Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

    Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

    “Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

    Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

    Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

    “Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

    Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

    Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
    Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
    Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
    Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
    Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
    Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
    Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
    Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
    Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
    Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
    Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
    Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
    Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
    Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
    Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
    Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
    Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
    Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
    Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
    Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
    Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
    Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
    Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
    Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
    Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
    Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
    Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
    Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
    Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
    Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
    Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
    Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
    Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
    Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
    Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

  • Simak! Cara Cek Tunggakan dan Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

    Simak! Cara Cek Tunggakan dan Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan rencana program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada 2025. Adapun, tunggakan maupun tagihan Iuran BPJS Kesehatan dapat dicek secara online, tanpa perlu ke kantor BPJS, melalui berbagai pilihan saluran. Salah satunya, Mobile JKN.

    Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS terhadap 23 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    “Layanan ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN,” tulis Kemenko PMK dalam unggahan Instagram, dikutip pada Minggu (9/11/2025).

    Rencananya, program ini bakal dimulai pada akhir 2025 mendatang. Masyarakat dapat menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif.

    Adapun, Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan mencatat sampai dengan 30 September 2025, jumlah peserta JKN mencapai 281.882.607 peserta.

    Sementara itu, tidak semua peserta dapat menikmati fasilitas pemutihan. Hanya mereka yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian masyarakat yang telah beralih statusnya menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Berikut Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan:

    1. Mobile JKN

    Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
    Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
    Pililh ‘Menu Lainnya’ di Beranda
    Pilih ‘Info Iuran’

    2. Pandawa

    Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165.
    Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
    Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Pilih ‘Informasi’
    Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
    Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
    Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir.
    Pandawa akan mengirimkan informasi terkait stastus pembayaran, tagihan, maupun tunggakan.

    3. Call Center

    Anda dapat menghubuni Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
    Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.

    4. E-Commerce

    Anda juga dapat mengecek tagihan melalui E-Commerce, seperti Tokopedia
    Pilih meun ‘Tagihan’
    Pilih ‘BPJS Kesehatan’
    Kemudian masukkan nomor kepesertaan dan cek tagihan.

    Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

    Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

    Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
    Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
    Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
    Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
    Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

  • Ada Formula Baru, Kemenhaj Sebut Masa Tunggu Haji di RI 26,4 Tahun

    Ada Formula Baru, Kemenhaj Sebut Masa Tunggu Haji di RI 26,4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan formula baru dalam penghitungan alokasi kuota haji per provinsi untuk tahun keberangkatan 2026. Dengan adanya formula baru, maka masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi seragam yakni sekitar 26,4 tahun.

    Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi menyatakan rumus yang kini digunakan untuk menghitung kuota jamaah per provinsi adalah jumlah daftar tunggu di provinsi tersebut dibagi total daftar tunggu nasional, kemudian dikalikan dengan total kuota reguler nasional.

    “Ketika dihitung menggunakan [rumus] seperti itu, maka masa tunggu [calon] jamaah haji di seluruh provinsi itu akan sama. Persis sama 26,4 tahun [atau jika dibulatkan] 27 tahun lah masa tunggunya,” ujar Hasan Afandi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Penghitungan kuota provinsi saat ini, lanjut dia, sepenuhnya menggunakan pendekatan proporsi daftar tunggu (waiting list), bukan lagi semata-mata berdasarkan jumlah penduduk Muslim di provinsi tersebut. 

    Dia menuturkan kebijakan tersebut diterapkan untuk mewujudkan prinsip keadilan antar-wilayah dan mengatasi perbedaan signifikan terhadap masa tunggu antar-daerah yang selama ini terjadi.

    Sebelumnya terdapat kesenjangan, kata dia, calon jamaah haji di satu daerah harus menunggu hingga 47 tahun, seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Sementara di daerah lain, seperti Kabupaten Maluku Barat Daya, hanya menunggu 11 tahun.

    “Ketika pakai formula seperti itu timbul rasa keadilan, membuat antreannya menjadi konvergen ke tengah, jadi rata. Jadi tidak ada lagi yang masa tunggunya 47 tahun, tidak ada lagi yang masa tunggunya 11 tahun, semua orang rata menjadi 26 tahun se-Indonesia,” jelasnya.

    Meskipun demikian ia mengakui penerapan rumus baru tersebut mengubah peta alokasi kuota jamaah haji di berbagai daerah secara signifikan pada tahun depan dibandingkan kuota tahun ini.

    Misalnya berdasarkan data Kemenhaj, kata dia, Jawa Timur mendapatkan penambahan kuota haji terbesar sebanyak 7.255 orang karena panjangnya antrean di wilayah tersebut yang mencapai 1,13 juta orang.

