pengajuan beras itu, Rizal mengaku pihaknya sebelumnya telah menyalurkan bantuan beras 155.802 kilogram untuk korban bencana alam di tiga provinsi tersebut dengan rincian Aceh 73.193 kg; Sumatra Utara 40.000 kg; dan Sumatra Barat 42.609, 25 kg.

  • Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan menolak gugatan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo melawan menteri sekretaris negara (Setneg) dalam sengketa lahan Hotel Sultan.

    Juru Bicara Hakim PN Jakpus Sunoto menjelaskan bahwa majelis hakim telah memutus dua perkara terkait pengelolaan Hotel Sultan, yakni perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

    Pada perkara No. 287, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan konvensi negara terhadap PT Indobuildco terkait royalti penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL) sehingga Indobuildco harus membayar US$45,35 juta atau sekitar Rp755,08 miliar (asumsi kurs Rp16.647 per US$).

    “PT Indobuildco dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar US$45.356.473, dikonversi ke rupiah saat dibayar,” kata Sunoto dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Selain itu, majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi alias gugatan balik yang dilayangkan Indobuildco dalam perkara yang sama. Entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu pun dihukum membayar biaya perkara senilai Rp530.000.

    Sementara itu, pada perkara No. 208, PN Jakpus menyatakan negara adalah pemilik sah lahan melalui HPL No. 1/Gelora. Menurut Sunoto, hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan juga telah hapus demi hukum sejak 2023 sehingga tindakan negara melakukan pengambilalihan juga dinyatakan sah.

    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan tanah dan bangunan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad],” terang dia.

    Adapun, putusan perkara telah dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada Jumat (28/11/2025). Perkara No. 208 diadili oleh majelis hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, serta Ledis Meriana Bakara.

    Pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin karena cuti, sedangkan panitera pengganti yang bertugas adalah Ambar Arum Dahliani.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa PT Indobuildco tetap bersikeras berhak atas kepemilikan Hotel Sultan dan menolak skema HPL.

    Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas HPL Setneg. Akan tetapi, hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

    “Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain,” jelas Nusron saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025) lalu.

  • Kalah Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Kalah Sengketa Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Dihukum Bayar Royalti Rp755 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan menolak gugatan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo melawan menteri sekretaris negara (Setneg) dalam sengketa lahan Hotel Sultan.

    Juru Bicara Hakim PN Jakpus Sunoto menjelaskan bahwa majelis hakim telah memutus dua perkara terkait pengelolaan Hotel Sultan, yakni perkara 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait perbuatan melawan hukum dan perkara No. 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST terkait wanprestasi.

    Pada perkara No. 287, majelis hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan konvensi negara terhadap PT Indobuildco terkait royalti penggunaan tanah hak pengelolaan (HPL) sehingga Indobuildco harus membayar US$45,35 juta atau sekitar Rp755,08 miliar (asumsi kurs Rp16.647 per US$).

    “PT Indobuildco dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar US$45.356.473, dikonversi ke rupiah saat dibayar,” kata Sunoto dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Selain itu, majelis hakim juga menolak gugatan rekonvensi alias gugatan balik yang dilayangkan Indobuildco dalam perkara yang sama. Entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu pun dihukum membayar biaya perkara senilai Rp530.000.

    Sementara itu, pada perkara No. 208, PN Jakpus menyatakan negara adalah pemilik sah lahan melalui HPL No. 1/Gelora. Menurut Sunoto, hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan juga telah hapus demi hukum sejak 2023 sehingga tindakan negara melakukan pengambilalihan juga dinyatakan sah.

    “PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan tanah dan bangunan Hotel Sultan dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu [uitvoerbaar bij voorraad],” terang dia.

    Adapun, putusan perkara telah dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada Jumat (28/11/2025). Perkara No. 208 diadili oleh majelis hakim Guse Prayudi selaku ketua majelis, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, serta Ledis Meriana Bakara.

    Pada saat pembacaan putusan, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa digantikan oleh Zeni Zenal Mutaqin karena cuti, sedangkan panitera pengganti yang bertugas adalah Ambar Arum Dahliani.

    Dalam perkembangan terakhir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut bahwa PT Indobuildco tetap bersikeras berhak atas kepemilikan Hotel Sultan dan menolak skema HPL.

    Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas HPL Setneg. Akan tetapi, hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

    “Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain,” jelas Nusron saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025) lalu.

  • DJP Ultimatum 137 Raksasa Sawit, Diduga Lakukan Underinvoicing & Faktur Fiktif

    DJP Ultimatum 137 Raksasa Sawit, Diduga Lakukan Underinvoicing & Faktur Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

    Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.  

    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.  

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.  

    “Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.  

    Bimo mengimbau para “raja sawit” tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).  

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.  

    Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.