    Sebaliknya, Jawa Barat mengalami pengurangan kuota terbanyak sekitar 9.083 orang dengan antrean sebanyak 787.071 orang, sementara kuota untuk calon haji asal Sumatera Utara berkurang 2.415 orang dengan daftar tunggu sebanyak 156.992 orang.

    “[Formula baru] akhirnya berpengaruh terhadap siapa saja yang kemudian jadi berangkat pada tahun ini [2026],” kata Hasan.

    Dia pun menegaskan perubahan formula penghitungan alokasi calon haji tersebut telah sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku.

    Melalui kebijakan tersebut, pihaknya ingin memastikan di manapun calon jamaah mendaftar, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa, mereka memiliki hak dan estimasi waktu keberangkatan yang sama.

    “Itu [yang dinamakan] prinsip keadilan, yang kemudian secara regulasi dibuktikan ada dalam undang-undang,” ucapnya.

  • Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing asal Malaysia dan China disebut berminat menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai investasi sebesar Rp62,3 triliun.

    Rencana masuknya dua investasi asing itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Dia menyatakan bahwa para investor tersebut sudah melakukan penandatanganan Letter Of Intent (LoI) atas niatan untuk investasi tersebut.

    “Totalnya ada Rp62,3 triliun. Dari Malaysia sekitar Rp6,9 triliun, dan dari Fujian, China mencapai Rp55,4 triliun,” kata Luthfi di Semarang seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Provinsi Fujian China dengan Jateng sudah menjalin hubungan kerja selama 20 tahun menjadi sister province, dan Fujian berkomitmen investasi besar yang mencakup berbagai sektor.

    Sektor tersebut mulai dari pembangunan jalan, pendirian pabrik beton dan material konstruksi, industri komponen mobil, hingga infrastruktur perumahan, termasuk perusahaan barang pecah belah serta industri energi terbarukan.

    “Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena tenaga kerja kita kompetitif, daerah kita padat modal dan padat karya, serta iklim investasinya nyaman. Perizinan investasi juga kita permudah,” katanya.

    Selain investasi, Pemprov Jateng dan Provinsi Fujian juga akan bekerja sama untuk bidang pendidikan. Bahkan, sudah ada kesepakatan beasiswa dan magang SMK bidang teknologi informasi antara Jateng dan perusahaan Ruijie Network, China.

    Kerja sama yang dimotori Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para siswa di Jateng, terutama di sektor vokasi.

    “Kami siapkan sekolah vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang kami latih,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga berkomitmen membuka penerbangan langsung Fujian–Semarang, namun realisasi rute masih terkendala panjang landasan pacu bandara.

    Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Angkasa Pura agar runway Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bisa segera diperpanjang.

    Sementara untuk jalur laut, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini sudah memiliki rute langsung ke Fujian dengan frekuensi dua minggu sekali.

    Meski demikian, revitalisasi pelabuhan tetap dibutuhkan agar layanan semakin optimal dan Pemprov Jateng sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan revitalisasi tersebut.

    Dari sisi perdagangan, Gubernur juga menyebut adanya kerja sama antara Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) bersama para pengusaha Asia untuk mendorong peningkatan investasi di Jateng, dimotori Kadin dan Hipmi.

    Luthfi optimistis seluruh kerja sama tersebut akan memperkuat posisi Jateng sebagai magnet investasi baru.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal, diikuti dengan serapan 326.462 tenaga kerja.

  • Kepala BNPB Minta Operasi SAR Banjir Sumatra-Aceh Dilakukan 24 Jam

    Kepala BNPB Minta Operasi SAR Banjir Sumatra-Aceh Dilakukan 24 Jam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memerintahkan agar operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban banjir dan longsor di tiga provinsi yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh dilakukan selama 24 jam.

    Suharyanto mengatakan operasi SAR ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk fokus pada percepatan penanganan darurat bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh.

    Perintah percepatan penanganan bencana ini disampaikan Suharyanto seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik.

    Dia pun menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan beberapa orang dilaporkan masih hilang.

    “Berjalan pararel bersama operasi SAR, pendistribusian logistik juga akan didorong khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di wilayah Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik peralatan dan permakanan di tempat-tempat terpencil,” ujar Haryanto saat memimpin rapat koordinasi di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Sabtu (29/11/2025).

    Dia mengatakan proses distribusi bantuan ke Sibolga saat ini masih mengalami kendala, karena jalan akses menuju daerah tersebut masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor.

    “Percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut atau Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

    Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten kota terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan.

    Suharyanto juga memastikan upaya percepatan penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.

    Berdasarkan laporan tim BNPB Aceh, akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam. Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat carravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta 3 helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara. Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe.

    Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

    Korban Jiwa

    Sementara itu, BNPB melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

    Suharyanto mengatakan bahwa jumlah korban jiwa mencapai 174 orang. Kemudian, 79 orang masih hilang dan 12 orang mengalami luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

    Adapun, Provinsi Sumut tercatat sebagai daerah yang mengalami dampak bencana paling parah. Jumlah korban jiwa dari provinsi tersebut mencapai 116 korban.

    Kemudian, Provinsi Sumbar mencatat jumlah korban jiwa mencapai 23 orang, dan Provinsi Aceh mencapai 35 orang yang meninggal dunia.

  • Resmi! Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Resmi! Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut surat pencekalan terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Sebelumnya Victor masuk dalam list pihak yang dicekal oleh Kejagung dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016-2020. 

    Kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna. “Benar terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” ujar Anang saat dihubungi, Sabtu (29/11/2025) malam.

    Anang menjelaskan penyidik memutuskan untuk mencabut pencekalan itu karena Victor dinilai kooperatif saat menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020.

    “Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” pungkasnya.

    Hanya saja, Anang belum menjelaskan nasib empat orang lain yang telah diajukan cekal oleh Kejagung dalam perkara ini.

    Selain Victor, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak juga turut dicekal dalam perkara ini.

    Sebelumnya, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan pihaknya bakal patuh dan menghormati prosedur hukum yang berlangsung.

    Dia pun memastikan bahwa saat ini Victor Hartono masih menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Djarum. “Kami menghormati, patuh dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” ujar Budi saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

  • Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

    Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyebut ketersedian beras premium yang dikelola mencapai 150.000 ton menjelang periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan beras, khususnya pada periode permintaan tinggi di akhir tahun.

    “Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini berada pada tingkat yang sangat aman, yaitu 3,8 juta ton, termasuk kesiapan 150.000 ton beras premium yang tersebar di berbagai gudang besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Terbaru, Bulog telah melakukan pengiriman 48 ton beras premium ke kawasan Batam, antara lain terdiri dari dua jenis merek yakni Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg. 

    Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang Bulog Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju gudang Bulog Sungai Raya Karimun.

    Selain sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru, Rizal menyebut hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat menghindari potensi disinformasi terkait isu impor beras.

    “Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton,” jelas Rizal.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang Nataru tetap stabil.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

    “Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • Ini 3 Instruksi Kepala BNPB soal Penanganan Darurat Bencana Sumatra-Aceh

    Ini 3 Instruksi Kepala BNPB soal Penanganan Darurat Bencana Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memerintahkan jajarannya untuk fokus pada percepatan penanganan darurat bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Perintah percepatan penanganan bencana ini disampaikan Suharyanto seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik.

    Dia pun menginstruksikan kepada jajaran untuk memprioritaskan tiga hal antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan beberapa orang dilaporkan masih hilang.

    Suharyanto menegaskan, operasi pencarian dan pertolongan (SAR) agar diupayakan selama 24 jam. Operasi ini akan dipimpin oleh Basarnas dan dibantu oleh TNI, Polri, dan relawan.

    “Berjalan pararel bersama operasi SAR, pendistribusian logistik juga akan didorong khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di wilayah Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik peralatan dan permakanan di tempat-tempat terpencil,” ujar Haryanto saat memimpin rapat koordinasi di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Sabtu (29/11/2025).

    Dia mengatakan proses distribusi bantuan ke Sibolga saat ini masih mengalami kendala, karena jalan akses menuju daerah tersebut masih tidak bisa dilalui akibat beberapa titik jalanan masih tertimbun material longsor.

    “Percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut atau Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

    Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit starlink ke kabupaten kota terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan.

    Suharyanto juga memastikan upaya percepatan penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah tiba di Bumi Serambi Mekah untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat.

    Berdasarkan laporan tim BNPB Aceh, akses darat di lima kabupaten seperti Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya sudah dapat diakses kembali mulai tadi malam. Distribusi logistik langsung dilaksanakan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat terdampak.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui akses darat seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat carravan dan enam helikopter yang terdiri dari tiga helikopter TNI (AD, AU, dan AL) serta 3 helikopter BNPB untuk pendistribusian logistik melalui jalur udara. Selain helikopter, BNPB juga menyiagakan kapal cepat untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe.

    Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

  • Geger Isu BBM Langka Usai Banjir, Warga Medan Antre Berjam-jam di SPBU

    Geger Isu BBM Langka Usai Banjir, Warga Medan Antre Berjam-jam di SPBU

    Bisnis.com, MEDAN — Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra bagian Utara (Sumbagut) membantah stok bahan bakar minyak (BBM) di depot perseroan langka pascabanjir yang melanda Medan dan sekitarnya beberapa hari lalu.

    Sales Area Manager Retail Medan Tito Rivanto mengatakan distribusi bahan bakar sempat terkendala cuaca ekstrem dan banjir. Antrean panjang BBM di beberapa SPBU pun tak terelakkan karena sejumlah SPBU disebut kehabisan stok akibat distribusi terhambat.

    “Stok BBM kami tidak langka. Memang ada terkendala pengiriman tapi kami jamin tidak ada kelangkaan,” kata Tito usai menghadap Wali Kota Medan, Sabtu (29/11/2025).

    Tito menuturkan pihaknya mengalami banyak kendala dalam pendistribusian BBM dan LPG kepada masyarakat. Selain akses jalan yang terendam banjir, dua kapal pengangkut pertalite dan biosolar pertamina sempat gagal sandar pada Minggu (23/11/2025) akibat gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring Belawan.

    Tito menyebut Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya untuk mempercepat normalisasi penyaluran. Saat ini, kata dia, stok di depot (fuel terminal) rata-rata di angka 10-11 hari.

    Dia pun mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM dalam jumlah berlebihan sembari pihaknya mempercepat distribusi bahan bakar.

    “Kami berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan situasi aman, stok di SPBU dalam situasi yang aman juga,” ujar Tito.

    Sebelumnya, antrean kendaraan mulai tampak di sejumlah SPBU di Medan sejak Kamis (27/11/2025) malam karena banyak SPBU kehabisan stok.

    Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, antrean masih terus terjadi dan bertambah seiring kembalinya masyarakat Medan beraktivitas pasca banjir.

    Pantauan Bisnis di 5 SPBU yang terletak di Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada, Jalan Tugu Guru Patimpus, Jalan Soemarsono, dan Jalan H. Adam Malik Medan pada Sabtu (29/11/2025), antrean kendaraan yang ingin mengisi bensin semakin mengular hingga memakan badan jalan.

    Iqbal, salah seorang pengendara yang tengah antre di SPBU Jalan Soemarsono mengatakan hendak mengisi bahan bakar sepeda motornya yang sudah hampir habis. Dia menyebut telah antre hampir 2 jam untuk mendapatkan bensin. Namun, dia tak punya pilihan karena antrean di SPBU lainnya juga panjang.

    “Saya mau pulang ke rumah di Klambir 5. Bensin motor memang sudah hampir habis. Tapi hampir semua SPBU antriannya panjang. Ini saya sudah antre hampir 2 jam,” kata Iqbal kepada Bisnis, Sabtu (29/11/2025).

    Hal serupa disampaikan pengendara mobil yang ditemui di SPBU Jalan Gajah Mada Medan. Dia mengatakan sudah mendatangi beberapa SPBU karna bensin mobilnya hampir habis. Tapi stok bensin di beberapa SPBU yang dia datangi kosong.

    “Kami mau jemput anak ke Bandara Kualanamu. Untuk pergi ke sana masih cukup bensinnya. Tapi untuk pulang, tidak cukup,” ujarnya kepada Bisnis. (240)

  • Pemerintah Kirim 11 Helikopter Sebar Logistik Tangani Bencana di Aceh-Sumatra

    Pemerintah Kirim 11 Helikopter Sebar Logistik Tangani Bencana di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan bantuan di wilayah terdampak di Sumatra hingga Aceh dengan mengerahkan total 11 helikopter. 

    Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dia mengatakan 11 helikopter terdiri dari TNI dan Basarnas yang diterbangkan langsung dari Jakarta ke wilayah yang terdampak. 

    “Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menuturkan bahwa penerbangan kali ini memfokuskan penyebaran logistik terutama di daerah terdalam yang sulit diakses karena lumpuhnya jalur darat

    “Helikopter-helikopter ini terbang di lokasi sekitar bencana untuk terus-menerus mendistribusikan logistik, terutama di daerah terdalam serta di daerah yang jalur daratnya terputus. Serta terus memperhatikan faktor cuaca sebagai pertimbangan utama dalam upaya penanganan bencana ini,” jelasnya.

    Teddy menyebut, 9 helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025. Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan dampak bencana.

    “Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025 dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” ujar Teddy.

    Seluruh operasi udara, katanya, dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.

    Sebelumnya pada Jumat (28/11/2025), Teddy menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan 4 pesawat untuk mengakomodir kebutuhan di wilayah terdampak.

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

    “Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Teddy dalam keterangan persnya kepada awak media usai pengiriman bantuan.

    Adapun jumlah korban jiwa bertambah menjadi pada hari Jumat (29/11/2025), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang.

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

    “Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” ungkap Suharyanto, dikutip Sabtu (29/11/2025).